PHK—pemutusan hubungan kerja—sebagai dampak krisis global yang terjadi di Jawa Tengah, mulai meresahkan kaum buruh.Di kawasan industri Jabodetabek, buruh sudah memberi tahu Polda Metro Jaya, Selasa 1 September 2015 mereka akan unjuk rasa.
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Komisaris Besar Mohammad Iqbal, unjuk rasa buruh itu akan dilakukan 10 ribu orang. Massa berkumpul di Bundaran HI mulai pukul 08.00, selanjutnya bergerak menuju Silang Monas, depan Istana Merdeka.
Tuntutan buruh itu mendesak pemerintah membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan ketenteraman kerja buruh dari dampak krisis global. Terutama, mencegah PHK sebagai pilihan. Dampak krisis global dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp14 ribu/dolar AS, mengimbas pada kenaikan harga kebutuhan rakyat, terutama asal impor seperti terigu dan kedelai. Kian dominan makanan dan jajanan rakyat yang memakai terigu. Sedangkan tahu dan tempe, sumber utama protein rakyat, tergantung pada kedelai impor.
Sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi dampak krisis global itu, lewat menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk melindungi pejabat pemerintah dari kriminalisasi ketika membuat kebijakan diskresi untuk penggunaan anggaran. PP itu diperlukan karena para pejabat takut menangani program pemerintah sehingga ratusan triliun rupiah anggaran mengendap.
Ini menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekomomi. Untuk itu, diperlukan pula paket kebijakan ekonomi mengatasi pelambatan ekonomi. Menurut Menko Perekomomian Darmin Nasution, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk membuat paket kebijakan ekomomi yang berskala besar untuk mengatasi gejala krisis, yang sebagian dari paket tersebut harus diluncurkan pekan depan. Semua isyarat itu menunjukkan dampak krisis global telah mulai terasa di Istana Presiden.
Dengan itu, pemerintah merasa tidak cukup lagi merespons ruwetnya krisis global hanya dengan mengelus dagu menyatakan fondasi ekonomi kita kuat, ini tidak seperti krisis 1998 atau 2008, tanpa peduli rakyat kewalahan memikul beban hidup yang tambah berat.
Dampak krisis yang amat berat mengimpit rakyat, yang mengaktual dalam demo besar buruh itu, akibat terjadinya gap konsentrasi perhatian pemerintah. Pemerintah terlalu konsentrasi pada konsep dan proyek-proyek bertujuan jangka panjang, sedang masalah jangka pendek dengan segala keruwetannya malah luput dari perhatian hingga cenderung terus memburuk. ***
0 komentar:
Posting Komentar