KERETA api barang pertama yang berangkat dari Yiwu, Tiongkok timur, tiba di Barking, London, 18 Januari 2017, setelah menempuh 12 ribu km selama 18 hari dengan melewati 14 negara. Layanan KA itu bagian dari upaya Tiongkok menghidupkan kembali Jalur Sutera, jalan darat terpanjang lintas benua yang mencerminkan hegemoni Tiongkok masa lalu.

Kereta cepat Yiwu—London mengangkut 68 peti kemas berisi pakaian, tas koper, dan barang keperluan rumah tangga itu memangkas perjalanan laut hingga 30 hari dengan ongkos seperlima lebih murah dari angkutan udara. Pemerintah Tiongkok menyebut proyek itu sebagai Jalur Sutera Baru. (Kompas.com, 18/1/2017) Tujuannya jelas, memulihkan kembali hegemoni Tiongkok dalam perekonomian dunia.
Jalur Sutera Baru itu diberi nama resmi Belt and Road Initiatives, yang juga mencakup jalur laut yang meliputi Asia Tenggara, dengan Indonesia yang menyebut diri Poros Maritim Dunia sebagai bagian pentingnya. Oleh karena itu, tidak perlu heran kalau jalan tol trans-Sumatera (JTTS) dan pasangannya jalur KA Bakauheni—Banda Aceh dengan begitu mudah didukung konsorsium Tiongkok dana pembangunannya.
Bukan hanya itu, banyak proyek infrastruktur lain yang dibangun dengan dukungan dana asal Tiongkok. Salah satunya pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung. Jadi, jangan ragukan kemampuan pemerintah sekarang giat membangun infrastruktur, meski sebenarnya kemampuan finansial APBN mungkin hanya 40% dari keseluruhan proyek infrastrukrur yang digesa hingga 2019.
Lebih dari itu, Jalur Sutera Baru itu bukan cuma infrastrukrur fisik. "Penguasaan konektivitas tidak hanya dalam infrastruktur fisik, tetapi juga penguasaan fintech, jalur komunikasi global, payment gateways, sistem investasi aset-aset infrastruktur, properti, dan permodalan," tulis Bernardus Djonoputro. (Kompas.com, 4/9/2017)
Tampak, pembangunan Jalur Sutera Baru itu memiliki multiplier effect manfaat lingkungan proyek, yang akan memajukan wilayah dan membuka kesempatan kerja baru sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi daerah melakukan perluasan manfaat pembangunan, tidak cukup sebatas menerima jalan tol, tetapi membuat apa saja yang dengan kehadiran jalan tol itu bisa memajukan kesejahteraan umum.
 Namun, menjadikan proyek Jalur Sutera Baru sebagai penambal kekurangan pembangunan infrastruktur, mungkin harus dirangkai dengan siasat menempatkan diri pada posisi strategis dalam suatu hegemoni. ***

Selanjutnya.....

PANGLIMA Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo meralat pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter dia dapat dari informasi intelijen. "Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen," ujar Gatot, Rabu (27/9/2017).

Dalam acara reuni dengan purnawirawan, Jumat (22/9/2017), Gatot mengatakan informasi yang dia dapat akurat. Namun, Gatot mengatakan sebuah informasi bisa dikatakan sebagai produk intelijen jika memenuhi sejumlah unsur. "Informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, di mana dilakukan, bilamana dilakukan, di mana," kata Gatot (Kompas.com, 27/9/217).
Pernyataan Gatot itu kemudian viral dan jadi polemik. Menko Polhukam Wiranto meluruskan dengan menyebut yang membeli senjata adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pendidikan sebanyak 500 pucuk dan Polri 5.000 pucuk. Ini dikonfirmasi oleh pihak Pusat Industri Angkatan Darat (Pindad).
Di sisi lain, akibat pernyataannya jadi polemik, Gatot dipanggil Presiden Jokowi untuk diminta klarifikasi. Namun, Gatot enggan membeberkan apa yang ia bicarakan dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. "Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.
Dengan ralat dari Panglima TNI maka polemik mengenai pembelian senjata oleh instansi nonmiliter bisa dianggap telah selesai. Dengan demikian, suasana hangat polemik yang diperkaya bumbu-bumbu menyulut kecurigaan di antara sesama warga bangsa reda kembali dengan sendirinya. Segala prasangka yang dikarang-karang dan mengada-ada pun hilang relevansinya.
Untuk itu, kita sampaikan salut ke Panglima TNI yang cepat meralat kutipan dari ucapannya yang di luar konteks. Ucapan yang hanya untuk internal TNI dan purnawirawan itu luber ke publik yang tak paham bahasa khas militer sehingga ditanggapi serba salah kaprah. Sudah pun begitu, ada pula yang terkesan berusaha memelintir untuk menimbulkan kepanikan publik.
Namun, karena ketahanan isu masyarakat kita ternyata cukup baik, segala bentuk pelintiran yang dilakukan di media sosial itu tidak berhasil membuat masyarakat menjadi panik. Warga tetap adem-ayem saja. ​​​​​​​
Dari kasus ini terlihat, masyarakat secara umum mulai paham pada pelintiran isu yang dilakukan di media sosial. Rakyat tak terpengaruh lagi. Sebaliknya, para tukang pelintir yang keasyikan dengan kebiasaan buruknya, tak melihat perubahan masyarakat yang telah menjadi semakin kritis. ***

Selanjutnya.....

JIKA ingin membuat film baru mengenai fakta kebiadaban PKI, semestinya ceritanya tentang pemberontakan PKI 1948 yang membunuh banyak kiai pondok pesantren dan santrinya, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah. Jasad mereka dimasukkan sumur-sumur tua di Magetan dan Madiun, Jawa Timur, malah ada yang dimasukkan hidup-hidup.

Bukan berarti film pengkhianatan G30S/PKI 1965 tidak penting. Melainkan, film karya Arifin C Noor yang sudah ada tersebut bukan saja telah cukup memadai, ceritanya juga diyakini berdasar fakta yang akurat, sedang dari segi artistik tak mudah mencari sutradara masa kini untuk menandinginya. Apalagi kalau mau dibuat versi baru, ceritanya mungkin bisa kontroversial, menyulut konflik baru.
Kisah pemberontakan PKI 1948 selama ini relatif terpendam, kurang diketahui generasi kelahiran 1950-an sampai Abad 21 ini. Memang setiap 1 Oktober dibuat acara Hari Kesaktian Pancasila di monumen bekas sumur tempat para korban keganasan PKI ditemukan, tetapi gaungnya terbatas. Padahal, fakta kebiadaban PKI terhadap para kiai, santri, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah waktu itu perlu jadi pengetahuan segenap warga bangsa Indonesia lintas generasi.
Sama halnya dengan film pengkhianatan G30S/PKI 1965, intro film ini juga dibuat dengan suasana hari-hari menjelang Pemimpin PKI Muso dan Amir Syarifuddin memaklumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia 18 September 1948, PKI telah menebar teror ke pesantren-pesantren di sekitar Madiun dan Magetan. Seperti seusai salat jumat pada 17 September 1948, tokoh PKI Suhud dan Ilyas alias Sipit mendatangi Pesantren Sabilil Muttaqin di Takeran, Magetan, dan membawa pergi pimpinannya, Kiai Imam Mursyid.
Selain Kiai Imam Mursyid, dari Pesantren Takeran PKI menculik sejumlah kiai pengajar pondok tersebut, Imam Faham, Kiai Muhammad Noer, Ustaz Ahmad Baedawy, Muhammad Maidjo, Rofi'i, Tjiptomartono, Kadimin, Reksosiswoyo, Husein, Hartono, dan Hadi Addaba. Yang terakhir ini guru pesantren yang didatangkan dari Al Azhar, Mesir. Saat itu Pesantren Takeran terkenal, muridnya datang berbagai daerah termasuk luar Jawa (JejakIslam.net, 3/10/2016).
 Aksi serupa dilakukan PKI masif di pesantren wilayah Keresidenan Madiun, bahkan KH Imam Sofwan dari Pesantren Kebonsari, Madiun, melantunkan suara azan dari dalam sumur saat dieksekusi. Jasad para kiai itu kemudian ditemukan dalam sejumlah sumur bersama jenazah pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. ***

Selanjutnya.....

ADANYA sindikat peternakan bayi. Praktiknya, sejumlah wanita dikurung dalam ruang seperti penjara untuk hamil, setelah lahir bayinya, dijual ke luar negeri. Itu hasil investigasi wartawan Belanda yang dikutip dari Deutsche Welle, mengungkap perdagangan manusia di Sri Lanka dengan korban sedikitnya 11 ribu bayi telah diadopsi secara ilegal di Belanda, Inggris, Swedia, dan Jerman sejak 1980.

Menteri Kesehatan Sri Lanka Rajitha Senaratne mengungkap fakta itu saat diwawancarai wartawan investigasi Belanda untuk program dokumentasi Zembla yang disiarkan pada Rabu (20/9/2017). Pemerintah Sri Lanka berencana membangun bank data DNA untuk membantu keluarga yang ingin mencari anak mereka (Kompas.com, 24/9/2017).
"Pemerintah menaruh perhatian serius pada kejadian ini," ujar Senaratne, dikutip koran Belanda Algemeen Dagblaad. "Peristiwa ini telah mencederai hak asasi para keluarga."
Selain skema peternakan bayi, hasil investigasi ini juga mengungkap praktik perdagangan manusia tersebut dilakukan dengan skema penculikan bayi dari rumah sakit. Seorang ibu mengaku dahulu diberi tahu bayinya meninggal tidak lama setelah lahir. Namun, seorang kerabat sempat melihat dokter meninggalkan rumah sakit sambil menggendong bayinya.
Sindikat kriminal juga menyewa ibu gadungan untuk berpura-pura sebagai ibu biologis ketika menemui pasangan asing yang ingin mengadopsi anak. Sebagian dari ibu palsu ini mengaku dibayar oleh karyawan rumah sakit.
Modus kejahatan seperti ini berkembang luas di Sri Lanka pada 1980-an. Adopsi besar-besaran dari Sri Lanka menurun drastis setelah terjadi razia peternakan bayi pada 1987 yang menemukan 22 wanita dan 20 bayi tinggal dalam ruangan mirip penjara.
Program Zembla ditayangkan lembaga siaran publik VARA dan NPS. Menteri Keamanan dan Keadilan Belanda, Klaas Dijkhoff, menyatakan segera menemui Pemerintah Sri Lanka untuk membahas bank data DNA dan berbagai kerja sama terkait kejadian ini.
Dia menyebutkan tengah menyelidiki bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab, serta pengawasan yang dilakukan ketika itu, secara spesifik organisasi mana dan siapa pihak yang terlibat.
Idealnya, Pemerintah Sri Lanka bersama pemerintah negeri-negeri penerima kiriman bayi untuk diadopsi itu bekerja sama membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan menyingkap sindikat ini sejelas-jelasnya. Selanjutnya, menindak semua yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan ini agar efek jeranya bersifat universal. ***

Selanjutnya.....

DI tengah kecaman dunia terhadap Korea Utara (Korut) yang tak mau menghentikan percobaan nuklirnya, Tiongkok menerapkan sanksi Amerika Serikat memutus sumber dana nuklirnya. Setelah bank-bank besar Tiongkok menghentikan transaksi dengan warga Korut awal bulan ini, Pemerintah Tiongkok membatasi pasokan bahan bakar minyak dan pembelian tekstil mulai 1 Oktober 2017.

Selain itu, menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, juga dilakukan pembatasan pasokan gas alam cair yang langsung diterapkan. Sanksi Tiongkok ini diprediksi akan semakin mencederai ekonomi Korut, karena memperberat berbagai sanksi PBB yang diterapkan negara-negara Barat.
Bagi Korut, Tiongkok merupakan mitra dagang terpenting dan sumber pendapatan utama. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak, Korut mengandalkan kiriman dari Tiongkok. Penghentian pembelian tekstil yang merupakan ekspor terbesar kedua Korut akan merugikan Pyongyang lebih dari 700 juta dolar AS atau Rp9,3 triliun per tahun (Kompas.com, 24/9/2017).
Semula di sidang Dewan Keamanan PBB, juru bicara Tiongkok dan Rusia cenderung membela Korut. Kedua negara menolak usulan penghentian ekspor minyak ke Korut. Tapi, dengan sikap lunak kedua negara pemilik hak veto itu, rupanya Korut ngelunjak dengan melanjutkan percobaan nuklirnya bulan ini. Kedua negara superpower itu pun belakangan mengubah sikap lunaknya dan sepakat melakukan pembatasan.
Pernyataan Pemerintah Tiongkok membatasi pasokan migas dan pembelian tekstil Korut itu menyusul pengumuman sanksi-sanksi baru Presiden AS Donald Trump terhadap individu dan perusahaan yang menjalin usaha dengan Korut, Kamis (21/9/2017). Usaha memutus sumber dana bagi Korut mengembangkan senjata paling mematikan yang pernah dikenal manusia itu menyasar industri tekstil, perikanan, teknologi informasi, dan manufaktur.
Dalam pidato di Sidang Umum PBB, Selasa (19/9/2017), Presiden Trump berjanji untuk menghancurkan secara total Korut jika negara itu mengancam AS dan sekutunya. "Jika terpaksa, harus membela diri atau sekutu-sekutunya, AS tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghancurkan Korea Utara secara menyeluruh," tegas Presiden Trump. Ia juga mengejek pemimpin Korut Kim Jong Un dengan menyebutnya sebagai "pria roket sedang menjalankan misi bunuh diri."
Namun, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho menyamakan pidato Presiden AS bagai gonggongan anjing. Dikatakannya, "Ada pepatah yang menyatakan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu." ***

Selanjutnya.....

TEPAT sebulan setelah Bank Indonesia (BI), 22 Agustus 2017, menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,5%, Jumat (22/9/2017), BI kembali menurunkan suku bunga acuan 7-day reverse revo rate sebesar 25 basis poin jadi 4,25%. Ini jelas luar biasa karena sebelum 21 April 2016 diberlakukan sistem 7-day revo rate, suku bunga acuan BI amat sulit diturunkan dari kisaran 7,5%.

Dengan suku bunga acuan bank sentral serendah itu, seyogianya daya saing dunia usaha kita meningkat signifikan di kancah global. Betapa, suku bunga acuan BI itu lebih rendah dari suku bunga acuan bank sentral Tiongkok yang berada pada posisi 4,35%.
Namun, penurunan suku bunga acuan yang rendah itu tidak langsung menjadi otot daya saing dunia usaha Indonesia. Suku bunga kredit perbankan di negeri ini masih bertahan amat tinggi, di atas 11%, tidak serta-merta melakukan penyesuaian mengikuti suku bunga acuan.
Namun, perubahan sistem suku bunga acuan yang mengubah tingkat suku bunga acuan dari kisaran 7,5% menjadi di bawah 5% secara perlahan juga menyeret turun suku bunga kredit, sekalipun masih jauh dari sebanding dari penurunan suku bunga acuan. Dari rata-rata suku bunga kredit pada April 2017 sebesar 11,92%, pada Mei menjadi 11,83%, Juni jadi 11,77%, dan Juli 11,73%.
Dengan tren penurunan suku bunga kredit rata-rata per bulan sekitar 0,06% begitu, jika tidak ada regulasi OJK untuk memproses suku bunga kredit menjadi di bawah 10%, seperti diminta Presiden Jokowi, 20 bulan ke depan (Mei 2019—menjelang pemilu serentak Juni 2019) rata-rata suku bunga kredit masih akan berada pada 10,53%.
Artinya, Jokowi memasuki gelanggang Pilpres 2019 dengan menggendong kegagalan mewujudkan kehendaknya agar suku bunga kredit menjadi di bawah 10%. Padahal, tujuan Jokowi meminta suku bunga kredit di bawah 10% itu guna memperlincah dunia usaha yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi. Dengan suku bunga kredit di bawah 10%, pertumbuhan ekonomi mungkin bisa mencapai 5,5%.
Untuk itu, pihak regulator, maksudnya mungkin OJK, sewajarnya menghargai langkah BI yang sangat maksimal ini. Sukar dibayangkan untuk menekan suku bunga acuan lebih rendah lagi dari rate yang sudah lebih rendah dari suku bunga acuan bank sentral Tiongkok, penunjang pertumbuhan tinggi ekonomi negerinya dalam jangka panjang.
Di sini juga semestinya suku bunga acuan amat rendah itu bisa menjadi pendorong laju pertumbuhan lebih pesat lagi. Bukan cuma jadi bancakan industri perbankan. ***

Selanjutnya.....

HASIL penelitian tentang kesehatan global melaporkan kesempatan atau harapan hidup warga Indonesia pada 2016 meningkat dari satu dekade lalu (2006). Anak laki-laki yang lahir 2016 punya kesempatan hidup 69,8 tahun naik 2,4 tahun dari dekade lalu, sedang anak perempuan lebih panjang umur yakni 73 tahun meningkat 3,4 tahun dari dekade lalu.

Penelitian dimaksud Studi Beban Penyakit atau Global Burden of Disease Study (GBD) meneliti fenomena kesehatan masyarakat seluruh dunia pada tahun 2016. Dipublikasikan jurnal The Lancet, penelitian itu melibatkan lebih dari 2.500 kolaborator dari 130 negara dan wilayah yang dikoordinasikan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di University of Washington, Seattle (Kompas.com, 17/9/2017).
"Indonesia telah mencatat kemajuan besar selama 25 tahun terakhir. Berhasil meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan beban kesehatan dari masalah penyakit TBC, neonatal, kelahiran prematur, serta penyakit diare," kata dr Soewarta Kosen, salah satu peneliti yang terlibat dalam GBD dan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
"Namun, peningkatan beban dari penyakit mematikan dan dapat dicegah seperti jantung, stroke, dan diabetes patut diperhatikan. Memerangi penyakit ini dibutuhkan komitmen, fokus, dan investasi," tambah Soewarta.
Penelitian tersebut mencatat berbagai penyakit sebagai faktor yang mengurangi usia menjadi harapan hidup sehat. Dengan analogi sama, seorang anak laki-laki yang lahir pada 2016 akibat berbagai penyakit itu hanya akan hidup sehat sampai 61,8 tahun, sedangkan perempuan 64,2 tahun.
Dalam harapan hidup sehat ini di Indonesia ada lima penyebab utama kematian dini, yakni penyakit jantung iskemik, stroke, diabetes, neonatal, dan kelahiran prematur.
Hasil studi global itu mencatat dari 54,7 juta penderita yang meninggal, 72,3% berasal dari penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan kanker. Terjadi peningkatan 16% atau 5,5 juta orang dari 2006. Penyebab terbesarnya penyakit jantung iskemik yang membuat 9,5 juta orang meninggal, disusul diabetes penyebab kematian 1,4 juta orang pada 2016, naik 31% sejak 2006.
Kabar baiknya, terjadi peningkatan kesehatan di seluruh dunia pada 2016. Hanya 19% kematian akibat penyakit menular, penyakit selama kehamilan dan persalinan, neonatal (masa bayi baru lahir), dan kekurangan gizi. Dibanding satu dekade lalu, angka kematiannya menurun hampir 24%. ***

Selanjutnya.....

MA Huateng, bos Tencent Group, yang akrab disapa Pony Ma, menurut Forbes pada Agustus 2017 lalu menjadi orang terkaya di Tiongkok sekaligus Asia dengan kekayaan 37 miliar dolar AS. Ia melampaui Jack Ma, bos Alibaba Group, dengan kekayaan 36,4 miliar dolar AS.

Pony Ma mendirikan usahanya 19 tahun lalu di Shenzhen bersama tiga teman kuliahnya. Produk pertama mereka mengkloning aplikasi instant messaging asal Israel, disesuaikan dengan pasar Tiongkok. Dari situ Tencent mendapat label negatif, yakni pembajak.
Begitu masifnya citra pembajak itu, sampai-sampai para entrepreneur Tiongkok ketakutan. Mereka takut kalau membuat produk bagus, Tencent bisa langsung menirunya dengan mudah dan mengintegrasikan ke ekosistem mereka.
Itu sampai 2011, saat mereka berhasil menciptakan sendiri aplikasi Weixin atau WeChat. Tencent melakukan rebranding dengan meluncurkan produk barunya, seiring dengan booming penjualan ponsel Tiongkok.
Pada 2012, pengguna aplikasinya sudah tembus 100 juta, kemudian tumbuh tiga kali lipat setahun. Layanan pesan singkat QQ dan aneka game buatan Tencent penjualannya meroket, empat dari lima game yang paling diminati dunia asal Tiongkok.
Bersamaan dengan dominasi game buatan Tencent di pasar dunia, aplikasi QQ dan WeChat kini melayani lebih dua per tiga warga Tiongkok. Tepatnya, 938 juta pengguna aktif 1,7 miliar jam per hari, atau rata-rata hampir dua jam sehari setiap orang menggunakan aplikasi QQ dan WeChat. (Okezone, 5/9/2017)
Tencent kini dikenal sebagai raksasa game online global. Dan dengan pengguna yang demikian besarnya, aplikasi WeChat telah mengubah lanskap kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Dengan itu pula, Pony Ma telah mengubah pandangan atas Tiongkok dari peniru menjadi penemu.
WeChat produk inovatif multifungsi menunjang kegiatan sehari-hari lewat daring, mengirim teks, gambar, aneka berkas, hingga belanja dan pembayaran online, memesan tiket pesawat, transportasi online, hingga memilih kursi di bioskop. (Tirto.id, 24/8/2017)
Menurut guru besar Universitas Peking, Jeffrey Towson, Tencent memang tidak setenar Facebook atau PayPal, tetapi laju perkembangannya termasuk yang paling pesat hingga 2—3 tahun ke depan. Tiga aspek yang dipenuhi Tencent untuk sukses, kata Towson, koordinasi manajemen, kecepatan internet Tiongkok, serta perkembangan pasar dan konsumen.
The Economist bahkan menyebut Tencent berhasil menciptakan model bisnis yang lebih baik dibanding rekan-rekannya di Barat. ***

Selanjutnya.....

TUDUHAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo terlibat korupsi pengadaan alat berat Dinas Bina Marga DKI pada 2015 seperti disampaikan anggota pansus, Arteria Dahlan, di Hotel Santika, Rabu (20/9/2017), menuai keroyokan kritik para pengamat karena ulah pansus semakin melenceng dari tujuan pembentukannya.

Keroyokan kritik itu dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, peneliti senior LIPI Siti Zuhro, Direktur Pusat Studi Konstitusional (Pusako) FH Universitas Andalas Feri Amsari, dan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Muchtar (Kompas.com, 21/9/2017).
Dengan tuduhan itu, Siti Zuhroh menuding Pansus KPK seolah lupa tujuannya. Menurut dia, pansus berkali-kali membantah kekhawatiran publik ingin memperlemah KPK. Karena itu, Siti menilai kekhawatiran itu seharusnya dibuktikan oleh pansus. "Pansus Hak Angket KPK harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Katanya untuk memperkuat KPK, tujuan ini yang semestinya dipegang teguh," kata Siti.
Sementara Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan serangan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo itu telah membuktikan agenda dan tujuan utama dibentuknya Pansus Angket. "Serangan itu sekaligus memperkuat fakta, memang pansus ini bekerja untuk melakukan gangguan-gangguan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Dahnil.
Sementara Feri Amsari menilai tuduhan pansus kepada Agus Rahardjo adalah bentuk cari-cari kesalahan sekaligus hendak menjatuhkan lembaga antirasywah. "Awalnya pansus mempermasalahkan kinerja KPK sebagai institusi. Tiba-tiba saat ini mempermasalahkan personal ketua KPK. Ini jelas upaya mencari-cari kesalahan. DPR sedari awal sudah berniat untuk menjatuhkan KPK," kata Feri.
Dari Yogya, Zainal Arifin Mochtar mengaku tak habis pikir dengan ulah terbaru Pansus Angket KPK di DPR terhadap KPK. "Saya bingung dengan sikap pansus. Kalau memang ada tuduhan korupsi, ya lanjutkan saja, tak usah konferensi pers," kata Zainal. "Dia punya bukti apa, laporkan ke aparat pemegak hukum. Saya dapat kesan pansus mencoba melawan dengan menjelek-jelekkan KPK."
Dengan ulah terbaru Pansus Angket KPK itu, Zainal semakin yakin ada agenda terselubung yang direncanakan pansus selama ini. Zainal berharap KPK tetap fokus memberantas korupsi meski terus diincar dan dicari-cari kesalahannya oleh pansus. Zainal juga ingin MK segera memutus uji materi terkait keabsahan Pansus Angket KPK. ***

Selanjutnya.....

OLIGARKI, kekuasaan istimewa penguasa inti partai di pusat, ditonjolkan dalam mekanisme kepartaian menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Penonjolan itu dengan menunjukkan sentralisme kekuasaan partai politik (parpol), bahwa yang berlaku hanya keputusan pusat. Sedang yang datang dari daerah, sekadar aspirasi pun dengan sangat mudah dikesampingkan.

Setidaknya, ada tiga contoh untuk itu. Pertama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebagai langkah awal pilgub melakukan pemilihan raya (pemira) di kalangan konstituennya, untuk mencari calon gubernur terbaik di antara kader partainya. Kalau tak salah, Almuzamil Yusuf mendapat suara terbanyak, terpilih sebagai cagub hasil pemilihan raya PKS daerah ini.
Tapi, rupanya aspirasi konstituen daerah ini tak menyambung dengan kepentingan DPP PKS, sehingga dukungan resmi DPP PKS untuk cagub Lampung diberikan kepada Mustafa, ketua Partai NasDem Lampung.
Kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), DPP mengesampingkan nama-nama tokoh yang diusulkan daerah karena dugaan punya kaitan dengan cagub-cagub tertentu. Sebagai jalan keluarnya, ditunjuk Sudin yang dinilai tak punya kaitan dengan salah satu cagub pun. Tapi, kenyataannya, Sudin ditolak massa lapisan bawah partai karena massa kurang mengenal perjuangan Sudin untuk kepentingan rakyat kelas bawah.
Ketiga Partai Amanat Nasional (PAN) yang tanpa koordinasi dengan pimpinan wilayahnya DPP mengeluarkan rekomendasi kepada Arinal Djunaidi, ketua Partai Golkar Lampung, sebagai cagub. Ini beda dengan aspirasi di wilayahnya, yang ketua DPW PAN Lampung kebetulan wakil gubernur dan setia pada pasangannya jika maju mencalonkan diri lagi pada Pilgub 2018. Tak kepalang, oligarki di PAN penonjolannya jauh lebih terbuka, yakni dengan mencopot ketua DPW tanpa dasar kesalahan, tapi semata demi memuluskan dukungan DPP PAN kepada Arinal Djunaidi.
Masalah dengan praktik oligarki dalam kepartaian di Indonesia, karena itu merupakan kelanjutan sistem sentralisme politik Orde Baru, sehingga bertentangan dengan semangat reformasi yang desentralistik seperti diimplementasikan dengan otonomi daerah. Akibatnya, mekanisme kepartaian yang sentralistik menjadi anomali dengan sistem desentralisasi pemerintahan.
Praktik oligarki yang memaksakan kepentingan sekelompok kecil elite inti DPP itu juga bertentangan dengan sifat dasar demokrasi yang mengutamakan orientasinya pada kepentingan dan kesejahteraan mayoritas rakyat. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi mendukung sejumlah aksi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jokowi, kelebihan KPK ada pada kemungkinannya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Kalau memang ada bukti dan fakta hukum di situ, saya kira bagus saja. Prestasi KPK kan memang di OTT," ujar Jokowi di Banjarmasin (Kompas.com, 15/9/2017). Pada hari yang sama, OTT KPK di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan itu menangkap lima orang, di antaranya ketua dan wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin.

Jokowi pun mengingatkan kembali seluruh pihak yang punya kepentingan untuk mengelola uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. "Pertama hati-hati dalam mengelola keuangan, baik APBD dan APBN. Itu adalah uang rakyat. Hati-hati," ujar Jokowi. "Yang kedua," lanjutnya, "Juga yang berkaitan dengan gratifikasi. Hati-hati, semuanya harus hati-hati." Jokowi melanjutkan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi sangat jelas dan tegas.
Sebelumnya, Presiden telah menyatakan tidak akan tinggal diam atas upaya pelemahan KPK. Pernyataan tegas Jokowi ini bukan mustahil jika diarahkan ke jajaran pemerintahannya sendiri, termasuk oknum partai pendukung kekuasaannya, agar tidak larut dalam melemahkan KPK antara lain melalui kerja Pansus Hak Angket KPK di DPR. Pansus dalam beberapa rapatnya mengevaluasi kewenangan KPK, dari penuntutan, penyadapan, rumah aman, sampai kritik terhadap OTT.
Diharapkan, tentu oknum-oknum dari jajaran pemerintahannya termasuk dari kekuatan politik pendukungnya sadar dan menghentikan keasyikannya melemahkan KPK. Atau setidaknya, tidak lagi ngeribeti langkah mulia KPK memberantas korupsi. Betapa, korupsi yang menggarong uang negara itu menyengsarakan rakyat.
Namun, menurut mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar, sejak dahulu kinerja KPK menindak korupsi selalu mendapat serangan balik. "Semakin getol penindakannya, semakin getol juga mencari permasalahan di KPK. Itu terjadi sejak dulu," ujar Haryono (detiknews, 15/9/2017).
Pansus hak angket KPK memang muncul ketika KPK menggarap kasus KTP-el yang menyebut banyak nama anggota DPR terlibat. Bahkan, pemicunya juga permintaan DPR untuk memutar rekaman keterangan saksi yang ditolak KPK karena merupakan alat bukti kasus hukum yang hanya boleh dibuka di sidang pengadilan.
Sebagai serangan balik, upaya ngeribeti KPK juga bisa menggantang asap ketika kasus yang digarap KPK jalan terus dan yang terlibat tetap diproses dan dijadikan tersangka. ***

Selanjutnya.....

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) sejumlah partai politik (parpol) melakukan manuver menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuat manuver pertama dengan mengangkat Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung, padahal yang diusulkan ke pusat nama tokoh-tokoh favorit, seperti Mukhlis Basri, Dedi Afrizal, dan Eva Dwiana.

Penunjukan Sudin sebagai ketua DPD Provinsi menuai penolakan dari massa lapisan bawah, yang hingga Jumat (15/9/2017) masih demo menolak Sudin.
Manuver berikutnya dilakukan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dengan memberikan rekomendasi kepada Ketua Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur Lampung. Langkah manuver ini amat mengejutkan karena Ketua DPW PAN Lampung Bachtiar Basri yang sekarang menjabat wakil gubernur sejak awal menyatakan kalaupun ia maju lagi dalam Pilgub 2018, ia akan tetap setia berpasangan dengan M Ridho Ficardo.
Dengan rekomendasi DPP ke calon gubernur selain Ridho, andai DPP tetap mendukung ketua DPW-nya, Bachtiar Basri, berarti kan dipasangkan dengan calon lain. Gelagat ini yang langsung ditolak Bachtiar Basri dengan menekankan ia tetap setia pada M Ridho Ficardo.
Manuver, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti gerakan tangkas dan cepat. Lazim dipakai dalam pelayaran, manuver berarti mengambil jalur di luar semestinya. Dalam kasus PDIP, manuvernya mungkin mengangkat ketua bukan dari calon favorit yang diusulkan daerah. Sedang pada PAN, memberikan rekomendasi yang kurang sesuai dengan aspirasi pimpinan partainya di daerah.
Terkait PDIP, orang melihat DPP mengambil jalan untuk menghindari konflik di antara tokoh-tokoh favorit jika salah satunya yang ditetapkan sebagai ketua. Sebab itu, dipilihlah orang yang dianggap bukan tokoh dan tidak favorit, demi menjaga kerukunan segenap slagorde partainya. Sebab itu, meski ada demo penolakan dari lapisan bawah, kondisi partai di level menengah ke atas tetap kondusif.
Sedang di PAN, selain tak ada penolakan terbuka seperti demo atas manuver DPP itu meski terlepas dari aspirasi daerah, elite partainya di daerah ini cukup dewasa untuk menghormati kebijakan DPP-nya. Ketua DPW-nya, Bachtiar Basri, misalnya, tidak menolak atau menentang rekomendasi yang dikeluarkan DPP. Dia hanya menolak jika dipasangkan dengan Arinal. Pokoknya, elite politik daerah di Lampung umumnya taat dan hormat pada DPP. Tapi, justru DPP-nya yang cenderung kurang mendalami aspirasi daerah. ***

Selanjutnya.....

PERUBAHAN gaya hidup masyarakat yang beralih ke pelayanan online mengakibatkan sebanyak 48 ribu kantor bank di Uni Eropa (UE) ditutup sejak 2008—2016. Pengurangan ini mencapai seperlima dari jumlah kantor cabang yang ada. Pada 2016 saja, sebanyak 9.100 kantor cabang yang ditutup dengan memangkas sekitar 50 ribu staf.

Federasi perbankan Eropa, dikutip Reuters, Rabu (13/9/2017), menyatakan jumlah kantor cabang bank di Uni Eropa telah turun menjadi 189 ribu kantor pada 2016. Angka ini turun 4,6% dibanding dengan tahun sebelumnya.
Jumlah pegawai bank juga berada pada titik terendah sejak 1997, yakni sekitar 2,8 juta orang. Ini berdasarkan analisis yang dilakukan federasi tersebut. Perbankan memilih untuk menutup kantor cabang fisik guna menekan biaya. Banyak nasabah kini lebih memilih melakukan transaksi secara elektronik, layanan perbankan digital dan mobile, serta suku bunga kredit yang sangat rendah (Kompas.com, 13/9/2017).
Penurunan jumlah kantor cabang yang cukup signifikan itu sekaligus efektif menurunkan biaya operasional perbankan sehingga bunga kredit bisa ditekan serendah mungkin.
Sedang di Indonesia, operasional perbankan secara fisis belum dikurangi sebanding peran layanan online. Suku bunga kredit yang tinggi pun sukar diturunkan meski Presiden Jokowi telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menurunkan suku bunga kredit bank di bawah 10%, seusai Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan jadi 4,5%.
Untuk itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution memberi tantangan kepada OJK untuk membuat perbankan lebih efisien. "Jangan mereka (bank) tetap mempertahankan profit yang tinggi," tukas Darmin.
Saat ini, tutur Darmin, perbankan masih terlihat enggan menurunkan suku bunga kredit secara maksimal. Padahal, BI sudah menurunkan suku bunga acuannya hingga tujuh kali. "Yang penting adalah OJK menindaklanjuti dengan melakukan cek satu per satu," kata Darmin.
Darmin menyindir perbankan lantaran ogah menurunkan bunga kredit padahal secara komersial telah mendapatkan keuntungan yang besar. Dari telaah pemerintah, menurut Darmin, margin keuntungan yang ditetapkan bank lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Demikianlah, di Eropa hasil efisiensi yang dilakukan sendiri oleh bank efektif pada penurunan bunga kredit meringankan nasabah dan dunia usaha. Di Indonesia, bank sentral telah menurunkan suku bunga acuan ke tingkat amat rendah, bank tetap menahan bunga kredit di tingkat amat tinggi. ***

Selanjutnya.....

DI Cimanggis, Depok, Alibaba membangun gudang berlantai 6 hektare, untuk fasilitas logistik bisnis online Lazada, lengkap dengan armada Lazada Express. Di Tanjung Morawa, Sumut, di akses tol Kualanamu, pengembang membangun pergudangan juga untuk logistik bisnis online. Seberapa besarkah bisnis online kita hingga butuh gudang seluas itu?

Semua itu mendukung rencana pemerintah mewujudkan bisnis online atau e-commerce Indonesia mencapai 130 miliar dolar AS atau Rp1.850 triliun pada 2020. Tak kepalang, Jack Ma, sang pemimpin Alibaba Group diangkat sebagai penasihat e-commerce Indonesia. Ia pun menyuntik dana ke Lazada Rp13,3 triliun dan Tokopedia Rp14,66 triliun.
Dia diikuti pesaing utama di negerinya, Ma Huateng dari Tencent Group dengan investasi besar di e-commerce Indonesia melalui Shopee, JD, dan lain-lain. Tujuan terselubung semua itu tentu menjual barang murah dari Tiongkok ke Indonesia. Tapi, mereka menyediakan kios atau lapak online bagi jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk jualan produknya di marketplace mereka. Dan, itu bukan hanya jualan di pasar dalam negeri, melainkan juga ke pasar Tiongkok dan negeri lain.
Lantas bagaimana kesiapan UMKM kita untuk itu? Berdasar survei Delloite dan Google 2015, dari 56,5 juta UMKM Indonesia yang dicatat BPS, 9% sudah jualan online. Sedang menurut survei Mc Kinsey Global Institute, setiap UMKM yang go online pertumbuhan bisnisnya minimum dua kali lipat setahun.
Artinya, masih 91% belum kenal bisnis online, hingga secara bertahap perlu dibimbing untuk masuk sarang market place raksasa-raksasa bisnis online dunia memanfaatkan kios dan lapak gratis. Selain Alibaba dan Tencent dari Tiongkok, raksasa bisnis online Amerika, Amazon, juga bersiap masuk Indonesia.
Untuk mewujudkan target mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020, pemerintah yakni Kementerian UMKM, Kementerian Kominfo, dan pemangku kepentingan (utamanya para pengelola marketplace) pada 31 Maret 2017 telah merekrut 100 ribu UMKM di 30 kota untuk go online. Lewat program ini, pemerintah berkomitmen untuk meng-online-kan 8 juta UMKM sampai tahun 2020. Diharapkan, hingga akhir 2018 sebanyak 2 juta UMKM sudah go online.
Sayangnya, jutaan UMKM kita go online masuk sarang raksasa asing, padahal kita punya kantor pos yang memiliki sarana logistik lengkap sampai pelosok desa, tapi belum diorientasikan sebagai marketplace yang efektif. Padahal, Singpost (Singapura) sudah memberi contoh sejak lama. ***

Selanjutnya.....

SEORANG pelajar kelas VI SD tewas, puluhan lainnya dilarikan ke sejumlah rumah sakit, 13 orang di antaranya dibawa ke rumah sakit jiwa (RSJ) karena mengalami gangguan mental usai mengonsumsi obat-obatan yang belum diketahui jenisnya, Rabu (13/9/2017). Di ruang UGD RSJ terlihat sejumlah pasien yang diikat tangan dan kakinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari Murniati mengaku belum bisa memastikan jenis obat yang dikonsumsi para remaja tersebut. "Kami masih selidiki dulu. Untuk sementara ada 30 orang yang dirawat dan tersebar di beberapa rumah sakit," ujar Murniati (Kompas.com, 13/9/2017).
Kepala RSJ Kendari Abdul Razak menyebutkan sejak kemarin pihaknya menangani pasien tersebut. Semuanya usia remaja dan pelajar. RSJ ini yang paling banyak menangani korban.
"Sejak tadi malam datang di UGD dan sampai tadi kami mencatat 13 orang. Dari 13 itu dilakukan pemeriksaan berdasarkan gejala gangguan secara jiwa. Ada yang ngamuk, ngomong ngawur, dan ada yang diam. Ternyata mereka mengaku habis memakai zat-zat tertentu. Mengarah ke pil atau narkoba," ujar Razak.
Meski peristiwa itu terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, para orang tua di seluruh Tanah Air layak waspada karena kalau narkoba itu jenis baru yang disamarkan dalam jajanan anak, seperti cokelat, bahayanya mengancam remaja dan pelajar di negeri ini.
Usaha pengedar narkoba untuk menjangkau pelajar dilakukan dengan banyak cara sehingga para remaja itu tanpa sadar mengonsumsi narkoba. Survei BNN di 18 provinsi pada 2016, mendapati angka prevalensi 3,8%, artinya dari setiap 100 pelajar dan mahasiswa terdapat 4 orang yang pernah memakai narkoba.
Lebih celaka jika para bandar itu bukan semata cari keuntungan finansial. Namun, mereka dikendalikan suatu ideologi tertentu, tujuannya dengan rusaknya generasi muda negeri ini, ke depan mereka bisa menguasai negeri ini dengan memperbudak rakyatnya yang hidupnya telah tergantung pada narkoba.
Kemungkinan itu bisa dibaca dari cara mereka membanjiri narkoba di negeri ini, sekali kirim barang berton-ton, padahal harganya per gram jutaan rupiah. Setiap kiriman narkoba tertangkap, disita dan dimusnahkan, kurirnya dihukum mati, mereka kirim barang lebih banyak dengan kurir baru lagi.
Untuk menangkal itu, khususnya di Lampung yang telah membentuk jaringan antinarkoba di semua desa, memperketat pengawasan agar tidak satu gram pun narkoba lolos beredar. ***

Selanjutnya.....

HALIMAH Yacob (63) memenangi pemilihan presiden Singapura secara walkover, setelah Komite Pemilihan Presiden, Senin (11/9/2017), memastikan dua pesaingnya, Farid Khan dan Salleh Marican, tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan sebagai calon presiden.

Kedua calon yang gugur itu pengusaha swasta. Syarat bagi seorang pengusaha untuk menjadi calon presiden harus memiliki shareholder equity sekurangnya 500 juta dolar Singapura.
Untuk pejabat publik seperti Halimah, salah satu syarat yang harus dipenuhinya ialah telah menjabat di sejumlah posisi penting politik selama sekurangnya tiga tahun. Halimah menjabat sebagai ketua DPR Singapura selama empat tahun, dari 2013 sampai 2017 (Kompas.com, 12/9/2017). Sebelum itu, Halimah juga menjabat sebagai menteri pembina belia dan sukan.
Dengan Halimah memenangi secara walkover setelah semua pesaingnya gugur, pemungutan suara pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Sabtu (16/9/2017) dibatalkan. Jadwal tersebut diganti dengan acara pelantikan presiden terpilih pada Rabu (15/9/2017) malam.
Halimah mendeklarasikan kemenangannya dan berterima kasih terhadap dukungan warga Singapura yang luar biasa sejak dia memutuskan mencalonkan diri bulan lalu. Halimah menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden di negara kota berpenduduk sekitar 5 juta orang itu. Ia menjadi orang Melayu kedua yang menjadi presiden setelah Yusof Ishak yang merupakan presiden pertama Singapura dari 1965—1970.
Halimah juga merupakan presiden kedua di Singapura yang menang secara walkover, setelah mantan Duta Besar Singapura di AS, SN Nathan, memenangi pilpres tanpa pemungutan suara pada 1999 dan 2005.
Seperti dilaporkan The Straits Times, jabatan presiden di Singapura bukan cuma seremonial. Presiden Singapura punya hak veto terhadap simpanan keuangan negara dan anggaran negara, serta penunjukan pejabat publik seperti ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, panglima ketiga angkatan dan kepala staf. Presiden juga bisa memveto rancangan undang-undang (RUU).
Sebelumnya, Halimah juga merupakan wanita muslim pertama yang menjadi ketua DPR, yang dipilih secara aklamasi oleh semua anggota parlemen. Ia maju menjadi calon ketua DPR atas pencalonan yang diajukan langsung oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong.
Halimah, aktivis buruh dan komunitas Melayu, saat menjadi ketua DPR di negeri berpenduduk Tionghoa 75% itu bertahan hidup sederhana dengan tetap tinggal di rumah susun. Namun, setelah jadi presiden, tidak boleh menolak tinggal di istana. ***

Selanjutnya.....

JURU bicara Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) Joseph Tripura dikutip AFP, Senin (11/9/2017), mengatakan 313 ribu orang warga Rohingya telah sampai di Bangladesh sejak 25 Agustus 2017. Sebelumnya, di pengungsian dan pemukiman darurat dekat perbatasan Myanmar telah menampung 400 ribu warga Rohingya dari Myanmar sehingga kini jumlahnya lebih dari 700 ribu orang.

"Banyak pendatang baru masih dalam perjalanan dan berada di pinggir jalan tidak dihitung karena kurangnya mekanisme pelacak yang komprehensif," demikian laporan badan PBB itu (Kompas.com, 11/9/2017).
Komunitas minoritas Rohingya telah lama mengalami diskriminasi di sebagian besar Myammar, yang menyangkal mereka sebagai warga negara. Serangan militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) terhadap pasukan keamanan Myanmar di Rakhine 25 Agustus 2017 lalu memicu pembalasan lebih buruk dari kubu militer. Warga Rohingya mengungsi melintasi perbatasan di tenggara Bangladesh.
Akibat konflik bersenjata antara militan ARSA dan militer Myanmar, bukan hanya warga etnis Rohingya yang mengungsi, tapi juga ada sekitar 30 ribuan orang nonmuslim di Rakhine yang telantar. Untuk memberi kesempatan bantuan kemanusiaan masuk Myanmar membantu semua korban konflik yang telantar itu, ARSA menyatakan gencatan senjata selama satu bulan mulai Minggu 10 September 2017.
"Selama masa gencatan senjata ini ARSA mendorong semua pihak memberi bantuan melanjutkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban krisis kemanusiaan, tidak peduli latar belakang etnis atau agamanya," tulis ARSA melalui akun Twitter (Kompas, 11/9/2017).
Keputusan itu baru sepihak, sehingga ARSA meminta pasukan pemerintah mengambil langkah yang sama. Belum ada tanggapan dari militer Myanmar terhadap permintaan itu. Namun, Pemerintah Myanmar Sabtu memberi pernyataan akan mendirikan tiga kamp penampungan di wilayah yang mayoritas Rohingya.
Belum diketahui dampak dari gencatan senjata ini. Akibat dari konflik ini, ribuan rumah dibakar tentara, puluhan desa musnah, dan jumlah pengungsi bertambah.
Palang Merah di Banglades lega, selain janji gencatan senjata dari ARSA membuka peluang bantuan kemanusiaan, PBB juga mengajukan donasi darurat 77 juta dolar AS. Betapa Bangladesh, salah satu negara termiskin di dunia, kelabakan menampung ratusan ribu orang pengungsi yang terus bertambah.
Namun, dunia masih menanti apakah militer dan pemerintah Myanmar punya semangat demi kemanusiaan yang sama untuk menyetujui usul gencatan senjata ARSA. ***

Selanjutnya.....

ANGGOTA panitia angket KPK di DPR dari Fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat, menyerukan pembekuan KPK sementara waktu. Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini memerlukan waktu lama. "Jika perlu, untuk sementara KPK disetop dulu. Kembalikan wewenang memberantas korupsi kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung," kata Henry seperti dikutip Kompas.com. (10/9/2017)

Menanggapi itu, Relawan Pro-Jokowi (Projo) menolak usul pembekuan KPK, karena bisa merusak citra pemerintahan Jokowi. "Jangan sampai di masa pemerintahan Jokowi terjadi pembubaran KPK. Selain memalukan, akan menjadi sejarah kelam bagi bangsa ini ke depan," kata Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi.
Menurut Budi, usul pembekuan KPK jelas sebuah langkah mundur dari reformasi yang diperjuangkan gerakan mahasiswa 1998 dan gerakan rakyat yang menghendaki pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Selain sebuah kemunduran, pembubaran KPK jelas merupakan pengkhianatan dan sangat melenceng dari garis perjuangan dan program Nawacita. Ini jelas harus dihentikan atau dilawan," tegas Budi (Kompas.com, 9/9/2017).
Atas usul dan reaksi sedemikian, yang pertama harus ditimbang tentu berat mana kekurangan yang ada dalam tubuh KPK dibanding korupsi yang harus diberantas. Untuk kekurangan di KPK juga harus dipisah, kekurangan bersifat prinsip (kalau ada) yang harus didahulukan daripada kekurangan yang timbul hanya akibat adanya angket DPR.
Kalau dilihat dari kasus-kasus besar yang sedang digarap KPK, seperti BLBI dan KTP-el, maupun berbagai kasus baru di instansi Pemerintah Pusat, lebih lagi hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang merata dari Jakarta sampai daerah, terakhir di PN Jakarta Selatan, Tegal, dan Bengkulu, mencerminkan betapa masif dan maraknya korupsi.
Dari perbandingan itu tampak kekurangan yang ada di KPK sementara bisa diusahakan untuk dibenahi sambil jalan, sedangkan di lain pihak tampak makin pentingnya pemberantasan korupsi sehingga KPK harus dipacu agar lebih cepat lagi geraknya dalam memberantas korupsi.
Dengan demikian, kita amat menghargai dan menghormati hasil kerja panitia khusus hak angket KPK di DPR yang telah menemukan berbagai kekurangan dalam tubuh KPK. Dengan itu, pembenahan bisa dilakukan tepat pada hal-hal yang betul-betul diperlukan. Dengan pembenahan yang tepat itu, bisa diharapkan KPK akan bekerja lebih efektif dan lebih cepat dalam pemberantasan korupsi. ***

Selanjutnya.....

TENTARA Pembebasan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army [ARSA]) melakukan serangan serentak ke 20 pos militer Myanmar di Distrik Rakhine (bekas wilayah kerajaan muslim Arakan) pada 25 Agustus 2017, menewaskan 32 orang. Serangan ini membuat kejutan, begitu cepat membesarnya kekuatan ARSA dari semula hanya mampu menyerang satu pos menewaskan 9 orang pada Oktober 2016.

Kejutan membesarnya kekuatan ARSA itu membuat respons serangan balik tentara Myanmar jadi berlebihan. Pelapor khusus PBB mengenai situasi HAM di Myanmar telah mengatakan skala penghancuran saat ini jauh melebihi tahun lalu. Lebih 140 ribu orang warga Rohingya meninggalkan rumahnya di Rakhine sejak 25 Agustus 2017 (Kompas.com, 7/9/2017).
Sebelum itu, laporan PBB pada Februari 2017 mendeskripsikan kekejaman yang menghancurkan dari para prajurit yang telah memukuli, memerkosa, dan membunuh orang-orang sejak wilayah Rakhine ditutup setelah serangan Oktober 2016.
Dalam kondisi kemiskinan ekstrem, tanpa kewarganegaraan dan pembatasan gerak orang Rohingya, ARSA yang sebelumnya bernama Harakah al-Yakin, dan sebelumnya bernama lain lagi, selalu lahir kembali untuk membela diri terhadap kaum penindas zaman ke zaman—sejak jatuhnya pemerintahan muslim Arakan oleh invasi Kerajaan Burma 1784. Namun, serangan serentak 25 Agustus 2017 itu terbesar sepanjang sejarahnya.
Pemerintah menyebut kelompok ini teroris dan mengatakan para pemimpinnya dilatih di luar negeri. International Crisis Group (ICG) juga menyatakan para anggota ARSA telah dilatih di luar negeri. Laporan ICG menyiratkan mereka tidak sepenuhnya amatir dan menunjukkan beberapa bukti mereka dibantu oleh beberapa veteran dari konflik lain, termasuk orang-orang dari Afganistan.
ARSA dipimpin Attaulah Abu Anwar Jununi, lahir dari orang tua Rohingya di Karachi, Pakistan, dan dibesarkan di Mekah, Arab Saudi. Juru bicara ARSA membantah ke Asia Times bahwa kelompoknya tak ada hubungan dengan kelompok jihad di luar negeri. Mereka hanya warga Rohingya yang berjuang agar diakui sebagai sebuah kelompok etnik di negeri kelahiran warisan nenek moyang mereka.
Juru bicara itu menambahkan ARSA telah melatih ribuan orang sejak 2013, tapi serangan pertama baru dilakukan Oktober 2016. Mereka menolak label teroris, karena aksi pembelaan itu sejalan dengan prinsip pertahanan diri untuk melindungi warga Rohingya dari penindasan negara, dan mereka tidak menyerang penduduk sipil. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi merilis Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017. Dengan perpres itu, kewajiban sekolah lima hari seminggu atau delapan jam sehari seperti dalam peraturan menteri dihapus.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan dengan perpres itu sekolah bisa memilih apakah akan menerapkan lima hari atau enam hari sekolah dalam seminggu. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 perpres. "Jadi, sifatnya opsional," ujarnya (Kompas.com, 6/9/2017).
Saat menandatangani perpres itu di Istana, Presiden Jokowi didampingi para kiai dan pimpinan ormas, antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Jadi baru saja saya tanda tangani mengenai Perpres Penguatan Pendidikan Karakter didampingi para kiai dan pimpinan ormas. Saya sangat berbahagia sekali bahwa semuanya memberikan dukungan penuh terhadap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter ini," ujar Presiden.
Peraturan Menteri yang diganti perpres itu sempat ditolak kalangan NU karena kebijakan sekolah delapan jam sehari bisa mematikan sekolah madrasah diniah yang jam belajarnya dimulai siang hari. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya terhadap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter itu.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, yang menghadiri pengumuman Perpres 87/2017 itu bersama sekitar 10 pimpinan ormas lainnya, menyatakan Muhammadiyah menyambut baik Perpres Penguatan Pendidikan Karakter tersebut.
Menurut Anwar, penguatan pendidikan karakter memang sangat penting bagi bangsa ini. Dengan perpres itu, siswa tidak hanya akan dididik mengenai ilmu, tetapi juga akhlak. Dengan akhlak dan ilmu yang baik, sumber daya di Indonesia pun akan mempunyai daya saing dengan negara lain.
"Kalau hari ini bagaimana kenyataannya?" ujar dia. "Banyak orang yang punya pikiran mengesampingkan agama. Lebih mengedepankan nilai ekonomi daripada kemanusiaan."
Penguatan pendidikan karakter memang lebih terletak pada pokok-pokok pengajarannya, bukan pada panjangnya jam belajar.
Sifat opsional full day school bijaksana karena belum semua sekolah mampu melakukannya. Sebab, dalam full day school murid dan guru harus makan siang di sekolah, untuk sekolah favorit mungkin itu soal mudah. Namun, untuk sekolah perjuangan (SD inpres, sejenisnya), ruang makan dan fasilitasnya saja belum tersedia. Kalau dipaksa pengadaannya, tidak terpikul orang tua murid. ***

Selanjutnya.....

DENGAN menyuntik saham 1,1 miliar dolar AS atau Rp14,66 triliun ke bisnis online Indonesia, Tokopedia, pada 17 Agustus 2017, raksasa bisnis online Tiongkok, Alibaba, milik Jack Ma ternyata hanya mendapatkan saham minoritas di Tokopedia. Beda dari suntikan Alibaba terdahulu ke Lazada—bisnis online Indonesia lainnya—sebesar 1 miliar dolar AS atau Rp13,3 triliun, Alibaba mendapat 80% saham Lazada.

Itu menunjukkan Tokopedia bisnis online Indonesia yang cukup besar. Seberapa besarkah? Gambaran kasarnya bisa disimak dari laporan Kompas.com (6/4/2017) saat Menara Ciputra World 2 di Kuningan yang berlantai 52 menjadi tempat kerja baru bagi 1.200 karyawan Tokopedia dan secara resmi diganti nama menjadi Tokopedia Tower.
Meski investasi itu menjadikan saham Alibaba minoritas di Tokopedia, menurut CEO pendiri Tokopedia William Tanuwijaya, kemitraan dengan Alibaba akan meningkatkan skala dan kualitas pelayanan Tokopedia. Sekaligus, mempermudah para penjual dan mitra Tokopedia untuk mengembangkan usahanya.
"Kami menganggap bahwa Alibaba merupakan guru dan role model bagi kami," ujar William. "Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Tokopedia untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia," sambut Daniel Zhang CEO Alibaba Group (Kompas.com, 19/8/2017).
William Tanuwijaya kelahiran 18 November 1981 di Siantar, Sumatera Utara, menamatkan SMA di kota kelahirannya itu. Kemudian kuliah di Binus, Jakarta, sambil kerja di warnet dari pukul 21.00 sampai pukul 09.00 untuk biaya hidup dan kuliahnya. Setamat dari Binus ia bekerja di perusahaan pengembangan software komputer.
Tahun 2007 dia mulai merintis Tokopedia bersama temannya, Leontinus Alpha Edison, sebuah start-up jual beli online yang menghubungkan penjual dan pembeli secara gratis. Awalnya tak mudah, selama dua tahun mencari investor selalu kandas.
Akhirnya, 6 Februari 2017 resmi berdiri Tokopedia dengan 509 merchant dan 4.560 member. Jumlah transaksi yang dibukukan hanya Rp33 juta. Namun, hanya dalam setahun Tokopedia berhasil menggandeng 4.659 merchant dengan 44.785 member, transaksi mencapai Rp5,954 miliar (WartaKepri, 19/8/2017).
Tokopedia mendapat dukungan investor antara lain East Venture, CyberAgent Venture, dan pada 2014 suntikan dari Softbank 100 juta dolar AS, setara Rp1,3 triliun. Pada awal 2017, Tokopedia telah memiliki 40 juta produk dengan 12 juta pengguna. Omzetnya sudah melebihi Rp1 triliun per bulan. Itulah yang digandeng Alibaba. ***

Selanjutnya.....

SETIAP menonton televisi, begitu kejamnya orang Myanmar (Burma) membantai warga Rohingya. Tidak habis pikir, bagaimana mungkin Buddhisme yang mereka anut bisa menjadi sumber kekuatan untuk melakukan tindakan biadab itu? Namun, setelah membaca tulisan John P Jones III, resensi buku Burma The Golden karya Wilhelm Klein (1982) di Amazon (29/6/2011), didapat kemungkinan bukan Buddhisme yang menjadi penyebabnya.

Langsung Jones III mengawali tulisan, "Wilhelm Klein, who wrote the subject words in the early '80's expressed a central facet of life in Burma... the power of myth, actually two: Buddhism and Marxism, wich makes this country so unique."
Itulah kemungkinan yang disingkap buku Wilhelm Klein, dari mana sumber sifat revolusioner homo homini lupus (suka memangsa sesama itu) hingga manusia bisa menjadi demikian buas dan kejam membunuh sesama manusia. Tidak kepalang, di bab terakhir bukunya itu, secara khusus Klein menyajikan pengamatannya bagaimana Marxisme bisa teradaptasi dalam cara hidup orang Burma (Myanmar).
Perilaku ideologis itu mengaktual secara nyata utamanya sejak kudeta militer 1962, di bawah kekuasaan Jenderal Ne Win. Salah satu gambaran perubahan yang terlihat secara fisis adalah jajaran stupa sepanjang Sungai Irawadi, yang sebelumnya berjumlah lebih dari 13 ribu, kini tersisa tak lebih dari 2.000.
Dalam buku itu, Wilhelm Klein mencatat Arakan (sekarang jadi distrik Rakhine) tempat suku Rohingya itu dahulu sebuah kerajaan merdeka di bawah Raja Narameikhla. Pada 1404, Arakan diserbu pasukan Kerajaan Ava (Raja Burma). Raja Nara menyelamatkan diri ke Kerajaan Bengali (sekarang Bangladesh).
Pada 1428, atas bantuan Sultan Bengali, Sultan Nara kembali merebut Kerajaan Arakan dari Ava. Kebetulan selama mengungsi di Bengali, Raja Nara sudah masuk Islam, saat ia kembali bertakhta memakai nama muslim, Sultan Solaiman Shah.
Arakan berdiri sebagai negara Islam merdeka selama tiga setengah abad, sampai pada 1784, lagi-lagi Raja Burma, kali ini Bodawphaya dari Dinasti Konbaung, menyerbu Arakan. Pemerintah Arakan jatuh. Ribuan orang tewas dan ditawan. Sekitar 20 ribu tawanan terdiri dari tokoh dan intelektual muslim, seniman, digiring ke pusat Burma, ratusan orang tewas di perjalanan.
Itu sampai Inggris merebut Arakan pada 1824. Penguasa Inggris justru membawa muslim Rohingya dari Bengali kembali ke Arakan sebagai pekerja perkebunan. Namun, sejak Jepang masuk, Rohingya tertindas lagi sampai sekarang. ***

Selanjutnya.....

MANTAN buruh migran, Siti Badriyah, menjadi salah satu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diundang bersaksi di sidang ke-27 Komisi Perlindungan Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, 4—13 September 2017. Saat menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia dan Brunei, Siti mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

"Bekerja di dua tempat dan tidak digaji sama sekali," ujar Siti. "Sekarang setelah saya bergabung dengan Migrant Care, ternyata masih banyak teman saya PRT itu mendapatkan perlakuan yang saya alami." (Kompas.com, 2/9/2017).
Siti akan hadir di sidang PBB tersebut bersama enam orang dari perwakilan Migrant Care sebagai delegasi masyarakat sipil Indonesia, yakni Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah, Melanie Subono selaku ambassador Migrant Care, Alex Ong dari Migrant Care Malaysia, Saverrapal Sakeng Convandus dari YKS Lembata, Mulyadi dari SARI Solo, serta Miftahul Munir, kepala desa Dukuh Dempok, Jember.
Agenda sidang sesi ini mengkaji laporan dari tiga negara, Ekuador, Indonesia, dan Meksiko, terkait Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Migran dan Anggota Keluarganya. Selain masing-masing menyampaikan materi bidangnya, laporan pokok masalah Indonesia disampaikan Anis Hidayah.
Anis melihat Pemerintah Indonesia lamban dalam membuat kebijakan perlindungan pekerja migran yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). "Pemerintah baru mengirimkan laporan inisial perdana pada tahun ini, padahal semestinya 2013, setahun setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya," ujar Anis.
Itu pun laporannya hanya berisikan aktivitas rutin dan bukan merupakan inisiatif baru sesuai tuntutan ratifikasi konvensinya. Pernyataan Anis di depan Komite akan menjadi informasi alternatif bagi komite untuk mengkaji laporan pemerintah dan menyusun rekomendasi di akhir sesi.
Mengingat selama ini mayoritas buruh migran kita perempuan, banyak menjadi korban perbudakan, trafficking, serta terancam hukuman mati atau meninggal akibat kondisi kerja yang buruk, rekomendasi yang dihasilkan PBB diharapkan bisa mendorong pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang visioner menghormati HAM dan perempuan.
Rekomendasi PBB bisa mendesak pemerintah membangun tata kelola buruh migran yang benar-benar protektif, agar sanjungan pahlawan devisa bukan justru untuk menutupi babak-belur nasib TKW korban perbudakan. ***

Selanjutnya.....

TRAGEDI kemanusiaan kembali mendera etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Pasukan penguasa negeri itu secara brutal mengulangi genosida terhadap etnis minoritas Rohingya, menganiaya hingga membakar hidup-hidup kaum muslim, termasuk wanita dan anak-anak. Utamanya mereka yang tak berdaya untuk melarikan diri saat pembakaran desa mereka secara sistematis.

Dari 27 ribu warga Rohingya yang melarikan diri dari kebuasan rezim Myanmar ke Bangladesh, sebagian telah dibawa ke kapal darurat menyeberangi Sungai Naf, 20 ribu orang lagi masih terdampar di perbatasan. Demikian laporan PBB dikutip AFP (31/8/2017).
Dicekam ketakutan diburu militer Myanmar, banyak yang tak bisa berenang pun melompat ke Sungai Naf yang memisahkan kedua negara. Sedikitnya 39 orang tak sampai ke seberang, mayatnya hanyut di arus sungai. "Mereka ditemukan mengambang di sungai," kata Kepala Polisi Mainuddin Khan di Kota Teknaf, perbatasan Bangladesh.
Laporan AFP dikutip Kompas.com, Jumat (1/9/2017), menyebutkan gejolak di Myanmar berawal Jumat (25/8/2017) pekan lalu. Saat itu kelompok gerilyawan Rohingya mengepung pos polisi terpencil dan menewaskan 11 petugas. Mereka juga membakar desa di sekitarnya.
Sebagai pembalasan, pasukan keamanan Myanmar melancarkan operasi pembersihan untuk menyapu para gerilyawan. Operasi pembersihan inilah yang dilakukan dengan amat brutal hingga menimbulkan tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.
Kantor Berita Prancis AFP dan media Inggris The Guardian melihat krisis Rohingya kali ini beda dari sebelumnya. Sejak Jumat—Minggu (25—27/8/2017), yang terjadi adalah bentrokan bersenjata antara tentara melawan militan Rohingya. Kontak senjata yang mematikan itu berawal dari penyerangan pemberontak etnis minoritas muslim Rohingya menyasar 30 pos polisi, Jumat (25/8/2017), saat itu 32 orang tewas.
Bentrokan tersebut terburuk sejak serangan pemberontak Oktober 2016, telah mendorong pemerintah untuk mengevakuasi staf dan ribuan penduduk desa nonmuslim. Evakuasi khusus penduduk nonmuslim itu dilakukan karena pemberontakan berasal dari etnis minoritas muslim yang selama ini dengan jumlah mereka 1,1 juta jiwa diperlakukan sebagai imigran ilegal yang tak diakui negara sebagai warganya meski mereka sudah ratusan tahun tinggal di negeri tersebut.
Kehadiran pemberontak sebagai bela diri etnis Rohingya atas perlakuan tidak adil negara terhadap mereka cenderung memperburuk kebrutalan tentara Myanmar kepada warga Rohingya. ***

Selanjutnya.....

SEJALAN kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,5% serta permintaan Presiden Jokowi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi di bawah 10%, Chief Executive Officer (CEO) Citibank Indonesia Batara Sianturi menyatakan situasi kondusif untuk menurunkan suku bunga perbankan.

Menurut Batara, penurunan suku bunga acuan BI menciptakan situasi yang kondusif dan akan berdampak pada transmisi penurunan suku bunga kredit. Namun, untuk menjaga agar pendapatan bank tidak merosot dengan penurunan suku bunga kredit itu, prosesnya akan berlangsung bertahap diseimbangkan dengan tingkat pertumbuhan kredit ke depan.
"Dengan peningkatan demand (permintaan kredit) diakomodasi penurunan suku bunga, menambah pertumbuhan semester II tahun ini. Selalu ada supply dan demand dengan penurunan benchmark rate," tutur Batara (Kompas.com, 30/8/2017).
Pertumbuhan kredit perbankan yang menjadi syarat keseimbangan pendapatan bank dalam proses penurunan suku bunga kredit dimaksud tampak positif. Pada Juli 2017, menurut laporan BI, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,9% secara tahunan (yoy). Angka ini naik tipis dibandingkan 7,6% (yoy) pada bulan Juni 2017.
Jumlah kredit perbankan yang disalurkan hingga Kamis (31/8/2017) sebesar Rp4.494 triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit utamanya terjadi pada sektor kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI), dan kredit consumer (KK).
KMK di sektor perdagangan, hotel, dan restoran Juli 2017 tumbuh 5,2%, naik dari Juni 4,4%. Sedang sektor konstruksi tumbuh 30,7%, naik dari Juni 28,1%. KI di sektor industri pengolahan pada Juli 2017 tumbuh 4,4%, naik dibanding Juni 3,5%. Sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan tumbuh 14,2%, naik dari Juni 12,1%.
Sedang untuk KK, Juli 2017 tumbuh 10,1% dibandingkan 9,9% pada Juni. Peningkatan penyaluran KK terutama didorong pola konsumsi masyarakat yang relatif tinggi (Kompas.com, 1/9/2017).
Dengan tingkat pertumbuhan (permintaan) kredit yang tampak relatif tinggi itu, keseimbangan tambahan pendapatan dari situ akan bisa menutupi penurunan tingkat suku bunga, sehingga harapan Presiden Jokowi suku bunga perbankan di bawah 10% akan bisa terwujud. Bahkan, mungkin tercapai tidak terlalu lama, karena pada Juli 2017 rata-rata suku bunga kredit terlihat mulai turun menjadi 11,73% dari bulan sebelumnya 11,77%. Untuk mempercepat prosesnya, Jokowi mengundang OJK dan BI agar memacunya. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi menyayangkan isu-isu bernada pesimistis dan negatif kayak Saracen mengganggu fokus pengembangan investasi yang sedang mendapatkan momentum. Yakni, status investment grade dari lembaga-lembaga pemeringkat terkemuka, serta hasil survei Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) Indonesia di posisi pertama dunia bersama Swiss dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya 80%. "Ini momentum, kok malah ada yang pesimistis? Apa lagi yang dicari? Apa yang ditunggu lagi?" tukas Jokowi (Kompas.com, 31/8/2017).

Dia meminta segenap bangsa Indonesia mulai dari jajaran menteri Kabinet Kerja beserta rakyat bahu-membahu mewujudkan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan. Ia berharap semua menteri berorientasi pada kesejahteraan rakyat. "Sekali lagi, momentum ini harus dimanfaatkan betul. Jangan sampai momentum ini lewat dan kita tidak mendapat apa-apa," tegas Presiden.
Ramainya bisnis buzzer di media sosial, kelompok bayaran untuk menyebarkan informasi negatif hingga ujaran kebencian untuk memecah belah dan mengadu domba masyarakat sejak Pilkada DKI lalu baru berhasil dibongkar polisi dengan menggulung Sindikat Saracen, salah satu kelompok buzzer bayaran.
Ternyata ekses sebaran informasi hoax buzzer juga membuyarkan fokus pengembangan investasi. Padahal, investasi amat dibutuhkan bukan semata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi jauh lebih penting lagi guna membuka lapangan kerja bagi barisan penganggur yang masih cukup panjang di negeri kita.
Oleh karena itu, pembersihan media sosial dari segala bentuk buzzer itu harus diprioritaskan semua instansi terkait, karena eksesnya yang amat buruk bukan saja secara sosial politik bisa menyulut permusuhan dan memecah belah bangsa, juga mengganggu perekonomian bangsa terutama investasi.
Seiring dengan itu, masih perlu pembenahan teknis untuk lebih memudahkan investasi, terutama dalam perizinan memulai usaha di daerah. Mungkin hal ini pendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang mempermudah perizinan agar dunia usaha lebih efisien.
"Kebijakan ini bertujuan meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik," jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution. Kalau investor masuk mendapatkan pelayanan yang sedemikian efektif dan efisien, momentum investasi bisa mencapai klimaks. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo memanggil Ketua OJK dan Gubernur BI, Senin (28/8/2017), ingin suku bunga kredit perbankan lebih rendah dari 10% guna mendorong perekonomian nasional. Saat ini suku bunga kredit masih bercokol di kisaran 12%, padahal sejak medio tahun lalu BI telah menurunkan suku bunga dari kisaran 7,5% hingga dua pekan lalu menjadi 4,5%.

"Arahan Presiden yang jelas supaya suku bunga kredit bisa diturunkan, wong inflasinya sudah rendah, suku bunga BI 7-day sudah 4,5%. Logikanya harus diturunkan yang diikuti penurunan suku bunga deposito," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai rapat di Istana (Kompas.com, 28/8/2017).
Logika permintaan Presiden itu, suku bunga acuan BI telah turun 3% dari 7,5% menjadi 4,5%, maka suku bunga kredit juga idealnya diturunkan sebanding dari 12% menjadi di bawah 10%. Selama ini penurunan suku bunga acuan diikuti penurunan suku bunga deposito hingga amat dekat suku bunga acuan.
Saat suku bunga acuan BI 7-day repo rate 4,75%, suku bunga deposito Rp100 juta sampai Rp500 juta tenor 12 bulan tercatat, Bank Mandiri 4,75%, BTN 5,25%, BNI 6,25%, dan BCA 5,00% (bungadeposito.com, 24/8/2017).
Jadi, upaya menurunkan suku bunga kredit sebesar 3% dari 12% menjadi di bawah 10% seperti dipatok Presiden itu, sebanding dengan penurunan suku bunga acuan yang terbukti bisa diikuti dengan penurunan suku bunga deposito yang amat mendekati suku bunga acuan. Kalau terkait suku bunga deposito yang menjadi kewajiban pihak bank kepada nasabah bisa turun, tapi terkait kewajiban nasabah kepada bank tak bisa diturunkan, berarti bank mau enaknya sendiri saja.
Suku bunga kredit di Indonesia 12% dengan suku bunga acuan bank sentral 4,5% itu amat jauh dibanding tetangga di ASEAN; Singapura suku bunga kredit per suku bunga acuan 5,00%/0,99%, Malaysia 4,25%/3,00%, Thailand 6,00%/1,50%, dan Filipina 5,00%/3,00%. Tampak, Indonesia dengan 12%/4,5% paling mencekik nasabah.
Untuk itu, kalau pelaksana otoritas negara di berbagai bidang bisa memberlakukan sistem batas tarif atas dan bawah, bahkan terhadap harga produk milik mayoritas anak bangsa seperti beras bisa ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), tak ada alasan yang layak di pertimbangkan jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak bisa menerapkan tarif batas atas dan bawah suku bunga kredit bank yang paling ideal bagi mendorong perekonomian nasional seperti diharapkan Presiden Jokowi. Untuk itu, alasan seindah apa pun harus dibuat. ***

Selanjutnya.....

PEKAN lalu Tokopedia pasang iklan jaket yang menutupi halaman pertama Harian Kompas, dengan klaim "Tokopedia Online #1 (peringkat pertama) di Indonesia dengan 150 juta kunjungan per bulan." Ada apa sebenarnya di balik unjuk gigi Tokopedia itu?

Dari tulisan terkait jagojualan.com yang beredar di WAG akhir pekan lalu, rupanya sebagian saham Tokopedia dibeli raksasa bisnis online Tiongkok, Alibaba, sebesar 1,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp14,63 triliun, lebih besar dari akuisisi Alibaba terhadap 80% saham Lazada beberapa waktu lalu sebesar 1 miliar dolar AS atau Rp13,3 triliun.
Dengan demikian, Alibaba milik Jack Ma asal Tiongkok itu kini mengendalikan dua usaha online terkemuka di Indonesia (Lazada dan Tokopedia). Kelompok tersebut bersaing ketat dengan raksasa asal Tiongkok lainnya Tencent milik Ma Huateng, yang di sini mengendalikan bisnis online Shopee, JD, dan Traveloka.
Di luar dua raksasa asal Tiongkok yang diperkirakan akan menguasai 80% pasar bisnis online Indonesia, ada kelompok ketiga yang merupakan pemain lokal, Blibli dan Tiket.com, investasi GDP Capital milik Djarum Group yang bermain di sisa pangsanya bersama ribuan pelaku bisnis online domestik lainnya yang masih relatif lemah.
Di negeri asalnya, Tiongkok, kedua raksasa bersaing ketat silih berganti mengungguli. Pada kuartal II 2016, misalnya, kapitalisasi pasar Tencent unggul dengan 246,35 miliar dolar AS, sedangkan kapitalisasi pasar Alibaba pada saat yang sama sebesar 242,04 miliar solar AS (Info Komputer, 19/8/2016).
Alibaba, selain bisnis berbagai layanan internet keuangan, juga e-commerce yakni jual-beli dan pengirimannya segala jenis kebutuhan dalam kemasan, dari makanan sampai kelontong, dari produk pabrik hingga buatan tangan.
Menurut Reuters, pendapatan Alibaba pada kuartal I 2017 naik 56% menjadi 7,51 miliar dolar AS atau Rp99,88 triliun. Meski pendapatan terbesar masih dari e-commerce, dilaporkan busnis cloud (layanan komputer) dan hiburan kinerjanya terus meningkat (Kompas.com, 18/8/2017).
Sedangkan Tencent kapitalisasi pasarnya tumbuh pesat dan mampu menyaingi Alibaba, karena tingginya pertumbuhan mobile games dan pendapatan iklan pada media sosial WeChat miliknya.
Demikian kelas pemain bisnis e-commerce yang hadir di Indonesia sehingga kelompok usaha yang didukung Djarum Group milik keluarga terkaya di Indonesia saja cuma bisa menjadi pemain ketiga. Bagaimana pula bakal nasib bisnis online UMKM? ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAH Indonesia membeli 11 pesawat Sukhoi U-35 senilai 570 juta dolar AS dengan pembayarannya dirundingkan dibarter dengan kerupuk, makanan khas Indonesia. "Saya kan ingin ada nilai tambah. Kerupuk lo, sekarang di Nigeria, biskuit segala macam dari Mayora, Wings, ke Afrika itu ekspornya tinggi sekali. Dia punya nilai tambah," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Kompas.com, 28/8/2017).

Barter ini bisa terealisasi seiring dengan ditekennya MoU antara BUMN Rusia Rostec dan BUMN Indonesia PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Selain kerupuk, ada sejumlah komoditas lain yang dibarter. "Furnitur, kopi, dan gula, masih kami bikin lis. Segera kami kasih ke mereka, kami beri kesempatan untuk membahas di internal mereka," ujar Enggar.
Pesawat Sukhoi pertama hadir di Indonesia saat tampil di Indonesia Air Show Juni 1996. Waktu itu Presiden Soeharto sedang kesal pada AS yang gencar menudingnya melanggar HAM. Oleh sebab itu, pada 1997 dengan alasan melepas ketergantungan pada AS, Indonesia membelot ke Rusia dengan memesan 12 Sukhoi-30KI.
Penggunaan pesawat tempur buatan Rusia bukan hal baru bagi Indonesia. Di zaman Orde Lama, saat konfrontasi dengan Malaysia, andalan Indonesia pesawat tempur buatan Rusia, Mig-21, TU-16, dan Bomber Tupolev, selain sejumlah kapal selam.
Namun, krisis ekonomi 1998 memaksa RI membatalkan pembelian Sukhoi dari Rusia tersebut. Di sisi lain, AS yang kian kuat tuduhannya atas pelanggaran HAM di Indonesia, pada 1999 menerapkan sanksi embargo militer terhadap Indonesia. Pesawat tempur F-16, F-5 Tiger, dan Hercules 130 milik TNI AU pun mengalami krisis kelangkaan suku cadang.
Oleh karena itu, di era pemerintahan Megawati didaur ulang pesanan Sukhoi 1997 yang terbengkalai. Di tengah mendesaknya kebutuhan alusista yang andal, 2003 ditekenlah kontrak pembelian Sukhoi. Waktu itu, hadirlah empat pesawat Sukhoi di hanggar TNI AU, terdiri dari dua SU-27SK (kursi tunggal) dan SU-30MK (kursi ganda) (JakartaGreater.com, 30/10/2014).
Pada 2005, sejak era awal SBY, merespons klaim Malaysia atas Ambalat Indonesia membeli enam Sukhoi lagi untuk mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, dengan 10 pesawat Sukhoi ini, Indonesia masih belum bisa menandingi 18 SU-30 MKM Malaysia dan 24 unit F-15SG milik Singapura. Untuk itu, TNI AU minta tambahan enam Sukhoi melengkapi satu skuadron penuh yaitu 16 pesawat Su-27/30.
Kini era Jokowi memesan 11 Sukhoi lagi, jumlah pesawat tempur RI pun akan unggul di ASEAN, jika jadi dibarter kerupuk. ***

Selanjutnya.....