"MULAI Rabu 6 Agustus, pembatasan BBM bersubsidi berlaku di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, setiap SPBU menjual solar bersubsidi pukul 08.00—pukul 18.00!" ujar Umar. "Sesuai pengumuman pemerintah Selasa (5/8), semua SPBU di jalan tol tidak lagi menjual premium bersubsidi!"
"Sebenarnya pembatasan BBM bersubsidi itu sudah berjalan sejak 1 Agustus untuk semua SPBU di Jakarta Pusat dengan tidak lagi menjual BBM bersubsidi!" timpal Amir. "Pembatasan itu dilakukan karena subsidi BBM dalam APBNP 2014 yang disepakati 13 Juni hanya sebesar Rp246,5 triliun dari usulan pemerintah Rp285 triliun. Itu pun sudah naik dari pagu awal APBN 2014 sebesar Rp210,7 triliun."
"Pembatasan BBM bersubsidi itu tak bisa dielakkan karena beban subsidi dalam anggaran negara sudah terlalu berat!" tegas Umar. "Untuk subsidi energi, subsidi listrik juga membengkak! Dari pagu awal Rp71,4 triliun, menjadi Rp103,8 triliun pada RAPBNP, dari usulan pemerintah Rp107,4 triliun. Total subsidi energi dalam RAPBNP jadi Rp350,3 triliun!"
"Beban anggaran jadi terlalu berat bukan hanya oleh pembengkakan subsidi energi, melainkan juga pembayaran utang pemerintah!" tukas Amir. "Kewajiban bayar utang dari APBN di semester I 2014 sebesar Rp223,04 triliun, merupakan 60,44% dari kewajiban bayar utang pokok dan bunga untuk 2014! Artinya, kewajiban APBN 2014 untuk bayar utang mendekati Rp400 triliun—lebih besar dari subsidi energi! Sehingga, untuk subsidi energi dan bayar utang saja tahun ini nyaris Rp750 triliun!"
"Lucunya, utang pemerintah naik tajam dari tahun ke tahun sebagian besar justru untuk menutupi belanja subsidi energi yang kenaikannya pesat!" timpal Umar. "Jadi yang terjadi selama ini, pemerintah tak bisa keluar dari lilitan 'lingkaran setan' subsidi energi! Dengan itu, pembatasan BBM subsidi kali ini harus bisa dijadikan bagian dari kebijakan ke depan untuk membebaskan APBN dari jerat subsidi!"
"Dari gambaran itu tampak pemerintah memang sudah kepepet untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi!" tegas Amir. "Untuk itu, warga diharapkan mau secara sukarela menyesuaikan dengan kondisi realistis keuangan negara! Atur pengisian solar truk dan bus sesuai jam buka SPBU, jika masih mau menikmati subsidi!" "Di lain sisi, pelayanan terhadap rakyat pengguna solar subsidi, seperti nelayan dengan perahu di bawah 30 gros ton, diusahakan sebaik-baiknya!" timpal Umar. "Jangan seperti di Tegal, karena perahu besar tak boleh pakai solar subsidi, solar nelayan kecil jadi tak disediakan!" ***
"Dari gambaran itu tampak pemerintah memang sudah kepepet untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi!" tegas Amir. "Untuk itu, warga diharapkan mau secara sukarela menyesuaikan dengan kondisi realistis keuangan negara! Atur pengisian solar truk dan bus sesuai jam buka SPBU, jika masih mau menikmati subsidi!" "Di lain sisi, pelayanan terhadap rakyat pengguna solar subsidi, seperti nelayan dengan perahu di bawah 30 gros ton, diusahakan sebaik-baiknya!" timpal Umar. "Jangan seperti di Tegal, karena perahu besar tak boleh pakai solar subsidi, solar nelayan kecil jadi tak disediakan!" ***
0 komentar:
Posting Komentar