KEMBALI dari kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 22—28 Maret 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai 74,04 miliar dolar AS atau sekitar Rp962,62 triliun kurs Rp13 ribu/dolar AS. (Kompas.com, 29/3)

 Jumlah investasi tersebut, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, 5,6 miliar dolar AS dari Jepang. Sebesar 1,6 miliar perluasan investasi Toyota, lalu 1 miliar perluasan investasi Suzuki, dan 3 miliar kerja sama business to business pengusaha Jepang dan Indonesia.

Sementara itu, komitmen investasi dari Tiongkok didapat sebesar 68,44 miliar dolar AS. Komitmen investasi Tiongkok ini sebagian besar untuk bidang infrastruktur dan perikanan. Mengenai besarnya komitmen investasi Tiongkok, Franky Sibarani mengingatkan reputasi negeri itu dengan investment rate 1 : 10. Artinya, dari 10 komitmen, realisasinya hanya 1.

 Itu juga terlihat pada era gubernur Lampung yang lalu, banyak pengusaha Tiongkok komitmen investasi di Lampung, terutama hasil kunjungan pejabat Lampung ke Tiongkok, tetapi tak satu pun ada realisasinya! Beda dengan reputasi Jepang dengan 6,5 : 10. Dari setiap 10 komitmen invesrasi, rata-rata 6,5 investasi direalisasi. Untuk itu, BKPM berupaya meningkatkan angka investment rate melalui berbagai kebijakan, di antaranya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan insentif pajak. 

Selain itu, komitmen yang diberikan pada kunjungan Presiden juga diharapkan realisasinya bisa lebih tinggi. Selanjutnya, diusahakan agar realisasinya lebih cepat. Investasi bagi Indonesia amat diperlukan untuk membuka kesempatan kerja lebih segera, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan itu, penempatan lokasi investasi juga harus diperhatikan untuk pemerataan, baik infrastruktur yang dibangun maupun benefitnya bagi warga sekitar proyek.

 Untuk aneka infrastruktur dan industri yang mengikutinya, prioritas di luar Jawa, lebih-lebih daerah yang upah buruhnya masih rendah—di mayoritas daerah luar Jawa UMK masih setengah dari DKI dan sekitarnya. Investor tak seketika dibebani upah buruh yang berat! Untuk mewujudkan semua itu, tentu para pembantu Presiden harus menunjukkan kemampuann

Selanjutnya.....

MESKI awal pekan lalu rupiah menguat hingga tembus ke bawah Rp13 ribu/dolar AS karena menurut Deputi Direktur Asian Development Bank (ADB) Indonesia Edimon Ginting The Fed tidak akan membiarkan dolar menguat selamanya (Kompas.com, 25/3), pada penutupan Jumat sore (27/3) rupiah melemah kembali tembus Rp13 ribu jadi Rp13.064/dolar akibat berita harga BBM naik tengah malam itu (Kompas.com, 27/3). Menurut Edimon, selain faktor luar The Fed yang menjadi ketergantungan kurs rupiah, faktor dalam negeri penentunya adalah current account deficit (CAD). Dengan Indonesia sebagai net importer BBM, peningkatan nilai impor BBM itu secara langsung berimbas ke CAD, dengan pukulannya telak ke kurs rupiah.

Sebenarnya, pemerintah telah merilis enam paket kebijakan untuk menurunkan CAD, antara lain menyuntik biofuel sebesar 15% ke dalam konsumsi solar. Tapi, selain harga biofuel tak lebih murah dari solar impor, aturan pelaksanaan administratif enam kebijakan itu juga belum selesai dibuat, kebijakan menaikkan harga BBM malah sudah keburu dilakukan!

 Akibatnya, seiring kembali jebloknya kurs rupiah ke dolar AS, harga barang-barang kebutuhan pokok pun keburu tertarik naik mengikuti harga BBM. Jadi, rangkaian waktu pengambilan kebijakan juga kurang diperhatikan, sehingga ketika kurs rupiah mendapat angin baik dari faktor eksternal, justru digilas faktor internal—kebijakan pemerintah sendiri. 

Masalah ini sering terbentur pada anomali deflasi yang diacungkan pemerintah untuk menjustifikasi kebijakannya yang secara nyata menyengsarakan rakyat. Seperti pada Januari—Februari 2015, ketika rakyat menjerit tercekik harga kebutuhan pokok mereka yang meroket, beras medium dari Rp8.000/kg naik jadi lebih Rp11 ribu/kg, demikian juga gula, minyak goreng, gas, dan sebagainya, pemerintah dengan santai menenggelamkan keluhan rakyat itu dengan data deflasi.

 Padahal, deflasi itu terjadi turunnya harga barang-barang yang tak dibutuhkan rakyat, sedang harga barang kebutuhan pokok sudah tak terjangkau oleh rakyat! Demikian pula dengan ekses kenaikan harga BBM terakhir ini, imbasnya kepada kesulitan rakyat akan secara mudah ditepis dengan 'data akumulatif' yang membuat keluhan rakyat jelata jadi tak relevan! 

Tapi memang selalu begitu nasib rakyat jelata, penderitaannya yang paling pedih pun amat mudah dimentahkan dengan retorika politik didasarkan data yang sejak awal disusun berorientasi pada kepentingan elite! ***

Selanjutnya.....

UNTUK menonton pertunjukan musik yang dimulai pukul 20.00, sejak pukul 09.00 ribuan remaja yang mayoritas putri, Rabu (25-3), sudah antre di pintu gerbang luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Belum masuk stadion, sore setelah gerbang luar dibuka, 40 orang kolaps, pingsan atau kejang.

 Itu terjadi saat pertunjukan boyband asal Inggris One Directions, diringkas 1D, di Jakarta, Rabu. Panitia menyiagakan 10 dokter dan 100 perawat dengan sebuah tenda untuk perawatan dan sejumlah ambulans, mengantisipasi kondisi kritis penonton yang histeris ingin cepat jumpa idolanya. (Kompas.com, 25/3).

One Directions—bermakna satu arah atau satu jurusan—dimetaforakan idola pemandu arah remaja global dalam mengikuti semangat zaman, termasuk remaja Jakarta. Jubelan puluhan ribu penonton yang berebut masuk stadion itu, semuanya memegang tiket, yang paling murah harganya Rp500 ribu. Posisi terbaik tiketnya Rp2,75 juta. 

Disusul Rp1,75 juta, Rp1,4 juta, Rp1,2 juta, Rp1 juta, dan Rp750 ribu. Penjualan tiket dilakukan sejak 31 Mei 2014 untuk offline, dan 2 Juni 2014 untuk online. (Tempo.co, 18/3) Stadion yang berkapasitas penonton lebih 100 ribu orang termasuk ringside itu pun penuh. Dengan harga tiket yang selangit itu bisa diasumsikan, mayoritas penontonnya remaja dari kalangan mampu. 

Hal lazim, mereka dari kelompok inklusif yang pandangannya berorientasi tren global, salah satu cirinya meminati musik pop dan musik modern global. One Directions dengan personel Niell Horan, Zaym Malik, Liam Payne, Harry Styles, dan Louise Tumlinson itu ditemukan pencari bakat The X Factor 2010, dikontrak Syco Record, label rekaman milik Simon Cowell. 

Selain lagu Cloud dan Steal My Girl yang membuka konsernya di Jakarta, 1D ngetop antara lain lewat lagu Story of My Life, You and I, What Makes You Beautiful, dan One Thing. 

Namun, realitasnya, 1D membuktikan tidak mudah jadi idola pemandu gaya remaja global. Vokalis Zaym Malik berakhir dengan mengakui dirinya stres hingga tak mampu lagi bertahan setiap saat dalam sorotan kamera publik untuk peran selaku selebritas idola remaja global. 

Bersamaan dengan pertunjukan 1D di Jakarta, Zaym Malik resmi mengundurkan diri dari grup One Direction, untuk kembali hidup wajar sebagai manusia biasa yang tak selalu disoroti kamera publik. Meski demikian, rapuh nyatanya idola itu, One Directions tetap jadi pemandu arah semangat zaman remaja global! ***

Selanjutnya.....

SALUT kepada Gubermur Lampung M Ridho Ficardo yang mengangkat masalah begal dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) sebagai introspeksi kebijakan pembangunan yang belum berhasil menyejahterakan rakyat. 

"Kami sadari masih tingginya kemiskinan menimbulkan begal," ujar Ridho. Sumbangan begal ini membuat citra Lampung menjadi buruk di mata nasional, terutama Jakarta. "Jangan sampai Lampung nanti jadi duta besar begal se-Indonesia. Solusi untuk mengatasi begal salah satunya membuka lapangan kerja."

Di sisi lain, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung membentuk Tim Buru Begal untuk membekuk begal yang marak di wilayahnya. Tugas tim menegakkan hukum atas begal yang merampas dengan kekerasan hak milik orang lain. 

Kalau Gubernur melihat begal sebagai masalah ekonomi sehingga perlu solusi secara ekonomi, maka dari sisi kepolisian melihat begal sebagai masalah lemahnya moralitas sehingga orang melanggar hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan solusi, untuk mereedukasi pelaku ke arah sikap moral yang benar, dengan hukuman pada begal sekaligus membuat efek jera ke tengah masyarakat. 

Sebagai usaha menyelesaikan masalah, solusi ekonomi dan solusi moral harus dilakukan secara saksama, tak bisa dipisah dan jalan sendiri-sendiri. Untuk itu, seiring pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup bagi generasi muda yang tumbuh agar tak terdorong ke barisan begal, lembaga pemasyarakatan (LP) sebagai tempat reedukasi diperkuat lagi dengan penanaman dan penumbuhan moral ekonomi kepada mantan begal. 

Moral ekonomi adalah suatu sikap hidup dengan kemauan kerja keras dengan keterampilan dan kemampuan tertentu demi bertahan hidup menghindari bahaya kelaparan. (soal Moral Ekonomi lihat, James C Scott, 1977) Artinya, konsep reedukasi di LP harus dikaji ulang agar LP tidak malah menjadi school of crime! 

Pendidikan moral ajaran agama benar, latihan keterampilan benar, tapi keterampilannya bukan lagi kerajinan anyaman sabut kelapa, melainkan penguasaan teknik peranti IT, computerized, hingga saat kembali ke masyarakat punya daya saing di pasar kerja! 

Selain itu, sebagai paduan masalah ekonomi dan moral itu, begal sama dengan korupsi dalam merampas paksa hak milik orang lain! Jadi amuk massa pada begal perlahan akan bisa mengubah sikap permisif rakyat pada koruptor! ***

Selanjutnya.....

MENUAI banyak kritikan keras dari ekonom dan politikus tentang kurang transparannya Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), sehingga ucapan Gubernurnya Janet Yellen sering ditafsirkan beragam, Yellen mengaku sudah sangat transparan. 

"Saya yakin The Federal Reserve sudah menjadi salah satu bank paling transparan di antara bank sentral lain di dunia," tegas Yellen. "Kami memberi banyak informasi mengenai keuangan dan neraca keuangan kami, serta kebijakan moneter kami. Kami juga sudah mengaudit laporan keuangan. Kami melaporkannya setiap minggu." (detik-Finance, 22/3)

Kritik untuk masalah transparansi Yellen memuncak pekan lalu karena banyak orang terkejut The Fed mengumumkan keuntungan sebesar 101 miliar dolar AS (sekitar Rp1.316,9 triliun kurs Rp13 ribu/dolar AS, atau setara penerimaan pajak negara RI pada APBN 2014). 

Keuntungan itu meningkat 30% dibanding 2013. Kritikan lebih tajam ke arah keuntungan The Fed yang membengkak justru di masa krisis sehingga The Fed dituduh menangguk di air keruh. The Fed berkelit, keuntungan itu diperoleh dari quantitative easing, membeli miliaran dolar obligasi dan berbagai instrumen keuangan setiap bulan, meningkatkan perekonomian negara. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS belakangan ini memang melonjak karena membaiknya ekonomi negerinya. 

The Fed menyetorkan seluruh keuntungan itu ke kas negara, selain menaikkan aset bank sentral itu menjadi 4,5 triliun dolar AS (Rp58.500 triliun) pada 2014 dari 4 triliun dolar AS (Rp52 ribu triliun) tahun sebelumnya. 

Tampak, aset The Fed sama dengan 29 kali lipat APBNP 2015 atau lebih empat kali lipat PDB Republik Indonesia. The Fed menyetorkan keuntungan yang diraihnya ke kas negara karena dalam sistem negeri itu bank sentral menjadi bagian dari pemerintah, di bawah presiden. Beda dengan Indonesia yang jauh lebih liberal dari AS, posisi bank sentral (BI) independen, bukan bagian dari pemerintah dan tidak di bawah presiden! 

Akibat tekanan kritik yang bertubi-tubi, The Fed terkesan menangguk di air keruh di tengah krisis keuangan dunia itu, ada gelagat The Fed agak mengendurkan tekanan dolar terhadap mata uang utama dunia lainnya. 

Dengan itu memang terasa, banyak mata uang dunia menarik napas agak lega dari tekanan dolar yang sempat menyesakkan sebelumnya. Bagaimana rupiah bisa memanfaatkan momentum “politik etis” The Fed itu, menentukan diperolehnya peluang keluar dari jebakan kurs yang sempat mengkhawatirkan! ***

Selanjutnya.....

ASEAN—Association of Shout East Asia Nations—kehilangan Lee Kuan Yew, tokoh pendirinya pada 8 Agustus 1967 bersama Soeharto, Tun Abdul Razak, dan para pemimpin Asia Tenggara lainnya. Lee, Sang Bapak Pendiri Singapura, wafat pada Senin (23/3), pukul 03.18, pada usia 91 tahun. 

Dengan ASEAN, antarsesama negara Asia Tenggara yang sebelumnya saling curiga dan terlibat konflik militer, berubah jadi bersahabat, saling membantu dengan penuh persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa serumpun.

Lee lahir dari keluarga Tiongkok kaya 16 September 1923 di Singapura. Belajar di sekolah bergengsi Raffles College (1936—1942). Pada 15 Februari 1942, Jepang mulai menduduki Singapura, Lee menyaksikan pembantaian 50 ribu—100 ribu warga Singapura keturunan Tiongkok oleh pasukan Jepang pada 18—22 Februari 1942. 

Dan pada 1943—1944 Lee bekerja sebagai editor bahasa Inggris untuk badan propaganda Jepang, Hobudu. (Kompas.com, 12/3) Usai pendudukan Jepang (1946), Lee belajar di London School of Economics. Pada 1947—1949, studi hukum di Universitas Cambridge. Lulus 1950 kembali dari Inggris ke Singapura praktik hukum, dengan salah satu kliennya serikat pekerja. 

Pada 1954, ia ikut mendirikan Partai Aksi Rakyat (PAP), dan 1955 menjadi anggota parlemen sebagai oposisi. Pada 1959, PAP menang pemilu dengan 43 dari 51 kursi di parlemen kekuasaan kolonial Inggris, dan Lee Kuan Yew dilantik sebagai perdana menteri dalam usia 35 tahun. Lee menjabat perdana menteri selama 31 tahun, 28 November 1990 ia mundur dan menyerahkan jabatannya pada Goh Chok Tong. 

Selama berkuasa, 16 September 1963 Singapura bergabung dalam Federasi Malaysia. Namun, usai kerusuhan rasial, 9 Agustus 1965, memisah diri dari dan jadi republik merdeka. Lee Kuan Yew membuktikan kemampuan mengubah Singapura yang kumuh sarang samseng (preman) menjadi salah satu pusat keuangan dunia yang warganya tertib dan disiplin! 

Kondisi Singapura sebelum merdeka terlukis dalam serial Serangoon Road yang dibintangi aktris Holywood asal Tiongkok Joan Chen, kota melarat serbakacau, dikuasai sindikat perjudian dan penyeludupan! 

Kini, tak ada lagi warga yang tinggal di rumah kumuh! Mayoritas tinggal di apartemen yang dibangun pemerintah sampai 60 lantai karena langka tanah untuk 4,5 juta warganya. Berkat disiplin keras dari Lee, persepsi korupsi Singapura peringkat 2 dunia setelah Norwegia, pendidikan dan layanan kesehatan terbaik di dunia! Selamat jalan Bapak ASEAN, Lee Kuan Yew! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dengan nilai tertinggi untuk Dirjen Rp117 juta per bulan dan terendah untuk penilai PBB Muda Rp21.567.900. 

Tunjangan kinerja itu di luar gaji pokok dan tunjangan jabatan (Kompas.com, 21/3). Ah, tunjangan itu jelas bisa membuat iri PNS lainnya! Sebab, pemerintah layak memberi penjelasan terbuka dan lengkap kepada semua PNS alasan pemberian tunjangan melebihi gaji menteri itu.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan tunjangan sebesar Rp4,1 triliun per tahun itu diberikan Presiden sebagai vitamin untuk mencapai target penerimaan pajak yang meningkat drastis 20% pada APBNP 2015 menjadi Rp1.484,6 triliun. 

Tunjangan itu juga sudah disetujui Komisi XI DPR. Istilah vitamin itu, menurut Andi, datang sebagai permintaan dari Dirjen pajak saat Februari lalu mendapat peningkatan beban target penerimaan pajak yang sangat tinggi. 

Dengan terminologi vitamin, berarti tunjangan kinerja ini diberikan selayak suplemen penambah tenaga dan semangat untuk bekerja melebihi kapasitas normal. Jadi, beda dengan bonus yang diberikan setelah terbukti target tercapai atau disesuaikan dengan persentase capaian seusai diaudit! 

Itulah unggulnya vitamin hingga bisa mencapai besaran dua kali lipat gaji dan aneka tunjangan yang diterima anggota DPR per bulan. Apa pembenarnya? Apakah karena hasil kerja pejabat Ditjen Pajak berupa uang tunai yang amat penting bagi negara, sedangkan kerja anggota DPR menghasilkan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyusun APBN tidak sepenting hasil pejabat Ditjen Pajak, atau malah cuma setengahnya? 

Belum lagi kalau dibandingkan dengan guru yang siang mengajar seharian, malam masih harus menyiapkan mata pelajaran untuk besok, gajinya hanya sekitar 5% dari tunjangan kinerja pejabat Ditjen Pajak! 

Apa hasil kerja membangun peradaban dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan guru nilainya amat kecil sekali bagi negara dibanding uang yang didapat oleh pegawai Ditjen Pajak? Jawabannya sederhana. 

Pemerintahan negara sekarang sedang memprioritaskan pembangunan fisik-materialistis yang membutuhkan sangat banyak uang! Jadi, mereka yang tugasnya mencari uang guna mewujudkan prioritas pemerintah itu yang diutamakan! 

Oleh sebab itu, PNS lain harap sabar, menunggu giliran prioritas! ***

Selanjutnya.....

MENTERI Pariwisata Arief Yahya optimistis jumlah wisatawan mancanegara (wisman) akan makin meningkat dengan tambahan negara bebas visa ke Indonesia. Dengan tambahan bebas visa dari 30 negara itu, ia memberanikan diri memasang taget 12 juta wisman pada 2015 dan meningkat 16% per tahun hingga pada 2019 tercapai 20 juta wisman. (Kompas.com, 21/3) 

Berarti Arief berusaha membuat lonjakan peningkatan jumlah wisman dari kenaikan 7,2% pada 2014, yakni dari jumlah wisman 8,8 juta pada 2013 menjadi 9,4 juta pada 2014. Usaha serius membuat lonjakan jumlah wisman ke Indonesia memang harus dilakukan karena jauh tertinggal dari tetangga yang pada 2014 Singapura mencapai 13,5 juta, Malaysia 22,9 juta, dan Thailand 24,8 juta wisman.

Namun, membuat lonjakan juga harus hati-hati, karena lonjakan sampai 16% per tahun condong terlalu optimistis mengingat peningkatan wisman dunia rata-rata hanya 4,7% per tahun. Selain itu, industri pariwisata bertumpu pada jasa yang tergantung kapasitas pelayanan dari fasilitas yang mampu disediakan, mulai dari penerbangan, jumlah kamar hotel, hingga dukungan sarana dan prasarana lapangan—berbasis infrastruktur dan suprastruktur. 

Pada tingkat sekarang saja, koneksi dari penerbangan internasional ke jaringan penerbangan domestik di bandara Jakarta masih jauh dari memadai. Antrean pesawat untuk take off sudah terlalu lama, di tingkah delayed jadwal terbang yang semakin dilazimkan. 

Lebih buruk lagi infrastruktur dan fasilitas menuju venues. Misalnya, untuk melihat lumba-lumba ke Teluk Kiluan, seorang wisman naik ojek dari Bandar Lampung lewat Punduhpidada, jatuh di jalan akibat jalan jelek sekali untuk mencapai pantai nelayan terdekat lokasi. 

Dengan sewot ia pun menyebar di media sosial cerita nasib malangnya jadi wisman di Indonesia. Maksudnya, masih sangat banyak sekali masalah yang harus ditangani saksama di lapangan terkait fasilitas, infrastruktur, dan suprastrukturnya.

 Pada suprastruktur, tenaga skill pengelola tamu antarhotel menjadi satu paket perjalanan bersama ke venues agar biayanya jadi lebih ekonomis dan praktis bagi wisman, masih langka. Biro perjalanan di daerah, mayoritas cuma sibuk mengurus tiket pesawat. 

Belum lagi mengangkat venues menarik wisman, seperti membuat anjungan yang aman bagi wisman untuk melihat dan memotret ribuan kerbau liar di rawa-rawa Menggala, Tulangbawang. Pokoknya amat banyak hal yang harus ditangani untuk target mendekati capaian negara tetangga! ***

Selanjutnya.....

RAPAT Pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan penggunaan APBD DKI Jakarta 2015 melalui peraturan gubernur. "Hasil rapat tadi bahwa diserahkan kepada gubernur. Kalau diserahkan ke gubernur, ya pergub, susun seluas-luasnya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, Jumat (20/3) (Kompas.com, 21/3). 

Dengan keputusan DPRD menyerahkan kepada eksekutif pembuatan dasar hukum APBD dengan pergub, berakhirlah konflik DPRD dan Pemprov DKI terkait penyusunan APBD 2015 yang sempat diproses hingga pembentukan panitia hak angket oleh DPRD. Sekaligus, segala hal yang berpotensi melanggar hukum dalam RAPBD 2015, seperti anggaran siluman Rp12,1 triliun, dengan sendirinya selesai tanpa menjadi masalah lagi.

Hal itu karena selain APBD yang dibuatkan pergub besarnya sesuai APBD 2014 Rp72 triliun, mata anggaran yang di-input dalam e-bugetting juga sesuai hasil evaluasi Kemendagri, yakni ada 108 program yang dialihkan dari satu dinas ke dinas lain, perbaikan nomenklatur pada 1.521 mata kegiatan, penjelasan pada 758 kegiatan, pengurangan 218 kegiatan, penambahan 60 kegiatan, perbaikan 597 kegiatan. 

Dengan tak adanya lagi anggaran siluman, tak ada pula yang perlu diproses hukum terkait APBD 2015. Kalaupun polisi atau KPK memproses, mungkin terkait ABBD 2014 dan tahun-tahun sebelumnya, yang berkasnya telah diserahkan Ahok ke KPK. 

Keputusan DPRD menyerahkan proses APBD lewat pergub diambil akibat Badan Anggaran kekurangan waktu membahas secara keseluruhan mata anggaran lebih 500 halaman sesuai batas waktu dari Kemendagri. DPRD kekurangan waktu, karena proses input data e-budgetting oleh Pemprov mengikuti hasil evaluasi Kemendagri itu amat lambat meski dengan sabar DPRD menunggunya. 

Dengan itu, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menolak anggapan putusan APBD DKI 2015 melalui pergub adalah bentuk ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Besaran APBD DKI 2015 yang menggunakan anggaran 2014 dinilai tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

Dari pengalaman konflik APBD DKI ini, bisa ditarik hikmahnya oleh para kepala daerah dan pejabat penyusun anggaran di pemda, untuk jeli terhadap anggaran siluman dalam RAPBD. Anggaran siluman itu bukan saja titipan politikus atau kontraktor, melainkan juga dari dalam staf pemda sendiri, hingga ketika kasusnya dibongkar banyak staf minta mundur—agar hilang jejak dan kaitan. ***

Selanjutnya.....

SABDA Yellen, Gubernur Federal Reserve Bank atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Rabu malam (18/3 waktu New York) yang belum memastikan kenaikan suku bunga acuan The Fed Juni 2015, cukup melegakan dunia! 

Rupiah yang tertekan hingga 13.200/dolar AS oleh isu rencana kenaikan suku bunga The Fed, langsung menguat meninggalkan level 13.000, meski Kamis sore ditutup 13.057 dan Jumat pagi dibuka Rp13.066/dolar AS. Janet Yellen, perempuan berwajah bulat kelahiran 13 Agustus 1946 di New York ini, memimpin The Fed sejak 3 Februari 2014, menggantikan Ben Bernanke. 

Sebelumnya, sejak 4 Oktober 2010 Yellen menjadi wakil Ben di The Fed. Sebelum itu, sejak 14 Juni 2004, Yellen menjadi presiden di Federal Reserve Bank of San Francisco.

Sebagai ekonom yang pro-Partai Demokrat, Yellen menjadi Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Clinton, 18 Februari 1997—3 Agustus 1999. (wikipedia.org) Perempuan yang paling berpengaruh di sektor keuangan dunia itu menikah dengan George Akerlof, guru besar di Berkeley, penerima penghargaan Nobel bidang ekonomi. 

Yellen meraih Ph.D. ilmu ekonomi di Yale University (1971) dengan salah satu promotornya Joseph Stiglitz—penerima Nobel ekonomi 2001. Euforia menyambut penundaan kenaikan suku bunga The Fed di pasar ternyata hanya terjadi sejenak. Indeks dolar AS atas mata uang utama dunia kembali naik Kamis sore (waktu AS), hingga kelegaan yang meluas kembali ke wait and see. 

Itu terjadi karena sabda Yellen bisa ditafsirkan dengan berbagai versi, selain banyak yang merujuk dasar pengambilan keputusan Komisi Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committe—FOMC) penentu kebijakan The Fed, bahwa kondisi ekonomi AS bulan terakhir tak sebaik bulan-bulan sebelumnya. 

Meski begitu dahsyatnya pengaruh Yellen di dunia hingga penafsiran atas sabdanya bisa beraneka variasi, tetapi gaji sang Gubernur ditetapkan oleh Kongres AS bukanlah yang tertinggi di The Fed. Gaji tertinggi di The Fed 312.00 dolar AS (Rp4 miliar per tahun, per bulan sekitar Rp338 juta). Sedang Yellen hanya menerima gaji 201.700 dolar AS setahun (Rp2,6 miliar atau Rp218 juta per bulan). 

Tak jauh dari gaji Gubernur BI sekitar Rp200 juta per bulan. (detik.com, 20/3) Yellen menjadikan dolar sangat kuat setelah membantu Bernanke memulihkan dari kondisinya yang terpuruk akibat krisis keuangan 2008. Kuncinya, justru pada pelitnya Yellen bicara sehingga sepotong ucapannya bisa ditafsirkan beraneka macam—membuat gelagat dolar AS sukar ditebak! ***

Selanjutnya.....

TAK aneh jika “faktor ISIS” memperunyam perpecahan parpol. Ketika salah satu pihak melapor ke polisi dengan tuduhan surat-surat peserta munas pihak lawannya palsu, karena pengurus daerah yang didaftar pihak lawan itu hadir di munas pihak pelapor, sebenarnya faktor ISIS—Ikut Sana Ikut Sini—masalahnya. 

Dalam konflik partai bisa jadi pengurus daerah bingung. Diundang munas ke Bali, mereka hadir. Lalu diundang lagi untuk munas di Jakarta, juga hadir! Apalagi kalau fasilitas hotel bintang lima yang dinikmati, dilengkapi pengganti ongkos pesawat, Ikut Sana Ikut Sini pun jadi kesempatan melancong gratis!

Dengan orang-orang sekelas pengurus partai tingkat kabupaten/kota saja masih bisa kena “faktor ISIS” sedemikian rupa, apalagi warga desa yang ditawari umrah gratis, diimingi uang saku jutaan rupiah pula! Dari Ikut Sana Ikut Sini pun ribuan orang berhasil dikumpulkan di Malang, Jawa Timur, oleh kelompok terduga ISIS—Islamic State of Iraq and Syria—21 orang di antaranya dari Kabupaten Mesuji, Lampung. (Lampung Post, 19/3) 

Tak ayal lagi, kegemaran orang Indonesia untuk Ikut Sana Ikut Sini (ISIS) asal gratis jalan-jalan itu menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional dari Islamic State of Iraq and Syria—ISIS! Bayangkan kalau sekitar 8.000 orang seperti disebut peserta asal Mesuji yang sebulan di Malang itu, setelah dilatih ISIS kembali ke daerahnya sebagai teroris dengan gerakan bergerilya, bisa kacau-balau seantero negeri ini! 

Namun, kita tak bisa maido (menyalahkan dalam gerutu) warga yang mudah tergoda iming-iming umrah gratis itu! Para wakil rakyat saja sering akal-akalan untuk melancong gratis dengan uang rakyat lewat studi banding! 

Kegemaran pelesiran gratis yang menggejala di semua lapisan masyarakat itulah yang justru menjadi ancaman nyata terkait dengan ISIS! Lantas, seberapa banyak warga negara Indonesia (WNI) yang sudah bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah? Menurut anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, jumlahnya sudah 514 orang, empat orang di antaranya tewas dalam pertempuran di wilayah Irak. (Kompas.com, 18/3) 

Dengan pola rekrutmen seperti itu, video ancaman ISIS pada TNI lewat Youtube yang disampaikan dalam bahasa Indonesia oleh Abu Jandal al-Yamani al-Indonesi, jika TNI tidak mendatangi ISIS ke Irak-Suriah, ISIS yang akan datang ke Indonesia, (Liputan-6, 26/12/2014) tak layak dianggap angin lalu. Apalagi terakhir ISIS menyebar video melatih anak-anak Indonesia! Tampak, “faktor ISIS” telah menjadi ancaman nyata! ***

Selanjutnya.....

WARNING! Sebuah peringatan dini datang dari Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 2.600 buruh di kabupaten itu kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka berasal dari lima perusahaan yang menyatakan tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar upah sesuai upah minimum kabupaten tahun 2015. (Kompas.com, 17/3) Buruh 2.600 orang itu banyak, dan upah hanyalah salah satu komponen dalam pengelolaan perusahaan! 

Artinya, kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak, karena perusahaan sampai tak mampu membayar upah itu karena secara umum iklim usaha sudah tak beres! Dengan iklim usaha buruk itu, terbukti jangankan menciptakan kesempatan kerja baru, untuk membayar upah buruh yang sudah ada saja tidak mampu, hingga banyak perusahaan memilih gulung tikar!

Menurut Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bogor Nuradin, sebelumnya kelima perusahaan padat karya itu mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum, tapi tak dikabulkan Pemprov Jabar. UMK 2015 Bogor Rp2,655 juta per bulan, naik dari 2014 sebesar Rp2,243 juta per bulan. 

Kelima perusahaan itu: PT Harmoni Indah, PT Samudera Biru, PT Dianing Sari, dan PT Eurogate, semua pabrik garmen. Sedang PT Jalon, khusus membuat tas. Salah satu perusahaan itu, PT Samudera Biru, diinformasikan akan memindahkan usahanya ke Wonogiri, Jawa Tengah, yang UMK-nya lebih kecil. 

Amat menyedihkan nasib 2.600 buruh yang kena PHK di saat mencari pekerjaan sangat susah sekarang. Seharusnya, ada suatu mekanisme standar terhadap perusahaan yang menyatakan belum mampu membayar upah sesuai UMK. Pemohonan penangguhan tak langsung ditolak tanpa jalan keluar, hingga ribuan buruh kehilangan pekerjaan. 

Perlu mekanisme jalan keluar itu karena masalahnya bukan semata beratnya jumlah UMK yang ditetapkan, melainkan karena bukan mustahil banyak faktor lain yang terlalu berat ditanggung perusahaannya! 

Solusi pertama serahkan ke bipartit—perusahaan dan buruh—bermusyawarah menetapkan upah sesuai kemampuan perusahaan, dengan ambang terbawah UMK tahun sebelumnya. Kalau bipartit gagal mencapai sepakat, ditingkatkan ke tripartit dengan tujuan mengurangi beban perusahaan. 

Dari semua itu, tujuan terpentingnya agar jangan terjadi PHK maupun penutupan perusahaan! Kasus Bogor itu peringatan buat ekonom dan pengelola ekonomi bahwa iklim usaha memburuk hingga banyak perusahaan tutup karena tak mampu bayar UMK! ***

Selanjutnya.....

PENYAIR Taufik Ismail membaca puisi di televisi: Koruptor di Negeri China dipotong kepalanya. Di Arab dipotong tangannya. Di Indonesia dipotong masa hukumannya! Puisi itu melukiskan penguasa Indonesia paling memanjakan koruptor. 

Realitasnya, penjara khusus dibuatkan untuk koruptor di Jakarta. Atau mau sejuk, di Bandung. Pemanjaan dengan pemotongan masa hukuman atau remisi dan pembebasan bersyarat sebenarnya sudah dibatasi oleh PP No. 99/2012, yang menyatakan untuk narapidana korupsi dapat diberi remisi dengan syarat turut membantu penegak hukum membongkar kejahatannya (jadi whistle blower) dan telah membayar lunas uang pengganti serta denda sesuai perintah pengadilan.

Tapi, penguasa kini melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak setuju aturan tersebut dan menilai PP itu diskriminatif. Ia berwacana mengubah persyaratan pemberian remisi terpidana koruptor, lebih-lebih terkait pemberian remisi itu harus atas persetujuan KPK dan kejaksaan selaku penyidik dan penuntut. (kompas.com, 13/3) 

Menurut Yasonna, semua narapidana punya hak, yaitu pembebasan bersyarat, pendidikan, dan pelayanan. Filosofi pembinaan, tidak lagi pembalasan maupun pencegahan melakukan perbaikan tindakan sehingga bila seseorang sudah dinyatakan bersalah dan diputus pidana, selesailah fungsi penghukuman dan beralih ke fungsi rehabilitasi atau pembinaan. 

Pemberian remisi sendiri sudah diatur dalam UU No. 12/1995. Namun, menurut mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, hukuman bagi pelaku koruptor perlu dilakukan secara diskriminatif positif. "Fakta menunjukkan terdapatnya jenis kejahatan khusus, misalnya terorisme dan korupsi. 

Untuk kejahatan ini justru perlu didiskriminasi sebagai bentuk diskriminasi positif," kata dia. Sifat, karakter, dan dampak kejahatan korupsi yang semakin memakan korban pembunuhan pelan-pelan terhadap rakyat dan lumpuhnya fungsi lembaga-lembaga negara, justru tidak mencerminkan nalar keadilan jika disamakan dengan pelaku kejahatan umum, jelas Busyro. 

Artinya, pemidanaan bagi pelaku korupsi adalah wajar. Teori pemidanaan diskriminasi adalah wajar, sebab itu aneh jika pemerintah berkomitmen memberantas korupsi tapi tetap permisif dalam mengobral remisi untuk koruptor sebagai penjahat besar. 

Menyamakan hak koruptor sebagai pelaku kejahatan luar biasa dengan pidana biasa tentu aneh, karena efek jeranya tidak memadai. Tapi kalau pemanjaan koruptor memang kebijakan penguasa, sepaket dengan pelemahan KPK, mau apa? ***

Selanjutnya.....

DALAM diskusi ulang tahun ke-70 Arifin Panigoro, pendiri Medco Energi itu menyatakan yang dihadapi Indonesia bukan cuma krisis energi, melainkan juga bencana energi. Produksi minyak bumi nasional kita pada 2014 hanya 794 ribu barel per hari, dan diperkirakan 2025 tinggal 453 ribu barel per hari. (detikFinance, 14/3) 

Gambaran bencana itu bisa dilihat pada konsumsi BBM nasional yang saat ini 1,5 juta barel per hari, dengan penambahan kendaraan bermotor 2 juta unit per tahun dan akan berlipat tambahnya!

"Penurunan produksi ini karena banyak hal, salah satunya cadangan minyak terbukti yang tersedia saat ini hanya 3,7 miliar barel," tegas Arifin. "Celakanya, upaya menambah cadangan minyak melalui eksplorasi sedang menurun akibat harga minyak dunia sedang anjlok!" 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai narasumber diskusi itu menyatakan krisis energi di Indonesia kini terjadi karena sektor energi menjadi bancakan politik. "Masalah energi nasional dalam 15 tahun ini terjadi, karena bagi-bagi kue kekuatan politik. Di situlah masalah besarnya," tegasnya. Sudirman memberi contoh yang di depan mata, krisis listrik. 

Proyek pembangkit listrik tak terselesaikan karena kontraktor listrik punya kedekatan dengan partai politik. Kontraktor yang dapat proyek bukan yang kapasitasnya baik, tapi yang punya kedekatan dengan partai politik. Ketika proyeknya mangkrak, saat PLN mau menegur atau memberi sanksi, yang ditegur (kontraktor) justru lebih galak! 

Bahkan di subsektor gas, industri-industri kekurangan gas, akibat perusahaan yang mendapat kontrak hanya bermodal kertas, tak punya infrastruktur! Bayangkan sepanjang 15 tahun terakhir sektor energi yang strategis bagi negara-bangsa dijadikan bancakan politik, dibagi-bagi sebagai kue kekuatan politik! 

Bukan kemampuan teknis yang menentukan perolehan proyek dan pelaksanaan segala kewajiban negara melayani rakyat, tapi surat sakti kekuatan politik, jelas maslahat yang diharap, bencana yang didapat! 

Pembenahan di sektor energi pun menjadi penentu untuk keluar dari situasi bencana cengkeraman berbagai jaringan mafia—yang menguasai setiap sendinya! Di migas sudah dibentuk tim khusus menata kembali pengelolaannya dipimpin ekonom Faisal Basri. 

Tapi bagaimana dengan batu bara, yang dikuras secara nyaris tanpa aturan dari setiap lokasi depositnya? Dan berbagai sumber energi lainnya, yang tampak perlu pengaturan lagi dengan menyetop bancakan yang masih terus berlanjut! ***

Selanjutnya.....

MENKEU Bambang Brodjonegoro, dalam konferensi pers, Selasa (10/3), menyatakan setiap pelemahan Rp100 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kita mendapat untung kontribusi tambahan surplus ke anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp2,3 triliun. (Liputan-6, 10/3) 

Berarti setiap rupiah melemah Rp1.000, terhadap dolar, kita untung Rp23 triliun, jika melemah Rp10 ribu untung Rp230 triliun, sehingga jika kurs rupiah menjadi Rp113 ribu per dolar AS, keuntungan kita jadi Rp2.300 triliun, lebih besar dari APBNP 2015 di kisaran Rp2.050 triliun! Kalau nilai tukar rupiah lewat Rp100 ribu per dolar AS, jangan-jangan ekonomi Indonesia dan pemerintahnya runtuh! 

Cara berpikir selalu untung di tengah realitas buruk bahkan kemalangan itu disebut wisful thinking! Jatuh dari motor kakinya patah masih berkata untung tidak mati!

Rumah terbakar masih untung tak ada korban jiwa. Seperti saat kurs rupiah tembus Rp13.200/dolar AS, Gubernur BI masih mengesankan beruntung karena pelemahan rupiah bukan yang terburuk. Sepanjang 2015, kurs rupiah melemah dari dolar AS hanya 6%, dibanding mata uang Turki 12% dan real Brasil 17%. Wishful thinking untuk menenangkan diri sendiri yang paling laris disebutkan para pejabat Indonesia adalah pelemahan rupiah akibat faktor eksternal ekonomi AS yang membaik sehingga dolarnya terus menguat. 

Kemudian fundamental ekonomi kita kuat, cadangan devisa 114 miliar dolar AS, IHSG bertahan di 5.400. Sisi negatif kurang diperhatikan. Semisal hasil stress test Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai level 15 ribu per doar AS akan menghantam permodalan lima bank nasional. 

Meskipun enggan menyebut nama kelima bank itu, Deputi Kominioner Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis, dalam konferensi pers, Kamis (12/3), menyatakan berdasar hasil stress test itu, OJK telah memanggil manajemen bank yang kinerjanya berpotensi terganggu oleh pelemahan rupiah! 

Itu dia! Kalau lima bank nasional jatuh, meski cadangan devisa kuat, belum tentu mampu menahan efek domino keruntuhan ekonomi nasional! Hanya sebuah bank saja pada krisis ekonomi 2008 yang goyah, Bank Century, hingga kini kegoncangan akibat penyelamatannya belum selesai tuntas. 

Karena itu, ketimbang ber-wishful thinking ria, lebih baik cepat atasi kesulitan para pengrajin tempe akibat naiknya harga kedelai impor. Juga kesulitan industri berbasis bahan baku impor, agar tak keburu meluas multiplier effect-nya! ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAHAN Jokowi-JK sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) implementasi program Nawacita versi Bappenas, akan membagikan lahan seluas 9 juta hektare kepada 4,5 juta kepala keluarga (KK) petani marginal. (agroindonesia,co.id, 10/3) 

Untuk itu, dosen Fakultas Kehutanan IPB yang juga Ketua Forest Watch Indonesia Togu Manurung kepada Kompas.com (12/3) mengingatkan agar bencana ekologis seperti kegagalan membuka sawah sejuta hektare di lahan gambut tidak terulang, pemerintah perlu memberi keterbukaan informasi terkait lokasi wilayah, status, dan kondisi 9 juta hektare yang akan dijadikan lahan pertanian itu.

Menurut Togu, pembukaan lahan itu harus memperhatikan peta kesesuaian lahan agar sektor pertanian yang ditargetkan dalam program ketahanan pangan bisa dilakukan secara optimal. Ia mengharapkan pemerintah memperhatikan lokasi sebaran petani marginal. 

Tujuannya agar pembukaan lahan bisa maksimal penggunaanya oleh petani guram dan tunakisma (petani penggarap lahan orang lain dengan bagi hasil). Meski mayoritas petani marginal di Jawa, menurut Togu, tidak harus memindahkan mereka semua ke luar Jawa. 

Sebab, di Jawa sendiri masih banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. Reforma agraria atau istilah kunonya landreform, selain merupakan perintah UU Pokok Agraria No. 5/1960, juga menjadi jalan keluar mengatasi laju gejala petani marginal kehilangan lahan pertaniannya. 

Sensus Pertanian 2013 mencatat, dalam 10 tahun (2003—2013) sebanyak 5,04 juta petani pemilik lahan di bawah 0,1 ha kehilangan lahan miliknya. Sebanyak 6,1 juta rumah tangga petani (RTP) di Pulau Jawa dan 5 juta RTP di luar Jawa tidak memiliki lahan. 

Tampak betapa relevan program reforma agraria segera dilakukan. Jika dalam era Jokowi-JK ini bisa 4,5 juta RTP mendapat lahan masing-masing 2 hektare, selain laju kehilangan lahan pada petani marginal dan peningkatan jumlah petani marginal bisa ditahan, laju ketimpangan sosial juga diharapkan bisa ditekan. 

Indeks rasio gini yang memburuk tajam, dari 0,35 (2008) menjadi 0,41 (2013), harus dibendung karena jika indeks gini 0,45 bisa jadi momentum rawan tersulut ledakan sosial. Tahap awal pilihannya soft-landreform, bagi-bagi lahan eks HPH hutan produksi yang tak bermasalah. 

Sebab, jika hard-landreform seperti Meksiko, lahannya hasil rampasan milik tuan tanah—di sini bisa menyulut konflik politik serius! ***

Selanjutnya.....

DENGAN gaya diplomasi kagok dan kaku, Pemerintah Indonesia unjuk kekuatan terhadap terpidana mati warga negara lain, menolak semua permohonan grasi kasus narkoba, termasuk yang belum diajukan, berkesan kurang menghormati permohonan keringanan pemerintah negara lain untuk warganya yang akan dieksekusi mati, bagaimana nasib 229 WNI terpidana mati di negara lain, 131 di antaranya kasus narkoba? 

Pemerintah berkewajiban melindungi dan membela setiap warga negaranya di mana pun ia berada, berusaha membebaskan dari pidana mati. Namun, dengan cara bagaimana Pemerintah Indonesia akan melakukannya, jika dirinya sendiri unjuk kekuatan dengan diplomasi kaku atas permohonan pemerintah negara lain?

Nasib WNI terpidana mati di luar negeri akibat gaya begitu bisa lebih buruk. Itu yang dicemaskan peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu ketika Pemerintah Indonesia tidak sadar bahwa 229 warga negara Indonesia saat ini terancam dieksekusi mati di negara lain. (Kompas.com, 9/3) 

Saat Indonesia unjuk kekuatan terhadap terpidana mati, apa yang nantinya bisa dikatakan Pemerintah Indonesia saat melakukan pembelaan terhadap 229 warganya yang terpidana mati itu, tukas Erasmus. 

Pemerintah harus menjelaskan bagaimana menyelamatkan WNI yang akan dihukum mati di luar negeri. Kita keras pada terpidana mati, kenapa kita minta pemerintah asing agar lunak? Selain itu, Erasmus menyoroti pembatasan jumlah pengajuan peninjauan kembali (PK) tak boleh lebih dari satu kali yang diatur dalam Surat Edaran MA No. 7/2014. 

Itu membatasi hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Fair trial tidak dijamin di Indonesia. Bagaimana kita menuntut fair trial bagi WNI dari negara lain, padahal kita sendiri tidak bisa memberinya di negeri sendiri? 

Dari jumlah WNI terpidana mati di luar negeri yang jauh lebih besar dibanding WNA terpidana mati di negeri kita, kita dituntut lebih luwes dan bersikap dewasa dalam berdiplomasi, menyesuaikan diri dalam pergaulan antarbangsa! 

Tidak pada tempatnya, misalnya, menuding tindakan Presiden Brasil untuk memulihkan popularitasnya yang sedang turun, padahal Brasil memang antihukuman mati sejak negaranya merdeka tahun 1889. 

Bahwa kita menganut sistem hukuman mati itu kenyataan, tapi tak perlu diberi gaya diplomasi yang kurang pas! Sejak Konferensi Asia-Afrika dan New Emerging Forces (Nefos), Indonesia selalu menjadi teladan dalam berdiplomasi! ***

Selanjutnya.....

MENURUT rencana induk perkeretaapian nasional, pembangunan jalur kereta api di luar Jawa dimulai 2030. Namun, atas instruksi Presiden Joko Widodo, pembangunan KA di Sumatera, Kalimantan, Papua, dipercepat mulai tahun ini. (Kompas.com, 10/3) 

Dalam pidatonya di Bireun, NAD, Senin (9/3), Jokowi memerintahkan pembangunan jalur KA Lhokseumawe—Bireun—Banda Aceh dimulai tahun ini juga. "Soal anggarannya, Presiden yang mengatur," kata Jokowi.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko memaparkan pembangunan jalur KA yang dimulai tahun ini membutuhkan dana Rp19 triliun. Dari APBN 2015 dapat Rp18,5 triliun. "Sudah mendekati dari yang dibutuhkan," ujar Hermanto. 

Total investasi untuk membangun akses KA di luar Pulau Jawa selama lima tahun Rp234 triliun. Hermanto memaparkan untuk pembangunan dan pengelolaan prasarana serta fasilitas pendukung membutuhkan Rp228 triliun, sedangkan sarana perkeretaapian Rp3,2 triliun. 

Setelah itu pemerintah harus melanjutkan dengan anggaran keselamatan KA Rp921 miliar, pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Rp944 triliun, dan dukungan manajemen serta teknis Rp672 triliun. 

Demikian anggaran megaproyek KA di luar Jawa yang dipercepat 15 tahun, dipacu mulai tahun ini juga. Ini penting dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari kemajuan pembangunan negara tetangga. 

Jangankan dibanding dengan Singapura yang pakai sistem KA ultramodern dan mayoritas warganya tinggal di apartemen yang dibangun pemerintah. Malaysia saja punya sepasang jalan tol dan jalur KA sepanjang Semenanjung, dari Johor Baru di selatan ke batas Thailand di utara. 

Jadi, kalau Jokowi memaksa agar memulai pembangunan jalan tol trans-Sumatera April 2014 ini juga, serta pembangunan jalur KA luar Jawa tahun ini juga, itu baru langkah awal mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. 

Selain jalan tol dibutuhkan sebagai jalur cepat barang dan orang, KA merupakan angkutan massal dan murah untuk barang dan orang. Dengan ongkos angkut yang murah, daya saing ekonomi nasional meningkat di tingkat global. 

Daya saing lebih baik akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat! 

Namun, agar semua proyek pembangunan ekonomi itu lancar, Jokowi juga harus membuat suasana kondusif dunia politik dan hukum nasional! Ketegangan laten di bidang politik dan hukum, pengaruhnya bisa buruk ke bidang ekonomi! ***

Selanjutnya.....

MENDAGRI Tjahjo Kumolo melontar ide agar negara menyantuni setiap partai politik (parpol) yang lolos electoral threshold sebesar Rp1 triliun/tahun dari APBN. Santunan dimaksud sebagai peningkatan dari santunan yang telah diberikan kepada parpol selama ini, Rp108 per suara pemilih per tahun. 

Dengan Rp108/suara pemilih itu, PDIP yang saat Pemilu Legislatif April 2014 mendapat suara 23.681.471 suara berarti menerima santunan dari negara Rp2.557.598.868/tahun. Jika ditingkatkan menjadi Rp1 triliun, meningkat nyaris 40 kali lipat. Konon lagi parpol yang dapat suara jauh lebih rendah dari PDIP, semisal Hanura dengan 6.579.498 suara dapat santunan Rp710.585.784 per tahun, jika dinaikkan menjadi Rp1 triliun berarti nak lebih dari 100 kali lipat.

Menurut Tjahjo Kumolo, wacana santunan parpol sebesar Rp1 triliun yang bersumber dari APBN itu perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat prodemokrasi. Tujuannya, tegas Tjahjo, untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. 

"Political will ini perlu karena parpol merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," tegas Tjahjo dalam keterangan tertulis. (Kompas.com, 8/3) 

Tentu saja kalangan parpol menyambut baik wacana tersebut. Seperti Ketua DPR Setya Novanto, yang wakil ketua umum DPP Partai Golkar, mendukung wacana negara menyantuni parpol Rp1 triliun setahun itu. 

Hanya, ia imbuhi basa-basi dengan mengingatkan jangan sampai dana yang dipakai untuk membiayai parpol itu justru memberatkan rakyat. Basa-basi Setya Novanto itulah yang perlu dikritisi kalangan parpol, terutama DPR. Misalnya dikaitkan Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak telantar disantuni oleh negara, hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. 

Artinya, sebelum santunan buat fakir miskin dan anak telantar berjalan baik, sangat kurang tepat mendahulukan santunan untuk parpol dalam jumlah yang puluhan kali lipat dari santunan yang telah diberikan, dibanding santunan pada fakir miskin dan anak telantar, dan warga di bawah garis kemiskinan, yang belum jelas juntrungnya! 

Mengenai rekrutmen kepemimpinan nasional, meski konstitusi memang telah mematok jalurnya hanya lewat parpol, tetap saja pemimpin yang lahir dari amanat penderitaan rakyat akan lebih baik dari pemimpin yang tergantung pada santunan negara! ***

Selanjutnya.....

DI balik ketegangan diplomatik Indonesia dengan Australia, ternyata dalam impor sapi Indonesia justru cenderung makin tergantung pada Australia. Sepanjang 2014, menurut data Meat and Livestock Australia (MLA) yang diterima ABC akhir Februari 2015, Indonesia mendatangkan sapi Australia sebanyak 730.257 ekor, atau meningkat 63% dibanding 2013. (Kompas.com, 28/2) 

Peningkatan dramatis impor Indonesia itu menjadi pendorong utama peningkatan ekspor sapi Australia sebesar 33% sepanjang 2014, menjadi 1,29 juta ekor. Dengan impor sapi lebih dari separuh ekspor Australia itu, Indonesia langsung di peringkat teratas.

Peringkat kedua Vietnam, dengan angka jauh di bawah, yakni 181.542 ekor, pada 2014. Tapi angka impor sapi Vietnam dari Australia itu juga merupakan fenomena karena pada 2013 hanya mengimpor 67 ribu ekor. Peringkat ketiga Tiongkok dengan 117.916 ekor, disusul Israel 78.181 ekor, dan Malaysia 53.004 ekor. 

Jumlah ekspor sapi tahun 2014 itu, menurut data Biro Statistik Australia, bernilai total 1,23 miliar dolar AS, atau sekitar Rp15 triliun, Meski peningkatan ekspor sapi hingga 63% dalam 2014 itu, kalangan penggiat bisnis ini masih ada yang mengeluh karena dibatasi impor hanya pada sapi bakalan untuk penggemukan, tapi tidak diberi izin impor sapi bibit untuk diternak dan dikembangkan di dalam negeri. 

Alasan utamanya, untuk melindungi populasi sapi lokal agar tak habis tereliminasi di negeri sendiri. Sebagai akibatnya, peran mengalihkan induk dari sapi bakalan itu diambil oleh Vietnam. Itulah salah satu penyebab fenomena ekspor sapi Vietnam 2014 naik tiga kali lipat dibanding 2013. 

Dan gejala itu akan berlanjut karena pengalih induk sapi dari Australia ke Vietnam itu antara lain, menurut informasi, justru pengusaha asal Indonesia! Dan itu sebagai strategi cadangan, jika hubungan Indonesia-Australia memburuk, selalu ada stok sapi untuk konsumsi dalam negeri Indonesia! 

Indonesia tinggal makan, Vietnam yang menikmati nilai tambahnya! Untuk itu, tetap layak dipertimbangkan untuk mengizinkan pengembangan induk sapi potong turunan Australia di dalam negeri, dengan skala yang tetap menjaga keseimbangan dengan sapi lokal. 

Penting dijaga, jangan sampai seperti era menteri pertanian yang lalu, menyetop separuh impor sapi bakalan agar daging sapi lokal dominan menuju swasembada daging! Ternyata, karena stok kurang, malah sapi induknya pun ikut dipotong sehingga populasi sapi lokal malah menipis! ***

Selanjutnya.....

PEKAN lalu Presiden Uruguay Jose Mujica mengakhiri masa lima tahun jabatannya. Rakyat pun ramai-ramai turun ke jalan menyampaikan salut pada presidennya yang meninggalkan kantor kepresidenan menyetir sendiri mobil VW kodok butut (1987) pulang ke pondok di kebunnya yang berada di luar Kota Montevideo, dengan status presiden termiskin di dunia! 

"Tidak ada negara di dunia, bahkan dengan demokrasi yang telah maju, saat presiden meninggalkan kantor kepresidenan rakyat menyambutnya dan memperlihatkan kalau dia begitu dicintai," tutur sutradara asal Serbia peraih dua Palm d'Or Festival Film Cannes, Emir Kusturica, dilansir AFP, yang dikutip Kompas.com, Sabtu (7/3).

Kusturica membuat dokumenter sosok presiden yang hidup amat sederhana itu, berharap bisa mempersembahkan sebuah cara baru berpolitik, menampilkan dalam sinema “presiden termiskin di dunia”. Kesederhanaan Mujica memang jarang dimiliki pemimpin dunia. 

Pria bernama lengkap Jode Alberto Mujica Cordano kelahiran 20 Mei 1935 ini selama jadi presiden memilih tinggal di rumah berkamar satu dengan istrinya di tanah pertanian di luar Kota Motevideo dengan jalanan yang belum beraspal. Mujica mendonasikan 90% dari 12 ribu dolar AS gajinya (sekitar Rp120 juta) per bulan untuk kegiatan amal sosial. 

Dalam kesehariannya, Mujica ditemani anjingnya yang berkaki tiga, mengurus sendiri lahan pertanian bersama istrinya. Ini menginspirasi Kusturica untuk menamakan filmnya The Last Hero, sebuah kisah kepahlawanan pada era modern. Mujica ialah mantan pemberontak Tupamaros, kelompok bersenjata berhaluan kiri yang terinspirasi revolusi Kuba. 

Dia pernah enam kali tertembak dan mendekam 14 tahun di penjara. Sebagian besar masa penahanannya dilalui dalam kondisi yang sangat buruk dan dalam sel isolasi. Masa-masa dalam penjara itu membentuk kepribadian dan pandangan hidupnya, jadi alasan untuk tetap hidup sederhana. 

"Banyak presiden menghabiskan sebagian hidupnya di penjara, berusaha lari dan bersembunyi, kemudian menjadi kaya saat menjabat. Ini sekaligus meyakinkan orang-orang mengenai alasan untuk menjadi politikus, karena mereka ingin menjadi kaya," tutur Kusturica. 

Konsistennya Mujica tinggal di pondok berkamar tunggal di ladangnya serta naik mobil VW kodok tua, tak tenggelam kemewahan istana dan mobil kepresidenan Mercy S-600 itu, layak mendapat penghormatan rakyatnya atas pola hidup sederhana sejati seorang pemimpin! ***

Selanjutnya.....

KPK—Komisi Pemberantasan Korupsi—dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan dianggap tak mampu memberantas korupsi. Untuk itu, KPK dibuat lebih tajam dengan berbagai keunggulan agar mampu menangkap korupsi sebagai kejahatan luar biasa—extraordinary crime! 

Tapi kini, praktik ketajaman dan keunggulan KPK itu justru dituding egosektoral! Era baru pemberantasan korupsi pun bisa ditangkap sinyalnya dari arah bicara para penguasa sekarang, KPK tak boleh punya kelebihan ketajaman maupun keunggulan dibanding lembaga penegak hukum lainnya. 

Karena, pemberantasan korupsi harus ditangani bersama-sama oleh KPK, polisi, dan jaksa. Jadi, wajar jika para aktivis antikorupsi khawatir, ketajaman KPK juga harus disesuaikan dengan yang lainnya. Kalau tidak lewat inpres, juga bisa lewat seleksi komisionernya di DPR!

Kalau betul arah inpres KPK seperti dikhawatirkan aktivis antikorupsi itu, ke depan bukan mustahil korupsi sebagai kejahatan luar biasa akan diberantas dengan cara yang biasa-biasa saja! Apalagi kalau benar lewat inpres itu prioritas operasionalnya lebih pada pencegahan korupsi di semua instansi pemerintah dan lembaga negara, bukan lagi pada penindakan terhadap korupsi yang telah dilakukan (post factum). 

Tak ayal, pemberantasan korupsi pun akan lebih banyak dilakukan lewat penyuluhan sistem administrasi dan pengawasan agar tidak bocor, bukan lagi lewat penyadapan dan tangkap tangan, serta berbagai teknik penyelidikan lainnya. 

Dengan begitu pula, nantinya pengukuran persepsi korupsi dilakukan lewat jumlah koruptor yang ditangkap. Semakin kecil jumlah koruptor dipidana, diasumsikan semakin rendah pula tingkat korupsi. 

Agar korupsi tampak reda, media massa juga dibuat kurang bergairah melakukan investigative reporting membongkar korupsi! Caranya, setiap ada investigasi pers atas kasus korupsi tertentu, intel bekerja mencari orang untuk membuat pengaduan kepada pihak berwajib terkait berita investigasi itu. 

Berdasar pengaduan itu persnya dibuat repot menghadapi tuduhan membocorkan rahasia negara atau perbankan, yang saksinya berat. Hal serupa dilakukan terhadap tokoh-tokoh gerakan antikorupsi yang banyak bicara menyudutkan pejabat korup atau petugas hukum terkait korupsi! 

Ringkas kata, era baru pemberantasan korupsi dikhwatirkan seolah-olah negeri ini bebas korupsi. Padahal, realitasnya, rakyatlah nantinya yang akan menilai sendiri. Selamat datang era baru! ***

Selanjutnya.....

SELAIN pelemahan KPK, pelemahan kurs rupiah juga harus diwaspadai. Kalau pelemahan KPK termasuk prahara yang oleh mantan Presiden SBY disebut akibat adanya nafsu (baca: rekayasa) kekuasaan, perlu dicari tahu pula anomali apa yang berkutat di balik pelemahan rupiah. 

Kurs rupiah pada awal perdagangan di pasar spot Kamis (5/3) melorot hingga tembus Rp13 ribu per dolar AS. Menurut data Bloomberg pukul 08.20, rupiah merosot ke posisi 13.047 per dolar AS, setelah dibuka pada 12.999. Pada penutupan Rabu (4/3) petang, rupiah melemah ke posisi 12.991.

Layak dicari tahu ada anomali apa di balik pelemahan berlanjut itu, yang selama ini hanya disebut akibat terus menguatnya dolar AS berkat membaiknya ekonomi AS. Tapi, kalau hanya faktor tunggal itu, apakah bisa terus berlanjut tak tertahan oleh beraneka hal positif yang terus terjadi dalam perekonomian Indonesia? 

Hal-hal positif itu, antara lain deflasi yang konsisten dari Januari ke Februari 2015. Lalu penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dari 7,75% menjadi 7,50%, petunjuk menguatnya berbagai indikator fondasi ekonomi nasional. Juga turunnya sampai 50% harga BBM dunia sehingga pemerintah mendapat ruang fiskal dari penghapusan subsidi premium dan leluasa melakukan banyak hal memenuhi janji kampanye saat pilpres. 

Lebih lagi pasangan rupiah sebagai sayap indikator ekonomi nasional, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengukir rekor sepanjang masa, 5.400, 5.450, dan sedang menanti tepuk tangan tembus 5.500. 

Namun, kenapa berbagai faktor positif yang berkaitan erat dengan moneter itu tak mampu menahan laju pelemahan rupiah berkelanjutan? Didik J Rachbini melihat masalahnya pada perbaikan neraca pembayaran dan neraca perdagangan. 

Terpenting ekspor terus diperbaiki, tegasnya. (Kompas.com, 2/3) Maksudnya, jangan cepat terbuai puas oleh gejala positif kecil-kecilan seperti defisit transaksi berjalan yang kuartal IV/2014 jadi tinggal 2,81% dari PDB, atau surplus neraca perdagangan Januari 2015 sebesar 720 juta dolar AS. 

Tapi, teruslah genjot ekspor agar gejala kecil-kecil itu menjadi sesuatu yang besar dan mampu menahan laju pelemahan rupiah! Salah satu yang harus dipangkas untuk meningkatkan ekspor adalah dweling time (masa tunggu kapal di pelabuhan) yang kini tercatat 8 hari. Lebih cepat bongkar muat, lebih banyak barang diekspor! ***

Selanjutnya.....

KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki di depan konferensi pers menyatakan KPK mengaku kalah terkait putusan praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan (BG). Lalu, KPK melimpahkan kasus BG ke Kejaksaan Agung. 

Ketika pimpinan KPK mengakui kekalahan itu, gambarannya di benak karyawan KPK selayak seorang jenderal pasukan perang mengibarkan bendera putih menyerah kepada lawan. Isyarat menyerah itu tidak disetujui “prajurit resimennya” (karyawan KPK), karena sebenarnya mereka masih punya senjata pamungkas yang belum digunakan, yakni—seperti disebut pakar hukum tata negara—mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) ke MA.

Dalih pimpinan KPK menolak mengajukan PK karena PK hanya untuk terpidana atau ahli warisnya. Jadi KPK tak memiliki legal standing mengajukan PK. Sedang menurut anggapan karyawan KPK dan pakar, PK merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang secara luar biasa pula di luar dan menyimpang dari lingkup kewenangan praperadilan dalam KUHAP. 

Tetapi, demikianlah kisah berakhirnya jiwa dan semangat pantang menyerah KPK dalam pemberantasan korupsi setelah pengibaran bendera putih itu! Jiwa dan semangat pantang menyerah itu seperti kepala suku Indian yang mengibarkan bendera putih, tetapi tetap diberondong peluru oleh gerombolan kulit putih—jiwa dan semangat memberantas korupsi terus dihujani kriminalisasi meski kepala suku KPK telah mengibarkan bendera putih! 

Atas semua kenyataan itu banyak orang salah duga, hal itu terjadi sebagai skenario Presiden Jokowi dalam melumpuhkan KPK. Dugaan seperti itu tentu bisa meleset jika dibandingkan dengan reputasi Jokowi dalam pemberantasan korupsi. 

Semisal ketika ia menyerukan agar pemberantasan korupsi jangan dilakukan dengan ego sektoral, bukan berarti semua lembaga terkait harus bersyubhat mengayomi koruptor! Melainkan, agar semua lembaga bersama melakukan fastabiqul khairat—berlomba prestasi kebaikan—dalam memberantas korupsi.

 Contohnya, Ahok takkan cukup kuat menghadapi tekanan segerbong politikus tanpa dukungan Jokowi di belakangnya dalam memberantas korupsi APBD senilai Rp12,1 triliun! Karena itu, bisa keliru jika menduga skenario Jokowi yang dipakai pimpinan sementara KPK melumpuhkan jiwa dan semangat pemberantasan korupsi. 

Lantas, apa sebenarnya sikap Jokowi atas pengibaran bendera putih KPK itu? Itulah yang harus dengan sangat sabar sekali ditunggu rakyat! ***

Selanjutnya.....

DPP Partai NasDem memerintahkan Fraksi Partai NasDem DPRD DKI untuk mencabut dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket DPRD DKI atas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "NasDem memahami hak angket adalah hak Dewan untuk memeriksa secara detail. Meski demikian, kini Ahok telah melaporkan 'dana siluman' yang tak bisa dipisahkan dari peristiwa munculnya hak angket itu," ujar Sekjen NasDem Patrice Rio Capella. 

"NasDem menghormati proses hukum itu. Baiknya, penganggaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat." (detik.com, 2/3) "Khusus tentang APBD terutama atas selisih perhitungan anggaran Rp12,1 triliun untuk UPS, buku, dan lain-lain yang tidak diajukan dan bukan kebutuhan utama masyarakat Jakarta, agar segera diselesaikan di jalur hukum sehingga tidak mengganggu," tegas Rio.

Perintah DPP Partai NasDem itu diberikan setelah hasil penelusuran berbagai media mainstream terhadap alamat sejumlah perusahaan pemenang tender pengadaan UPS seharga Rp5,8 miliar per unit pada anggaran tahun 2014, memberi petunjuk kuat adanya permainan amat kotor dalam pengadaan barang di Pemprov DKI. 

Contohnya yang diungkap Kompas.com hari itu (2/3) atas CV Wisanggeni, yang memenangkan tender pengadaan alat UPS senilai Rp5.829.967.000 di SMA Negeri 5 Jakarta. Ternyata Arinto, pimpinan CV yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 170 A Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, menyatakan tidak tahu soal tender itu. 

"Tidak, kami tidak pernah ikut pelelangan UPS itu," tegas Arinto. Ia mengaku terkejut nama perusahaannya masuk daftar pemenang tender 'megaproyek' di DPRD DKI Jakarta. Perusahaannya yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik dan tata ruang, bukan pengadaan barang, nilai pekerjaan yang ditanganinya selama ini tertinggi Rp700 juta. 

Mengenai harga UPS yang Rp5,8 miliar per unit itu, Metro TV, Senin (2/3), melaporkan hasil pengecekan ke penjual barang tersebut. Ternyata jenis UPS terbesar yang ada harganya di bawah Rp160 juta per unit. 

Artinya, kalau dalam daftar harga yang dibuat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov DKI pada 2014, sebagaimana diulang pada draf APBD 2015 buatan DPRD (yang dicoret Ahok dan jadi penyulut hak angket) harga per unitnya Rp5,8 miliar, maka selisih harganya yang per unit Rp5,6 miliar lebih itulah yang bisa disebut sebagai “anggaran siluman”! “Anggaran siluman” seperti itulah yang menjijikkan di mata Partai NasDem! ***

Selanjutnya.....

BEGAL ternyata fenomena serius bangsa karena mayoritas pelaku yang tertangkap remaja, 15—19 tahun, usia SMP—SMA! Untuk mengatasi fenomena itu, wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan meneliti fenomena itu terkait dunia pendidikan. 

Fenomena itu juga terjadi di Lampung, sejak operasi polisi berantas begal di Lampung Utara dan Lampung Tengah tiga tahun lalu. Bahkan, dalam penembakan yang menewaskan pemred Fokus di Perum Way Kandis baru-baru ini, dua dari tiga terduga pelaku berusia 18 dan 19 tahun.

Anies Baswedan, pada seminar pendidikan karakter di Bandung, Sabtu (28/2), mengatakan usia anak dalam masa perkembangan masih rentan untuk membedakan maya dan nyata. Sinetron dan video game bisa dianggap sebagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan sebagian anak-anak (detik.com, 1/3). 

"Ada banyak riset tentang video game, ada yang mengaitkan video game dengan kecenderungan tindakan kekerasan, ada pula yang menyatakan tidak ada keterkaitan signifikan," jelas Anies. Anak-anak belum memahami secara utuh batasan-batasan benar-salah, boleh-tidak boleh, menyakiti-tidak. 

Terutama dampak tindakan tersebut terhadap dirinya atau orang lain untuk waktu jauh ke depan. Kemenbud Dikdasmen, kata Anies, akan mendorong dan mendukung sebagai simpul gerakan. Kemenbud Dikdasmen telah mengadakan berbagai diskusi terkait sasaran prioritas untuk menanggulangi masalah kekerasan. 

Disimak dari pernyataan Anies, terkesan Kemenbud Dikdasmen baru saja menyadari fenomena itu dan baru memulai cari jalan keluarnya. Padahal, di lapangan sudah banyak remaja ditangkap sebagai begal motor dan ada yang dibakar massa saat tertangkap. Peran orang tua mencegah anaknya (yang terlanjur jadi begal) cenderung terbatas. 

Untuk yang belum terlanjur, peran masyarakat menggerakkan orang tua melakukan pencegahan masih terbuka. Peran masyarakat yang harus digerakkan, terutama dalam penanganan hukum pada begal remaja, umumnya diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. Akibatnya, kurang unsur pembinaan untuk masa depannya. 

Sebaliknya, selama proses hukum justru sang remaja menjalani school of crime, belajar kejahatan pada para senior. Masyarakat harus mendorong aparat hukum memperlakukan mereka dengan sistem juvenile deliquency, kasus kejahatan remaja, yang lebih berorientasi mengembalikannya ke jalan yang benar. Tanpa peran masyarakat yang efektif, tidak ada pemutus mata rantainya, ke depan begal remaja justru bisa kian masif! ***

Selanjutnya.....

SEJAK Jumat (27/2) tagar #SaveAhok jadi top trending media sosial Twitter (Metro-TV, running text, 27/2). Itu mencerminkan bukan saja besarnya dukungan netizen kepada Ahok, melainkan juga bisa diasumsikan sebagai perlawanan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang membuat hak angket untuk memakzulkan Ahok, Kamis (26/2). 

Perlawanan netizen terhadap DPRD DKI bukan hanya dengan top trending di Twitter. Di media sosial lain, Facebook, ramai netizen mengopi dan menyebar ulang proyek siluman DPRD DKI. Dukungan pada Ahok di media internet bahkan sampai menjadikan Ahok media darling.

Tingkat itu tercapai ketika banyak media berusaha atas inisiatifnya sendiri bersusah payah mencari dan mengumpul fakta yang positif mendukung subjek dalam menghadapi lawannya. Inisiatif itu dilakukan detik.com mencari alamat CV Wiyata Agri Satwa, pemenang lelang uninterrupted power supply (UPS) untuk SMKN 42 Jakarta senilai Rp5,833 miliar, sampai ke Sidoarjo, Jawa Timur. 

Setelah jumpa alamat di Jalan Tambak Sawah Industri D-10 RT 07/RW 02, Kecamatan Waru, itu bukanlah kantor perusahaan computerized canggih, melainkan cuma gudang pabrik pakan ternak (detik.com, 27/2). 

Inisiatif lain dilakukan Kompas.com ke SMPN 41 di Ragunan, Jakarta Selatan, yang disebut akan menerima UPS senilai Rp6 miliar. Kepala Sekolah SMPN 41 Afrisyah mengaku tidak pernah mengajukan hal itu. "Saya tidak tahu soal itu. Kami juga tidak pernah mengajukan," tegas Afrisyah yang menambahkan dia tak tahu apa fungsi UPS itu! (Kompas.com, 27/2). 

Lebih menarik lagi situs IslamToleran.com yang memberi judul berita proyek siluman itu dengan, Inilah Data Lengkap Perampokan Parlementer oleh DPRD DKI Jakarta. Dalam beritanya dimuat 20 daftar proyek di Dinas Pendidikan DKI yang tak disetujui Ahok dan Kadis Pendidikan Arie Budhiman, tiap proyek bernilai Rp3 miliar sampai Rp25,5 miliar (IslamToleran.com, 27/2). 

Dengan publik netizen terus melakukan pengopian dan pemuatan ulang proyek siluman, seiring posisi Ahok sebagai top trending dan media darling, bukan saja kredibilitas politikus DPRD DKI, melainkan juga kredibilitas politikus secara umum di negeri ini ikut tergerus! 

Sedang andai hak angket DPRD berhasil memakzulkan Ahok, keputusan akhir pemberhentian gubernur ada pada presiden. Pengalaman Lampung, meski DPRD memecat gubernur, kalau Presiden diam saja, gubernurnya tetap. 

Apalagi, saat mencoret proyek siluman DPRD Rp12,1 triliun itu, Ahok melanjutkan e-budgetting, program unggulan Presiden Jokowi! ***

Selanjutnya.....