"SETELAH Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya memastikan pasokan BBM bersubsidi sebatas kuota 46 juta kl, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Rabu (27/8) petang, menjamin pasokan BBM bersubsidi normal kembali!" ujar Umar. "Jaminan ia berikan dengan menyebut itu hasil rapat dengan Wakil Presiden pada Selasa." (Kompas.com, 27/8)
"Berarti rilis Pertamina dari Vice President Ali Mudakir yang diperkuat Senior Vice President Suhartoko dan pernyataan Hanung Budya itu solid, sebuah kepastian, Pertamina akan memasok sepenuhnya kebutuhan terukur semua SPBU—tak ada lagi pembatasan—sampai kuota 46 juta kl habis!" tegas Amir. "Perkiraan awal Pertamina melakukan pembatasan agar kuota bertahan sampai akhir tahun. Kalau tanpa pembatasan, BBM bersubsidi akan habis pada November!"
Skenario hasil rapat di Kantor Wapres Selasa itu berarti menciptakan akhir yang baik bagi pemerintahan SBY dengan memasok sesuai kebutuhan semua SPBU!" timpal Umar. "Sampai 20 Oktober 2014 kuota 46 juta kl itu masih cukup!
Kuota itu baru akan habis setelah pemerintahan baru, sekaligus menjadi urusan Jokowi-JK untuk mengatasinya! Ini konform dengan pernyataan Staf Ahli Presiden Firmanzah di ambang pertemuan SBY-Jokowi di Bali, SBY takkan menaikkan harga BBM di sisa masa tugasnya!"
"Artinya, kalau terjadi kekacauan akibat kuota BBM bersubsidi habis, terjadi dalam pemerintahan Jokowi-JK!" tegas Amir. "Saat kuota habis, kekuatan Jokowi-JK yang hanya 37% di parlemen tak mampu merevisi kuota, apalagi inilah kesempatan koalisi mayoritas unjuk gigi membuktikan Jokowi tak mampu jadi presiden, hingga tak setetes lagi pun BBM bersubsidi!"
"Ketegangan dalam masyarakat tak bisa dihindari! Tapi mereda dengan Pertamina menjual solar dan premium nonsubsidi dengan harga Rp9.000-an/liter!" tukas Umar. "Rakyat maklum itu terjadi karena Jokowi diganjal di DPR, hingga membeli BBM Rp9.000-an per liter asal ada masih lebih baih baik, daripada langka mencari Rp20 ribu/liter juga sulit!"
"Di balik proses politik di parlemen yang menyusahkan rakyat itu, terjadi blessing in disguise—keberuntungan terselubung—bagi Jokowi-JK!" timpal Amir. "Tanpa Jokowi-JK menaikkan harga BBM pun rakyat jadi terbiasa beli BBM nonsubsidi!
Kondisi yang matang buat menghapus subsidi BBM, dan anggarannya pun bisa dialihkan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang mendesak bagi kesejahteraan rakyat!" *** (Habis)
0 komentar:
Posting Komentar