Jokowi Bawa Investasi Jepang-RRT!

KEMBALI dari kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 22—28 Maret 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai 74,04 miliar dolar AS atau sekitar Rp962,62 triliun kurs Rp13 ribu/dolar AS. (Kompas.com, 29/3)

 Jumlah investasi tersebut, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, 5,6 miliar dolar AS dari Jepang. Sebesar 1,6 miliar perluasan investasi Toyota, lalu 1 miliar perluasan investasi Suzuki, dan 3 miliar kerja sama business to business pengusaha Jepang dan Indonesia.

Sementara itu, komitmen investasi dari Tiongkok didapat sebesar 68,44 miliar dolar AS. Komitmen investasi Tiongkok ini sebagian besar untuk bidang infrastruktur dan perikanan. Mengenai besarnya komitmen investasi Tiongkok, Franky Sibarani mengingatkan reputasi negeri itu dengan investment rate 1 : 10. Artinya, dari 10 komitmen, realisasinya hanya 1.

 Itu juga terlihat pada era gubernur Lampung yang lalu, banyak pengusaha Tiongkok komitmen investasi di Lampung, terutama hasil kunjungan pejabat Lampung ke Tiongkok, tetapi tak satu pun ada realisasinya! Beda dengan reputasi Jepang dengan 6,5 : 10. Dari setiap 10 komitmen invesrasi, rata-rata 6,5 investasi direalisasi. Untuk itu, BKPM berupaya meningkatkan angka investment rate melalui berbagai kebijakan, di antaranya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan insentif pajak. 

Selain itu, komitmen yang diberikan pada kunjungan Presiden juga diharapkan realisasinya bisa lebih tinggi. Selanjutnya, diusahakan agar realisasinya lebih cepat. Investasi bagi Indonesia amat diperlukan untuk membuka kesempatan kerja lebih segera, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan itu, penempatan lokasi investasi juga harus diperhatikan untuk pemerataan, baik infrastruktur yang dibangun maupun benefitnya bagi warga sekitar proyek.

 Untuk aneka infrastruktur dan industri yang mengikutinya, prioritas di luar Jawa, lebih-lebih daerah yang upah buruhnya masih rendah—di mayoritas daerah luar Jawa UMK masih setengah dari DKI dan sekitarnya. Investor tak seketika dibebani upah buruh yang berat! Untuk mewujudkan semua itu, tentu para pembantu Presiden harus menunjukkan kemampuann