AHOK alias Basuki Tjahaja Purnama sedang jadi sorotan karena sebagai petahana mau mengikuti Pemilihan Gubernur Jakarta lewat jalur independen. Kalau DPR ada gelagat mau menjegalnya dengan memperberat syarat calon independen dengan merevisi UU Pilkada, AM Fatwa punya penilaian berbeda atas Ahok.
AM Fatwa adalah seorang politikus senior partai berbasis massa muslim, tokoh perlawanan dari warga muslim Tanjung Priok atas pembantaian yang dilakukan penguasa pada era Orde Baru.
Dalam pengamatan AM Fatwa, seperti dipetik detiknews, Senin (21/3/2016), Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berseteru dengan mitranya DPRD karena membuka adanya "dana siluman" dalam APBD 2014 dan RAPBD 2015 dan diduga dimasukkan anggota DPRD. Permainan anggaran ini disebut AM Fatwa lazim terjadi di tubuh parlemen, tapi untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya.
"Bahkan di parlemen. Badan Anggaran dan kementerian terjadi tawar-menawar, makanya MK (melalui UU MD3) menghilangkan pembicaraan pembahasan dari DPR untuk satuan kerja. Meski demikian, ada saja cara dari DPRD bermain anggaran termasuk dengan SKPD-nya," ujar Fatwa, yang anggota DPD, dalam Bincang Senator di Jakarta, Minggu (20/3/2016).
"Ini satu-satunya kepala daerah yang melakukan tindakan drastis begini," imbuhnya. Menurut dia, tidak banyak kepala daerah yang berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di daerahnya. Tindakan Ahok ini akan menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di daerahnya.
Penilaian AM Fatwa tersebut layak jadi acuan kepala daerah dan anggota DPRD di seantero negeri, terutama untuk merasa cukup dengan hak-hak sah atas pendapatan dan fasilitas yang telah diistimewakan buat mereka, dalam fungsi mengemban amanah sebagai pengelola dan pengawas terhadap hak-hak rakyat dalam APBD agar sampai secara utuh pada rakyat.
Jadi, pokok masalahnya pada penyikapan oleh para eksekutif dan legislatif sebagai master pengatur anggaran agar benar-benar dinikmati rakyat sehingga keberhasilan pelaksanaannya mengatur itu menjadi wujud prestasi para pengelola dan pengawas anggaran. Master di situ kapasitas menginteraksikan nilai-nilai ideal menginspirasi orang di sekitarnya. Jadi ukuran prestasinya bukan pada seberapa lihai eksekutif dan legislatif mengambil untuk diri masing-masing dari hak rakyat itu. Tapi, eksekutif dan legislatif bisa menjadi master pengelola dan pengawas anggaran yang benar-benar ideal, jalan menuju kemakmuran rakyat on the track. ***
Dalam pengamatan AM Fatwa, seperti dipetik detiknews, Senin (21/3/2016), Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berseteru dengan mitranya DPRD karena membuka adanya "dana siluman" dalam APBD 2014 dan RAPBD 2015 dan diduga dimasukkan anggota DPRD. Permainan anggaran ini disebut AM Fatwa lazim terjadi di tubuh parlemen, tapi untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya.
"Bahkan di parlemen. Badan Anggaran dan kementerian terjadi tawar-menawar, makanya MK (melalui UU MD3) menghilangkan pembicaraan pembahasan dari DPR untuk satuan kerja. Meski demikian, ada saja cara dari DPRD bermain anggaran termasuk dengan SKPD-nya," ujar Fatwa, yang anggota DPD, dalam Bincang Senator di Jakarta, Minggu (20/3/2016).
"Ini satu-satunya kepala daerah yang melakukan tindakan drastis begini," imbuhnya. Menurut dia, tidak banyak kepala daerah yang berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di daerahnya. Tindakan Ahok ini akan menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di daerahnya.
Penilaian AM Fatwa tersebut layak jadi acuan kepala daerah dan anggota DPRD di seantero negeri, terutama untuk merasa cukup dengan hak-hak sah atas pendapatan dan fasilitas yang telah diistimewakan buat mereka, dalam fungsi mengemban amanah sebagai pengelola dan pengawas terhadap hak-hak rakyat dalam APBD agar sampai secara utuh pada rakyat.
Jadi, pokok masalahnya pada penyikapan oleh para eksekutif dan legislatif sebagai master pengatur anggaran agar benar-benar dinikmati rakyat sehingga keberhasilan pelaksanaannya mengatur itu menjadi wujud prestasi para pengelola dan pengawas anggaran. Master di situ kapasitas menginteraksikan nilai-nilai ideal menginspirasi orang di sekitarnya. Jadi ukuran prestasinya bukan pada seberapa lihai eksekutif dan legislatif mengambil untuk diri masing-masing dari hak rakyat itu. Tapi, eksekutif dan legislatif bisa menjadi master pengelola dan pengawas anggaran yang benar-benar ideal, jalan menuju kemakmuran rakyat on the track. ***
0 komentar:
Posting Komentar