MKD—Mahkamah Kehormatan Dewan—diminta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menjaga integritas dan tidak memperburuk citra DPR di depan publik. Untuk itu, diingatkan agar MKD mendengarkan aspirasi rakyat terkait penanganan perkara pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. (Kompas, 11/12)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan MKD perlu bersikap objektif serta menjaga integritas partai dan DPR di mata rakyat.
Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan fraksinya berharap persidangan kasus Novanto dilakukan secara transparan. Sedang Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Yandri Susanto mengingatkan anggota F-PAN di MKD mengawal kebenaran dan menghindari praktik kongkalikong.
Kalangan anggota DPR terkesan khawatir persidangan MKD yang tertutup saat memeriksa terlapor Setya Novanto dinilai rakyat kongkalikong, hingga mempertaruhkan citra DPR karena nyata-nyata tidak adil. Pengadu dan saksi disidang terbuka, malah terlapornya disidang tertutup.
Kekhawatiran itu juga tak terlepas dari reaksi Presiden Joko Widodo yang meluapkan kemarahannya akibat persidangan MKD yang sedemikian itu mempermainkan lembaga negara. Dalam amarahnya, Jokowi menyatakan tak masalah dirinya disebut presiden gila, presiden saraf, atau koppig. Tapi ia keberatan kalau orang mempermainkan lembaga negara. Di tengah buruknya kinerja MKD dalam sorotan masyarakat luas, di kalangan “yang mulia” hakim-hakim MKD sendiri kini terjadi silang pendapat untuk menghadirkan Riza Chalid yang suaranya dominan dalam rekaman yang dijadikan bukti pengaduan perkaranya.
Meski Wakil Ketua MKD dari PDIP Junimart Girsang sejak awal berkukuh untuk menghadirkan Riza Chalid di persidangan MKD, demikian pula anggota MKD dari Partai Demokrat Darizal Basir, tapi Wakil Ketua MKD dari Partai Golkar Kahar Muzakir berkeras Riza Chalid tak perlu dipanggil lagi. (detiknews, 11/12)
Pada penghadiran Riza Chalid, yang ramai disebut-sebut sebagai “raja minyak” terkait skandal Petral ini, di persidangan MKD bisa menjadi tumpuan pertaruhan citra DPR. Kalau akhirnya kongkalikong seperti yang dimaksud Yandri berhasil membuat Riza Chalid sebagai tokoh dominan dalam rekaman kasus “Papa Minta Saham” tidak jadi dihadirkan di persidangan MKD, citra DPR pun semakin terpuruk—sebagai lembaga negara yang bisa dipermainkan—pinjam istilah Jokowi. Rakyat mengelus dada, prihatin atas kian terpuruknya citra DPR. ***
Kalangan anggota DPR terkesan khawatir persidangan MKD yang tertutup saat memeriksa terlapor Setya Novanto dinilai rakyat kongkalikong, hingga mempertaruhkan citra DPR karena nyata-nyata tidak adil. Pengadu dan saksi disidang terbuka, malah terlapornya disidang tertutup.
Kekhawatiran itu juga tak terlepas dari reaksi Presiden Joko Widodo yang meluapkan kemarahannya akibat persidangan MKD yang sedemikian itu mempermainkan lembaga negara. Dalam amarahnya, Jokowi menyatakan tak masalah dirinya disebut presiden gila, presiden saraf, atau koppig. Tapi ia keberatan kalau orang mempermainkan lembaga negara. Di tengah buruknya kinerja MKD dalam sorotan masyarakat luas, di kalangan “yang mulia” hakim-hakim MKD sendiri kini terjadi silang pendapat untuk menghadirkan Riza Chalid yang suaranya dominan dalam rekaman yang dijadikan bukti pengaduan perkaranya.
Meski Wakil Ketua MKD dari PDIP Junimart Girsang sejak awal berkukuh untuk menghadirkan Riza Chalid di persidangan MKD, demikian pula anggota MKD dari Partai Demokrat Darizal Basir, tapi Wakil Ketua MKD dari Partai Golkar Kahar Muzakir berkeras Riza Chalid tak perlu dipanggil lagi. (detiknews, 11/12)
Pada penghadiran Riza Chalid, yang ramai disebut-sebut sebagai “raja minyak” terkait skandal Petral ini, di persidangan MKD bisa menjadi tumpuan pertaruhan citra DPR. Kalau akhirnya kongkalikong seperti yang dimaksud Yandri berhasil membuat Riza Chalid sebagai tokoh dominan dalam rekaman kasus “Papa Minta Saham” tidak jadi dihadirkan di persidangan MKD, citra DPR pun semakin terpuruk—sebagai lembaga negara yang bisa dipermainkan—pinjam istilah Jokowi. Rakyat mengelus dada, prihatin atas kian terpuruknya citra DPR. ***
0 komentar:
Posting Komentar