MENURUT rencana induk perkeretaapian nasional, pembangunan jalur kereta api di luar Jawa dimulai 2030. Namun, atas instruksi Presiden Joko Widodo, pembangunan KA di Sumatera, Kalimantan, Papua, dipercepat mulai tahun ini. (Kompas.com, 10/3)
Dalam pidatonya di Bireun, NAD, Senin (9/3), Jokowi memerintahkan pembangunan jalur KA Lhokseumawe—Bireun—Banda Aceh dimulai tahun ini juga. "Soal anggarannya, Presiden yang mengatur," kata Jokowi.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko memaparkan pembangunan jalur KA yang dimulai tahun ini membutuhkan dana Rp19 triliun. Dari APBN 2015 dapat Rp18,5 triliun. "Sudah mendekati dari yang dibutuhkan," ujar Hermanto.
Total investasi untuk membangun akses KA di luar Pulau Jawa selama lima tahun Rp234 triliun. Hermanto memaparkan untuk pembangunan dan pengelolaan prasarana serta fasilitas pendukung membutuhkan Rp228 triliun, sedangkan sarana perkeretaapian Rp3,2 triliun.
Setelah itu pemerintah harus melanjutkan dengan anggaran keselamatan KA Rp921 miliar, pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Rp944 triliun, dan dukungan manajemen serta teknis Rp672 triliun.
Demikian anggaran megaproyek KA di luar Jawa yang dipercepat 15 tahun, dipacu mulai tahun ini juga. Ini penting dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari kemajuan pembangunan negara tetangga.
Jangankan dibanding dengan Singapura yang pakai sistem KA ultramodern dan mayoritas warganya tinggal di apartemen yang dibangun pemerintah. Malaysia saja punya sepasang jalan tol dan jalur KA sepanjang Semenanjung, dari Johor Baru di selatan ke batas Thailand di utara.
Jadi, kalau Jokowi memaksa agar memulai pembangunan jalan tol trans-Sumatera April 2014 ini juga, serta pembangunan jalur KA luar Jawa tahun ini juga, itu baru langkah awal mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga.
Selain jalan tol dibutuhkan sebagai jalur cepat barang dan orang, KA merupakan angkutan massal dan murah untuk barang dan orang. Dengan ongkos angkut yang murah, daya saing ekonomi nasional meningkat di tingkat global.
Daya saing lebih baik akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat!
Namun, agar semua proyek pembangunan ekonomi itu lancar, Jokowi juga harus membuat suasana kondusif dunia politik dan hukum nasional! Ketegangan laten di bidang politik dan hukum, pengaruhnya bisa buruk ke bidang ekonomi! ***
0 komentar:
Posting Komentar