Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Unjuk Rasa itu Budaya Indonesia!

UNJUK rasa atau demonstrasi alias aksi massa, seperti yang dilakukan umat Islam di Jakarta, Jumat (4/11/2016), adalah budaya Indonesia. Kalaupun demonstrasi bagian dari budaya demokrasi yang berasal dari Barat, itu menunjukkan budaya Indonesia itu bersifat universal, punya kesamaan dan kesetaraan dengan budaya dunia.
Keberadaan unjuk rasa sebagai budaya kita itu terlihat pada setiap halaman istana atau penguasa daerah bawahannya di kerajaan Nusantara, yang selalu terdapat alun-alun, sebuah lapangan rumput yang luas. Selain untuk gerebek, upacara penguasa membagikan gunungan pangan kepada rakyat sebagai tanda raja pemurah, fungsi lain alun-alun itu adalah sebagai tempat rakyat melakukan pepe.
Pepe
, berjemur diri di alun-alun yang dilakukan sejumlah orang atau juga masif dalam jumlah besar, adalah suatu tradisi unjuk rasa ketika rakyat kerajaan menyampaikan sikap atau protes ke penguasa. Sepanjang sejarah Nusantara, tidak ada tercatat penguasa yang membubarkan pengunjuk rasa pepe dengan kekerasan, apalagi menganiayanya.
Artinya, unjuk rasa pepe merupakan medium komunikasi politik yang cukup efektif untuk menyampaikan sikap rakyat kepada penguasa.
Kalau dilihat dari tata ruang kantor adipati pada zaman kerajaan yang menjadi kantor bupati di zaman penjajahan maupun zaman merdeka umumnya masih mempertahankan posisi alun-alun di depan kantor penguasa daerah, itu pertanda secara implisit sistem komunikasi politik tradisional itu masih menjiwai bawah sadar penguasa masa kini.
Hanya penguasa yang di lubuk hatinya yang terdalam masih bersarang sikap tiran merespons unjuk rasa dengan emosional, marah. Itu sekaligus mengaktualkan wataknya yang tidak demokratis, malah antidemokrasi!
Namun, tumbuhnya sikap tiran antidemokrasi itu tak bisa disalahkan pada sang penguasa semata. Itu bisa saja terjadi akibat terbentuk faktor ruang tempatnya bekerja, misalnya karena kekurangan tanah, waktu membangun kantor kepala daerah tidak disiapkan alun-alun di depannya. Ketiadaan alun-alun itu bisa saja menjadikan kesiapan mental sang kepala daerah tidak terpola untuk berdemokrasi model unjuk rasa.
Sikap terbuka dalam berdemokrasi lewat segala mediumnya itu juga bisa terpengaruh oleh asal kelembagaan seorang kepala daerah. Jika berasal dari lembaga birokratis atau komando, mudah terkesan alergi pada unjuk rasa. Lain yang berasal dari lembaga terbuka, ormas atau orpol, unjuk rasa bagian dari cara hidupnya sehingga lebih menghargainya. ***

0 komentar: