KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berharap unjuk rasa yang akan digelar sejumlah ormas pada Jumat (4/11/2016) bisa berjalan sejuk. "Kita harus jaga jangan sampai ada unsur-unsur yang mau pecah belah bangsa," kata Prabowo seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi yang datang ke rumahnya di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016). Prabowo mengaku dalam pertemuannya dengan Presiden sempat membicarakan soal rencana unjuk rasa itu. (Kompas.com, 31/10/2016)
Demo yang akan digelar di depan Istana, Jakarta, itu untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menista agama.
Prabowo mengatakan semua pihak harus sadar bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, agama, dan ras. Karena itu, persatuan harus dijaga. "Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama," ujarnya.
Isu demo besar ke Istana Jumat, 4 November 2016 itu menyebut, kalau polisi tidak segera menindak Ahok untuk kasus menista agama, aksi massa ormas-ormas Islam akan menurunkan Presiden Jokowi.
Isu provokatif itu ditafsirkan massa akan melakukan kekerasan dalam unjuk rasa pada 4 November 2016. Hal itu direspons kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan negara.
Kapolri Tito Karnavian menegaskan, "Yang utama, kami didukung TNI untuk membuat rencana pengamanan agar masyarakat lebih terlindungi, lalu kami juga kerahkan anggota Brimob dari sejumlah wilayah. Intinya kami berkomunikasi dengan baik untuk melindungi Jakarta."
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dari Markas Kopassus Serang menegaskan TNI tak akan menoleransi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa. TNI tegas menyatakan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam mengelola kebhinnekaan Indonesia. Setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa ini akan dihadapi TNI.
"Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan menoleransi gerakan yang mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA," tegas Gatot.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rachmat Syafei, meminta masyarakat dan elemen organisasi Islam di daerah tidak terprovokasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sikap itu dikeluarkan MUI Jabar terkait ajakan berperan aktif dalam demo 4 November 2016. "MUI Jabar memercayakan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke kepolisian dan wajib dituntaskan dengan adil," ujar Rachmat.
Proses hukum yang tepat bisa cepat meredam demo intimidatif dan provokasi SARA. ***
Prabowo mengatakan semua pihak harus sadar bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, agama, dan ras. Karena itu, persatuan harus dijaga. "Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama," ujarnya.
Isu demo besar ke Istana Jumat, 4 November 2016 itu menyebut, kalau polisi tidak segera menindak Ahok untuk kasus menista agama, aksi massa ormas-ormas Islam akan menurunkan Presiden Jokowi.
Isu provokatif itu ditafsirkan massa akan melakukan kekerasan dalam unjuk rasa pada 4 November 2016. Hal itu direspons kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan negara.
Kapolri Tito Karnavian menegaskan, "Yang utama, kami didukung TNI untuk membuat rencana pengamanan agar masyarakat lebih terlindungi, lalu kami juga kerahkan anggota Brimob dari sejumlah wilayah. Intinya kami berkomunikasi dengan baik untuk melindungi Jakarta."
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dari Markas Kopassus Serang menegaskan TNI tak akan menoleransi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa. TNI tegas menyatakan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam mengelola kebhinnekaan Indonesia. Setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa ini akan dihadapi TNI.
"Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan menoleransi gerakan yang mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA," tegas Gatot.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rachmat Syafei, meminta masyarakat dan elemen organisasi Islam di daerah tidak terprovokasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sikap itu dikeluarkan MUI Jabar terkait ajakan berperan aktif dalam demo 4 November 2016. "MUI Jabar memercayakan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke kepolisian dan wajib dituntaskan dengan adil," ujar Rachmat.
Proses hukum yang tepat bisa cepat meredam demo intimidatif dan provokasi SARA. ***
0 komentar:
Posting Komentar