Jokowi, Kesalahan di Pemerintah

KARUT-marut manajemen penerbangan di Indonesia diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kesalahan pemerintah. “Kesalahannya memang ada di pemerintah,” ujar Jokowi, di Bandara Juanda, Sabtu (10/1). Lalu, dia menegaskan kecelakaan AirAsia QZ8501 harus menjadi momentum pembenahan manajemen angkutan udara dalam negeri (Kompas.com, 10/1). 

Terkait usaha pembenahan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menindak 11 pejabat di kementeriannya, terdiri dari 3 pejabat eselon I dan 7 eselon II. Namun, Jokowi menukas kesalahan juga dilakukan oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pemberian izin terbang. Karena itu, semua harus dibenahi.

Dalam pembenahan di luar pemerintahan itu, Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan dengan membekukan izin 61 rute penerbangan, terdiri dari Garuda (4), Lion Air (35), Wings Air (18), Trans Nusa (1), dan Susi Air (3). 

Seiring pembenahan manajemen, untuk jaminan keselamatan penerbangan pemerintah menghentikan terbang murah dengan menetapkan tarif bawah tak boleh lebih rendah dari 40%. Namun, kebijakan menghabisi terbang murah ini mendapat kritikan di media sosial karena menjadikan musibah AirAsia QZ850 sebagai dasarnya. 

Kata para pemprotes, bukan tarif murah penyebab musibah AirAsia, melainkan cuaca. Ada yang memberi contoh, Air France Rio-Paris yang tarifnya mahal malah jatuh, sedang Azul Brazilian Airlines, Morris Air, dan JetBlue Airways yang bertarif murah sejauh ini baik-baik saja. Tokoh terbang murah dunia, David Neleeman kelahiran Sao Paolo (Brasil) 1959, CEO ketiga maskapai itu, dikagumi karena membuat kelas menengah bawah sedunia juga bisa naik pesawat, bukan lagi transportasi kelas eksekutif semata. 

Akibat era terbang murah, maskapai tarif kelas atas sempat mengalami kesulitan, salah satunya JAL. Dari semua itu, tentu amat dihargai usaha menjadikan musibah AirAsia momentum pembenahan birokrasi penerbangan yang memang acak kadut. 

Namun, jangan berlebihan dengan menjadikan musibah itu membunuh tren global terbang murah yang justru memajukan mobilitas sosial dan ekonomi bangsa! Atau, meminjam bahasa protes para pilot, jangan nampang (membuat pencitraan) di atas bangkai korban musibah AirAsia! 

Untuk itu, pemerintah selaku regulator bisa menjamin secara teknis dan ekonomis kepentingan warga negara mendapatkan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman! Jadi kesalahan baru pemerintah, memecudangi hak ekonomis warga! ***