DITJEN Perhubungan Udara membekukan izin Lion Air untuk kegiatan pelayanan penumpang dan bagasi (ground handling) di Bandara Soekarno-Hatta. Lion Air keberatan, lalu menggugat pemerintah ke pengadilan.
Pemerintah menjatuhkan sanksi berat itu karena penumpang Lion Air asal Singapura seharusnya dibawa ke terminal internasional, oleh sopir bus Lion Air diturunkan di terminal domestik. Akibatnya, para penumpang dari luar negeri itu lolos dari pemeriksaan imigrasi. Menurut pemerintah ini kesalahan fatal yang bisa membahayakan keamanan negara.
Lion Air sendiri sudah menindak sopir dan supervisornya. Serta menilai, kurang tepat kesalahan personal karyawannya itu dijadikan sarana menghukum berat korporasi.
Konflik selayak antara dua orang asing yang tak saling mengenal antara pemerintah dan Lion Air itu sungguh ironis. Karena Lion Air merupakan perusahaan penerbangan swasta terbesar di Tanah Air, pelopor penerbangan murah (low cost carrier/LCC) sehingga dalam waktu satu dekade ini warga kelas menengah bawah negeri ini menjadi terbiasa naik pesawat udara.
Sebagai pelopor LCC itu wajar Lion Air juga berkembang pesat dengan pesawat Boeing 737 seri 800 dan 900 mutakhir dalam jumlah yang banyak, hingga tidak tertampung di satu terminal khusus (I-A). Lion Air merambah terminal I-B, terminal II-D (untuk rute luar negeri), terminal III (untuk Bali), dan terakhir bahkan menguasai Bandara Halim Perdanakusuma.
Terhadap maskapai yang sedemikian besarnya, tentu ironis jika tanpa 'ba-bu-bo', tiba-tiba pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat. Lebih ironis lagi, kalau setelah penyelidikan yang dilakukan pascapenjatuhan hukuman itu, ternyata penyebab konflik yang heboh itu amatlah sepele. Yakni, akibat hape supervisor Lion Air yang mengatur sopir kehabisan pulsa!
Ironis, untuk perusahaan dengan ratusan pesawat terbang seri mutakhir itu, komunikasi ground handling supervisor pemberi arahan tugas para sopir, dilakukan hanya dengan hape--yang selain rentan gangguan sinyal dan low bat, pulsanya diisi sendiri oleh karyawannya. (Kompas.com, 27/5/2016)
Padahal standar operasi ground handling dari pemerintah pakai handy talky (HT). Lebih ironis lagi, pemerintah baru tahu itu sebagai hasil penyelidikan usai menjatuhkan hukuman pada Lion Air. Itu menunjukkan, Lion Air selama ini tidak mendapat pembinaan dari pemerintah, sehingga komunikasi ground handling-nya tidak standar pun pemerintah tidak tahu. Pantas, hubungan Lion Air-pemerintah kaku. ***
Lion Air sendiri sudah menindak sopir dan supervisornya. Serta menilai, kurang tepat kesalahan personal karyawannya itu dijadikan sarana menghukum berat korporasi.
Konflik selayak antara dua orang asing yang tak saling mengenal antara pemerintah dan Lion Air itu sungguh ironis. Karena Lion Air merupakan perusahaan penerbangan swasta terbesar di Tanah Air, pelopor penerbangan murah (low cost carrier/LCC) sehingga dalam waktu satu dekade ini warga kelas menengah bawah negeri ini menjadi terbiasa naik pesawat udara.
Sebagai pelopor LCC itu wajar Lion Air juga berkembang pesat dengan pesawat Boeing 737 seri 800 dan 900 mutakhir dalam jumlah yang banyak, hingga tidak tertampung di satu terminal khusus (I-A). Lion Air merambah terminal I-B, terminal II-D (untuk rute luar negeri), terminal III (untuk Bali), dan terakhir bahkan menguasai Bandara Halim Perdanakusuma.
Terhadap maskapai yang sedemikian besarnya, tentu ironis jika tanpa 'ba-bu-bo', tiba-tiba pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat. Lebih ironis lagi, kalau setelah penyelidikan yang dilakukan pascapenjatuhan hukuman itu, ternyata penyebab konflik yang heboh itu amatlah sepele. Yakni, akibat hape supervisor Lion Air yang mengatur sopir kehabisan pulsa!
Ironis, untuk perusahaan dengan ratusan pesawat terbang seri mutakhir itu, komunikasi ground handling supervisor pemberi arahan tugas para sopir, dilakukan hanya dengan hape--yang selain rentan gangguan sinyal dan low bat, pulsanya diisi sendiri oleh karyawannya. (Kompas.com, 27/5/2016)
Padahal standar operasi ground handling dari pemerintah pakai handy talky (HT). Lebih ironis lagi, pemerintah baru tahu itu sebagai hasil penyelidikan usai menjatuhkan hukuman pada Lion Air. Itu menunjukkan, Lion Air selama ini tidak mendapat pembinaan dari pemerintah, sehingga komunikasi ground handling-nya tidak standar pun pemerintah tidak tahu. Pantas, hubungan Lion Air-pemerintah kaku. ***
0 komentar:
Posting Komentar