"SEJAK kecil kita diajar menyanyi Nenek Moyangku Orang Pelaut, mengingatkan kejayaan era Sriwijaya dan Majapahit!" ujar Umar. "Untuk merealisasikan kembali kejayaan negara maritim itu, pasangan Jokowi-JK sesusai ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2014 pidato di atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa!"
"Panjang sejarah hingga negara maritim ini berorientasi ke daratan, laut jadi pemisah antarpulau, bukan pemersatu!" timpal Amir. "Kisahnya dari berkuasanya kongsi dagang Belanda (VOC) di Batavia 1619. Bekerja sama Raja Mataram Amangkurat I (1647—1677) sistem ekonomi maritim di pantai utara Jawa dihancurkan dengan melarang rakyatnya berdagang ke seberang laut, menutup semua pelabuhan dan merusak semua kapal (1655), Belanda pun jadi penguasa jalur ekonomi laut negeri kita!" (Imam Syafi'i, Menjadi Poros Maritim Dunia, Kompas.com, 31/7)
"Bahkan untuk politik pecah-belahnya (divide et impera), Belanda 1939 membuat ordonansi teritorial memperkuat laut sebagai pemisah antarpulau! Ditetapkan hanya 3 mil dari pantai yang jadi wilayah negara, selebihnya laut internasional!" tegas Umar. "Untuk melawan ordonansi itulah, pada 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang menyatukan keseluruhan darat dan laut sebagai wilayah Negara Kesatuan RI. Perjuangan di dunia internasional untuk pengakuan negara Nusantara itu berhasil dengan keluarnya konvensi PBB tentang hukum laut (Unclos) 10 Desember 1982, yang diratifikasi RI pada 1985."
"Semangat Deklarasi Djuanda tak terlepas dari pesan Bung Karno saat meresmikan Institut Angkatan Laut pada 1953—yang kemudian menjadi Akademi Angkatan Laut (AAL)," timpal Amir. "Tegas Bung Karno, usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekadar jongos di kapal, tetapi mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang."
"Usaha untuk kembali berorientasi ke laut dengan mengefektifkan posisi strategis Indonesia di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dilakukan oleh Gus Dur (!999) lewat mencanangkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara," tegas Umar. "Hal itu dipertegas Presiden Megawati dengan menerbitkan Kepres RI No. 126/2001 yang menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara, hari nasional tidak libur."
"Tekad Jokowi-JK merealisasikan negara maritim jelas menyambung mata rantai perjuangan bangsa!" ujar Amir. "Yalesveva jayamahe! Di darat kuat, di laut kita jaya!" ***
0 komentar:
Posting Komentar