"SEMESTINYA mulai Selasa malam (26-8) Pertamina menormalisasi pasokan BBM bersubsidi di semua SPBU, mengatasi kelangkaan dan antrean di SPBU Jawa yang dipicu kepanikan akibat pembatasan pasokan sejak 18 Agustus," ujar Umar. "Kebijakan Pertamina itu sesuai rilis Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mudakir, diperkuat Senior Vice President Pertamina Suhartoko, itu sesuai hasil rapat di Kantor Wakil Presiden," (detik.com, 26/8)
"Namun, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, Rabu siang (27/8), memberi keterangan berbeda, Pertamina wajib memenuhi UU APBNP 2014, mendistribusikan BBM bersubsidi tak lebih dari kuota 46 juta kiloliter!" timpal Amir. "Tampak ada kelibut di balik pembatasan distribusi BBM bersubsidi! Terkesan ada tarik-tarikan kepentingan, sementara kondisi krisis pasokan makin genting, di Temanggung premium Rp15 ribu/liter!"
Semula diperkirakan ada isyarat dari hasil rapat di Kantor Wapres itu untuk adanya revisi kuota. Kesepakatan revisi kuota hal lazim saja, hingga Pertamina bisa memenuhi pasokan semua SPBU terukur sesuai kebutuhannya!" tukas Umar.
"Pertimbangannya, pemerintah harus mengambil kebijakan yang sudah lazim karena kepanikan masyarakat yang sempat terpicu di Jawa itu kalau dibiarkan bisa semakin buruk, menyulut kekacauan transportasi dan distribusi yang mengakibatkan gejolak ekonomi!"
"Kalau hal seburuk itu sampai terjadi, era pemerintahan SBY yang tersisa 50-an hari bisa mengalami akhir yang buruk—su'ul khotimah!" tegas Amir. "Akhir buruk itu tentunya dengan segala daya upaya harus dihindarkan! Apalagi kalau untuk menghindarinya cukup hanya dengan melakukan hal yang lazim!"
"Jadi tak berlebihan jika rapat di Kantor Wapres itu juga berusaha mewujudkan agar pemerintahan SBY berakhir baik, atau khusnul khotimah! Betapa, usaha ini telah ditempuh dengan menunda terus kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga hal ini juga tak bisa ditawar dalam proses transisi ke Jokowi-JK!" timpal Umar.
"Maksudnya, andaipun setuju usul Jokowi-JK menaikkan harga BBM subsidi sebelum pelantikan presiden baru, SBY akan membuat ketentuan berlakunya setelah pemerintahan baru!"
"Wajar SBY tak mau ambil risiko kenaikan harga BBM merusak citra akhir rezimnya!" tegas Amir. "Tapi kenapa tiba-tiba ada angin lain yang mengubah skenario itu, entahlah! Mungkin ada kelibut lain yang menuntut penyelesaian!" ***
0 komentar:
Posting Komentar