PIDATO menutup tanwir Muahammadiyah di Ambon, Minggu (26/2/2017), Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membahas pengamalan keadilan sosial pada sila kelima Pancasila yang dinilainya belum cukup dijalankan sebagaimana mestinya.

"Saya sependapat dengan Buya bahwa Pancasila adalah hal yang bukan kita tidak laksanakan, hanya sila kelima yang paling sulit dan paling ketat kita laksanakan karena itulah adalah sangat tepat Muhammadiyah pada tanwir ini membicarakan hal itu untuk hari ini dan ke depan, tanpa itu bangsa ini akan tercecer," ungkap Kalla. (Kompas.com, 26/2/2017)
Bicara mengenai keadilan, Kalla memberi contoh kasus banjir di Jakarta yang dinilainya menjadi masalah serius saat ini.
"Saya memberikan contoh yang sederhana, pada tahun 2017, pada Februari banjir besar di Jakarta. Tapi di Jakarta ada beberapa pintu air untuk melindungi beberapa daerah yang penting, salah satu pintu air di Manggarai. Kenapa ada pintu air di Manggarai, agar Menteng jangan banjir," ujarnya.
Dia mengatakan di kawasan Menteng ada Kantor Muhammadiyah dan juga rumahnya. Saat banjir tiba, pintu air Manggarai langsung ditutup dan dijaga polisi, dengan begitu amanlah kawasan Menteng.
"Saat hujan keras pintu air Manggarai dijaga polisi agar jangan sampai dibuka, maka banjirlah Manggarai, rakyat yang tinggal di situ kebanjiran, mereka marah, akhirnya Gubernur Basuki dengan terpaksa membuka pintu air dan banjirlah Menteng sampai ke Istana, dan orang Manggarai tepuk tangan bahwa dia telah sama dengan siapa pun. Keadilan tercapai," ungkapnya.
"Keadilan itu bisa sama rata sama rasa, tapi apakah keadilan begitu yang kita harapkan? Tentu bukan. Sebenarnya yang kita harapkan Menteng tidak banjir, tapi Manggarai dan semuanya juga tidak banjir," tegasnya.
Kalla meminta semua pihak mengintrospeksi diri dan bersatu untuk memecahkan setiap masalah yang sedang terjadi di bangsa ini. Keadilan dan kemajuan harus bisa dilaksanakan dan diraih secara bersama.
"Itulah suatu introspeksi kepada kita semua apa itu keadilan, bahwa kita memikmati suatu kemajuan secara bersama-sama, tidak sebagian kecil saja yang menikmatinya," ujarnya.
Ironi keadilan kasus banjir itu menunjukkan tugas pemerintah berat mewujudkan keadilan sosial amanat Pancasila, di tengah realitas ketimpangan serius: seperti disebut Presiden Jokowi, Jumat (24/2/2017) di Ambon, "Ada orang menguasai 3 juta hektare, malah petani tak punya lahan!"
Ironi seperti itulah yang harus cepat diatasi! ***

Selanjutnya.....

MELALUI akun Twitter-nya, penerbit kamus dan buku referensi Merriam-Webster mengoreksi juru bicara Donald Trump, Kellyanne Conway, yang menyalahartikan feminisme.

Dalam konferensi aksi politik konservatif, Conway mengatakan, "Sangat sulit untuk menyebut diriku sendiri sebagai seorang feminis secara klasik karena istilah tersebut terkesan antipria dan proaborsi dalam konteks ini, dan aku tidak antipria dan proaborsi." (Kompas.com, 25/2/2017)
Untuk Conway yang menyamakan istilah feminisme dengan antipria dan antiaborsi, melalui Twitter penerbit Merriam-Webster meluruskan: “Feminism” is defined as "the belief that men and women should have equal rights and opportunities." (“Feminisme” didefinisikan sebagai "kepercayaan bahwa pria dan wanita seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang sama")
Teguran Merriam-Webster kepada Conway itu langsung jadi top trending, tak sampai sehari dibagikan kembali lebih dari 11 ribu kali dan disukai lebih 15 ribu orang.
Di Indonesia, pemahaman feminisme yang tak lain adalah emansipasi dan kesetaraan gender itu telah terlembaga secara ideologis, wujud strukturalnya diimplementasikan lewat kementerian di kabinet pemerintahan dengan subordinat kedinasan di daerah, prinsip-prinsip utamanya ditegakkan dan dikawal dengan Komnas Perempuan. Itu karena feminisme dengan makna yang benar seperti ditegaskan Merriam-Webster telah menyala di Indonesia atas sulutan Raden Ajeng Kartini bersamaan dengan berkembangnya faham tersebut di Barat akhir Abad ke-19.
Kesetaraan gender di Indonesia cukup maju, lebih-lebih di dunia pendidikan. Setidaknya dibanding dengan Pakistan yang ada Taliban melarang anak perempuan sekolah, menyiksa Malala karena menolak larangan itu.
Tapi, betapa jauhnya mundur Amerika di bawah Trump, juru bicaranya saja “hari gini” belum tepat mengartikan feminisme. Ironisnya, pada Abad 20 Amerika merupakan pelopor gerakan feminisme, dimulai dengan dicabutnya diskriminasi hak pilih dalam pemilu terhadap perempuan pada tahun 1920.
Pada 1963 buku Betty Friedan The Feminine Mystique membangkitkan feminisme di negeri itu, mendorong lahirnya equal pay right (hak persamaan upah) tahun itu juga. Dan penguatan hak pilih dalam segala bidang, equal right act (1964). Dan akhirnya, Betty Friedan membentuk National Organization for Woman (NOW), 1966. (Wikipedia) 
Meski, dalam feminisme sesuai dengan standar Merriam-Webster itu, Indonesia jauh di depan: Kongres Perempuan Indonesia dilakukan pada 22—25 Desember 1928. ***

Selanjutnya.....

HASIL polling Quinnipiac University terkait tuduhan Presiden AS Donald Trump bahwa pers pembohong dan pers musuh rakyat membuktikan warga AS justru lebih percaya pada pers daripada Trump. Tanpa kecuali, 13% responden dari Partai Republik pendukung Trump dalam pilpres, menyatakan lebih percaya pers ketimbang Trump.

Jumlah responden yang lebih percaya pers dibanding dengan Trump sebanyak 52%. Hanya 37% responden yang menyatakan lebih percaya Trump. Sedang dilihat dari partainya, 86% dari kalangan Demokrat lebih percaya media ketimbang Trump. Sementara dari kalangan Republik, 78% responden lebih memercayai Sang Presiden. (Kontan, 23/2/2017)
Menurut Tim Malloy, assistant director Quinnipiac University Poll, hasil polling tersebut mengindikasikan upaya agresif Trump dalam mendiskreditkan media dalam dua tahun terakhir berdampak besar tidak hanya kepada basisnya, namun pada pemilih Republik pada umumnya.
Survei tersebut juga menunjukkan serangan Trump kepada sejumlah media--di mana saat ini dia menyebut media sebagai musuh warga AS--telah membuat garis pertarungan yang jelas di antara warga AS.
"Media, yang sangat dikutuk pemerintahan Trump, sebenarnya lebih populer dibanding dengan Presiden Trump," jelas Tim Malloy.
Lewat akun twitter-nya, Trump menyebut media New York Times, NBC News, ABC News, CBS, dan CNN sebagai musuh rakyat Amerika. "Media dengan berita bohong bukan musuh saya, mereka adalah musuh rakyat Amerika," tulis Trump sepulang dari liburan di Florida, Jumat (18/2/2017).
Pekan-pekan awal pemerintahan Trump sejak dilantik 20 Januari 2017 menghadapi banyak masalah. Kebijakan keimigrasiannya dijegal pengadilan, demontrasi menolak kebijakannya merebak di kota-kota Amerika, malah meluas ke kota-kota dunia, seperti Paris dan London.
Sudah begitu, media-media arus utama AS itu memublikasikan hasil survei mengenai kebijakan awal Trump. Semua menghasilkan berita senada, angka persetujuan warga terhadap kebijakan Trump sangat rendah. Inilah yang oleh Trump disebut sebagai pers penyebar berita bohong. Padahal, survei Quinnipiac University membuktikan rakyat lebih percaya pada berita media-media itu ketimbang Trump.
Perseteruan Trump dengan pers negerinya ini jelas amat tidak menguntungkan Trump. Karena, bukan sosialisasi menggalang dukungan atas program pemerintah, justru kebijakan pemerintah yang kebetulan kontroversial menjadi bulan-bulanan pers--ini justru bisa menyulut api perlawanan rakyat. ***

Selanjutnya.....

DEWAN Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan telah mengadakan pembahasan mendalam serta menampung sejumlah usulan dan saran-saran teknis dari regulator nasional guna membentuk kerangka kebijakan yang bisa diterapkan dalam meningkatkan stabilitas keuangan syariah.

Catatan IMF, perbankan syariah terus berkembang pesat dan diperkirakan memiliki aset global mencapai 2,84 triliun dolar AS, sebesar 1,3 triliun dolar AS dimiliki bank umum syariah. (syariah.bisnis.com, 23/2/2017)
Saat ini sektor keuangan syariah memegang peranan penting di 14 negara dan menyumbang pangsa pasar sekitat 15% terhadap total aset. Negara tersebut, di antaranya Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.
Menurut IMF, telah ada kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan standar kehati-hatian untuk industri keuangan syariah meski kesenjangan masih terlihat di beberapa bidang, misalnya aturan deposito dan manajemen likuiditas.
"Situasi ini telah menimbulkan praktik perbankan syariah yang dapat mencapai beberapa tujuan manajemen likuiditas, tetapi risiko hadir dan tidak efisien," ujar Dewan Eksekutif IMF.
Satu masalah, masih kurangnya aset likuid berkualitas tinggi menurunkan kemampuan bank syariah dalam mengelola likuiditas dan mengembangkan pasar uang.
Untuk mengatasi kekurangan likuiditas, industri keuangan syariah mencoba mengembangkan instrumen sukuk berjangka pendek yang diterbitkan oleh International Islamic Liquidity Management. Namun, menurut Gubernur Bank Sentral Kuwait Mohammad al-Hasel, langkah tersebut tak berjalan sesuai rencana karena lembaga keuangan konvensional juga bisa membeli sukuk tersebut. (Muamalat-institute.com)
Akibat ketergantungan bank syariah terhadap dana tunai lebih besar dari lembaga keuangan konvensional, menurut al-Hasel, sukuk menawarkan yield lebih baik dari obligasi konvensional. Ini dinilai al-Hasel kurang sehat, juga memperkecil kemungkinan bank syariah berskala kecil untuk menawarkan instrumen sukuk ke pasar terbuka.
Di Indonesia, perbankan syariah juga berkembang pesat dengan aset pada 2016 hingga September tumbuh 17,58% menjadi Rp331,76 triliun dengan pangsa pasar terhadap perbankan nasional mencapai 5,3%, naik dari 4,87% pada akhir 2015.
Namun, dibanding dengan aset perbankan syariah global yang triliunan dolar AS itu, aset perbankan syariah Indonesia yang masih di bawah 30 miliar dolar AS itu tentu kecil sekali. Artinya, masih terbuka luas peluang untuk membesarkannya. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyatakan demokrasi kita sudah kebablasan. Demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA seperti yang disampaikan Pak Osman Sapta Odang (Ketua Umum Partai Hanura), saling memaki dan menghujat kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita," ujar Jokowi dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPP Partai Hanura di Sentul, Bogor, Rabu. (Kompas.com, 22/2/2017)
Jokowi mengatakan kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, tidak ragu dalam mengusut suatu kasus. Ketegasan diperlukan.
"Aparat hukum harus tegas. Tidak usah ragu-ragu," tegas Jokowi. (detiknews, 22/2/2017)
Mengenai banyaknya hoax atau kabar bohong yang beredar, Jokowi menegaskan jika tidak disikapi dengan tegas, bisa menimbulkan perpecahan. "Ini ujian bagi bangsa kita. Tapi kalau bisa kita lalui dengan baik, ini menjadikan kita semakin matang dan tahan uji," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, dalam 4—5 bulan terakhir tenaga dan pikiran pemangku kepentingan tersita persoalan tersebut. Ia ingatkan tugas utama pemerintah adalah menyejahterakan rakyat. "Jangan sampai kita lupa, seperti dalam 4—5 bulan ini sehingga lupa pada persoalan ekonomi kita," ujar Jokowi.
Politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) seperti disitir Jokowi, memang relevan dengan ekonomi. Hasil survei terbaru Nielsen dalam Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intention menunjukkan untuk pertama kalinya faktor kekhawatiran terhadap toleransi antaragama muncul pada urutan lima teratas hal-hal yang menjadi kekhawatiran utama konsumen pada kuartal IV 2016. (Kompas.com, 22/2/2017)
Indeks keyakinan konsumen pada kuartal IV 2016 itu turun menjadi 26% dibandingkan kuartal III 2016 sebesar 31%. Hasil survei kuartal IV 2016 menyebutkan sebanyak 25% konsumen mengatakan mereka khawatir akan kondisi toleransi antaragama. Jumlah tersebut sama banyaknya dengan konsumen yang menyatakan khawatir akan kondisi stabilitas politik (25%), meningkat dibandingkan kuartal III 2016 yang hanya 13%.
Jadi, politisasi SARA memecah belah bangsa dan menghancurkan ekonomi. ***

Selanjutnya.....

HAK politik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, yaitu hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, dicabut oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/2/2017). Itu merupakan pidana tambahan atas hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan pengadilan terhadap Irman.

Majelis Hakim, yang dipimpin Nawawi, menyatakan Irman Gusman terbukti menerima uang Rp100 juta dari pasangan pemilik CV Semesta Berjaya, Memi dan Xaveriandy Sutanto. "Patut diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," kata hakim anggota Mas'ud saat membacakan putusan. (Kompas, 21/2/2017)
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, berharap pencabutan hak politik ini menjadi standar yang dipahami semua hakim pengadilan tipikor. "Penerapan pencabutan hak politik menjadi penting sebagai efek jera," tuturnya.
Namun, Irman Gusman bukanlah orang pertama yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Pidana serupa sebelumnya dijatuhkan, antara lain kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah.
Dibanding nilai materi kasus yang menjerat tokoh-tokoh yang dicabut hak politiknya itu, Irman Gusman mungkin terkecil, yakni hanya menerima hadiah Rp100 juta sehingga hukuman pencabutan hak politik itu terkesan terlalu berat buat Irman.
Namun, mungkin hakim melihat dari sisi kedudukannya saat menerima hadiah tersebut, yakni sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah, suatu jabatan yang amat terhormat di lembaga legislatif pusat, selaku pejabat tinggi negara. Dengan demikian, hukuman berat itu mengandung pesan kepada masyarakat agar orang-orang yang berada di kedudukan terhormat senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Lebih-lebih tidak sembrono sehingga mencemari dengan recehan kehormatan dirinya yang tinggi.
Jadi, putusan ini menjadi pesan penting bagi orang-orang yang sedang berada di kedudukan terhormat untuk selalu menjaga diri dengan sangat hati-hati untuk tidak sampai terpeleset oleh hal-hal yang dianggap sepele atau secara materi terlihat kecil sekali. Terpenting diingat akibatnya, bisa menjatuhkan dari kedudukan yang terhormat dan sama pula sakit maupun malunya. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Direktur Freeport McMoran Inc, induk PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson, Senin (20/2/2017), di Jakarta, mengatakan Freeport memiliki komitmen untuk tetap investasi di Indonesia. Freeport akan terus bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Jika hingga 120 hari belum tercapai, Freeport McMoran berencana mencapai kata sepakat melalui arbitrase.

Menanggapi itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan pemerintah siap menghadapi gugatan Freeport ke Badan Arbitrase Inernasional. "Itu hak masing-masing membawa ke arbitrase. Bukan cuma Freeport lo yang bisa membawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," tegasnya. (Liputan6.com, 20/2/2017)
"Kita harus pede, ini negara berdaulat. Semua UU turunan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri harus mengacu pada UUD 1945 atau konstitusi. Semua perjanjian di Indonesia, landasannya juga konstitusi. Kita tidak bisa bikin perjanjian yang menyimpang dari konstitusi," jelas Jonan.
Namun, lanjutnya, pemerintah masih membuka pintu perundingan dengan Freeport untuk mencari jalan keluar atas permasalahan perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ini. Pemerintah memberi tenggat waktu negosiasi untuk Freeport enam bulan sejak IUPK diterbitkan.
Kesiapan menghadapi Freeport di arbitrase ini mengaktualisasikan kedaulatan hukum bangsa lewat penegakan hukum. Dalam hal ini, UU Minerba Nomor 4/2009, aspirasi bangsa untuk mengelola kekayaan alam sesuai dengan konstitusi, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip itu dituangkan dalam PP No. 1/2017 dan turunannya yang mengatur divestasi 51% untuk pemerintah dan ketentuan pajak dan dividen yang lebih adil bagi rakyat, khususnya warga Papua.
Badan Arbitrase menghormati kedaulatan hukum semua negara. Apalagi kasus ini terjadi akibat Freeport wanprestasi, selaku pemegang KK wajib membangun smelter dalam lima tahun sejak lahirnya UU No. 4/2009. Tapi sampai akhir 2014, Freeport tidak membangun smelter.
Hal-hal yang diatur dalam PP No. 1/2017 itu sebenarnya, menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu (Metro TV, 19/2/2017), awal 2015 sudah dikondisikan ke Freeport, tapi muncul "penumpang gelap" dengan aksi sejenis "papa minta saham" sehingga upaya itu buyar dan menjadi beban pemerintah sekarang.
Arbitrase itu menjadi uji tangguh bagi pemerintah dalam menjalankan amar konstitusi maupun mengatasi godaan sejenis "papa minta pulsa". ***

Selanjutnya.....

KERUWETAN membelit perpanjangan izin tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua mengakibatkan direktur utamanya, Chappy Hakim, mengundurkan diri akhir pekan lalu. Chappy kembali sebagai penasihat di perusahaan itu beralasan mundur untuk mengurai satu per satu masalah berat yang dihadapi Freeport.

Masalah berat dimaksud adalah penolakan Freeport terhadap aturan pemerintah yang tertuang dalam PP No. 1/2017 dan turunannya, yakni divestasi saham 51% selama 10 tahun, kontrak karya diubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin melakukan ekspor konsentrat dengan kewajiban membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Progres pembangunan smelter akan diverifikasi oleh verifikator independen setiap enam bulan. Jika progres tidak mencapai minimal 90% dari rencana, rekomendasi ekspor akan dicabut. (BeritaSatu, 18/2/2017)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta agar Freeport mematuhi aturan main di Indonesia. Divestasi 51% itu, menurut rilis Jonan, adalah aspirasi rakyat Indonesia yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi.
Untuk itu, ia berharap agar Freeport dapat bermitra dengan pemerintah sehingga jaminan kelangsungan usaha dapat berjalan dengan baik dan rakyat Indonesia serta rakyat Papua khususnya, juga ikut menikmati sebagai pemilik tambang emas dan tembaga itu.
Terkait wacana Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase, menurut Jonan, itu langkah hukum yang menjadi hak siapa pun. Namun, pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan.
Namun, itu langkah yang jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di MetroTV, Minggu (19/2/2017), menyatakan pemerintah sekarang hanya menerima beban akibat pemerintahan sebelumnya sepanjang puluhan tahun kurang tegas terhadap Freeport. Menurut dia, awal 2015 sebenarnya aturan seperti PP 1/2017 itu sudah dibahas dengan Freeport dan hampir berhasil, tapi muncul penyalip sejenis "papa minta saham" membuyarkan usaha tersebut.
Terlalu lamanya Freeport menikmati hasil tambang emas dan tembaga tanpa kewajiban sebanding kepada rakyat Indonesia itu jelas membuatnya enggan untuk mengurangi kenikmatannya. Jadi, ujian bagi pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan aspirasi rakyat Indonesia yang tersimpul dalam UU Minerba No. 4/2009 itu. ***

Selanjutnya.....

SITI Aisyah (25), asal Serang, Banten, Kamis (16/2/2017), ditangkap polisi Malaysia karena diduga terlibat pembunuhan atas Kim Jong Nam (45), kakak tiri Presiden Korea Utara Kim Jong Un di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Senin (13/2/2017), saat korban hendak berangkat ke Makau. Sebelumnya, Rabu (15/2/2017), polisi menangkap Doan Thi Huong (28), wanita berpaspor Vietnam, untuk kasus yang sama.

Kepolisian Malaysia menjelaskan Kim Jong Nam diserang dua wanita di bandara. "Dia mengatakan kepada resepsionis bahwa seseorang memegang wajahnya dari belakang dan menyemprotkan cairan kepadanya," kata Komandan Badan Reserse Selangor, Fadzil Ahmad, seperti dikutip The Star. (Kompas.com, 16/2/2017)
"Dia meminta tolong dan langsung dikirim ke klinik bandara. Di sana, dia mengalami pusing dan hampir pingsan," ujar Fadzil. "Di klinik, korban merasa tidak enak badan. Dia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Putrajaya, tetapi nyawanya tak tertolong."
Polisi mengidentifikasi Duon lewat CCTV bandara. Ia terekam memakai kaus putih dengan tulisan ‘LOL’ di bagian depannya.
Siti Aisyah, asal Kampung Ranca Sumur, Serang, Banten, terakhir di Malaysia bekerja pada agensi yang mengaku memproduksi program reality show untuk mengisengi orang, sejenis Just for Laughs. Menurut Iqbal, keponakan Aisyah di Ranca Sumur, Aisyah pernah syuting program serupa di Jakarta. (detiknews, 17/2/2017)
Aisyah mulai terlibat ketika Doan diminta seorang pria untuk mencari seorang teman untuk melakukan syuting video lelucon. Doan pun mengajak Aisyah yang memang sudah saling kenal.
Dilansir media Malaysia, The Star, Jumat (17/2/2017), China Press melaporkan Aishah dan Doan tinggal di Tiongkok antara satu hingga tiga bulan dan di sana mereka berkenalan dengan seorang pria. Menurut surat kabar Tiongkok itu, pria tersebut adalah mata-mata yang memperkenalkan Doan dengan empat pria yang kini diburu kepolisian Malaysia terkait pembunuhan Kim Jong Nam.
Terakhir, AFP, Sabtu (18/2/2017), melaporkan polisi Malaysia, Jumat malam, menangkap seorang pria warga negara Korea Utara bernama Ri Jong Chol (47) yang diduga terkait pembunuhan Kim Jong Nam.
Sejauh mana keterlibatan Aisyah tentu masih akan ditentukan penyidikan polisi selanjutnya. Kementerian Luar Negeri RI siap memberi bantuan hukum. Bantuan hukum wajar karena cukup kuat kesan Siti Aisyah sebenarnya adalah korban, terjebak kegiatan reality show yang mungkin disalahgunakan oleh suatu konspirasi membunuh kerabat presiden. ***

Selanjutnya.....

PUNCAK kontroversi Presiden AS Donald Trump mencuat saat bersama PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Rabu (15/2/2017) menyatakan menolak solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel, perdamaian Timur Tengah tidak harus mencakup berdirinya negara Palestina.

Sikap Trump itu nyata bertentangan dengan kesepakatan komunitas internasional yang sudah sejak lama mendukung berdirinya negara Palestina merdeka dalam kerangka solusi dua negara sebagai jalan mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Namun langkah ke arah itu selama ini kandas oleh selalu gagalnya perundingan akibat ulah Israel, terus membangun permukiman di wilayah Palestina yang diduduki tanpa peduli ditentang komunitas internasional--terakhir Resolusi Dewan Keamanan PBB menegaskan permukiman tersebut ilegal.
Karena itu, pernyataan bersama Trump dan Netanyahu itu menuai kecaman dari komunitas internasional. Sekjen PBB Antonio Gutteres dan Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit di Kairo, Kamis (16/2/2017) merilis pernyataan bersama untuk mendukung berdirinya negara Palestina. Keduanya sepakat bahwa solusi dua negara adalah "satu-satunya jalan untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dan adil bagi persoalan warga Palestina". (AP/AFP/Kompas, 17/2/2017)
"Tidak ada solusi alternatif bagi situasi antara warga Palestina dan Israel, selain solusi berdirinya dua negara, dan kita harus melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan solusi ini," tegas Guterres.
Namun, langkah Trump yang terbingkai dalam visi David Friedman, tokoh pengumpul bantuan di AS untuk permukiman Yahudi di wilayah Palestina, sekaligus penganjur pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Friedman Kamis (16/2/2017) diwawancara Senat sebagai calon Dubes AS untuk Israel pilihan Trump.
Namun, lima mantan dubes AS di Israel dari rezim Republik dan Demokrat, mengirim surat ke Komisi Judikatif Senat bahwa Friedman mempunyai pandangan ekstrim dan radikal. (VOA, 16/2/2017)
Mereka menulis, Friedman pernah mengatakan ia tidak yakin bahwa ilegal bagi Israel untuk mencaplok Tepi Barat, dan menyebut solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina "solusi khayal untuk masalah yang tidak ada."
Dengan itu, langkah Trump yang merusak upaya perdamaian ini bukan sekadar asal beda dari Obama, bahkan mementahkan usaha puluhan tahun diplomasi AS bersama komunitas internasional untuk menciptakan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel. ***

Selanjutnya.....

SEBANYAK 1.000 personel TNI dan Polri kini disiagakan di Kabupaten Mimika, Papua, untuk mengamankan kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia. (Kompas.com, 16/2/2017) Ekspor konsentrat dan hasil tambang Freeport terhenti sejak berakhirnya relaksasi ekspor hasil tambang 12 Januari 2017, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2014.

Izin ekspor konsentrat dan hasil tambang baru buat Freeport sebenarnya telah dikeluarkan oleh pemerintah 10 Februari 2017, sesuai dengan PP No. 1/2017 yang mengubah sistem kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi.
Namun, pihak Freeport belum mau menerima IUPK tersebut karena dalam PP No. 1/2017 itu ada ketentuan Freeport harus melakukan divestasi sahamnya kepada Pemerintah Indonesia sebesar 51% dalam waktu 10 tahun.
Freeport keberatan dengan kewajiban divestasi saham hingga 51% dimaksud. Kata Vice Presiden Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama, perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat itu hanya siap divestasi 30% sesuai dengan kesepakatan saat penetapan KK pada 1991. (detikFinance, 14/2/2017)
Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan sejak pekan lalu aparat Polri dibantu TNI dari berbagai kesatuan meningkatkan pengamanan sejumlah objek penting PT Freeport. Akibat terhentinya ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017, manajemen perusahaan itu telah merumahkan sekitar 300 karyawannya.
Karyawan yang dirumahkan diprioritaskan terhadap ekspatriat (tenaga kerja asing), karyawan senior, dan karyawan yang sakit-sakitan. PT Freeport mempekerjakan sekitar 30 ribu karyawan di Kabupaten Mimika, Papua.
"Kami terus membangun komunikasi dengan pihak manajemen Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi, kontraktor, maupun subkontraktor. Memang sudah ada pengurangan karyawan dengan sistem dirumahkan. Mungkin kalau perusahaan sudah beroperasi normal kembali, pekerja yang dirumahkan itu bisa dipekerjakan kembali," ujar Victor.
"Sejak pekan lalu kami telah melakukan upaya pengamanan yang ditingkatkan, terutama di tempat-tempat vital," ujarnya. "Sekarang ini kami baru melakukan pengamanan dengan melibatkan personel TNI dan Polri yang ada di Mimika dengan jumlah sekiyar 1.000 orang. Satuan Tugas Pengamanan Objek Vital (Satgas Obvitnas) juga sudah berada di posisinya masing-masing," tambah Victor.
Peningkatan pengamanan kawasan Freeport itu penting agar negosiasi pembagian saham Freeport yang lebih adil bagi rakyat Indonesia bisa terwujud. ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAH menyiapkan program kredit khusus supermikro untuk kalangan yang belum terjangkau kredit usaha rakyat (KUR). Dana untuk kelompok lebih rendah dari KUR ini nanti disalurkan melalui bank pembangunan daerah, koperasi, BPR, dan lembaga permodalan lainnya seperti BMT.

Pemerintah menganggarkan dana APBN Rp1,1 triliun untuk subsidi bunga maupun dari sisi plafon program pendamping KUR ini, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Komisi XI DPR, Selasa. (Antara/MI, 14/2/2017)
Menurut Sri, salah satu kendala penerapan kredit jenis ini ialah jumlah pelaku supermikro sangat banyak dan sulit dihitung ketimbang jumlah pelaku UMKM. "Idenya baik, tapi realisasinya bagaimana menerjemahkan ide dalam realitas karena jumlah supermikro begitu banyak," ujarnya.
Selain itu, kata dia, kredit ini bukan hibah karena merupakan dana investasi yang harus dikembalikan sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
"Di sistem keuangan negara, kalau bukan hibah kita harus tetap menjaga, karena bisa dicatat sebagai kerugian negara. Jadi, kami melakukan secara hati-hati," kata Sri Mulyani.
Upaya pemerintah menambah jenis kredit di lapisan bawah masyarakat ini amat penting untuk keseimbangan postur tubuh ekonomi bangsa, yang kini amat besar di atas sedang di bawah kakinya kecil sekali. Pada 2016, penyaluran kredit perbankan ke lapisan atas warga bangsa mencapai Rp4.402 triliun (Kontan, 1/2/2017), sedang untuk lapisan bawah pada tahun yang sama total penyaluran KUR hanya Rp94,4 triliun.
Dengan postur ekonomi sedemikian dilihat dari kredit perbankan, kalau pemerintah menambah dengan subsidi kredit supermikro Rp1,1 triliun, sebenarnya masih terlalu kecil. Karena dengan pertumbuhan kredit perbankan 2016 sebesar 7,81%, kalau pun KUR diperkuat supermikro dipacu jadi tumbuh 20%, porsinya masih tetap di bawah 2,5% dari total kredit perbankan.
Meski sedemikian kecilnya nilai KUR dan kredit supermikro dilihat dalam perkreditan nasional, artinya penting dalam menjembatani ketimpangan yang telanjur menganga terlalu lebar. Buktinya, hanya dengan KUR Rp94,4 triliun itu, angka ketimpangan sosial dari sebelumnya pada Rasio Gini 0,412 bisa ditekan menjadi 0,397.
Lebih lagi kalau ke depan KUR bisa dinaikkan lebih signifikan, ditambah kredit supermikro yang disebar langsung ke akar perekomomian masyarakat terbawah, usaha mengurangi ketimpangan akan bisa lebih telak lagi. Apalagi kalau kredit supermikronya juga diperbesar. ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAHAN Presiden Jokowi mematok 51% saham Freeport dalam divestasi 10 tahun terkait terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk Freeport Indonesia 10 Februari 2017. Divestasi itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2017 yang mengubah sistem Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK untuk mendapat izin ekspor konsentrat.

Namun, Freeport belum mau menerima IUPK yang diberikan pemerintah. Freeport keberatan dengan kewajiban divestasi saham hingga 51% sejak beroperasi dengan IUPK, karena harus melepas pengendalian sahamnya. Berdasar pada KK yang ditandatangani Freeport dan pemerintah pada 1991, PT Freeport diwajibkan melepas 30% sahamnya kepada pihak Indonesia.
"Kami sudah setuju untuk divestasi sampai sebesar 30%," kata Riza Pratama, Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport, Selasa. (detikFinance, 14/2/2017)
Presiden Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim menegaskan pihaknya keberatan untuk divestasi 51% seperti diatur PP No.1/2017 karena perusahaan induknya, Freeport McMoRan Inc tak ingin kehilangan kendali. "Freeport tidak akan beri 51% karena bisa kehilangan pengendalinya," jelas Chappy.
Jika Freeport menolak aturan PP No.1/2017 itu bisa menghadapi masalah berat, yakni tak bisa mengekspor konsentrat dan hasil tambangnya. Namun Presiden Jokowi sudah mematok pihak Indonesia harus memegang saham mayoritas usaha pertambangan mineral itu dengan berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat berdasar PP No.1/2014 pada 11 Januari 2017. Perubahan pada PP No.1/2017 selain mengubah status KK menjadi IUPK, juga menetapkan kewajiban divestasi 51%.
Dalam rapat membahas berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat itu 10 Januari 2017, Jokowi meminta kepada para menteri terkait untuk membuat kebijakan pengelolaan mineral yang berpihak pada kepentingan rakyat. Terutama dalam penciptaan lapangan kerja.
"Jadi Presiden sudah memutuskan akan memperhatikan rakyat banyak, para pekerja yang ada di sana," ujar Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai rapat tersebut. (detikFinance, 10/1/2017)
Bagaimana lanjutan usaha mengatur usaha pertambangan raksasa dengan pembagian saham yang adil bagi negara pemilik sumber kakayaan alam, tentu menarik diikuti. Apalagi, divestasi saham Freeport yang ditetapkan saat KK 1991 sebesa 30%, realisasinya hingga saat terakhir yang diketahui publik baru nyaris mencapai 10%. Artinya memang perlu garis tegas dalam negosiasi untuk mencapai rasa adil bagi rakyat. ***

Selanjutnya.....

PARTISIPASI atau sikap proaktif para pemilih hadir di tempat pemungutan suara (TPS) guna memberikan suara dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), lalu mengamati prosesnya sampai penghitungan suara selesai bisa turut memastikan Pilkada terlaksana secara jujur dan adil (jurdil).

Dengan hadir di TPS, mendaftarkan diri untuk memilih, lalu menunggu giliran masuk ke bilik pemberian suara, setelah menunaikan hak memilih kepala daerah dan memasukkan kertas suara ke kalengnya, pemilih sudah memastikan pelaksanaan pemberian suara telah berjalan dengan benar.
Setelah itu mengamati orang-orang yang datang memberikan suaranya. Karena sebuah TPS adalah tempat pemberian suara warga satu dusun, atau malah lingkup administrasi desa yang lebih kecil dari dusun, maka semua pemilih di situ saling mengenal.
Dengan begitu, kalau ada orang luar atau asing yang ikut memilih di TPS itu segera ketahuan dan bisa diperhatikan apakah petugas TPS telah menanganinya sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau ada yang aneh, tentu warga setempat bisa ikut mengecek agar tidak terjadi kesalahan, apalagi penyimpangan. Bantuan warga itu bisa membuat petugas merasa lebih mantap menjalankan tugasnya.
Saat penghitungan suara, warga bisa ikut melihat apakah nomor atau gambar yang disebut petugas benar sesuai nomor atau gambar yang dicoblos atau dicontreng di kertas suara. Bersamaan itu, apakah petugas penulis hasil hitungan suara itu pada kertas tabulasi mencoretkan pada kolom perolehan suara yang benar tempatnya. Dengan kesaksian warga, selain saksi-saksi dari peserta pilkada, petugas penulis hasil penghitungan suara di lembar tabulasi akan melakukan tugasnya dengan lebih hati-hati dan lebih baik. Dengan penulisan hasil pemungutan suara yang benar pada kertas tabulasi di papan lebar, berkat kesaksian warga dan saksi-saksi, kemungkinan kecurangan dalam penulisan angka hasil pilkada pada proses awal di TPS, sudah bisa dihindari.
Tampak, partisipasi warga di titik terpenting proses pilkada, yakni TPS, menjadi hal paling penting untuk memastikan pilkada berjalan secara jurdil. Karena, TPS tempat pemungutan suara dari para pemilih yang dikenal warga setempat, sehingga kalau ada pemilih yang aneh atau asing bisa diproses sesuai ketentuan. Juga penghitungan dan penulisan hasilnya, dengan pengamatan warga sukar dimanipulasi. 
Maka itu, para pemilih hadirlah ke TPS, tunaikan semua hak Anda memberi suara dan mengamati proses serta hasil Pilkada. ***

Selanjutnya.....

HARGA ikan asin meroket menyusul harga cabai rawit merah, bahkan menyalip lebih mahal dari harga daging sapi yang bertahan tinggi sejak lama. Di pasar pinggiran Jakarta, seperti Cisalak, Cimanggis, Depok, Minggu (12/2/2017) harga ikan asin teri Medan mencapai Rp140 ribu/kg, padahal saat yang sama harga daging sapi di situ Rp110 ribu/kg.

Juga harga cumi asin naik dua kali lipat, dari semula Rp40 ribu/kg menjadi Rp80 ribu/kg. "Naiknya gila-gilaan, mahalan harga ikan asin malah dibanding daging sapi," ujar Iin (40), yang telah berdagang sayuran dan ikan asin di Pasar Cisalak selama 11 tahun. (Kompas.com, 12/2/2017)
Para pedagang tak tahu kenapa harga ikan asin naik setinggi itu. Mereka hanya menduga karena musim hujan sehingga proses pengeringannya mengalami kesukaran.
Mudahnya harga kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat melonjak tak terkendali, mulai dari bawang, disusul cabai rawit merah, kini ikan asin menimbulkan kesan kurangnya kendali terhadap pasokan aneka kebutuhan hidup sehari-hari itu dari pihak yang bertanggung jawab atas stabilitas harga di pasar.
Pihak itu, tim pengendali inflasi daerah, yang semestinya mencatat kecukupan pasokan dan mekanisme distribusi setiap kebutuhan hidup terkait stabilitas harga di pasar. Lemahnya kendali pasokan sesuai permintaan pasar atas aneka kebutuhan sehari-hari itu cukup aneh karena penguatan peran tim pengendali inflasi daerah itu sudah menjadi pokok masalah dalam debat calon presiden antara Jokowi versus Prabowo Subianto.
Itu berarti terkait lonjakan harga kebutuhan sehari-hari di pasar itu harus kembali digodok di dapur kepresidenan. Karena, seperti dalam kasus harga cabai, kerja antarkementerian—pertanian dan perdagangan, bahkan juga BI selaku penanggung jawab utama inflasi ikut cawe-cawe membina petani cabai, tapi hasilnya tetap kurang memuaskan. Harga cabai malah jadi Rp180 ribu/kg.
Kembalinya ke dapur kepresidenan masalah pengendalian harga aneka kebutuhan rakyat di pasar ini sebagai reorientasi programnya ke rumusan awal waktu kampanye, sebelum menjadi tekanan politik berat: menuntut turunkan harga (seperti yang menjatuhkan rezim Orde Lama).
Artinya, kenaikan beruntun harga kebutuhan hidup sehari-hari rakyat di pasar itu, di balik tekanan distorsi politik yang terus menajam era pilkada serentak terakhir ini, tak boleh disepelekan. Karena meroketnya harga kebutuhan hidup rakyat itu, menurut catatan sejarah, secara politis bisa amat sensitif. ***

Selanjutnya.....

SETELAH menarik AS keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP) prakarsa Obama, sesuai dengan janji kampanye untuk menghapus semua hal yang berlabel Obama, Presiden AS Donald Trump berusaha membuat yang khas Trump dengan merangkul Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Untuk merangkul Xi Jinping, Trump, Jumat (10/2/2017), menelepon Presiden Tiongkok dan secara gamblang menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dukungan AS yang telah ada selama ini terkait kebijakan “satu Tiongkok”.
Seperti dilansir AFP, Xi Jinping memuji langkah Trump dan menyebut Tiongkok ingin bekerja sama dengan AS demi memajukan hubungan kedua negara dan keuntungan bagi kedua pihak. (Kompas.com, 10/2/2017)
Penegasan dukungan itu amat penting sebagai koreksi atas sikap Trump saat baru terpilih yang berkomunikasi dengan pimpinan Taiwan, lalu mempertanyakan kenapa AS harus mendukung politik satu Tiongkok. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengaku tidak punya alasan mengapa kebijakan satu Tiongkok harus tetap dilanjutkan tanpa konsesi berarti dari Beijing.
Pemerintah Tiongkok menyatakan prihatin atas pernyataan Trump waktu itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menegaskan kebijakan satu Tingkok menjadi dasar hubungan Tiongkok-AS sejak 1979.
Pada hari yang sama, Jumat (10/2/2017), Trump menyambut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan pelukan hangat dan pujian saat tiba di Washington DC. Trump menyebut Abe memiliki tangan yang kuat dan mereka berdua memiliki chemistry yang amat bagus.
"Saat saya menyambutnya di mobil, saya menjabat tangannya lalu memeluknya, karena itulah yang kami rasakan," ujar Trump usai bertemu Abe di Ruang Oval. Usai makan siang di Gedung Putih, keduanya terbang ke resort Trump Mar-a-Largo, di Florida, untuk melanjutkan pembicaraan dan bermain golf pada Sabtu. (Kompas.com, 11/2/2017)
Sebelumnya, hubungan AS-Jepang tegang karena Trump menarik AS dari TPP dan Trump mempertanyakan komitmen AS membantu pertahanan Jepang. Trump juga mengancam Toyota yang membangun pabrik di Meksiko akan dikenai tarif pajak tinggi jika produknya masuk AS. Ancaman Trump ke Toyota ini disambut pembelaan Pemerintah Jepang lewat Kepala Sekretariat Kabinet Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Perdagangan Hiroshige Seko.
Tapi, Trump begitu lincah memutar arah sikapnya terhadap Tiongkok dan Jepang hingga menjadi demikian mesra, tak berbekas lagi kontroversi dan ketegangan yang pernah dia buat. ***

Selanjutnya.....

HASIL survei Varkey Foundation dari Inggris menyebutkan anak muda di Indonesia paling bahagia di dunia. Survei dilakukan di 20 negara September-Oktober 2016 dengan responden anak-anak muda yang lahir pada periode 1995-2001, yang juga dikenal dengan Generation Z.

"Anak-anak muda di Indonesia mencatat level tertinggi untuk kebahagiaan dengan skor bersih 90%, diikuti Nigeria, Israel, India, Argentina, dan AS. Ini menunjukkan tinggal di negara yang relatif makmur dan maju secara ekonomi tak serta merta menjamin kebahagiaan," kata tim peneliti Varkey Foundation. (detikNews, 10/2/2017)
Untuk parameter kebahagiaan secara keseluruhan, yang antara lain bertanya tentang kepuasan terhadap hidup yang dialami atau dihadapi saat ini, kaum muda di Indonesia menempati posisi teratas.
Selain Indonesia, negara yang disurvei Nigeria, Israel, India, Argentina, AS, Tiongkok, Rusia, Kanada, Brasil, Afrika Selatan, Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Turki, Korea Selatan, dan Jepang dengan jumlah responden sekitar 20 ribu orang.
Mereka mendapat pertanyaan soal tingkat optimisme, kepercayaan diri, dan perasaan dicintai. Untuk Indonesia, komitmen terhadap agama menjadi penyebab utama kebahagiaan. Hal sama terlihat di Nigeria, Turki, Tiongkok, dan Brasil.
Anak-anak muda di Indonesia mengaku memiliki kesehatan emosional yang baik, 40% mengaku tak merasa cemas, tidak di-bully, dan tidak merasa kesepian.
Para peneliti juga melakukan kajian lebih jauh dengan bertanya faktor yang mendorong kebahagiaan, faktor tertinggi yang menyebabkan kebahagiaan adalah kesehatan fisik dan mental.
Di Inggris, anak-anak muda yang disurvei mengaku memiliki kesehatan mental yang rendah, hanya 15% yang mengatakan punya waktu cukup untuk istirahat dan berolahraga. Sama dengan mayoritas negara yang diteliti, anak-anak muda di Inggris pesimistis dengan masa depan mereka. Indonesia, Tiongkok, dan India tidak mengikuti tren itu.
Hasil survei Varkey Foundation ini positif bagi bangsa Indonesia, anak-anak muda kelompok usia 17 sampai 22 tahun terbukti paling bahagia di dunia. Hasil survei membuktikan anak muda Indonesia memiliki optimisme, percaya diri, dan perasaan dicintai yang tinggi dengan komitmen terhadap agama yang kuat.
Generasi Z kini berada di kelas dua SMA sampai kuliah di Strata I, tak ada alasan pesismis terhadap masa depan mereka. Sebaliknya, mereka bisa diharap menjadi generasi terbaik yang dimiliki bangsa. ***

Selanjutnya.....

HOAX atau berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, caci maki, dan memecah belah bangsa yang kian kuat menstigma media sosial justru memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama yang masyarakat jadikan sebagai rujukan untuk mencari kebenaran berita yang muncul di media sosial.

Tak kepalang, Presiden Joko Widodo secara gamblang dalam sambutannya pada Hari Pers Nasional 2017 mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyetop fenomena media sosial berupa berita bohong, hoax, berita yang memecah belah, berita-berita fitnah tersebut. Bersamaan itu, Presiden mengharapkan media arus utama, media mainstream, mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial.
Untuk itu, tukas Jokowi, media arus utama bukan malah ikut larut memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita. Contohnya kalau ada trending topic di media sosial justru itu yang dipakai untuk berita (media arus utama) tanpa verifikasi apakah berita itu betul-betul benar atau tidak benar.
Media arus utama, tegas Jokowi, tidak boleh luntur dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik, yang menuntut faktualitas, yang menuntut objektivitas, yang menuntut disiplin dalam melakukan verifikasi.
Kecenderungan media sosial yang sedemikian itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan itu justru merupakan karakternya yang bersifat universal, di negara-negara lain juga begitu. Akibatnya, menurut penelitian perusahaan keamanan siber, Kaspersky Lab, di 12 negara maju tahun lalu, yang hasilnya sudah dikutip banyak media di Indonesia, sudah banyak orang di negara-negara yang diteliti itu meninggalkan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya.
Dengan karakternya yang seperti itu, alasan terbesar orang meninggalkan media sosial (39% dari 4.831 responden online) karena dianggap hanya membuang-buang waktu.
Dalam blog resmi Kaspersky Lab, seperti dikutip Kompas Tekno (4/12/2016), bahkan jampir 78% responden menyatakan mereka sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan jejaring media sosial. Salah satu alasannya karena mereka capek dengan pembenci atau haters yang selalu mem-bully.
Namun, sebagai ciri kekinian, media sosial akan tetap eksis mendominasi pemakai secara kuantitatif dengan karakternya itu. Besar dan luasnya pemakai media sosial dengan kecepatannya yang tinggi membuat media arus utama bisa kewalahan meluruskan yang dibengkokkan media sosial. ***

Selanjutnya.....

HARGA cabai rawit merah di pasar tradisional daerah, seperti di Pasar Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, pada Rabu melonjak hingga Rp160 ribu/kg. (Kompas.com, 8/2/2017) Lebih tinggi lagi di Pasar Glodok, Jakarta, Rp180 ribu/kg. (Okezone, 8/2/2017) Tampak, genitnya harga cabai mengerek naik angka inflasi tak bisa dijinakkan dengan segala usaha pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Dalam usahanya menekan harga cabai yang semakin tak terkendali, pemerintah melalui menteri pertanian telah menebar 10 juta bibit cabai di seantero Tanah Air melalui Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), PKK, dan Wanita Tani Indonesia.
"Kami melakukan pembibitan sayur cabai dan lainnya kemudian semua perempuan Indonesia boleh ambil bibit gratis, kami siapkan 10 juta benih bibit gratis, ini kami siapkan untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (Okezone, 17/1/2017)
Lain lagi BI. Selaku penanggung jawab utama pengendalian inflasi, untuk mengakhiri peran cabai sebagai pengerek naik angka inflasi, BI bekerja sama pemerintah daerah membina petani cabai dari Lhokseumawe (NAD), Batubara (Sumut), Pandegelang (Banten), sampai Karangasem (Bali). Tentu saja langkah BI membina petani di seantero negeri ini sangat baik untuk membantu petani bangkit dari keterpurukan. Namun, untuk tujuan menurunkan harga cabai sesuai dengan fungsi BI menjaga inflasi, tampak masih perlu waktu.
Segala usaha pemerintah dan BI itu jelas layak dihargai. Namun, karena harga cabai malah melonjak hingga melampaui batasan tertinggi yang memusingkan Rp150 ribu/kg, kalangan pemerintah terkesan mulai frustrasi, seperti mencari jalan keluar lewat mengubah pola konsumsi dengan substitusi (pengganti) cabai.
Salah satu gagasan demikian datang dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti, yang mengimbau masyarakat untuk mengubah pola konsumsi cabai.
Maksudnya, kata dia, mengubah ketergantungan untuk mendapat cita rasa pedas pada makan dengan produk lain. "Perlu dilakukan edukasi konsumen untuk mengubah perilaku konsumsinya," ujar Tjahya Widayanti. (detikFinance, 7/2/2017)
Demikianlah genitnya harga cabai yang sebenarnya amat sederhana, determinannya hanya dua faktor, penawaran dan permintaan (supply and demand), tapi jalan keluar untuk mengatasinya yang digagas malah jauh lebih rumit bahkan butuh waktu: mengubah perilaku! Padahal, untuk tujuan mengubah perilaku, revolusi mental pun sejauh ini masih sebatas retorika. ***

Selanjutnya.....

ISU viral di media sosial yang menyebut akan dilakukan sertifikasi terhadap khatib masjid dan mendapat tunjangan atas sertifikasinya, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama Mastuki mengatakan merupakan berita bohong alias hoax.

"Saya pastikan info sertifikasi khatib yang viral di media sosial adalah info bohong atau hoax," ujar Mastuki lewat keterangan tertulis yang dia kirim ke media Senin. (Kompas.com, 6/2/2017)
Dia mengatakan Kementerian Agama tidak akan melakukan sertifikasi khatib dan mengintervensi materi khotbah. Sertifikasi khatib jumat sendiri, menurut Mastuki, merupakan masukan dari masyarakat yang saat ini masih dikaji.
Standardisasi (terkait sertifikasi), kata Mastuki, adalah memberikan kriteria kualifikasi atau kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang khatib salat jumat agar ceramah disampaikan oleh ahlinya serta sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pada praktiknya, tambah dia, standardisasi tidak akan dirumuskan Kementerian Agama karena hal itu menjadi domain ulama.
"Hanya ulamalah yang memiliki otoritas, kewenangan, memberikan standar batasan kompetensi seperti apa yang harus dipenuhi seorang khatib dalam menyampaikan khotbah jumat. Kementerian Agama hanya sebagai fasilitator," ujar Mastuki.
Viralnya isu sertifikasi mungkin bersumber dari kegiatan Kementerian Agama yang menurut Mastuki saat ini masih menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Akhir Januari, Kementerian Agama mengundang para tokoh dari MUI, NU, Muhammadiyah, ormas Islam, dan beberapa fakultas dakwah untuk duduk bersama menyerap aspirasi.
Artinya, memang ada wacana sertifikasi khatib itu sempat muncul di Kementerian Agama, bahkan sedang diproses, tapi gagasannya masih sangat prematur. Gagasan prematur ini rupanya bocor lewat sisinya yang sensitif, akan ada seleksi khatib sekaligus kontrol terhadap materi khotbah jumat. Kemungkinan itu jelas bertentangan dengan kebebasan mimbar sebagai esensi kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin konstitusi.
Namun, dengan keterangan tertulis humas Kementerian Agama itu bisa disimpulkan kalaupun sempat ada wacana sertifikasi khatib jumat dan kontrol terhadap materi khotbah, gagasannya telah disisihkan dengan penegasan hal itu sebagai domain ulama, posisi Kementerian Agama hanya sebagai fasilitator—tentu maksudnya kalau ulama ingin melakukan standardisasi dan sertifikasi. Tapi, sejauh ini belum ada berita ulama akan melakukan sertifikasi khatib. ***

Selanjutnya.....

MAHKAMAH Agung (MA) Federal Amerika Serikat (AS) mengandaskan perintah eksekutif Presiden Donald Trump melarang masuk AS pengungsi dan warga tujuh negara mayoritas muslim setelah panel hakim agung menolak banding Gedung Putih atas putusan hakim federal James Robart yang membatalkan perintah Trump itu karena inkonstitusional.

Trump meradang atas putusan MA itu dengan menyatakan dirinya tidak mau bertanggung jawab jika serangan terorisme menimpa AS karena upayanya mencegah terorisme dijegal. Trump mengambinghitamkan hakim federal dan sistem peradilan federal AS menyimpulkan larangan masuk imigran tujuh negara muslim melanggar konstitusi.
"Sulit dipercaya seorang hakim menempatkan negara kita pada bahaya besar seperti ini," tulis Trump di Twitter dua hari setelah hakim James Robart membatalkan perintah eksekutifnya. "Jika sesuatu terjadi, salahkan dia (hakim) dan sistem pengadilan," ujar cuitan Trump. (Bisnis.com/The Guardian, 6/2/2017)
Trump mengatakan, "Saya telah memerintahkan (Departemen) Keamanan Dalam Negeri untuk memeriksa orang-orang yang masuk ke negeri kita dengan sangat hati-hati. Pengadilan telah membuat pekerjaan menjadi sangat sulit."
Cuitan Trump itu rangkaian terakhir dari sepekan serangannya terhadap sistem peradilan AS. Selama akhir pekan lalu, Trump menghabiskan waktu di Resort Mar-a-Lago miliknya di Florida, dan selama itu pula dia mendadak bungkam.
Atas semua cuitan Trump ke arah pengadilan itu, Wakil Presiden Mike Pence Minggu (Senin WIB, 6/2/2017) mengatakan Trump berhak mengkritik dua cabang pemerintahan lainnya (yudikatif dan legislatif), tapi bukan berarti mempertanyakan legitimasi hakim.
Kandasnya perintah eksekutif Trump melarang masuk pengungsi dan imigran tujuh negara muslim itu meresahkan pendukungnya. Minggu (5/2/2017), mereka menggelar aksi mendukung Trump di tengah udara dingin Manhattan, di depan Trump Tower, New York. Para pendemo mendesak sesama warga AS untuk memberi presiden baru itu kesempatan.
Cindy Grosz, penggagas unjuk rasa itu, meminta warga AS memberi ruang buat Trump untuk bekerja. "Dia baru memegang jabatan kurang dari tiga minggu. Dia berhak membuat pilihan yang menurut dia paling baik demi menjalankan pemerintahan dengan cara yang dia inginkan." Spanduk besar berwarna putih dibentangkan bertulisan, ‘Welcome the Trump Era!’ (Kompas.com/AFP, 6/2/2017)
Sesaat kemudian muncul massa penolak Trump, di New York dengan Trump hanya mendapat suara 18%, yang meneriakkan, "No ban, no wall, refugees are welcome here." ***

Selanjutnya.....

PELAJARAN tersulit jurnalistik pada 1960-an adalah menulis berita sidang pengadilan dengan berbagai pantangan atau tabunya. Tabu-tabu tersebut berdasar sterilitas sidang pengadilan yang tak boleh dipengaruhi opini dari luar sidang, penghormatan pada hakim, hak-hak tersangka terkait asas praduga tak bersalah, hingga perlindungan korban.

Bertolak dari pengalaman itu, jelas aneh kalau sekarang sidang pengadilan bisa dengan seenaknya diprovokasi massa dengan mobil komando (truk bak terbuka) membawa tumpukan kotak besar pengeras suara yang diarahkan ke ruangan sidang seperti yang terjadi di Jakarta belakangan ini.
Para pembicara lewat pengeras suara itu secara terang-terangan memprovokasi sidang pengadilan, bahkan mendikte hakim, sekaligus tak peduli dengan asas praduga tak bersalah.
Apakah hal seperti itu tak bisa digolongkan tindakan contempt of court, menghina dan merendahkan pengadilan, mungkin perlu dibahas para akademisi. Sebagai bandingan, di AS saja, negara asal demokrasi, sampai kini koran hanya bisa memuat sketsa suasana sidang pengadilan hasil coretan tangan dari sisi pandang pelukisnya.
Mengenai tabu-tabu sidang pengadilan itu, dalam kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), diatur dalam pasal tersendiri. Pertama, isi beritanya tak boleh mengandung opini memengaruhi proses sidang pengadilan yang sedang berjalan.
Kedua, untuk menghormati integritas hakim, kritik terhadap putusan pengadilan hanya bisa dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap.
Ketiga, untuk menghormati asas praduga tak bersalah, wartawan harus konsisten menyebut status terdakwa sampai hakim menetapkan putusan atas dirinya. Keempat, jati diri korban kasus asusila, terutama yang di bawah umur, harus dirahasiakan wartawan demi masa depannya.
Semua tabu untuk menghormati muruah dan keterhormatan ruang sidang pengadilan itu dijaga secara saksama dan sungguh-sungguh oleh para jurnalis secara universal. Karena itu, menjadi sangat aneh kalau di negeri ini muruah pengadilan di-down grade alias direndahkan dengan dipelorot sedemikian tragis hingga jadi sasaran bentakan suara tumpukan loudspeaker besar-besar seharian!
Jelas masih perlu pembahasan untuk menjadi kesepakatan bersama, jika bangsa ini memang sudah rela muruah kehormatan ruang sidang pengadilannya direndahkan dengan provokasi sedemikian rupa. Tanpa kecuali, keadilan merupakan tujuan utama kemerdekaan bangsa, terutama keadilan legal-formal. ***

Selanjutnya.....

DANA Moneter Internasional (IMF) memuji kinerja perekonomian Indonesia 2016. IMF menilai Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal.

Dengan pujian IMF itu diharapkan penguasa negeri tidak kepayang sehingga segala yang ada saat ini harus dipertahankan untuk menjaga agar stabilitas yang mendapat pujian itu. Padahal, di balik pujian itu terdapat penderitaan parah petani singkong akibat harga hasil panennya amat rendah, yang kalau demi stabilitas itu dijaga tak berubah, penderitaan mereka akan lestari.
Ada "tradisi" yang membuat khawatir hal itu bisa terjadi yakni kecendrungan pemerintah merasa sukses ketika bisa menekan harga hasil pertanian, terutama bahan pangan, pada tingkat terendah. Dan singkong, salah satu produk pertanian bahan pangan itu.
Sampai pekan terakhir harga singkong petani di Lampung masih jauh dari Rp1.000/kg, kecuali di beberapa pabrik Lampung Tengah yang sedikit lebih baik karena pengusahanya telah diminta membuat pernyataan tertulis oleh bupati.
Penderitaan petani singkong ini ironi yang nyata di balik pujian IMF atas sukses kinerja ekonomi nasional kita. Beda dengan petani tanaman lain, kopi kini sudah Rp25 ribu/kg, karet untuk jenis TSR-20 sudah 2 dolar AS/kg, TBS sawit sudah di atas Rp1.200/kg. Tinggal petani singkong yang betul-betul jeblok.
Penderitaan itu amat terasa di Lampung, produsen singkong terbesar di Tanah Air. Oleh karena itu, sewajarnya dilakukan upaya khusus di luar rutinitas birokrasi untuk mengembalikan harga singkong sekaligus martabat petaninya. Harga singkong yang amat buruk itu juga mencerminkan martabat produsennya direndahkan. Rasa martabat direndahkan dengan penetapan harga rendah itu pernah diekspresikan petani cengkih seantero negeri dengan membabat habis tanaman cengkihnya.
Pendekatan upaya menaikkan harga singkong yang dilakukan Bupati Lampung Tengah itu bisa dikonsolidasikan dengan kepala daerah se-Provinsi Lampung. Selain pendekatan ke pengusaha pabrik untuk menaikkan harga pembelian singkong, tim konsolidasi itu juga menangani masalahnya hingga ke pusat, termasuk untuk menghentikan impor tapioka dan produk singkong lainnya yang menjadi penyebab jatuhnya harga singkong petani.
Paling tidak, tim tersebut bisa membawa masalah jebloknya harga singkong dan derita petaninya ke kalangan penguasa di pusat agar mereka terjaga dari kepayang pujian IMF. ***

Selanjutnya.....

POLITIK gemar kegaduhan menjurus ke politik roller coaster, menyukai massa ramai-ramai menjerit histeris. Politik yang menjadikan kebisingan sebagai metode perjuangan itu sisi lain dari ayunan bandul politik musyawarah untuk mufakat atau problem solving oriented yang kualitatif dalam menciptakan ketenangan hidup masyarakat.

Berbeda dengan problem solving oriented yang berusaha mencari jalan paling efektif untuk menyelesaikan masalah, politik roller coaster justru mendorong masalah menjadi semakin rumit dan kacau hingga membuat massa lebih emosional untuk terbuai kegaduhan yang paling gemuruh.
Ketinggian nada emosionalitas jeritan histeris massa sebagai puncak keriuhan menjadi ukuran sukses politik roller coaster--tanpa sebutir masalah terselesaikan pun. Bahkan, timbulnya masalah-masalah baru akibat aksi massa bising itu, jadi ukiran prestasi tersendiri.
Penggerak politik jenis ini suka mencari gara-gara. Ada orang salah omong sedikit saja bukannya dikoreksi secara baik dan terhormat hingga tidak menyinggung perasaan yang dikoreksi, tapi malah dipelesetkan jadi olok-olok di publik agar menjadi besar masalahnya.
Untuk lebih seru lagi, masalahnya dibawa ke ranah hukum dan forum formal politik. Jelas, kedua sisi prosesnya tersebut makan waktu. Tak kepalang, masalahnya kemudian juga berkembang lagi dengan berbagai varian, dengan kehebohan-kehebohan khasnya pula. Sehingga, kegaduhan dan kebisingan sebagai produk politik roller coaster itu pun tidak ada akhirnya. Negeri dalam cekaman kegaduhan demi kegaduhan berkelanjutan.
Perlu strategi khusus untuk mengubah arah ayunan bandul politik dari sisi roller coaster kembali ke problem solving. Yakni, tuntaskan setiap isu atau kasus yang sempat merebak baik di ranah hukum maupun forum politik. Langkah selanjutnya, strategi pengendalian isu yang dikelola secara problem solving oriented.
Dalam model pengendalian berjenjang secara nasional, provinsi dan kota/kabupaten, tak ada isu yang dilepas menjadi bola liar. Setiap isu ditangkap esensinya oleh pihak yang terkait, diletakkan pada proporsi masalah dan scope kewilayahannya, lalu dibuatkan resolusinya. Tentu itu dibantu oleh patroli cyber kepolisian hingga media sosial bersih dari hoax, fitnah, dan caci maki.
Ketika suatu kondisi ideal tercipta, tidak ada bola liar isu yang bisa viral, segalanya berjalan di bawah efektifnya kontrol hukum, sukar dicari celah untuk kegemaran politik berbising ria. ***

Selanjutnya.....

SAAT bertemu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di gedung KPK, Kamis (2/2/2017), Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengakui telah membocorkan draf putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Kami menanyakan soal pelanggaran etik saja. Iya, dia mengakui," ujar anggota Majelis Kehormatan MK, As'ad Said Ali, seusai bertemu Patrialis di gedung KPK. As'ad membenarkan salah satu dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis adalah saat draf putusan uji materi UU No. 41 Tahun 2014 dibocorkan. (Kompas.com, 2/2/2017)
Menurut As'ad, saat ini Majelis Kehormatan MK masih mengumpulkan bahan dan keterangan. Setelah semua informasi diterima, Majelis Kehormatan MK akan menentukan apakah Patrialis bisa dikategorikan melakukan pelanggaran etik berat.
Anggota Majelis Kehormatan MK, Sukma Violetta, melengkapi informasi yang didapat dari Patrialis akan dikonfirmasi ke saksi-saksi yang lain. Setelah itu, Majelis Kehormatan MK akan melanjutkan pemeriksaan di gedung MK.
Patrialis Akbar ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (25/1/2017). Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura atau senilai Rp2,15 miliar.
Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di MK. Sebelum dilakukan penangkapan, Patrialis diduga menyerahkan draf putusan uji materi kepada Kamaludin, orang dekatnya yang diduga sebagai perantara suap.
Majelis Kehormatan MK khusus dibentuk untuk kasus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Patrialis Akbar, terdiri dari lima orang; Anwar Usman mewakili unsur MK, Achmad Sodiki unsur mantan hakim konstitusi, Bagir Manan unsur guru besar ilmu hukum, As'ad Said Ali unsur tokoh masyarakat, dan Sukma Violetta unsur Komisi Yudisial.
Dengan pengakuan Patrialis bahwa dirinya membocorkan draf putusan MK itu, proses terkait pelanggaran etik maupun proses hukum cenderung tak bakal berbelit lagi. Putusan tentang pelanggaran etik itu selain diperlukan untuk proses hukum, juga sebagai prosedur dalam penggantian hakim konstitusi.
Meski mengaku dizalimi, Patrialis bersikap mempermudah proses etik dan hukum atas dirinya. Selain mengakui membocorkan draf, Patrialis juga sudah mengundurkan diri dari hakim konstitusi.
Terbukti, dalam kondisi seperti apa pun, Patrialis tetap menunjukkan sikap elegan, jujur mengakui perbuatannya, dan mundur dari jabatan—sebelum diberhentikan dengan tidak hormat. ***

Selanjutnya.....

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin memaafkan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ma'ruf menghargai Ahok yang meminta maaf karena merasa telah menyudutkan dirinya selaku saksi dalam sidang pengadilan kasus penistaan agama, Selasa (31/1/2017).

Sebenarnya Ma'ruf belum mendengar langsung permintaan maaf Ahok yang disampaikan melalui media. Namun, pada prinsipnya, dia memaafkan Ahok yang sudah bersedia meminta maaf. "Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan," kata Ma'ruf, Rabu. (Kompas.com, 1/2/2017)
Ma'ruf, yang juga Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, mengimbau kepada semua kader NU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok. Menurut dia, kader NU harus tenang dan bisa menahan diri.
Sebelumnya, dalam sidang pengadilan kasus penistaan agama, Ahok selaku terdakwa dan pengacaranya terkesan menekan Ma'ruf dengan berbagai pertanyaan sehingga ketua MUI itu harus duduk di persidangan sampai tujuh jam. Bahkan, Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf.
Namun, belakangan Ahok menyampaikan permintaan maaf dalam pernyataan tertulis dan video. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin.
"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh jaksa sebagai ketua umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," tulis Ahok dalam permintaan maafnya.
"Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kiai Ma'ruf tanggal 7 Okrober adalah urusan penasihat hukum saya," lanjut Ahok. "Saya hanya disodori berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada penasihat hukum saya."
Dari peristiwa tersebut mencuat sikap keteladanan Ma'ruf Amin yang cepat memaafkan, meski permohonan maaf Ahok belum dia terima atau dia dengar secara langsung. Dengan sikap cepat memaafkan itu, situasi yang semula potensial menjadi konflik tajam dan luas segera reda dan masyarakat kembali tenang.
Di tengah situasi masyarakat bangsa yang sedang keruh oleh sikap intoleran, saling mau benar sendiri, saling lapor menuntut keadilan hukum atas hal-hal yang sebenarnya lebih butuh saling pengertian, keteladanan sikap pemaaf Ma'ruf Amin itu bisa menjadi penyejuk bagi masyarakat yang sedang kegerahan oleh meruyaknya sikap intoleran. ***

Selanjutnya.....

DALAM pidato kebudayaan hari lahir ke-91 Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (31/1/2017) malam, di Jakarta, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj mengatakan warga NU menjadikan budaya sebagai infrastruktur untuk menjalankan syariat Islam.

Dengan cara ini, menurut Said Aqil, warga NU umumnya memiliki pemahaman agama yang kuat. "Ciri khas Islam Nusantara itu membangun agama di atas landasan budaya, maka Islamnya sangat kuat," ujar Said Aqil. (Kompas.com, 1/2/2017)
Said menuturkan sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia, terbukti nilai-nilai Islam berhasil berakulturasi dengan budaya lokal. Ia mencontohkan budaya tahlilan yang selalu dijalankan untuk memperingati dan mendoakan orang meninggal merupakan akulturasi.
Contoh lain warga NU di Kudus, Jawa Tengah, tidak memiliki kebiasaan menyembelih sapi saat Iduladha, melainkan kerbau. Kebiasaan itu sudah dibangun sejak zaman Sunan Kudus untuk menghormati warga Hindu di daerah itu.
Ketua Panitia Harlah NU Masduki Baedlowi mengatakan tema Budaya sebagai infrastruktur penguat paham keagamaan sengaja dipilih untuk menggiatkan anak muda NU agar tidak lupa dengan akar budaya lokal. PB NU, kata Masduki, akan mengedepankan strategi kebudayaan agar dakwah-dakwah keagamaan jadi lebih menyejukkan.
Budaya atau peradaban umat manusia sebagai infrastruktur menjalankan syariat agama mudah dipahami. Infrastruktur dipahami sebagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan manusia sesuai kemajuan peradaban.
Contohnya mikrofon, pengeras suara, belum dikenal pada zaman Rasulullah, tapi sekarang dengan mikrofon suara azan berkumandang lebih keras dengan menjangkau warga lebih luas. Tentu saja suara azan yang diperkeras dengan mikrofon tidak bertentangan dengan ajaran agama, sebaliknya justru memperjelas panggilan untuk beribadah.
Contoh lain kemajuan peradaban sebagai infrastruktur bagi umat menjalankan syariat agama adalah pesawat terbang untuk menunaikan ibadah haji. Dahulu, orang pergi beribadah haji cukup dengan naik unta. Jelas, sebagai infrastruktur itu, pesawat terbang justru mempermudah umat beribadah haji menjalankan syariat agama.
Dengan menempatkan budaya atau peradaban sebagai infrastruktur umat dalam menjalankan syariat agama, proses akulturasi agama dengan budaya juga menjadikan agama selalu aktual dalam konteks zamannya. Karena, dengan demikian, umat telah menjadikan budaya dan peradaban sebagai papan selancar dalam menempuh naik-turunnya gelombang realitas zaman. ***

Selanjutnya.....

PERDANA Menteri Kanada Justin Trudeau dan Premier Quebec Philippe Couilard mengutuk keras aksi teroris yang menyerang masjid di dalam pusat kebudayaan muslim Kota Quebec, Senin (30/1/2017) WIB, yang menewaskan 6 jemaah salat malam, 5 orang kritis, dan 12 rang lainnya terluka tembak.

Menurut kantor berita AP, Selasa (31/1/2017), saat penembakan lebih 50 orang berada dalam masjid di pusat kebudayaan muslim di Quebec. Saksi mata yang juga imam masjid setempat mengatakan setidaknya ada tiga orang bersenjata yang melepaskan tembakan ke arah jemaah.
Di hadapan parlemen, Trudeau dengan tegas mengatakan para korban secara murni dijadikan sasaran karena keyakinan mereka. Selanjutnya, Trudeau mengatakan 1 juta warga muslim Kanada tidak sendiri. "Kami bersama kalian," tegasnya. "Ada 36 juta warga di negeri ini yang hatinya terluka akibat aksi tersebut," lanjut Trudeau. (Kompas.com, 31/1/2017)
"Umat muslim bagian penting bagi negeri ini dan serangan tak berperikemanusiaan ini tak mendapat tempat di komunitas, kota, dan negara kami," ujar Trudeau. Ia menambahkan peristiwa ini sangat menghancurkan hati warga Kanada yang selama ini menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi beragama.
Premier Quebec Philippe Coulliard lewat akun Twitter-nya menyatakan pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menjamin keamanan warga Quebec. "Quebec menentang keras kekerasan barbar ini. Solidaritas warga Quebec untuk umat muslim," tulis Coulliard.
Juru bicara kepolisian Christine Coulombe mengatakan dua tersangka penyerangan telah ditangkap dan polisi memberlakukan kasus ini sebagai sebuah serangan teror. Sementara panitera pengadilan, Isabelle Ferland, menyebutkan dua tersangka serangan ini Alexandre Bissonnette dan Mohamed el Kadir.
Namun, belakangan polisi menyatakan El Kadir tak terlibat dan hanya dijadikan saksi. Otoritas keamanan Kota Quebec, Selasa (31/1/2017) pagi, merilis identitas korban penembakan di masjid itu. Mereka yang tewas Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkarim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Azzeddine Soufiane (57), dan Ibrahima Barry (39).
Pelaku bernama Alexandre Bissonnette didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat I atas enam orang dan pasal percobaan pembunuhan terhadap lima orang. Serangan ini tidak sama sekali terlepas dari pengaruh tingginya tensi dunia atas kebijakan anti-Islam Presiden AS Donald Trump. Sayang, pengaruh buruk itu muncul di negeri yang toleransi beragamanya baik. ***

Selanjutnya.....