Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Miskomunikasi Massa dan Elite!

TERKESAN ada miskomunikasi antara massa dan elite atas rencana unjuk rasa 4 November 2016. Massa aksi yang dikoordinasi Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) MUI menuntut penegak hukum menindak penista Alquran sesuai dengan maksud fatwa MUI 11 Oktober 2016. Oleh elite itu digeneralisasi sebagai aksi SARA memecah belah bangsa dalam pilkada.
Miskomunikasi ini jelas amat disayangkan, karena akibatnya bisa buruk sekali, konflik antara massa dan elite yang bertolak dari salah paham! Lebih parah lagi kalau miskomunikasi itu memang sebagai langkah atau kebijakan yang disengaja oleh elite justru untuk menghindari pemenuhan tuntutan massa itu.
Massa yang mampu membaca langkah tersebut bisa "kalap" dan melakukan tindakan keras, lepas kontrol.
Sebaliknya, elite yang sudah memperhitungkan langkahnya itu akan mendapat reaksi keras dari massa, mempersiapkan kekuatan pemukul yang paling ampuh untuk melumpuhkan gerakan massa.
Akibatnya bisa terjadi bentrokan mengerikan antara aparat dan massa, dengan akhir yang pasti: massa babak belur. Tapi lebih buruk dari segalanya, pokok masalah yang jadi penyebab bencana masif itu tak tersentuh, dan malah laten menjadi penyulut konflik berkepanjangan, bahkan bisa semakin tajam pula dari waktu ke waktu dengan skala wilayah yang terus meluas.
Tak terelakkan lagi, sebagai konsekuensi logis eksesnya, suasana keresahan dan kegelisahan merebak ke dalam kehidupan masyarakat secara nasional. Kemungkinan ini tak boleh disepelekan, karena jiwa fatwa MUI itu merasuk ke sanubari rakyat negeri yang mayoritas warganya bernaung di bawah payung MUI.
Ancaman konflik yang buruk itu harus dicegah. Lebih dari itu, usaha pencegahannya sekaligus bisa dijadikan momentum membalikkan arah kekuatan massa yang besar itu, berubah jadi mendukung langkah pemerintah sehingga aksi massa 4 November 2016 itu berubah menjadi aubade mengelu-elukan kebijakan pemerintah.
Pencegahan dimaksud cukup hanya dengan pemerintah dan penegak hukum di sisa waktu yang masih ada menyimak kembali dan bertindak mengacu rekomendasi MUI 11 Oktober 2016. Dengan tindakan pemerintah mengacu rekomendasi MUI, massa Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI pun langsung menyusun barisan mendukung pemerintah.
Untuk itu, sewajarnya pemerintah menimbang dengan benar besarnya pengorbanan dan mudarat yang terjadi di antara pilihan langkah yang ada, sekaligus besarnya manfaat yang bisa didapat bagi kehidupan bernegara bangsa dalam jangka panjang. ***

0 komentar: