KASUBDIT Jagung Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Bambang Sugiharto mengatakan petani tidak perlu khawatir harga jagung bakal anjlok. Sebab, jagung petani akan dibeli Bulog jika harga pasaran jagung berada di bawah Rp3.150/kg.

"Jadi, pemerintah akan menugaskan Bulog untuk membeli jagung petani jika harganya sedang di bawah," ujar Bambang saat menghadiri panen raya jagung hibrida di Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa. (Kompas.com, 29/3/2016) 

Menurut dia, kebijakan tersebut saat ini sedang dibahas di Kementerian Koordinator Perekonomian. Kebijakan itu akan ditetapkan sesegera mungkin karena di beberapa daerah memasuki musim panen. 

"Sekarang sedang dibahas di Menko Perekonomian. Dalam waktu dekat ini ditetapkan. Tidak mungkin ditetapkan setelah panen raya. Namun, Bulog sekarang sudah mulai beli meski peraturan belum ditetapkan," ujar dia. 

Kebijakan tersebut dibuat untuk menjamin harga jagung bagi petani. Dengan demikian, petani tidak ragu lagi meningkatkan produksi jagung. 

Bambang mengatakan kebutuhan jagung nasional mencapai 21 juta ton per tahun. Pada 2015 hanya terpenuhi 19,6 juta ton. Pada 2016, pemerintah menargetkan produksi jagung secara nasional 24 juta ton. 

Jaminan harga jagung lewat pembelian Bulog terendah Rp3.150/kg itu merupakan kabar gembira bagi petani sentra produksi jagung, seperti Lampung. Apalagi ketika harga di pasaran seperti tercatat pada harga komoditas di harian Lampung Post halaman 9 atas, pada 29 Maret 2016, harga jagung di Lampung Rp1.692/kg. 

Artinya, harga nyata di pasar hari itu lebih rendah Rp1.458/kg dari harga pembelian pemerintah (HPP) lewat Bulog, atau nyaris separuhnya. Jadi, kalau pembelian jagung petani oleh Bulog sudah bisa dilakukan sekarang, seperti kata pejabat Kementerian Pertanian itu, pendapatan nyata petani jagung di Lampung akan naik dua kali lipat dibanding jika jagungnya dijual ke pasar. 

Untuk itu, kalau sang pejabat benar meski kebijakannya masih diproses, tetapi Bulog sudah mulai membeli jagung petani dengan harga Rp3.150/kg, alangkah bijaknya jika Pemprov Lampung meminta Bulog melakukan pembelian jagung petani daerah ini. 

Sejalan dengan kebijakan HPP jagung petani itu, Pemprov maupun pemkab diharapkan menjaga harga tersebut benar-benar diterima dan dinikmati petani, tidak malah cuma jadi bancakan para tengkulak, sedangkan petani tetap kebagian harga yang rendah. *** Selanjutnya.....

KETIKA orang kebanyakan di jalanan sudah menggunakan smartphone, menjadi sebuah keniscayaan pemerintahnya harus menjadi smart government—pemerintah yang cerdas. Sebab, teknologi smartphone itu diciptakan dengan ideologi tertentu, penggunanya pun secara masif bisa terpola cara berpikir di balik teknologi tersebut.

Akibatnya, jika pemerintah tidak saksama berubah menjadi cerdas, bukan hanya tertinggal oleh kemajuan masyarakat yang diaturnya, melainkan juga menimbulkan konflik yang tersulut cara berpikir usang sehingga tak mampu mengantisipasi, mengarahkan, dan memfasilitasi masyarakat yang telah berorientasi pada kemajuan zaman. 

Pertarungan antarsopir taksi di Jakarta yang belum selesai, seperti ditulis Rhenald Kasali (Kompas.com, 29/3/2016) salah satu contoh konflik tersebut. Kebutuhan masyarakat yang telah terpola dalam aplikasi smartphone oleh pemerintah diringkus dalam keranjang aturan usang dengan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membebani masyarakat dengan inefisiensi. 

Padahal, smart government semestinya sejak awal mengantisipasi perkembangan yang terjadi masif di masyarakat. Kemudian, membuat aturan yang mengarahkan idenya agar kemajuan tetap dikayuh di atas prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Lalu, pemerintah memfasilitasi benih-benih kemajuan yang tumbuh, sebagai andalan bangsa menjawab tantangan masa depan. 

Salah satu nilai yang jadi orientasi smart society—masyarakat cerdas—dewasa ini adalah efisiensi, dalam arti lebih spesifik serbapraktis, hemat, dan murah. Sedang pemerintah saat ini masih tambun, jadi kurang efisien, sehingga Presiden Jokowi berkeinginan merampingkan birokrasi, berarti membersihkannya dari biang ketidakefisienan. 

Jokowi-JK boleh dikata terpilih karena sejak awal kampanye pilpres telah menjual koalisi ramping, antonim dari koalisi gemuk yang rakus karena harus melayani kepentingan banyak partai dalam pemerintahan. Jokowi sendiri saat jadi Gubernur DKI telah merintis e-government, implementasi smart government. Juga baru-baru ini ia ke Silicon Valey untuk menyelaraskan langkah pemerintahannya dengan era mutakhir. 

Namun, kenapa saat konflik taksi online meletus, pemerintah tak mewadahi rintisan efisiensi itu dengan aturan yang memfasilitasi kemajuan teknologi? Tapi malah meringkusnya dengan aturan lama yang tidak efisien, produk masa lalu? Agaknya, itu karena jajaran pemerintahannya masih kurang mendalami ideal yang mendasar di benak Jokowi. ***

Selanjutnya.....

DALAM pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/3/2016), 15 pakar dari Forum Doktor Ilmu Politik UI membahas soal visi bangsa. "Intinya kami ingin menyamakan persepsi soal visi bangsa," kata Freddy Ndalu, ketua forum tersebut.

"Karena berdasarkan penelitian kami, kami berkesimpulan visi bangsa yang disusun founding father (pengamalannya kini) terjadi penyimpangan," kata Ndolu. (detiknews, 28/3/2016) 

Mengenai isu visi bangsa ini, menurut Ndolu, Presiden memaparkan program revolusi mental, yang hingga saat ini masih dalam tahap persiapan. "Bapak Presiden menyatakan sedang menyiapkan program revolusi mental tapi belum dimulai. Ini yang kita tunggu programnya akan seperti apa. Presiden menegaskan kita harus punya visi bangsa yang sama. Di DPR, di parpol, semua harus sama visi bangsa ini," tambah Ndolu. 

Sayangnya, penyimpangan visi bangsa temuan penelitian forum tersebut belum dirilis, belum bisa diperoleh gambarannya. Namun, mungkin kita bisa simak isu yang selama ini banyak dibicarakan masyarakat yang bisa dianggap sebagai penyimpangan visi bangsa. Yakni, dari praktik ekonomi yang bablas ke neoliberalisme, politik terlalu berorientasi pada kepentingan golongan hingga tanpa peduli mengorbankan kepentingan rakyat (seperti UU Pilkada yang dikoreksi MK), sampai ke perilaku korupsi yang merebak justru di lapisan panutan masyarakat nasional maupun daerah. 

Dalam ekonomi, bunyi Pasal 33 UUD 1945 kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat selalu memicu diskusi sampai ke akar rumput. Nyatanya, untuk mendapatkan 10% saham Freeport saja pemerintah harus membelinya dengan harga pasar, padahal lahan dan kekayaan alam yang dikeruk perusahaan itu tanah pertiwi Indonesia. Apakah untuk kemakmuran rakyat, rakyat juga harus membeli saham Freeport dari orang Amerika? 

Betapa hingga gunung emas kita itu secara hukum jadi di bawah kekuasaan mutlak orang asing, pemerintah sendiri pun tak bisa mendapat bagian saham yang seimbang, jelas akibat penyimpangan dari bunyi konstitusi kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terbukti, yang menikmati kekayaan alam negeri kita justru rakyat negeri asing. 

Penyimpangan visi bangsa yang sedemikian jauh berakibat ke praktik pengelolaan negara itu, layak dibawa Forum Doktor Ilmu Politik UI ke Presiden. Diharapkan dengan revolusi mental yang dijalankannya, Presiden mampu mengembalikan penyimpangan visi bangsa itu ke jalan yang benar. ***

Selanjutnya.....

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) menyerap 160 ribu ton dari 238 ribu ton ekspor karet Indonesia yang ditahan (embargo) dalam aksi bersama menaikkan harga karet oleh empat negara produsen utama karet alam dunia: Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip Metrotvnews, mengatakan penggunaan karet untuk campuran aspal saat ini baru sebesar 10% dari kebutuhan aspal sebanyak 1,6 juta ton per tahun. Artinya, pihaknya baru menyerap penggunaan karet 160 ribu ton.

"Kami bisa mendorong penggunaan karet jadi 15% untuk campuran aspal yang kami perkirakan jadi 200 ribu—250 ribu ton per tahun. Tapi, itu baru untuk jalan, belum untuk pembangunan di pintu air, peredam gempa, bendungan, dan sebagainya," ujar Basuki. 

Kalau keunggulan teknologi aspal dicampur karet yang daya rekatnya lebih kuat dan lentur menahan beban jalan itu diintroduksi ke dunia, kebutuhan karet alam dunia pasti melonjak, harganya juga menguat. Promosi global kegunaan baru karet itu harus dilakukan. 

Untuk menaikkan harga karet alam di pasar global, empat negara—Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam—mengurangi pasokan karet ke pasar dunia sebesar 15% dari realisasi ekspor 2015, mulai 1 Maret sampai 31 Agustus 2016. 

Untuk itu, Thailand mengurangi ekspor 324 ribu ton, Indonesia 238 ribu ton, Malaysia 53 ribu ton, dan Vietnam menyusul. Hasil awal, 11 Maret 2016 harga FOB untuk pengiriman April di pasar dunia naik jadi 1,245 dolar AS per kg karet jenis TSR20 dari sebelumnya 1,08 dolar AS per kg (Buras, Lampost, 16/3/2016). 

Dengan Kementerian PU-Pera menyerap 160 ribu ton ekspor karet yang ditahan, sisanya bisa diarahkan ke industri karet dalam negeri untuk berbagai produk, dari ban sampai alas kaki. 

Namun, perlu dipertimbangkan lagi harga karet dalam penyerapan kuota ekspor yang ditahan untuk kegunaan domestik ini. Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir menyatakan harga keekonomiannya Rp10 ribu/kg (Metrotvnews, 24/3/2016). 

Adilnya tentu disetarakan harga FOB, yang sebelum aksi bersama empat negara harga karet pada 1,08 dolar AS atau sekitar Rp13.200/kg, setelah aksi harga naik jadi 1,245 dolar atau sekitar Rp16.500/kg. 

Kalau cuma Rp10 ribu/kg untuk karet kering nyaris 100% (jenis TSR20), itu tak jauh beda dengan harga getah slab (basah) Rp5.500/kg pada Februari 2016 di Lampung Utara. Segala aksi untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet bisa sia-sia! ***

Selanjutnya.....

MELIHAT aksi mogok taksi konvensional menuntut agar pemerintah memblokir aplikasi taksi online yang berujung anarki di Jakarta, Selasa (22/3/2016), ada yang nyeletuk, future shock Toffler jadi kenyataan.

Maksud celetukan itu mungkin, hadirnya kondisi krisis sebagai wujud ketidakberdayaan (shock) akibat tercecernya gaya hidup lama oleh gaya hidup baru yang memanfaatkan loncatan kemajuan teknologi. Future Shock itu judul buku futuris Alvin Toffler yang diterbitkan Random House, 1970. 

Kalau maksudnya begitu, mungkin agak dekat dengan termimologi future shock dari Toffler. Yakni, perubahan struktural masyarakat berlangsung sebagai revolusi dari masyarakat industrial ke "masyarakat superindustrial". Perubahan ini melampaui pemahaman orang. Tingkat percepatan kemajuan teknologi dan perubahan sosial meninggalkan orang tidak nyambung dan menderita akibat "tekanan kehancuran (shattering stress) dan disorientasi"—future shocked. 

Coba kita lihat esensinya. Pertama, perubahan ini melampaui pemahaman orang. Dalam kasus taksi online, bisa amat murah sehingga jadi pilihan yang digemari konsumen karena memanfaatkan kemajuan teknologi yang membuatnya terlepas dari berbagai kekangan dan jebakan regulasi. Padahal, regulasi yang mewajibkan banyak aturan harus ditaati itulah membuat tarif taksi konvensional jadi amat mahal. 

Tapi keunggulan dari pemanfaatan teknologi itu tak dipahami regulator sehingga tidak menjadi prioritas dalam jalan keluar yang diputuskan untuk mengatasi konflik taksi. Taksi online harus mengikuti UU No. 22 Tahun 2009, seperti angkutan umum lainnya. Jadi, pemahaman regulator belum sampai untuk membuat aturan yang berpihak pada lonjakan kemajuan teknologi. Seperti celana jins model baru, malah dipermak jadi potongan model lama lagi.

Sedangkan terkait shattering stress dan disorientasi, mungkin bisa dilihat kenapa perusahaan tidak keberatan ribuan taksinya dibawa demo dan tidak narik seharian. Karena, menurut Kompas.com (23/3/2016), saham Blue Bird (BIRD) dan Ekspress (TAXI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menurun akibat persaingan dengan transportasi online. Setahun terakhir, saham BIRD turun 36,76%, sedang TAXI turun 75,14%. 

Tapi namanya juga future shock, yang akhirnya shock (jadi tak berdaya) justru para pembawa misi peradaban. Karena, pemahaman regulator pembuat kebijakan rupanya belum mampu menjangkau aras kemajuan teknologi, bangsa kita dikekang tertinggal perkembangan zaman. ***

Selanjutnya.....

SEBANYAK 20 ekor ayam di RT 14/RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pekan lalu mati mendadak. Petugas instansi terkait memeriksanya ke lab, ternyata positif flu burung (Avian influenza/AI). Selanjutnya dilakukan pemusnahan semua unggas di sekitar RW itu sesuai dengan prosedur.

"Kami melakukan prosedur local culling (pemusnahan lokal). Petugas yang melakukan pemusnahan mengenakan seragam khusus. Kami tidak hanya memusnahkan yang mati, tapi semua kami musnahkan dengan cara dipotong, kemudian dibakar baru dikubur. Baru kemudian kami desinfeksi atau cuci hama," jelas Kepala Suku Dinas Pertanian, Kelautan, dan Ketahanan Pangan Jakarta Selatan Kristrisasi Helenandari. (detiknews, 20/3/2016) 

Penanganan flu burung harus sesuai prosedur standar universal. Karena, kalau serangan virusnya telah menelan korban, merebaknya amat cepat. Seperti beberapa tahun lalu, sepekan setelah serangan di daratan Tiongkok, diketahui telah merebak di Jepang dan Indonesia. 

Karena itu, kematian mendadak banyak ayam milik sejumlah warga di Desa Palasaji, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, (Lampost, 23/3), perlu penanganan cepat dari instansi terkait. Apalagi, menurut Mohamad Arif, warga desa itu, dari tujuh ekor ayamnya yang mati mendadak, hanya dua ekor yang ia tanam. Sisanya ia buang ke Sungai Way Pisang. Kalau penyebab kematian ayam itu flu burung, betapa berbahaya tindakan tersebut. 

Menurut Kepala Desa Palasaji Herri Susanto, yang enam ekor ayamnya juga mati mendadak, kematian banyak ayam warga itu juga terjadi di desa-desa sekitarnya, seperti Desa Bangunan dan Sukaraja. Ia berharap instansi terkait cepat memeriksa kematian banyak ayam di daerah itu untuk diketahui pasti penyebabnya. Apalagi Palas itu pintu gerbang Lampung dari Jakarta yang lebih dahulu positif terserang flu burung. 

Kecepatan mengetahui dan mengatasi flu burung diperlukan karena ancaman virus AI terhadap manusia mematikan. Orang yang terindikasi flu burung, di rumah sakit diisolasi agar tidak menyebarkan virus ke luar. 

Warga desa yang banyak ayam mati mendadak diharap membersihkan diri dan lingkungan agar tidak terserang virus yang mematikan. Apalagi menurut Kompas.com (21/3/2016), sampai saat ini vaksin untuk mencegah flu burung pada manusia belum tersedia secara luas. Pemerintah AS punya vaksin flu burung, tapi tidak bisa mencegah semua jenis strain virus. 

Terbaik tentu instansi terkait turun ke lapangan memastikan jenis virus yang mematikan banyak ayam itu. ***

Selanjutnya.....

KEMESRAAN hubungan bak bulan madu RI-Tiongkok terusik oleh penangkapan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap nelayan Negeri Tirai Bambu yang dituduh mencuri ikan di perairan Natuna. Tuduhan itu dibantah Pemerintah Tiongkok dan meminta delapan nelayan mereka yang ditahan sejak Sabtu (19/3/2016) dibebaskan.

Sabtu itu, pukul 14.15 WIB, kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KP Hiu 11 menangkap kapal berbendera Tiongkok, KM Kway Fey, yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna dan mengamankan delapan orang anak buah kapal (ABK). 

Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, muncul kapal coast guard (penjaga pantai) Tiongkok menabrak Kway Fey. Menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey kembali ke Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK. 

Ketegangan itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada pers, Minggu (20/3/2016). Lalu, Menlu RI Retno Marsudi, Senin (21/3/2016), memanggil kuasa usaha Kedubes Tiongkok di Jakarta, menyampaikan protes terkait aksi kapal penjaga pantai Tiongkok yang melanggar wilayah kedaulatan dan menghalangi penegakan hukum aparat RI. 

Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Beijing melalui jubirnya, Hua Chunying, Senin (21/3/2016), juga membantah jika kapal penjaga pantainya telah memasuki perairan Indonesia. Nelayan Tiongkok, tukasnya, menangkap ikan di tempat yang secara tradisional biasa mereka kunjungi. 

"Pada 19 Maret, kapal nelayan Tiongkok diserang kapal bersenjata Indonesia. Kapal penjaga pantai lalu ke sana untuk menyelamatkan tanpa memasuki perairan Indonesia," kata Hua, dikutip Reuters. Dia juga meminta Indonesia segera membebaskan nelayan Tiongkok itu dan menjamin keselamatan mereka. (Kompas.com, 21/3/2016) 

Tapi Menteri Susi ngotot, meskipun kejadian itu ada di wilayah perbatasan, kapal tersebut dinyatakan telah berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Ketegangan hubungan RI-Tiongkok akibat kejadian itu jelas mengusik kemesraan kedua negara. Tiongkok itu mitra dagang tujuan ekspor terbesar Indonesia, juga sumber utama pendanaan berbagai jalan tol, jalur baru KA, kereta cepat Jakarta—Bandung dan lain-lain yang dibanggakan pemerintahan Jokowi-JK. 

Dari bantahan Tiongkok terkesan kapal patroli perbatasan kita terlalu galak. Kalau Susi benar itu masih di area perbatasan, mungkin lebih tepat dilakukan pengusiran. Sebab, jika cara kelewat tegas itu berlarut bisa membuat kondisi tidak enak, memperlakukan semua tetangga sebagai maling! ***

Selanjutnya.....

AHOK alias Basuki Tjahaja Purnama sedang jadi sorotan karena sebagai petahana mau mengikuti Pemilihan Gubernur Jakarta lewat jalur independen. Kalau DPR ada gelagat mau menjegalnya dengan memperberat syarat calon independen dengan merevisi UU Pilkada, AM Fatwa punya penilaian berbeda atas Ahok.

AM Fatwa adalah seorang politikus senior partai berbasis massa muslim, tokoh perlawanan dari warga muslim Tanjung Priok atas pembantaian yang dilakukan penguasa pada era Orde Baru. 

Dalam pengamatan AM Fatwa, seperti dipetik detiknews, Senin (21/3/2016), Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berseteru dengan mitranya DPRD karena membuka adanya "dana siluman" dalam APBD 2014 dan RAPBD 2015 dan diduga dimasukkan anggota DPRD. Permainan anggaran ini disebut AM Fatwa lazim terjadi di tubuh parlemen, tapi untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya. 

"Bahkan di parlemen. Badan Anggaran dan kementerian terjadi tawar-menawar, makanya MK (melalui UU MD3) menghilangkan pembicaraan pembahasan dari DPR untuk satuan kerja. Meski demikian, ada saja cara dari DPRD bermain anggaran termasuk dengan SKPD-nya," ujar Fatwa, yang anggota DPD, dalam Bincang Senator di Jakarta, Minggu (20/3/2016). 

"Ini satu-satunya kepala daerah yang melakukan tindakan drastis begini," imbuhnya. Menurut dia, tidak banyak kepala daerah yang berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di daerahnya. Tindakan Ahok ini akan menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di daerahnya. 

Penilaian AM Fatwa tersebut layak jadi acuan kepala daerah dan anggota DPRD di seantero negeri, terutama untuk merasa cukup dengan hak-hak sah atas pendapatan dan fasilitas yang telah diistimewakan buat mereka, dalam fungsi mengemban amanah sebagai pengelola dan pengawas terhadap hak-hak rakyat dalam APBD agar sampai secara utuh pada rakyat. 

Jadi, pokok masalahnya pada penyikapan oleh para eksekutif dan legislatif sebagai master pengatur anggaran agar benar-benar dinikmati rakyat sehingga keberhasilan pelaksanaannya mengatur itu menjadi wujud prestasi para pengelola dan pengawas anggaran. Master di situ kapasitas menginteraksikan nilai-nilai ideal menginspirasi orang di sekitarnya. Jadi ukuran prestasinya bukan pada seberapa lihai eksekutif dan legislatif mengambil untuk diri masing-masing dari hak rakyat itu. Tapi, eksekutif dan legislatif bisa menjadi master pengelola dan pengawas anggaran yang benar-benar ideal, jalan menuju kemakmuran rakyat on the track. ***

Selanjutnya.....

PELANGGAN Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kawasan perkotaan di Lampung masih sering mengeluh aliran air ke rumahnya kurang lancar, sering macet, atau jadwal air dialirkan amat singkat. Mereka penikmat fasilitas air bersih PDAM merupakan kelompok istimewa, kurang dari 10% penduduk. Itu pun masih mengeluh.

Betapa lagi 90% lebih penduduk yang belum terlayani air bersih. Banyak warga masih menggunakan air sungai yang keruh untuk kegiatan mandi, cuci, dan buang air. Padahal, program normalisasi sungainya bermasalah sehingga sungai bukan mengalir jernih, melainkan malah menjadi saluran limbah. Gambaran nyata krisis air bersih. Itulah realitas Hari Air Sedunia 22 Maret 2016, hari ini.

Kebutuhan air bersih untuk konsumsi warga saja masih jauh dari memadai, apalagi terkait dengan tema Hari Air Sedunia 2016, Air dan Pekerjaan (Water and Jobs). Pekerjaan layak bagi kemanusian seperti apa yang bisa diciptakan dari air sungai yang mengalir dalam limbah kotor seperti itu? 

Bahkan, untuk menyalurkan hobi saja, seperti cerita kakek di masa remajanya dulu sering diajak pamannya mengail atau menjala di sungai. Sekarang ikan sapu-sapu yang kotor dan kurang layak disantap manusia pun tak bisa lagi hidup di sungai-sungai tersebut.

Untuk pengairan di irigasi teknis, dahulu bisa setahun panen dua kali, artinya saat kemarau pun air cukup untuk mengairi sawah. Kini, saat kemarau air sungai surut tak cukup untuk tanam padi gaduh. Malahan, perubahan iklim yang ekstrem telah menjadikan kemarau semakin panjang dan kering, sehingga di sawah yang tak ditanami padi gaduh saat kemarau juga tak bisa ditanami palawija, jagung, kedelai, dan lainnya. 

Artinya, lapangan pekerjaan di sektor pertanian juga kian menyempit. Itu menunjukkan untuk mengatasi perubahan iklim yang ekstrem tidak cukup hanya dengan retorika kosong. 

Tetapi, harus dengan strategi pembangunan yang komprehensif memadukan kegiatan berbagai sektor dalam kesatuan langkah merestorasi lingkungan yang dirusak rezim yang benar-benar destruktif. Setiap hari hutan seluas ribuan lapangan bola dirusak hanya untuk memperkaya diri dan memuaskan nafsu duniawi kelompok berkuasa. 

Restorasi adalah suatu pekerjaan seperti merekonstruksi Borobudur yang batu-batunya telah berserakan, kembali menjadi Borobudur seperti sedia kala. Dalam restorasi itu terbuka banyak lapangan kerja. Demikian pula tentunya dalam restorasi sumber-sumber air jika dilakukan dengan benar. ***

Selanjutnya.....

HARGA minyak dunia melonjak ke level 40 dolar AS per barel, setelah Jumat (18/3/2016 WIB) di pasar New York harga minyak standar AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April ditransaksikan 40,20 dolar AS per barel. Sementara di London, harga minyak Brent North Sea untuk pengiriman Mei, patokan Eropa, naik jadi 41,54 dolar AS per barel. (Antara, 18/3/2016)

Menurut Bob Yawger dari Mizuho Securities USA, reli harga minyak ini karena adanya sinyal kebijakan The Fed, termasuk mempertimbangkan kembali laju kenaikan suku bunga AS selanjutnya. Langkah The Fed itu menyeret dolar AS lebih rendah terhadap mata uang utama lainnya, sehingga mengangkat harga minyak mentah dalam mata uang AS. 


Juga relevan dengan reli itu, laporan mingguan Badan Informasi Energi AS (EIA) yang dirilis Rabu, produksi minyak mentah AS merosot 10 ribu barel menjadi 9,068 juta barel per hari pekan sebelumnya. Sehingga, stok minyak mentah AS meningkat kurang dari yang diharapkan. Stok minyak mentah pekan sebelumnya itu naik 1,3 juta barel menjadi 523,2 juta barel, bertambah 64,7 juta barel dari satu tahun sebelumnya. 


Peningkatan harga minyak yang sejak awal Maret telah meninggalkan level 20-an dolar AS per barel, menyulut gairah baru pasar saham global. Peningkatan harga minyak dan saham di bursa global awal Maret itu bersinergi berkat rilis data tenaga kerja nonpertanian (nonfarm payrol) AS yang sangat menggembirakan yaitu 232 ribu sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap situasi ekonomi terbesar dunia ini. 

Efek positif redanya kekhawatiran itu juga meningkatkan optimisme terhadap kenaikan suku bunga AS yang justru memacu reli harga saham global. Masih pada awal Maret itu, indeks S&P menguat hingga mencapai level tertinggi dalam hampir dua bulan terakhir. (Metrotvnews, 8/3/2016) 

IHSG juga terbawa dalam reli bursa saham global. Dari akhir 2015 di bawah 4.500, IHSG terus meroket hingga Jumat akhir pekan (18/3/2016) ditutup pada 4.885, atau semakin dekat ke level 5.000. Dukungan penurunan BI Rate menjadi 6,75% Jumat itu dan penurunan bertahap selanjutnya, diharapkan menopang penguatan IHSG hingga ke posisi 17 April 2015, di level 5.500. 

Menguatnya harga minyak itu juga berkat membaiknya ekonomi dunia dengan melonggarnya likuiditas buah suku bunga negatif bank sentral Eropa (ECB), bank sentral Jepang (BoJ), serta bank sentral Swedia, Denmark dan Swiss. Longgarnya likuiditas itu pula yang memperkuat rupiah hingga ke level Rp13.000 per dolar AS pekan ini. ***

Selanjutnya.....

PENGUASA yang tidak boleh dilupakan oleh para pengusaha yang ingin mendapatkan proyek di pemerintahan daerah, bisa jadi hanyalah sosok kambing hitam. Betapa tidak, dalam gosip rekayasa lelang sebagai poros korupsi (Buras, Lampung Post, 17/3/2016) sosok penentu distribusi proyek ini demikian leluasa menerima setoran belasan persen dari nilai setiap proyek, tetapi tak tersentuh tindakan hukum.

Namun, sosok kambing hitam karena ketika pejabat pembuat komitmen dan bawahannya terjerat kasus korupsi, tidak satu pun dari mereka yang mengungkap dalam proses hukum kepada siapa diserahkan uang setoran belasan persen yang mereka kutip dari para pengusaha sebagai syarat mendapat proyek itu. 

Dengan pasang badan, semua kesalahan mereka tanggung sendiri, begitu terkesan bahwa mereka sendirilah yang berinisiatif untuk melakukan korupsi dengan membuat segala alasan mengutip setoran dari pengusaha. 

Itu karena penguasa tidak cawe-cawe menangani proses lelang dan pelaksanaan proyek sehingga bisa dikatakan tangan penguasa bersih dari noda proyek. Semua masalah terkait lelang dan pelaksanaan proyek diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen. Oleh karena itu, ketika kasus korupsi terbongkar, tidak ada bukti atau jejak yang bisa dikemukakan pejabat pembuat komitmen untuk mengaitkan kasusnya dengan penguasa, baik berupa tanda terima uang setoran dari pengusaha maupun saksi yang cukup. 

Akibatnya, dalam kasus korupsi terkait proses lelang dan pelaksanaan proyek yang masuk bui sering hanya pejabat pembuat komitmen dan anak buahnya serta pengusaha yang terkait. Sebab, memang tidak ada bukti dan saksi yang bisa dikaitkan dengan penguasa, meski mungkin benar uang setoran pengusaha itu diteruskan ke penguasa. 

Kemungkinan benarnya ada kaitan setoran proyek dengan penguasa sering dikaitkan pada mutasi atau penggantian pejabat yang acap dilakukan oleh penguasa. Pejabat yang tidak mau atau tak mampu menjalankan misi penguasa dalam pengaturan setoran proyek agar tangan penguasa tetap terjaga bersih, lebih cepat diganti. 

Cara bermain penguasa dengan menjaga tangan tetap bersih dari pengaturan proyek, gosip setoran kepada penguasa sekian belas persen sebagai penentu mendapatkan proyek pun bisa menjadi mitos belaka. Apalagi kalau dijadikan justice collaborator pun pejabat membuat komitmen yang terbongkar kasus korupsinya tidak bakal punya bukti dan saksi untuk menjerat penguasa. 

Jadi, perlu inovasi hukum untuk bisa menjerat korupsi penguasa model ini. ***

Selanjutnya.....

MINGGU, 20 Maret 2016, matahari tepat di atas khatulistiwa. Peristiwa ini membawa fenomena equinox, saat tiga hari ke depan sampai sepanjang sekitar dua minggu mungkin terjadi serangan panas (heat stroke) hingga 40 derajat Celsius atau bisa 9 derajat Celsius di atas normal di wilayah Malaysia, Singapura, dan Indonesia. (http://www.straitstimes.com/singapore/warmer-likely-over-next-2-week)

Untuk itu, selama terjadinya fenomena equinox itu warga supaya berada dalam rumah, terutama pada pukul 12.00 sampai 15.00 setiap hari. Suhu akan berfluktuasi sampai 40 derajat Celsius. Hal ini bisa dengan mudah menyebabkan dehidrasi dan stroke akibat sengatan matahari. 

Setiap orang diharapkan menjaga diri agar tidak dehidrasi, mengonsumsi sekitar 2 liter cairan setiap hari. Memonitor tekanan darah. Mencegah kemungkinan mendapat serangan panas (heat stroke). 

Mandi air dingin sesering mungkin. Mengurangi makan daging, perbanyak makan buah dan sayuran. 

Tempatkan lilin tidak terpakai di luar rumah. Jika lilin bisa meleleh, berarti udara dalam tingkat yang berbahaya. Selalu menempatkan ember berisi air setengahnya di ruang tamu dan setiap kamar untuk menjaga agar suhu tetap lembap. 

Fenomena equinox ini merupakan pengalaman pertama di Malaysia dan Singapura, mungkin juga di Indonesia. Heat stroke tidak memiliki gejala yang mengindikasikannya. Orang yang terserang bisa pingsan, pada serangan yang serius cukup berbahaya karena bisa mengakibatkan kegagalan organ dalam. 

Karena fenomena equinox cukup berbahaya, ada baiknya pemerintahan lokal setingkat lurah atau RT/RW bersama tokoh-tokoh masyarakat mengadakan suatu kegiatan mengantisipasi, dari menginformasikan kepada warga sampai membuat anjuran untuk menghindari maupun melakukan hal-hal yang seharusnya. 

Selain itu, tentu cukup disayangkan kenapa informasi mengenai gejala alam yang bisa berbahaya buat manusia ini baru didapat dari media luar negeri, padahal justru negeri kita yang berada pada garis khatulistiwa. Hal ini jelas agak mengecewakan karena informasi tentang gerhana matahari total bisa didapat dalam cukup waktu lama sebelumnya, sedang fenomena equinox yang berbahaya justru pada saat-saat terakhir. 

Andai di media sosial ada yang menyebutkan informasi ini hoax, untuk waspada dari kemungkinan terburuk ketika matahari tepat di atas khatulistiwa, tidak ada salahnya. Lebih lagi karena tahun lalu fenomena ini mengakibatkan banyak korban jiwa di India dan Pakistan. ***

Selanjutnya.....

BBCA—PT Bank Central Asia Tbk—jadi pelopor penerapan suku bunga rendah di Indonesia dengan menurunkan suku bunga deposito menjadi 5% berlaku mulai 16 Maret 2016. Ini turun 2,5% dari suku bunga deposito BCA yang pada awal 2015 masih 7,5%, atau saat ini 2% di bawah suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) sebesar 7%. (Metrotvnews, 16/3/2016)

Suku bunga deposito 5% itu jauh di bawah rata-rata suku bunga deposito bank di Indonesia yang saat ini 7,51%. (kompas.com, 14/3/2016) Atau malah lebih dekat ke suku bunga acuan bank sentral Tiongkok (Bank of China) yang saat ini pada 4,35%. 

Suku bunga 5% itu terwujud setelah dalam 2016 ini BCA menurunkan suku bunga 0,25% dua kali, dan pada 2015 sejak Februari hingga Oktober menurunkan delapan kali 0,25%. 

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan Rabu (16/3/2016), penurunan suku bunga deposito ini sebagai respons terhadap kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Primer oleh BI dari 7,5% menjadi 6,5%, dari mana BCA mendapat dana segar Rp4 triliun. Ini yang dijadikan pendukung kebijakan bunga rendah. 

Sebagai pelopor suku bunga rendah, terutama mewujudkan suku bunga kredit single digit seperti diharapkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 9 Februari 2016 BCA telah menerapkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) pada 9%, dengan diskon 0,5% pada masa bunga floating. Suku bunga single digit lain yang sudah terwujud adalah suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang juga pada 9%, tapi ini berkat subsidi pemerintah atas bunga KUR yang sesungguhnya 22%. 

Agar suku bunga kredit single digit bisa diikuti jenis-jenis kredit lainnya, saat ini suku bunga kredit di Indonesia menurut BI rata-rata 12,83%, tergantung pada lanjutan kebijakan BI dalam pelonggaran moneter. Usaha OJK menuju suku bunga single digit lewat mengatur net interest margin (NIM) mungkin takkan bisa serta-merta jika BI rate tetap tinggi seperti sekarang, 7%. 

BI rate selalu ditetapkan sekitar 300 basis poin di atas tingkat inflasi. Seperti Februari 2016 data BPS inflasi sekitar 3,59%, BI rate 7%, jadi rentangnya (spread) sebesar 341 basis poin. Sedang di negara-negara tetangga, Thailand, Malaysia, dan Filipina, dalam lima tahun terakhir rentang antara inflasi dan suku bunga acuan rata-rata hanya 50 basis poin. (kompas.com, idem) 

Tampak ruang tempat BI bisa berkreasi menciptakan suku bunga single digit. Sekalian agar pengusaha Indonesia tak kalah daya saing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN! ***

Selanjutnya.....

SATGASSUS—Satuan Tugas Khusus—Kejaksaan Agung yang turun ke Lampung membongkar kasus pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu SD/MI dan SMP/MTs di Disdik Lampung pada 2012 bertolak dari rekayasa lelang dan mark-up atas proyek senilai Rp17,7 miliar tersebut. Dua tersangka sudah ditahan Kejaksaan Tinggi, dua lagi masih diproses.

Membongkar kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat mengungkap rekayasa di balik proses lelang proyeknya, mungkin hal baru yang bisa menjadi pintu masuk untuk menyingkap banyak kasus di daerah ini. Selama ini rekayasa lelang sebagai poros korupsi itu bukan rahasia umum, artinya ada dan menjadi pembicaraan masyarakat, tetapi fakta hukumnya yang sah belum ada. Jadi tepatnya, rekayasa lelang proyek itu masih sebatas gosip. 

Hasil Satgassus mengungkap rekayasa itu akan diuji kebenarannya oleh hakim di pengadilan, apakah itu cuma gosip, atau ada dan telah terbukti sebagai fakta hukum yang sah. Menjadi tugas jaksa membuktikan kebenaran fakta-faktanya di sidang pengadilan. 

Gosip itu selalu dimulai ketika daftar proyek diterima pejabat pembuat komitmen. Oleh sang pejabat, daftar itu dianginkan ke rekanan terdaftar di instansinya dengan tarif setoran sekian belas persen dari nilai proyek, konon buat penguasa yang tidak boleh dilupakan oleh yang ingin mendapatkan proyek. Setelah bisa dipastikan proyek A untuk X, proyek B untuk Y, artinya setoran sudah beres, lelang pun dimulai. 

Setidaknya ada dua model. Pertama, pola arisan. Pada pola ini, lebih dahulu diatur sejumlah rekanan terdaftar yang ikut lelang (tender) untuk proyek A, tetapi sudah diarahkan X calon pemenangnya, sedangkan rekanan lain sebagai pendamping. Begitu untuk proyek B dan C, yang sudah dapat proyek giliran jadi pendamping. 

Namun, sering proyek tidak cukup dibagi buat semua rekanan terdaftar. Ketika itu terjadi, saling pengertian berlaku, yakni rekanan yang tidak kebagian proyek mendapat uang mundur, pengganti administrasi tender. Itulah arisan, tidak dapat nomor pun tetap ikut bancakan. 

Model kedua, pengamanan lelang diserahkan ke pemenang yang sudah ditetapkan lewat mekanisme setoran awal tadi. Sang "pengantin" pun mencari sendiri para pendampingnya, paling aman menyewa CV rekanan terdaftar. Namun, model ini sering harus dijaga ketat oleh preman agar jangan ada rekanan liar ikut memasukkan amplop ke kotak penawaran. 

Demikian gosip yang bukan rahasia umum itu, kita tunggu kejaksaan membuktikan kebenarannya di pengadilan. ***

Selanjutnya.....

EMPAT negara produsen terbesar karet alam dunia melakukan usaha bersama menaikkan harga karet dengan membatasi ekspor 15% hingga 31 Agustus 2016. Tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah melakukan itu mulai 1 Maret 2016, sedang Vietnam sepakat menyusul April 2016.

"Sebelumnya tiga negara sudah menyepakati dan melakukannya dengan rencana total menahan pengiriman mencapai 615 ribu ton hingga 31 Agustus 2016," kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara Edi Irwansyah dikutip Antara (14/3/2016). 

Dari total pengurangan ekspor itu, dari Indonesia berkurang sebanyak 238 ribu ton, Thailand 324 ribu ton, dan Malaysia 53 ribu ton. Sedang pengurangan dari Vietnam di luar jumlah tersebut, sehingga diharapkan bisa semakin kuat mendorong kenaikan harga karet di pasar internasional. 

Sejak diumumkan rencana pengurangan ekspor karet itu, menurut Edy, sudah ada kenaikan harga komoditas tersebut di pasar dunia, menjadi 1,245 dolar AS per kg pada 11 Maret 2016 untuk pengapalan April 2016. Namun, kenaikan dari harga sebelumnya 1,08 dolar AS per kg itu masih belum menyentuh harga ideal. Idealnya harga FOB (termuat di pelabuhan pengirim) karet jenis TSR20 minimum 1,90 dolar AS per kg. 

“Keseriusan dari empat negara produsen karet mengurangi ekspor itu tak bisa dianggap enteng karena produksi karet alam dari negara-negara tersebut lebih 70% dari total pasokan untuk pasar dunia," tegas Edi. 

Usaha Gapkindo bersama mitra di tiga negara melakukan embargo ekspor untuk menaikkan harga karet di pasar internasional itu jelas menjadi berita menggembirakan bagi para petani karet di daerah ini yang sudah lebih tiga tahun terpuruk akibat harga karet merosot terus-menerus. Harga karet terbaik terjadi pada Agustus 2010, yakni 5 dolar AS per kg untuk kadar karet kering (KKK) 100%. 

Usaha itu lebih menggembirakan lagi karena hasilnya juga langsung terlihat, meski kecil, mulai ada kenaikan. Agar usaha tersebut berhasil mencapai kembali ke harga ideal, tentu ada harga yang harus dibayar. Dalam hal ini, ketaatan daerah mendukung pengurangan ekspor karet sebesar kuota yang ditetapkan. Sumut, misalnya, mendapat kuota pengurangan ekspor 38 ribu ton dari total nasional 238 ribu ton. 

Demi membangkitkan kembali para petani karet dari keterpurukan akibat jatuhnya harga selama ini, berapa pun kuota pengurangan ekspor karet dari Lampung harus ditaati. Biro Ekonomi provinsi mungkin perlu membantu para eksportir untuk itu. ***

Selanjutnya.....

ANAK perusahaan Grup Alibaba, Tmall.com, siap menyalurkan produk makanan, minuman, dan barang konsumsi (kelontong) Indonesia ke pasar Tiongkok. Grup Alibaba pemegang 80% pangsa pasar aneka bisnis online di Tiongkok, dari consumer to consumer (C2C, seperti olx), business to consumer (B2C), dan B2B lewat portal internet, sampai pengelola transaksi e-money yang terbesar di negeri itu.

Atase Perdagangan KBRI di Beijing, Dandy S Iswara, mengatakan sebelum tampil di platform mereka, keseluruhan produk akan diseleksi oleh pihak Tmall.com, yang bekerja sama dengan Kadin Indonesia di Tiongkok (Inacham). Tim Tmall yang memastikan produk yang dipasarkan benar-benar khas Indonesia. 

"Orisinalitas, keunikan, itu yang utama. Proses seleksi berkisar empat hingga lima bulan," ujar Dandy kepada Antara (11/3/2016). Platform Tmall untuk produk yang belum memasuki pasar Tiongkok. Kini sarang burung walet, kopi luwak, keripik singkong, sambal, kerupuk udang Sidoarjo, dan sejumlah produk lainnya sudah berhasil masuk pasar Tiongkok melalui situs belanja daring (online) tersebut. 


Melalui platform B2C Tmall.com, pengusaha Indonesia bisa menjual produknya langsung kepada konsumen di Tiongkok tanpa melalui importir maupun distributor. Pengusaha yang produknya lolos masuk platform Tmall.com, tinggal memproses pelayanan lewat aplikasi internetnya. 

Produk yang masuk Tiongkok melalui fasilitas itu, menurut Dandy, tidak dibebani pengecekan costums clearance yang panjang, tidak perlu membayar bea masuk dan tidak dikenakan VAT (batasan untuk nilai transaksi tertentu). 

Penjualan daring di Tiongkok pada 2015 naik 33,3% dibanding dengan 2014. Konsumen cross border (pembeli produk asal luar negeri) e-commerce sebesar 40 miliar dolar AS pada 2015, diperkirakan naik hingga 50% pada 2016. 

Alibaba Grup itu perusahaan publik terdaftar di bursa Wallstreet (NYSE) dengan nama BABA. Didirikan oleh Jack Ma pada 4 April 1999 di Hangzou, Zhejiang, RRT, dengan kegiatan aneka bisnis online. Mempekerjakan 34.985 orang (Maret 2015), melantai di bursa New York sejak 19 September 2014 dengan kapitalisasi, menurut wikipedia, sebesar 212 miliar dolar AS pada akhir 2015. Grup online ini menangani lebih 60% kiriman paket di Tiongkok pada Maret 2013, dan 80% penjualan online nasional September 2014. 

Kesempatan yang dibuka Alibaba Grup untuk produk Indonesia masuk pasar 1,3 miliar jiwa itu harus dimanfaatkan. Lebih lagi, dunia digital merupakan penentu survival bisnis ke depan. ***

Selanjutnya.....

DUKA cerita guru honorer tak kunjung habis. Mashudi (38), guru honorer (K2) lulusan Strata I (SPd), 16 tahun mengajar honor tertinggi pada 2016 Rp350 ribu per bulan, dijemput polisi ke rumahnya di Brebes, Jawa Tengah, diboyong ke Jakarta dan ditahan di Polda Metro. Gara-garanya, ia mengirim SMS kurang menyenangkan ke Menteri PAN-RB Yuddi Krisnandi.

Guru honorer di SMAN 1 Ketanggung Brebes itu dijerat Pasal 29 dan atau Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 336 dan atau Pasal 310/311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. 

Mashudi kirim SMS kurang menyenangkan ke Menpan, menurut mantan Mentan Suswono yang menjadi penjamin untuk penangguhan penahanannya, karena, "Dulu pernah dijanjikan ada statement dari Menpan akan mengangkat pegawai honorer tapi kemudian diralat kembali bahwa tidak jadi. Itu yang membuat dia kecewa, tidak kontrol, dan tidak terkendali." (Kompas.com, 10/3/2016) 

Atas jaminan Suswono yang juga menemui Menteri Yuddi menyampaikan permintaan maaf tertulis dan ucapan langsung yang direkam dari Mashudi, penahanan guru honorer itu ditangguhkan polisi. 

Namun, penangguhan tahanan Mashudi jelas belum mengakhiri balada nasib ribuan guru honorer yang sempat dijanjikan untuk diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS) tapi dibatalkan kembali. Ironisnya, guru honorer benar-benar bekerja mengajar dan tenaganya dibutuhkan dunia pendidikan, pengangkatannya sebagai PNS terus terkatung-katung. Sementara PNS yang kehadirannya di kantor-kantor lebih banyak tanpa pekerjaan berarti, justru diprioritaskan pengangkatannya. 

Betapa penting peran guru honorer tercermin dari pengakuan Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, kualitas pendidikan menurun tajam gara-gara ribuan guru honorer di kota itu tidak segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Sangat wajar guru honorer meminta kejelasan status kepada kami karena mereka sudah puluhan tahun mengajar," ujar Idris. (Indopos, 30/11/2015) 

Idris menjelaskan, kewenangan pengangkatan honorer menjadi CPNS ada di Kemen-PAN-RB. Hanya saja, pengangkatan tidak kunjung dilakukan dengan alasan beban APBN sudah berat. "Kami sudah duduk bersama Kemenpan dan Mendagri. Tapi hasilnya, tidak disetujui. Belanja pegawai terlalu besar sehingga penerimaan CPNS tidak dapat dilakukan selama tiga tahun nanti," tutur Idris. 

Jadi bukan mustahil, penangguhan penahanan Mashudi juga menjadi penangguhan perbaikan nasib guru honorer. ***

Selanjutnya.....

ANGGOTA Komisi III DPR dari Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani menyatakan draf revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Pemberantasan Terorisme) bakal dikritisi DPR. Banyak pasal berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Salah satunya, menurut Asrul, Pasal 43A, yang mengatur kewenangan menempatkan terduga teroris ke suatu tempat tertentu sampai enam bulan. "Sehingga kesannya, rezim UU Pemberantasan Terorisme di Indonesia mengandung pendekatan model Guantanamo yang dipraktikkan AS," tukas Asrul. (Kompas, 10/3/2016) 

Senada, Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri menduga akan ada rancangan operasi antiteror dan pusat penahanan seperti di Guantanamo Bay, Kuba. 

 "Presiden Obama memiliki kemauan untuk menutup Guantanamo, karena telah menjadi pusat penyiksaan yang dibenarkan negara. Kok ini pemerintah Indonesia mau mereplikasi kebijakan keamanan yang salah?" ujar Puri. (Kompas.com, 4/3/2016) 

Meski janji kampanye Obama untuk menutup penjara di Teluk Guantanamo itu dihalangi Partai Republik di Kongres (gabungan senat dan DPR AS), Obama akan mengeluarkan keputusan presiden agar rencana penutupan itu tetap dilakukan. Ia memberi batas waktu penutupan itu terwujud sebelum berakhir masa jabatannya periode kedua. (Republika-OL, 24/2/2016) 

Teluk Guantanamo adalah pangkalan AL AS ditempati 9.500 orang Marinir. AS menyewa lokasi pangkalan ini dari pemerintahan Kuba sebelum Castro. Castro tidak mengakui perjanjian itu, tapi tak berdaya mengusir serdadu AS karena perjanjiannya dilindungi hukum internasional. 

Sejak 2002, Guantanamo dijadikan penjara hidup paling kejam di dunia. Disembunyikan di situ sekitar 500 tahanan yang dituduh sebagai teroris dan pengikut Al Qaeda. 

Pangkalan itu 34 km dari kota Guantanamo, ibu kota provinsi Guantanamo, Kuba. Provinsi Guantanamo penghasil gula (tebu), kopi, dan cokelat. Teluk lokasi pangkalan itu dikelilingi bukit selebar 9 km dengan panjang 18 km, disebut sebagai salah satu teluk terindah di dunia. Menurut Wikipedia, gadis-gadis provinsi Guantanamo terkenal jelita sehingga diabadikan dalam lagu populer, Guantanamera. 

Itulah Guantanamo, negeri yang subur dengan tanaman tebu, kopi, dan cokelat, teluk terindah di dunia, dan gadis-gadis nan jelita, menjadi lebih terkenal sebagai penjara terkejam di dunia. Model penjara yang membuat nama negeri indah jadi lebih terkenal buruknya itulah yang mau diadopsi di Indonesia.


Masih waraskah pemerintah kita? ***

Selanjutnya.....

DUA berita Lampung Post, Kamis, 10 Maret 2016, memantulkan potret ironis negeri ini sebagai negara hukum. Pertama, berita di halaman 8, Kabag Reskrim Mabes Polri menyatakan meski deponering, AS dan BW tetap bersalah. Padahal, menurut asas praduga tak bersalah di negara hukum, seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah.

Kedua, berita di halaman 18, meski belum menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatannya atas putusan PTTUN tekait pembekuan PSSI, Menpora sudah menyatakan akan meneruskan proses hukum selanjutnya, yakni peninjauan kembali (PK). Padahal, putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap sehingga di negara hukum harus dilaksanakan lebih dahulu sebagai wujud kepastian hukum. Setelah itu baru mengajukan PK karena PK merupakan upaya hukum ekstra yang prosesnya tidak memengaruhi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Pernyataan kurang pas dengan asas dan prinsip hukum dari pucuk-pucuk kekuasaan negara hukum ini jelas ironis. Kalau di pucuknya saja begitu, betapa lebih buruk lagi persepsi dan praktik kekuasaan di bawahnya. Dan di bawah itu, penerapan kekuasaan berinteraksi langsung dengan rakyat yang relatif lemah multidimemsi. 

Ironis, karena rakyat tahu dan mengikuti masalah sebenarnya di balik pernyataan para penguasa itu, bahkan sebagian juga mencium aroma kecongkakan kekuasaan yang merebak. Karena itu, perlu direnungkan ulang oleh para penguasa di pucuk-pucuk kekuasaan, baik nasional maupun daerah, untuk tidak membuat pernyataan yang mendorong rakyat terdesak ke sinisme masif. Sebaiknya para penguasa sadar, setiap ucapan mereka menjadi bahan pembicaraan, dibahas rakyat di akar rumput. 

Bukti bahwa rakyat menilai setiap sepak terjang penguasa yang kurang pas tampak pada hasil Pemilu 2004 dan 2014. Pada 2004, PDIP yang naik takhta dengan kemenangan pemilu 34% pada Pemilu 1999, justru setelah lima tahun berkuasa dihukum rakyat tinggal mendapat suara 20% pada 2004. Sedang pada 2014, Partai Demokrat yang 2009 naik ke periode kedua dengan 148 anggota DPR, pada Pemilu 2014 tinggal 61 kursi DPR. 

Jadi, setelah menang besar dan mempunyai kekuasaan mutlak, janganlah congkak dengan kekuasaan karena diam-diam rakyat menilai hal-hal yang kurang pas. Jadi jangan sok paling berkuasa karena pada saatnya rakyat membuat perhitungan, bahkan kalau menyengsarakan, wujud tindakan rakyat bisa berupa pengadilan sejarah—seperti nasib Orde Baru! ***

Selanjutnya.....

PDIP—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—meresahkan isu deparpolisasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Isu deparpolisasi itu dilontarkan Prasetio Edi Marsudi, sekretaris DPD PDIP DKI yang juga ketua DPRD DKI, setelah munculnya calon kepala daerah dari jalur independen dalam Pilgub DKI 2017.

Menurut Prasetio, pengajuan calon kepala daerah dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi. Deparpolisasi merugikan partai politik. Bukan hanya PDIP yang akan terkena imbasnya, melainkan semua parpol juga bisa tergerus deparpolisasi.

"Independen itu kan liberal. Maksud dan tujuannya sah, tapi tidak ada payung hukum dan undang-undangnya," kata Prasetio. "Soal deparpolisasi, secara tata negara, adalah pelemahan. PDIP melawan deparpolisasi." (detiknews, 8/3/2016) 

Pernyataan Prasetio itu mencerminkan keresahannya terhadap isu deparpolisasi yang ia lontarkan sendiri. Ia terkesan resah karena menafikan Pasal 41 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur calon perseorangan atau independen. Pasal tersebut juga telah dikoreksi Mahkamah Konstitusi mengenai syaratnya, yang semula persentase pendukung dihitung dari jumlah penduduk, diperingan menjadi dari daftar calon tetap (DPT) pemilu sebelumnya. (kompas.com, 30/9/2015)

Saat ini, bakal calon independen untuk Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah petahana, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia sebenarnya berniat menggandeng wakilnya sekarang, kader PDIP Djarot Saiful Hidayat, sebagai bakal cawagubnya. Namun, “restu” PDIP tak kunjung didapat, ia pun memutuskan maju sebagai calon independen dengan menggandeng Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono sebagai bakal cawagubnya. 

Ahok memilih maju dari jalur independen atas dorongan para sukarelawan "Teman Ahok" yang telah memgumpul KTP dukungan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi ketentuan UU. Selain itu, Ahok juga mendapat dukungan Partai NasDem meski maju lewat jalur independen dengan bantuan mengumpulkan 1 juta KTP dukungan. 

Euforia lewat jalur independen itu wajar membuat gerah PDIP yang mayoritas dengan 28 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini mendorong PDIP mencari kader terbaiknya untuk bisa mengalahkan Ahok. Prasetio mengaku ia mendapat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk konsolidasi menghadapi Pilgub DKI. Sejumlah nama unggulan pun disaring, Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini masuk daftar cagub DKI dari PDIP. ***

Selanjutnya.....

RUPIAH menguat drastis 13 hari berturut-turut hingga menurut Bloomberg, Senin (7/3/2016), tembus ke Rp12.984 per dolar AS. Sampai hari itu tercatat, sepanjang 2016 rupiah menguat sebesar 5,64%. Penguatan ini kian dekat untuk rebound dari pelemahan rupiah sepanjang 2015 sebesar 9,39%.

Namun, menurut Faisal Basri, jika dibanding dengan aras tertinggi nilai tukar rupiah yang tercatat pada 2 Agustus 2011, nilai tukar rupiah pada Senin itu melemah sebesar 35,1%. (Kompas.com, 8/3/2016)

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan berdasar pemantauan bank sentral, beberapa negara di kawasan regional juga mengalami penguatan. Dengan demikian, nilai tukar rupiah pun ikut terkerek. 

"Kalau kita lihat, Tiongkok mengurangi reserve requirement (giro wajib minimum/GWM)-nya. Dampaknya, ke beberapa negara, terjadi penguatan mata uang," kata Agus. (Kompas.com, 7/3/2016)

Dengan penurunan GWM itu, perbankan Tiongkok mendapat tambahan likuiditas signifikan untuk ekstensifikasi bisnisnya di dalam dan luar negeri. Dan Indonesia, sebagai pengguna relatif besar dana perbankan Tiongkok untuk infrastruktur, menstimulan dana operasional BUMN, juga perbankan, mendapat angin segar dengan penurunan GWM Tiongkok itu. 

Langkah itu implementasi dari janji Pemerintah Tiongkok pada pertemuan G20 di Shanghai bulan lalu. Perdana Menteri Li Keqiang percaya diri mampu menjaga perekonomian dengan mengatasi kompleksitas di dalam dan luar negeri, seiring tekanan mereka akan reformasi. 

Itu diperkuat Xu Shaosi, Kepala National Development and Reform Commission (NDRC), Tiongkok tidak akan mengalalami "hard landing". Ekonomi Tiongkok dengan cadangan devisa lebih 3 triliun dolar AS, pada 2015 tumbuh 6,9%, terendah selama 25 tahun, tapi masih tercepat di skala global. 

Langkah positif dan jaminan stabilitas ekonomi Tiongkok sebagai mitra ekspor-impor terbesar dan sumber pinjaman baru bagi Indonesia, jelas penting bagi penguatan drastis nilai tukar rupiah terakhir ini—setidaknya sesuai pemantauan BI menurut Agus Martowardojo. 

Tentu saja faktor-faktor lain tetap mendukung penguatan itu, seperti suku bunga acuan negatif Jepang dan Eropa, menipisnya peluang naik suku bunga acuan The Fed, kalaupun naik seperti awal tahun dampaknya tak signifikan, serta serangkai paket kebijakan pemerintah. 

Tapi semua itu episentrumnya saat ini ada di Tiongkok. Kalau Tiongkok goyah, semua ikut goyah. Seperti depresiasi rupiah 2015, terjadi juga akibat devaluasi yuan. ***

Selanjutnya.....

SILAKAN cari di Google “Einstein Takengon”. Anda akan mendapatkan berbagai tulisan tentang terbuktinya kebenaran teori relativitas Albert Einstein lewat gerhana matahari total (GMT) 9 Mei 1929 di Takengon, Aceh Tengah.

GMT 1929 cukup lama, 5 menit totalitas, menjadi momen tepat untuk menguji teori Relativitas Einstein tentang defleksi atau pembelokan cahaya bintang ketika melewati matahari. Saat GMT dari bumi langit gelap, posisi matahari sedang berada di antara banyak bintang sehingga cukup banyak objek buat meneliti benarkah cahaya bintang membelok (melengkung) ketika melewati matahari. (detik.com, 17/2/2016) 

Win Wan Nur, putra Takengon, alumnus Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, menuturkan (Kompas.com, 6/3/2016) usaha pembuktian kebenaran teori relativitas dari Einstein itu dilakukan Erwin Finlay-Freundlich, fisikawan muda tangan kanan Einstein pada GMT 10 Oktober 1912 di Brasil. Juga saat Perang Dunia Pertama ia nekat ke Crimea saat terjadi GMT. Tapi kedua pengamatan itu hasilnya mengecewakan. 

Akhirnya pada GMT 29 Mei 1919 tim pengamat dari observatorium Greenwich (Inggris) dipimpin Arthur Eddington, membuktikan kebenaran teori Einstein itu. Tapi salah satu prasyarat sebuah kesimpulan ilmiah bisa diterima adalah pengamatan itu bisa diulang dengan hasil yang sama. Barulah setelah 10 tahun kemudian, pada GMT 9 Mei 1929 di Takengon, Aceh Tengah, pembuktian kebenaran teori Relativitas Einstein itu bisa diulang dengan hasil sama. 

GMT 1929 itu menarik banyak astronom ke Takengon. Salah satunya, seperti diberitakan mingguan berbahasa Belanda Sumatera Post edisi 18 April 1929, tim peneliti dari Observatorium Postdam, Jerman, dipimpin astrografer Harald von Kluber. 

Kluber pakar fisika matahari penggagas "Einsteintrum" atau Menara Einstein, teleskop matahari yang dibuat khusus untuk menguji teori Relativitas Einstein. Ia mengambil topik penelitian Menentukan "Defleksi Einstein" Bintang-Bintang di Dekat Matahari saat GMT. Mendukung tim Kluber, pemerintah Hindia Belanda menyiapkan lokasi dan transportasi sejak dua pekan sebelum GMT, tulis Algemen Handelsblaad 16 Februari 1929. Hasil pengamatan Kluber di Takengon menjadi pembenar akhir teori Relativitas Einstein. 

Terkait GMT 9 Maret 2016, Win Wan Nur membayangkan di Takengon dibangun venue untuk mengenang sejarah pembuktian teori Relativitas Einstein, misalnya sebuah observatorium. Sayang, pemerintah kita belum scientific oriented untuk itu. ***

Selanjutnya.....

RENDAHNYA perhatian dunia terhadap isu Palestina membuat Israel makin ganas menindas rakyat Palestina. Keprihatinan 56 negara anggota OKI terhadap nasib rakyat Palestina itu mendorong diadakannya KTT OKI di Jakarta pada 6—7 Maret 2016 ini.

Penindasan Israel terhadap rakyat Palestina itu, seperti dilaporkan badan kemanusiaan PBB yang dikutip AFP, Jumat (4/3/2016), tentara Israel menghancurkan puluhan gedung perumahan, termasuk sekolah milik warga Palestina di Desa Khirbet Tana, Tepi Barat bagian utara, pada Rabu (2/3/2016) waktu setempat. 

Total ada 41 gedung yang dihancurkan. Sedikitnya, menurut PBB, 10 keluarga Palestina yang terdiri dari 36 orang, termasuk 11 anak-anak, kehilangan tempat tinggal (detiknews, 4/3/2016). 

Militer Israel secara rutin menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel. Koordinator PBB untuk perundingan damai Timur Tengah, Nikolay Mladenov, menyebut penghancuran oleh militer Israel meningkat tiga kali lipat sejak awal tahun ini. 

"Sejak awal 2016, Israel telah menghancurkan sekitar 29 gedung milik Palestina setiap minggunya atau tiga kali lebih banyak dari rata-rata tiap minggu pada 2015," ujar Mladenov. 

Pada 2010, tentara Israel juga membuldoser banyak rumah di wilayah Khirbet Tana yang dihuni warga Palestina. 

Penghancuran yang dilakukan tentara Israel sekarang jauh lebih parah. Pekan lalu, otoritas Uni Eropa mengecam otoritas Israel setelah sebuah sekolah yang didanai Pemerintah Prancis dihancurkan tentara Israel. 

Tentara Israel secara membabi-buta menghancurkan gedung-gedung terkait warga Palestina karena lemahnya perhatian dunia atas isu Palestina. Otoritas Israel juga main tangkap dan menahan warga Palestina tanpa dakwaan. 

Awal Maret 2016, Palestinian Prisoners Club, sebuah NGO, dikutpf AFP (1/3/2016) menyatakan dalam 10 hari terakhir 84 warga Palestina telah ditahan dengan prosedur kontroversial tersebut. Mereka bisa ditahan tanpa persidangan dan dakwaan selama enam bulan, yang bisa diperpanjang (detiknews, 1/3/2016). 

Jumat, 26 Februari 2016 lalu, jurnalis Palestina, Mohammed al-Qiq, mengakhiri mogok makan yang telah ia lakukan 94 hari sebagai protes atas penahanan dia tanpa persidangan dan dakwaan itu. Qiq mengakhiri mogok makannya setelah otoritas Israel setuju membebaskannya Mei mendatang. 

Untuk itu, mampukah KTT OKI di Jakarta, 6—7 Maret 2016, mengangkat kembali isu Palestina ke pentas dunia sehingga penindasan Israel terhadap warga Palestina bisa diakhiri? ***

Selanjutnya.....

JAKSA Agung HM Prasetyo mendeponering atau mengesampingkan perkara dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Bagi sebagian masyarakat, langkah deponering itu dinilai sebagai bukti adanya kriminalisasi dalam kasusnya.

Seperti peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menyatakan hal tersebut cukup menjadi penegas bahwa yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ketika menjadi pimpinan KPK adalah kriminalisasi. 

"Deponir adalah instrumen hukum yang tepat untuk memecahkan kasus kriminalisasi tersebut," ujar Miko. Perlu ada jaminan dari negara agar kejadian serupa tidak terulang kembali, tegasnya. (Kompas.com, 3/3/2016)

Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dijadikan tersangka sebagai serangan balik dari kepolisian setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap Budi Gunawan yang saat itu dicalonkan sebagai kapolri. Presiden Jokowi membentuk tim independen dipimpin Buya Syafi'i Ma'arif untuk mencari penyelesaian konflik antara Polri dan KPK. Saran tim itu kepada Presiden salah satunya, membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri. 

Penjelasan Jaksa Agung juga terkesan berusaha merehabilitasi nama baik Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Ia katakan, opsi deponir diambil lantaran kejaksaan khawatir dua kasus itu justru kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi yang sedang bergelora saat ini. Terlebih lagi, Abraham dan Bambang dianggap sebagai ikon antikorupsi. 

Karena itu, ia tegaskan deponering tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Jika kasus yang menimpa pegiat antikorupsi itu tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan memengaruhi semangat bangsa dan negara dalam memberantas korupsi. 

Upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, menurut Jaksa Agung, adalah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pasalnya, korupsi terbukti telah merampas hak hidup masyarakat, baik dalam ekonomi, politik, maupun sosial. "Termasuk juga menurunkan kepercayaan masyarakat luar negeri ketika ingin berhubungan dan berinvestasi di Indonesia," tegas Prasetyo.

Langkah Jaksa Agung itu, termasuk menutup kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang kedaluwarsa, tak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo. Ini wajar diapresiasi, meski instruksinya relatif jauh terlambat hingga pimpinan KPK kehabisan masa dinasnya, dibanding tepat waktu deponering kasus cicak vs buaya era SBY. ***

Selanjutnya.....

SEMUA negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menilai kondisi di Palestina kian memprihatinkan dan jauh dari perhatian dunia. Kesimpulan itu didapat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat bertemu pimpinan OKI, Desember 2015. Saat itu Indonesia diminta menggelar KTT OKI di Jakarta yang akan berlangsung Minggu dan Senin 6—7 Maret 2016.

Dengan penyelenggaraan KTT OKI itu, kata Retno, "Kami ingin isu Palestina jadi radar perhatian dunia." 

Dari 56 negara anggota OKI, sebanyak 49 negara mengonfirmasi hadir dalam KTT bertema United for a just solution (Bersatu semata untuk sebuah solusi) tersebut. (Kompas.com, 2/3/2016)

Retno mengungkapkan Indonesia bersedia menjadi tuan rumah karena ingin menunjukkan komitmen solidaritas terhadap Palestina. Indonesia ingin isu Palestina kembali menjadi perhatian dunia. 

Isu tentang perjuangan rakyat Palestina tersisih dari media dunia sejak munculnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mencaplok sebagian wilayah Suriah dan Irak medio awal 2014. Padahal, kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, baik di jalur Gaza maupun Tepi Barat, makin menjadi-jadi. 

Kenyataan itu bisa menjadi justifikasi bahwa ISIS sebenarnya ciptaan Yahudi dan pemimpin tertinggi ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi, aslinya berdarah Yahudi. Berdasar pengakuan mantan agen rahasia AS yang membelot, Edward Snowden, Al Baghdadi aslinya Yahudi bernama Elliot Shimon, yang terlatih sebagai agen dinas rahasia Israel, Mossad. (Veterans Today, 11/8/2014)

Pernyataan senada datang dari mantan Menlu AS Hillary Clinton yang dimuat media Barat serta bukunya, Hard Choice, seperti dikutip harian Mesir Elmihwar (Rabu, 6/8/2014), bahwa AS dan negara-negara Barat sepakat membentuk sebuah Islamic State pada 2013 untuk memecah belah di Timur Tengah. Dalam buku itu disebutkan, negara Islam itu awalnya akan didirikan di Sinai, Mesir, untuk melawan Presiden Mursi. Rencana berubah akibat militer mengudeta Mursi dan negara Islam itu pun dialihkan ke Suriah dan Irak. 

Hasilnya, isu mengenai Palestina tenggelam oleh berita-berita kekejian ISIS, memenggal kepala banyak warga sesama muslim semua usia, pria dan wanita, di wilayah-wilayah yang didudukinya.

Oleh karena itu, melalui KTT OKI di Jakarta negara-negara Islam sedunia bersatu untuk mengembalikan perhatian dunia kepada Palestina dari pengalihan perhatian yang dilakukan oleh Israel dan Barat! Sekaligus, mendukung perjuangan rakyat Palestina mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya. ***

Selanjutnya.....

LEBIH dari 200 perusahaan berskala nasional dan global membuka “lapak” di Hotel Estrel Berlin untuk merekrut karyawan profesional, mendukung pemerintah Jerman yang hari itu membuka bursa kerja buat pengungsi asal kawasan konflik Asia, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Lebih dari 4.000 pengungsi memanfaatkan kesempatan itu.

"Ada banyak perusahaan yang ingin memberi kesempatan bekerja di negeri ini untuk mereka. Dan, ada keinginan besar dari mereka untuk mendapatkan pekerjaan di Jerman," ujar juru bicara Badan Tenaga Kerja Federal Jerman, Christian Henkes. (Kompas.com, 1/3/2016) 

Berbagai perusahaan berpartisipasi. Dari berskala internasional Marriot, yang mengelola empat hotel di Berlin, sampai Bio Company yang mengelola sejumlah toko sembako organik di Berlin, pebisnis online, jaringan supermarket, toko bunga, perusahaan konstruksi, wisata, keamanan, obat-obatan, hingga industri teknologi informasi. 

Di balik itu layak dicatat, populasi Jerman kini menua dan negeri itu menghadapi krisis tenaga kerja. Jika para pengungsi berintegrasi lewat pekerjaan, bisa menjadi solusi yang menguntungkan kedua pihak. 

Para pengusaha Jerman berharap pengungsi yang baru datang sebagian besar berusia muda, akan mengisi kekosongan tenaga kerja di negeri tersebut. 

Sepanjang 2015, Jerman menampung 1,1 juta pengungsi asal Suriah, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan Afrika Utara. Namun, bursa kerja tersebut khusus buat pengungsi asal Asia. Sedang pendatang asal Afrika Utara justru dalam proses dideportasi kembali ke negerinya lewat kesepakatan dengan pemerintah negara asal mereka, Maroko, Aljazair, dan Tunisia, akibat pada malam tahun baru lalu di Kota Koln sebagian dari mereka membuat kerusuhan pelecehan seks massal. 

Tanpa insiden yang membuat masyarakat Jerman marah kepada pendatang asal Afrika Utara itu, sebenarnya Pemerintah Jerman ramah kepada pendatang, terutama yang ingin memanfatkan pendidikan gratis di negeri itu. Dan menjadi hal lazim di Jerman, mahasiswa asing kuliah sambil bekerja karena tenaga muda memang mereka butuhkan. 

Julianne Hensel, yang merekrut dua warga Pakistan sebagai satpam di perusahaan City Schutz, kepada AFP mengatakan salah satu hal yang harus dikuasai para pencari kerja adalah bahasa setempat. Dua pria Pakistan itu tiba di Jerman setahun lalu, menggunakan waktunya belajar bahasa untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan. 

Mau kuliah gratis sambil bekerja, cobalah ke Jerman. Asal tak membuat onar! ***

Selanjutnya.....

BPS—Badan Pusat Statistik—melaporkan indeks harga konsumen Februari 2016 mengalami deflasi 0,09%. Namun, Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) mengingatkan deflasi tak selalu baik bagi ekonomi.

"Bila deflasi terjadi dua atau tiga bulan, hal itu justru berbahaya. Deflasi itu artinya terjadi penurunan harga, salah satunya karena turunnya permintaan. Jadi deflasi tak selalu baik," ujar JK. (Kompas.com, 1/3/2016) 

Oleh karena itu, kata dia, daripada deflasi lebih dari dua bulan, lebih baik Indonesia mengalami inflasi sedikit. Sebab, inflasi menandakan indeks harga konsumen naik lantaran adanya ekonomi yang bergerak. Deflasi Februari itu deflasi pertama pada 2016. Pada Januari 2016, terjadi inflasi 0,51%. 

Pengamat ekonomi, Dzulfian Syafrian, direktur Indef, meyakini cepat atau lambat Indonesia akan mengikuti tren deflasi yang saat ini melanda banyak negara, atau deflasi global. Deflasi global terjadi karena lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, serta akibat jatuhnya harga komoditas dan energi khususnya minyak. 

"Deflasi ini akan terus berlanjut selama perekonomian global belum pulih dan harga-harga komoditas dan energi masih anjlok seperti saat ini," ujar Dzulfian. Menurut dia, menurunnya harga komoditas akan memukul perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada barang-barang komoditas mentah, terutama minyak bumi. 

Sementara Bank Indonesia (BI) menyatakan deflasi Februari 2016 itu sesuai perkiraan bank sentral. Deflasi tersebut disumbang komponen barang yang diatur pemerintah (administered prices) dan komponen bahan makanan bergejolak (volatile foods). 

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, deflasi administered prices terutama didorong masih berlanjutnya dampak penurunan harga BBM dan elpiji12 kg pada Januari, penurunan tarif listrik, dan penurunan tarif angkutan udara. Deflasi kelompok volatile foods terutama bersumber dari penurunan harga komoditas bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. 

Gambaran tentang deflasi itu sebagai pelipur lara buat banyak orang yang terpukul telak oleh deflasi, seperti petani karet di Lampung Utara. Harga karet slab di daerah itu pada Desember 2015 Rp6.500/kg, akhir Februari 2016 anjlok jadi Rp5.500/kg. Memburuknya nasib mereka itu bandingkan dengan Agustus 2010 harga karet kering 100% 5 dolar AS/kg atau kini setara Rp65 ribu. Nilai riil pendapatan mereka tersisa di bawah 10%! 

Itulah deflasi, bisa berbahaya dalam kehidupan nyata. ***

Selanjutnya.....

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan Proxy War merupakan ancaman yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman tersebut sudah berada dan melanda semua lini kehidupan bernegara, berbangsa, bahkan sudah hadir di tengah kehidupan keluarga.

Dalam Proxy War, semua kejadian didesain dan dikendalikan dari luar oleh tangan-tangan tak terlihat dengan memanfaatkan orang dalam. "Sehingga hal ini tidak disadari bahwa bangsa Indonesia sedang menuju ke kehancuran," ujar Gatot. (NBC-Indonesia/fb, 28/2/2016) 

Kejadian-kejadian yang terkait ancaman tersebut, menurut Gatot, seperti demo anarki buruh perusahaan, tawuran pelajar dan mahasiswa yang berujung pembakaran fasilitas kampus, adu domba memecah belah TNI-Polri, memecah belah parpol, rekayasa sosial dengan memanfaatkan media, dan maraknya penyalahgunaan narkoba. 

Pesan itu disampaikan Gatot dalam pembekalan Calon Kader Amanat Utama PAN di Bogor, Sabtu (27/2/2016). Ia meyakini di mana pun politik bercita-cita mulia untuk menyejahterakan rakyat. Jika politik tidak benar itu hanya perilaku perorangan karena tergiur kekuasaan semata. 

Pesan Panglima TNI ini relevan mengingat kegaduhan yang dibuat elite politik tak kunjung henti sejak usai Pemilu Legislatif 2014. Kegaduhan yang tiada henti bukan saja menyita perhatian pengelola negara hingga terombang-ambing oleh tarik-menarik kepentingan elite politik, melainkan juga menguras energi publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip dari penyimpangan oleh kepentingan sempit elite politik yang semata berorientasi kekuasaan. 

Akibatnya, pengelola negara dan masyarakat jadi kurang fokus terhadap ancaman Proxy War yang melanda negerinya sehingga tiba-tiba terkejut jutaan orang sudah jadi pemakai narkoba, atau LGBT dapat batuan lebih Rp100 miliar dari lembaga asing—menjadi bukti kebenaran dalil Proxy War Panglima TNI, bahwa Proxy War dikendalikan dari luar oleh invisible hands dengan memakai orang dalam. 

Jika pengelola negara terus terombang-ambing ayunan tarik-menarik kepentingan elite politik sehingga berbagai ancaman lolos, masyarakat harus tetap mewaspadai ancaman Proxy War yang sudah menyasar keluarga. Ancaman tersebut memengaruhi penilaian untuk mengurangi sikap antipati terhadap pelanggaran moral, hingga akhirnya melunak jadi menerimanya sebagai kodrat alam. Ketika sikap antipati terhadap pelanggaran moral itu berubah jadi simpati, pernyataan Panglima TNI bahwa Indonesia sedang menuju kehancuran sudah berproses. ***

Selanjutnya.....

UNTUK melihat nasib si kecil, harus lewat si kecil itu sendiri. "Harusnya dicek ke pengusaha kecil biar tahu apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia," ujar Along, koordinator pengusaha Glodok, Jakarta, Minggu (detikfinance, 28/2/2016).

"Pemerintah bilang ekonomi stabil. Stabil dari mana? Lagi goyang ini," tukas Along. Menurut dia, perekonomian Indonesia tengah sulit di berbagai bidang. "Jual apa pun, kalau ekonomi lemah, ya lesu," lanjutnya. 

Ia perlihatkan banyak pedagang yang lebih memilih menutup tokonya di hari libur (seperti Minggu itu) untuk istirahat ketimbang jualan. "Mereka milih libur biar enggak stres di toko," kata Along. Banyak pedagang di Glodok yang tengah kesulitan membayar sewa toko karena lesunya pembeli. 

"Sekarang untuk bayar sewa toko saja susah. Di sini sudah banyak yang tutup juga. Dulu mana pernah begitu!" tegasnya. 

Awi, pedagang elektronik di Glodok, mengakui sepinya pembeli belakangan ini terparah dari tahun-tahun sebelumnya. "Sepi parah, lebih parah dari 1998 dan 2008. Duit enggak muter. Pemerintah harus segera mengatasi," ujar Awi. 

Kalau para pengusaha kecil di jantung bisnis riil sudah mengeluh nasibnya seburuk itu, betapa pula mereka yang berusaha di tempat jauh dari pandangan penguasa seperti nelayan di tengah laut. 

Betapa menderita nelayan dewasa ini disampaikan lebih dari 30 asosiasi nelayan dari seluruh Tanah Air ke Komisi IV DPR, Kamis (25/2/2016). Mereka mengaku dirugikan sejumlah kebijakan, dari larangan alat tangkap jenis cantrang sampai kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) hingga 1.200% (detiknews, 25/2/2016).

Mengenai alat tangkap cantrang yang dinilai pemerintah tidak ramah lingkungan, Endang wakil dari himpunan penangkap udang berkata, "Kami beroperasi di medan yang ganas. Kami tidak pernah beroperasi di karang, tidak merusak." 

Menanggapi keluhan para nelayan, anggota Komisi IV, Daniel Johan, dari PKB mengatakan aduan ini sudah berulang sejak setahun lalu. Ia menyoroti larangan atas cantrang yang sudah digunakan nelayan sejak lama. "Cantrang ada yang ramah lingkungan. Norwegia dan Australia memperbolehkan," ujar Johan. 

Berulangnya nelayan dari segala penjuru negeri mengadukan nasib malangnya ke DPR mencerminkan buruknya nasib mereka kini. Bahkan, pungutan (PHP) atas nelayan kecil naik dari 1,5% jadi 5%, padahal segala jenis pungutan atas usaha kecil di daratan lewat ribuan perda telah dihapus. Untuk mengetahui nasib si kecil, memang harus langsung pada si kecil. ***

Selanjutnya.....