POLITIKUS senior PDIP, Pramoni Anung, mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) beserta kabinetnya. Menurut dia, langkah Jokowi-JK dan menterinya yang menerapkan kerja blusukan sangat baik untuk dilakukan.
Namun, harus ada hasil yang konkret dari kegiatan blusukan itu. (Kompas.com, 28/1)
"Saya lihat, kan kita lihat bahwa Presiden sudah bekerja luar biasa, blusukan ke sana kemari, tetapi rakyat itu ingin menunggu hasil konkret, terutama (dari) para menterinya," ujar Pramono.
Pramono mengatakan seharusnya memang kinerja suatu pemerintahan tidak bisa diukur hanya dari 100 hari awal. Namun, karena masyarakat Indonesia sudah telanjur memiliki tradisi soal 100 hari itu, mau tidak mau Jokowi harus memuaskan masyarakat yang memilihnya dalam waktu relatif singkat.
Pramono menilai kinerja Jokowi-JK atau menterinya saat ini belum bisa memuaskan masyarakat. Belum banyak hasil konkret yang bisa diraih dari blusukan yang dilakukan. "Memang sudah ada beberapa, tetapi saya lihat belum terlalu maksimal," ujarnya.
Pengamat politik UGM, Arie Sudjito, juga melihat adanya keberhasilan dan hal-hal yang kontroversial dan kontraproduktif dalam 100 hari kinerja kabinet Jokowi-JK. Menurut Arie, beberapa menteri, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sudah menunjukkan semangat revolusi mental dengan melakukan sejumlah gebrakan.
Namun, seperti Pramono Anung tegaskan, blusukan dan gebrakan itu belum bisa memuaskan masyarakat. Bahkan, Menteri Susi yang berhasil menenggelamkan kapal pencuri ikan, kini mengecewakan nelayan sepanjang pantai Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan melarang perahu tradisional cantrang melaut.
Ribuan perahu dengan puluhan ribu nelayan di dua provinsi itu tidak melaut sepekan terakhir akibat Permen Susi itu! Tentu, mereka bukan hanya kecewa pada Jokowi-JK, adalah keluarga mereka jadi sengsara tanpa penghasilan dari melaut!
Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menilai dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi-JK belum punya kebijakan jelas dalam pemberantasan korupsi. Justru empat pimpinan KPK dalam kriminalisasi dan Jokowi membentuk Tim 9 untuk menyelamatkan KPK. Itu realitas 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. ***
0 komentar:
Posting Komentar