MESKI dalam retorika Jokowi cenderung tidak cocok dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB, praktik pemerintahannya justru sebaliknya. Selain sejak awal 2015 Indonesia sudah menerima bantuan Bank Pembangunan Asia (ADB) 1,5 miliar dolar AS, kini merangkul kemitraan Bank Dunia 10 miliar dolar AS.
Retorika Jokowi tidak cocok dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB, antara lain ketika membuka Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Center, 22 April 2015. "Pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan usang yang perlu dibuang," ujar Jokowi. (Tempo.co, 22/4)
Padahal, sebelum itu, dengan alasan mendukung penuh berbagai program infrastruktur Presiden Jokowi, Direktur ADB Takehiko Nakao sudah menemuinya, Januari 2015. Selain bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan komitmennya membantu Indonesia 1,5 miliar dolar AS (Rp18 triliun) untuk 2015, Nakao juga bertemu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. (setkab.go.id, 13/1)
Sementara itu, Dewan Eksekutif Kelompok Bank Dunia menyetujui kerangka kerja kemitraan negara untuk Indonesia, yang berlaku selama lima tahun. Ini diharapkan akan memberi dukungan lebih dari 10 miliar dolar AS guna mendorong pengembangan infrastruktur dan program sosial pengentasan kemiskinan. "Kami percaya Indonesia akan memanfaatkan peluang besar ke depan dan akan makin tangguh menghadapi tantangan global dan domestik. Kerja sama yang telah berjalan enam dekade kini makin kuat," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik Axel van Trotsenburg. (Kompas.com, 2/12)
Pelambatan ekonomi akibat tersendatnya penyerapan APBN menunjukkan perlunya varian program dan sumber dana dalam pembangunan nasional. Selain itu, juga perlu program yang relatif lebih aman dari korupsi hingga manfaatnya dirasakan masyarakat di tengah maraknya korupsi yang dicerminkan masih banyaknya hasil operasi tangkap tangan KPK.
Kemitraan dengan Bank Dunia bisa menjadi salah satu varian yang dibutuhkan itu. Realisasi kerja sama dengan Bank Dunia ini sekaligus memperbaiki struktur pembayaran bunga utang pemerintah yang selama ini lebih terbebani pinjaman lewat obligasi SBN dan SUN yang bunganya tinggi, mengikuti persaingan di pasar. Sementara pinjaman Bank Dunia jauh lebih rendah, selain ada masa bebas bayar pokok dan bunga utang (grace priod). Dilihat dari situ, pemerintahan Jokowi makin rasional. ***
Padahal, sebelum itu, dengan alasan mendukung penuh berbagai program infrastruktur Presiden Jokowi, Direktur ADB Takehiko Nakao sudah menemuinya, Januari 2015. Selain bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan komitmennya membantu Indonesia 1,5 miliar dolar AS (Rp18 triliun) untuk 2015, Nakao juga bertemu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. (setkab.go.id, 13/1)
Sementara itu, Dewan Eksekutif Kelompok Bank Dunia menyetujui kerangka kerja kemitraan negara untuk Indonesia, yang berlaku selama lima tahun. Ini diharapkan akan memberi dukungan lebih dari 10 miliar dolar AS guna mendorong pengembangan infrastruktur dan program sosial pengentasan kemiskinan. "Kami percaya Indonesia akan memanfaatkan peluang besar ke depan dan akan makin tangguh menghadapi tantangan global dan domestik. Kerja sama yang telah berjalan enam dekade kini makin kuat," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik Axel van Trotsenburg. (Kompas.com, 2/12)
Pelambatan ekonomi akibat tersendatnya penyerapan APBN menunjukkan perlunya varian program dan sumber dana dalam pembangunan nasional. Selain itu, juga perlu program yang relatif lebih aman dari korupsi hingga manfaatnya dirasakan masyarakat di tengah maraknya korupsi yang dicerminkan masih banyaknya hasil operasi tangkap tangan KPK.
Kemitraan dengan Bank Dunia bisa menjadi salah satu varian yang dibutuhkan itu. Realisasi kerja sama dengan Bank Dunia ini sekaligus memperbaiki struktur pembayaran bunga utang pemerintah yang selama ini lebih terbebani pinjaman lewat obligasi SBN dan SUN yang bunganya tinggi, mengikuti persaingan di pasar. Sementara pinjaman Bank Dunia jauh lebih rendah, selain ada masa bebas bayar pokok dan bunga utang (grace priod). Dilihat dari situ, pemerintahan Jokowi makin rasional. ***
0 komentar:
Posting Komentar