PDIP—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—meresahkan isu deparpolisasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Isu deparpolisasi itu dilontarkan Prasetio Edi Marsudi, sekretaris DPD PDIP DKI yang juga ketua DPRD DKI, setelah munculnya calon kepala daerah dari jalur independen dalam Pilgub DKI 2017.
Menurut Prasetio, pengajuan calon kepala daerah dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi. Deparpolisasi merugikan partai politik. Bukan hanya PDIP yang akan terkena imbasnya, melainkan semua parpol juga bisa tergerus deparpolisasi.
"Independen itu kan liberal. Maksud dan tujuannya sah, tapi tidak ada payung hukum dan undang-undangnya," kata Prasetio. "Soal deparpolisasi, secara tata negara, adalah pelemahan. PDIP melawan deparpolisasi." (detiknews, 8/3/2016)
Pernyataan Prasetio itu mencerminkan keresahannya terhadap isu deparpolisasi yang ia lontarkan sendiri. Ia terkesan resah karena menafikan Pasal 41 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur calon perseorangan atau independen. Pasal tersebut juga telah dikoreksi Mahkamah Konstitusi mengenai syaratnya, yang semula persentase pendukung dihitung dari jumlah penduduk, diperingan menjadi dari daftar calon tetap (DPT) pemilu sebelumnya. (kompas.com, 30/9/2015)
Saat ini, bakal calon independen untuk Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah petahana, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia sebenarnya berniat menggandeng wakilnya sekarang, kader PDIP Djarot Saiful Hidayat, sebagai bakal cawagubnya. Namun, “restu” PDIP tak kunjung didapat, ia pun memutuskan maju sebagai calon independen dengan menggandeng Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono sebagai bakal cawagubnya.
Ahok memilih maju dari jalur independen atas dorongan para sukarelawan "Teman Ahok" yang telah memgumpul KTP dukungan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi ketentuan UU. Selain itu, Ahok juga mendapat dukungan Partai NasDem meski maju lewat jalur independen dengan bantuan mengumpulkan 1 juta KTP dukungan.
Euforia lewat jalur independen itu wajar membuat gerah PDIP yang mayoritas dengan 28 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini mendorong PDIP mencari kader terbaiknya untuk bisa mengalahkan Ahok. Prasetio mengaku ia mendapat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk konsolidasi menghadapi Pilgub DKI. Sejumlah nama unggulan pun disaring, Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini masuk daftar cagub DKI dari PDIP. ***
"Independen itu kan liberal. Maksud dan tujuannya sah, tapi tidak ada payung hukum dan undang-undangnya," kata Prasetio. "Soal deparpolisasi, secara tata negara, adalah pelemahan. PDIP melawan deparpolisasi." (detiknews, 8/3/2016)
Pernyataan Prasetio itu mencerminkan keresahannya terhadap isu deparpolisasi yang ia lontarkan sendiri. Ia terkesan resah karena menafikan Pasal 41 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur calon perseorangan atau independen. Pasal tersebut juga telah dikoreksi Mahkamah Konstitusi mengenai syaratnya, yang semula persentase pendukung dihitung dari jumlah penduduk, diperingan menjadi dari daftar calon tetap (DPT) pemilu sebelumnya. (kompas.com, 30/9/2015)
Saat ini, bakal calon independen untuk Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah petahana, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia sebenarnya berniat menggandeng wakilnya sekarang, kader PDIP Djarot Saiful Hidayat, sebagai bakal cawagubnya. Namun, “restu” PDIP tak kunjung didapat, ia pun memutuskan maju sebagai calon independen dengan menggandeng Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono sebagai bakal cawagubnya.
Ahok memilih maju dari jalur independen atas dorongan para sukarelawan "Teman Ahok" yang telah memgumpul KTP dukungan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi ketentuan UU. Selain itu, Ahok juga mendapat dukungan Partai NasDem meski maju lewat jalur independen dengan bantuan mengumpulkan 1 juta KTP dukungan.
Euforia lewat jalur independen itu wajar membuat gerah PDIP yang mayoritas dengan 28 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini mendorong PDIP mencari kader terbaiknya untuk bisa mengalahkan Ahok. Prasetio mengaku ia mendapat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk konsolidasi menghadapi Pilgub DKI. Sejumlah nama unggulan pun disaring, Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini masuk daftar cagub DKI dari PDIP. ***
0 komentar:
Posting Komentar