KETIKA ditanya secara terbuka apa harapan mereka terhadap pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 2016, suara terbanyak publik (23,3%) menyatakan agar Jokowi-JK tak lagi kompromi dengan partai politik, atau tak mudah diintervensi oleh partai politik.
Demikian hasil survei Lembaga Founding Father House (FFH) bertema Persepsi dan harapan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK di 2016. Survei dilakukan 31 November hingga 22 Desember 2015. Maksud publik ditanya secara terbuka, menurut peneliti FFH Dian Permata, "Kami tidak menyediakan jawaban (untuk dipilih responden). Jadi terserah publik mau jawab apa. Nah, publik melihat poin terbesar Jokowi-JK adalah itu." (Wol, 25/12)
Harapan publik itu bisa dibandingkan dengan realitas kegaduhan politik yang mengganggu di tahun awal pemerintahan Jokowi-JK. Selama periode awal itu, Jokowi-JK memang cenderung kompromistis dengan kehendak partai-partai politik, termasuk yang disampaikan sebagai tekanan dari pihak oposan.
Bahkan, sempat terkesan Jokowi-JK malah merangkul oposan untuk mengimbangi tekanan partai pendukung. Salah satu tekanan keras partai pendukung yang membuat Jokowi-JK sempat tampak nimbang ketika mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang ditentang publik.
Untuk mengakomodasi tekanan publik Jokowi membentuk Tim 9 tokoh masyarakat dipimpin Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi nasib tim ini tak jelas, meski hingga sekarang belum dibubarkan. Sedang Budi Gunawan yang ditolak tim itu untuk dijadikan pimpinan Polri, malah diangkat jadi Wakapolri. Intervensi partai politik tanpa kecuali yang dimotori partai pendukung utama Jokowi-JK (PDIP) belakangan justru kian menjadi-jadi.
Terakhir melalui kesepakatan di DPR, merekomendasikan kepada Presiden untuk memecat Menteri BUMN Rini Sumarno. Rupanya publik terganggu oleh kegaduhan politik yang tak henti mengusik pemerintahan Jokowi-JK itu sehingga menjadi harapan utama publik agar pada 2016 nanti Jokowi-JK tak kompromi lagi pada intervensi parpol. Tetapi, mungkinkah Jokowi-JK bersikap kaku—apalagi keras menolak—intevensi partai politik? Dalam sistem presidensiil yang ingin ditegakkan Jokowi, sebenarnya mungkin. Dan itu hanya pada cara presiden mengakomodasi intervensi menjadi interaksi yang sehat antara presiden (sebagai lembaga negara) dan partai politik.
Namun, dalam kasus Budi Gunawan, Presiden gagal mengakomodasi intervensi menjadi interaksi, akibat mengesampingkan Tim 9 bentukannya sendiri. ***
Harapan publik itu bisa dibandingkan dengan realitas kegaduhan politik yang mengganggu di tahun awal pemerintahan Jokowi-JK. Selama periode awal itu, Jokowi-JK memang cenderung kompromistis dengan kehendak partai-partai politik, termasuk yang disampaikan sebagai tekanan dari pihak oposan.
Bahkan, sempat terkesan Jokowi-JK malah merangkul oposan untuk mengimbangi tekanan partai pendukung. Salah satu tekanan keras partai pendukung yang membuat Jokowi-JK sempat tampak nimbang ketika mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang ditentang publik.
Untuk mengakomodasi tekanan publik Jokowi membentuk Tim 9 tokoh masyarakat dipimpin Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi nasib tim ini tak jelas, meski hingga sekarang belum dibubarkan. Sedang Budi Gunawan yang ditolak tim itu untuk dijadikan pimpinan Polri, malah diangkat jadi Wakapolri. Intervensi partai politik tanpa kecuali yang dimotori partai pendukung utama Jokowi-JK (PDIP) belakangan justru kian menjadi-jadi.
Terakhir melalui kesepakatan di DPR, merekomendasikan kepada Presiden untuk memecat Menteri BUMN Rini Sumarno. Rupanya publik terganggu oleh kegaduhan politik yang tak henti mengusik pemerintahan Jokowi-JK itu sehingga menjadi harapan utama publik agar pada 2016 nanti Jokowi-JK tak kompromi lagi pada intervensi parpol. Tetapi, mungkinkah Jokowi-JK bersikap kaku—apalagi keras menolak—intevensi partai politik? Dalam sistem presidensiil yang ingin ditegakkan Jokowi, sebenarnya mungkin. Dan itu hanya pada cara presiden mengakomodasi intervensi menjadi interaksi yang sehat antara presiden (sebagai lembaga negara) dan partai politik.
Namun, dalam kasus Budi Gunawan, Presiden gagal mengakomodasi intervensi menjadi interaksi, akibat mengesampingkan Tim 9 bentukannya sendiri. ***
0 komentar:
Posting Komentar