SEJAK Jumat (27/2) tagar #SaveAhok jadi top trending media sosial Twitter (Metro-TV, running text, 27/2). Itu mencerminkan bukan saja besarnya dukungan netizen kepada Ahok, melainkan juga bisa diasumsikan sebagai perlawanan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang membuat hak angket untuk memakzulkan Ahok, Kamis (26/2).
Perlawanan netizen terhadap DPRD DKI bukan hanya dengan top trending di Twitter. Di media sosial lain, Facebook, ramai netizen mengopi dan menyebar ulang proyek siluman DPRD DKI. Dukungan pada Ahok di media internet bahkan sampai menjadikan Ahok media darling.
Tingkat itu tercapai ketika banyak media berusaha atas inisiatifnya sendiri bersusah payah mencari dan mengumpul fakta yang positif mendukung subjek dalam menghadapi lawannya.
Inisiatif itu dilakukan detik.com mencari alamat CV Wiyata Agri Satwa, pemenang lelang uninterrupted power supply (UPS) untuk SMKN 42 Jakarta senilai Rp5,833 miliar, sampai ke Sidoarjo, Jawa Timur.
Setelah jumpa alamat di Jalan Tambak Sawah Industri D-10 RT 07/RW 02, Kecamatan Waru, itu bukanlah kantor perusahaan computerized canggih, melainkan cuma gudang pabrik pakan ternak (detik.com, 27/2).
Inisiatif lain dilakukan Kompas.com ke SMPN 41 di Ragunan, Jakarta Selatan, yang disebut akan menerima UPS senilai Rp6 miliar. Kepala Sekolah SMPN 41 Afrisyah mengaku tidak pernah mengajukan hal itu. "Saya tidak tahu soal itu. Kami juga tidak pernah mengajukan," tegas Afrisyah yang menambahkan dia tak tahu apa fungsi UPS itu! (Kompas.com, 27/2).
Lebih menarik lagi situs IslamToleran.com yang memberi judul berita proyek siluman itu dengan, Inilah Data Lengkap Perampokan Parlementer oleh DPRD DKI Jakarta. Dalam beritanya dimuat 20 daftar proyek di Dinas Pendidikan DKI yang tak disetujui Ahok dan Kadis Pendidikan Arie Budhiman, tiap proyek bernilai Rp3 miliar sampai Rp25,5 miliar (IslamToleran.com, 27/2).
Dengan publik netizen terus melakukan pengopian dan pemuatan ulang proyek siluman, seiring posisi Ahok sebagai top trending dan media darling, bukan saja kredibilitas politikus DPRD DKI, melainkan juga kredibilitas politikus secara umum di negeri ini ikut tergerus!
Sedang andai hak angket DPRD berhasil memakzulkan Ahok, keputusan akhir pemberhentian gubernur ada pada presiden. Pengalaman Lampung, meski DPRD memecat gubernur, kalau Presiden diam saja, gubernurnya tetap.
Apalagi, saat mencoret proyek siluman DPRD Rp12,1 triliun itu, Ahok melanjutkan e-budgetting, program unggulan Presiden Jokowi! ***
0 komentar:
Posting Komentar