DALAM laporan terakhirnya Bank Dunia mengingatkan Pemerintah Indonesia, semakin tingginya ketimpangan sosial-ekonomi di negeri ini dengan indeks rasio gini pada 2015 mencapai 0,42, naik dari 0,30 pada tahun 2000, atau 0,41 pada 2014.
"Ini yang tertinggi dalam sejarah Indonesia," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves, dalam acara Akhiri Ketimpangan untuk Indonesia (Aku Indonesia) di Jakarta, Selasa. (BerdikariOL, 9/12)
Rodrigo menyatakan kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia mengagumkan selama 15 tahun terakhir, ternyata tidak berbanding lurus dengan pengurangan ketimpangan ekonomi di masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan warga terkaya 20 persen, sedang 80 persen populasi tertinggal di belakang," tegasnya. Tingkat ketimpangan yang parah ini, menurut Rodrigo, berpotensi menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menyulut konflik sosial.
Karena itu, hasil survei Bank Dunia menyebutkan 60 persen rakyat Indonesia lebih memilih pertumbuhan ekonomi rendah asalkan ketimpangan berkurang. Menurut Bank Dunia, ada empat faktor yang mendorong melebarnya ketimpangan, yakni ketimpangan kesempatan, ketimpangan di pasar tenaga kerja, kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang, dan ketimpangan ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah berusaha mempersempit ketimpangan itu lewat Program Keluarga Harapan (PKH).
Programnya baru ditata tahun ini, yang semula 2,7 juta kepala keluarga (KK) pemerima bantuan, 2015 menjadi 3,5 juta KK. Kemudian pada 2016 ditambah 2,5 juta KK lagi, menjadi 6 juta KK atau 11% populasi sosial ekonomi terendah. Nilai PKH yang diterima ibu punya balita Rp1 juta per tahun. Punya anak SD Rp450 ribu per tahun, anak SMP Rp750 ribu per tahun, anak SMA Rp1 juta per tahun. Ibu hamil juga dapat PKH Rp1 juta setahun. Dicairkan empat kali setahun, seperti di Boyolali Senin lalu (7/12), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa hadir untuk pencairan pertama PKH dari APBNP 2015. (Kabar.com, 7/12)
PKH didampingi Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk aneka bantuan lewat sekolah, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk kesehatan keluarga. Selain itu, juga dilengkapi bedah rumah tak layak huni dan modal usaha. Bedanya dengan BLT era SBY, PKH tak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Harga BBM turun pun, tetap terima empat kali setahun. Namun, karena program ini baru cair pertama, harus dipacu agar lebih cepat dari laju ketimpangan di indeks gini. ***
Rodrigo menyatakan kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia mengagumkan selama 15 tahun terakhir, ternyata tidak berbanding lurus dengan pengurangan ketimpangan ekonomi di masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan warga terkaya 20 persen, sedang 80 persen populasi tertinggal di belakang," tegasnya. Tingkat ketimpangan yang parah ini, menurut Rodrigo, berpotensi menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menyulut konflik sosial.
Karena itu, hasil survei Bank Dunia menyebutkan 60 persen rakyat Indonesia lebih memilih pertumbuhan ekonomi rendah asalkan ketimpangan berkurang. Menurut Bank Dunia, ada empat faktor yang mendorong melebarnya ketimpangan, yakni ketimpangan kesempatan, ketimpangan di pasar tenaga kerja, kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang, dan ketimpangan ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah berusaha mempersempit ketimpangan itu lewat Program Keluarga Harapan (PKH).
Programnya baru ditata tahun ini, yang semula 2,7 juta kepala keluarga (KK) pemerima bantuan, 2015 menjadi 3,5 juta KK. Kemudian pada 2016 ditambah 2,5 juta KK lagi, menjadi 6 juta KK atau 11% populasi sosial ekonomi terendah. Nilai PKH yang diterima ibu punya balita Rp1 juta per tahun. Punya anak SD Rp450 ribu per tahun, anak SMP Rp750 ribu per tahun, anak SMA Rp1 juta per tahun. Ibu hamil juga dapat PKH Rp1 juta setahun. Dicairkan empat kali setahun, seperti di Boyolali Senin lalu (7/12), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa hadir untuk pencairan pertama PKH dari APBNP 2015. (Kabar.com, 7/12)
PKH didampingi Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk aneka bantuan lewat sekolah, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk kesehatan keluarga. Selain itu, juga dilengkapi bedah rumah tak layak huni dan modal usaha. Bedanya dengan BLT era SBY, PKH tak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Harga BBM turun pun, tetap terima empat kali setahun. Namun, karena program ini baru cair pertama, harus dipacu agar lebih cepat dari laju ketimpangan di indeks gini. ***
0 komentar:
Posting Komentar