TES yang dilakukan terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mulai dari urine, darah, dan sampel rambut di kantor Badan Nasional Narkotika (BNN) Jakarta hasilnya dinyatakan negatif narkoba.
"Hasil tes uji narkoba dari Bapak Dirwan Mahmud dari laboratorium BNN dinyatakan negatif narkoba," kata Kepala BNN Provinsi Bengkulu Kombes Pol. Budiharso di Bengkulu, Jumat (20/5/2016). Meski negatif, kata Budi, pihaknya akan terus menyelidiki kepemilikan sabu dan ekstasi di ruang kerja bupati. (Kompas.com, 20/5/2016)
Sebelumnya, BNN mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam ruang kerja bupati terdapat sabu dan ineks. Saat diperiksa ditemukan sabu dan ineks.
Dengan hasil tes negatif narkoba itu, lanjutan penyelidikan BNN bisa berkembang menjadi dua arah. Pertama, kemungkinan kaitan Bupati dengan narkoba yang ditemukan di ruang kerjanya. Arah kedua, kemungkinan adanya konspirasi menjebak Bupati dengan kasus narkoba. Tentunya arah kedua ini harus diusut dari masyarakat pelapor, dari mana ia mendapat informasi, dan seterusnya.
Kalau penyelidikan arah pertama tidak berhasil membuktikan secara sah kaitan narkoba di ruang kerja itu dengan bupati, penyelidikan arah kedua harus digarap intensif. Sebab, konspirasi tersebut telah mengecundangi BNN dengan rekayasanya. Ini tidak boleh terjadi, apalagi terulang, karena BNN cuma dipermainkan sebagai alat mencapai kepentingan dari konspirator tersebut. Hal ini bisa membuat BNN jadi konyol, direndahkan integritasnya di publik.
Selain itu, konspirasi serupa bisa ditiru orang untuk mencelakakan seseorang terhormat dengan tuduhan yang amat buruk. Karena itu, BNN dan kepolisian harus mencari sampai dapat konspirator jahat itu, agar menebar efek jera bahwa selicik apa pun perbuatan jahat akan selalu bisa diungkap yang berwajib dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.
Hasil tes negatif narkoba itu menjadi ujian bagi BNN selaku pelindung masyarakat dari pemakaian dan kejahatan narkoba. Tugas sebagai pelindung itu bisa berarti melindungi para pejabat dari kejahatn terkait narkoba, termasuk dari konspirator yang mencelakakan mereka.
Untuk itu, kalau nantinya memang terbukti Sang Bupati tidak terkait kasus narkoba, apa pun bentuknya, BNN harus bersikap elegan untuk merehabilitasi nama baiknya. Jadi, BNN harus menyiapkan dua jenis program rehabilitasi: yakni, rehabilitasi untuk bekas pemakai, dan rehabilitasi nama baik untuk korban fitnah konspirator. ***
Sebelumnya, BNN mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam ruang kerja bupati terdapat sabu dan ineks. Saat diperiksa ditemukan sabu dan ineks.
Dengan hasil tes negatif narkoba itu, lanjutan penyelidikan BNN bisa berkembang menjadi dua arah. Pertama, kemungkinan kaitan Bupati dengan narkoba yang ditemukan di ruang kerjanya. Arah kedua, kemungkinan adanya konspirasi menjebak Bupati dengan kasus narkoba. Tentunya arah kedua ini harus diusut dari masyarakat pelapor, dari mana ia mendapat informasi, dan seterusnya.
Kalau penyelidikan arah pertama tidak berhasil membuktikan secara sah kaitan narkoba di ruang kerja itu dengan bupati, penyelidikan arah kedua harus digarap intensif. Sebab, konspirasi tersebut telah mengecundangi BNN dengan rekayasanya. Ini tidak boleh terjadi, apalagi terulang, karena BNN cuma dipermainkan sebagai alat mencapai kepentingan dari konspirator tersebut. Hal ini bisa membuat BNN jadi konyol, direndahkan integritasnya di publik.
Selain itu, konspirasi serupa bisa ditiru orang untuk mencelakakan seseorang terhormat dengan tuduhan yang amat buruk. Karena itu, BNN dan kepolisian harus mencari sampai dapat konspirator jahat itu, agar menebar efek jera bahwa selicik apa pun perbuatan jahat akan selalu bisa diungkap yang berwajib dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.
Hasil tes negatif narkoba itu menjadi ujian bagi BNN selaku pelindung masyarakat dari pemakaian dan kejahatan narkoba. Tugas sebagai pelindung itu bisa berarti melindungi para pejabat dari kejahatn terkait narkoba, termasuk dari konspirator yang mencelakakan mereka.
Untuk itu, kalau nantinya memang terbukti Sang Bupati tidak terkait kasus narkoba, apa pun bentuknya, BNN harus bersikap elegan untuk merehabilitasi nama baiknya. Jadi, BNN harus menyiapkan dua jenis program rehabilitasi: yakni, rehabilitasi untuk bekas pemakai, dan rehabilitasi nama baik untuk korban fitnah konspirator. ***
0 komentar:
Posting Komentar