"KOORDINATOR Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyatakan korupsi di daerah masih terjadi secara masif karena lemahnya pengawasan penegak hukum pada pejabat daerah!" ujar Umar. "Korupsi masih merata di daerah, otonomi jadi automoney, tukas Emerson. Sistem pengawasannya tidak cukup optimal sehingga mendorong mereka masif melakukan praktik korupsi." (Kompas.com, 3/8)
"Menurut Aradila Caesar, anggota divisi itu, saat ini ada 101 pejabat daerah yang didakwa melakukan korupsi secara merata dari pemda tingkat kabupaten-kotamadya, dan provinsi," timpal Amir. "Jumlah itu meningkat dibanding data ICW semester pertama 2012 sebanyak 48 terdakwa, dan semester pertama 2013 sebanyak 60 terdakwa!"
"Peningkatan jumlah terdakwa korupsi di kalangan pejabat daerah itu bisa jadi akibat makin vulgarnya korupsi dilakukan kalangan pejabat daerah sehingga terlalu mencolok mata petugas hukum untuk tak ditindak!" tegas Umar. "Atau juga berkat pengalaman menangani kasus korupsi, petugas hukum dari polisi dan jaksa kian ahli mengendus kasus korupsi sehingga jumlah terdakwanya meningkat!"
"Kedua kemungkinan itu bisa saling memperkuat di balik gejala naiknya jumlah terdakwa korupsi di kalangan pejabat daerah!" sambut Amir. "Gejala makin banyaknya pejabat daerah terlibat korupsi itu jelas memprihatinkan karena bukannya para pejabat itu tambah sadar atas bahaya korupsi—terhadap negara maupun pada masa depan pribadinya—melainkan malah semakin gila-gilaan korupsi!"
"Semakin gila-gilaan korupsi hingga mudah terbongkar dan jadi masif itu juga tak terlepas dari semakin tingginya biaya politik untuk menang dalam pemilukada!" tegas Umar. "Salah satunya, dari bocoran informasi yang bisa didapat, uang mahar atau sewa perahu untuk dukungan partai pengusung nilainya dari waktu ke waktu terus naik, bahkan drastis! Modal besar yang harus kembali tepat waktu bisa mendorong korupsi semakin vulgar!" "Untuk mengatasi kian masifnya korupsi pejabat daerah, peningkatan integritas dan kualitas penyidik polisi dan jaksa di daerah jadi kuncinya!" saran Amir. "Polisi dan jaksa mengirim penyidik sebanyak mungkin ke KPK, setelah matang disebar ke daerah. KPK diisi terus dengan penyidik angkatan berikutnya sampai akhirnya, tak ada lagi peluang korupsi di daerah karena penyidik tangguh hadir di semua lini!" ***
"Semakin gila-gilaan korupsi hingga mudah terbongkar dan jadi masif itu juga tak terlepas dari semakin tingginya biaya politik untuk menang dalam pemilukada!" tegas Umar. "Salah satunya, dari bocoran informasi yang bisa didapat, uang mahar atau sewa perahu untuk dukungan partai pengusung nilainya dari waktu ke waktu terus naik, bahkan drastis! Modal besar yang harus kembali tepat waktu bisa mendorong korupsi semakin vulgar!" "Untuk mengatasi kian masifnya korupsi pejabat daerah, peningkatan integritas dan kualitas penyidik polisi dan jaksa di daerah jadi kuncinya!" saran Amir. "Polisi dan jaksa mengirim penyidik sebanyak mungkin ke KPK, setelah matang disebar ke daerah. KPK diisi terus dengan penyidik angkatan berikutnya sampai akhirnya, tak ada lagi peluang korupsi di daerah karena penyidik tangguh hadir di semua lini!" ***
0 komentar:
Posting Komentar