TAHUN 2018 ditandai memanasnya suhu politik nasional menyongsong Pilpres dan Pileg 2019. Bahkan, sebelum masa kampanye resmi tiba, 23 September, atmosfer negeri sudah dicekam retorika provokatif seperti Indonesia akan bubar, hingga provokasi massa gerakan #2019 ganti presiden. Provokasi politikus itu, menurut J. Kristiadi (Kompas, 27/12) mengeksplisitkan suasana kebatinan masyarakat yang miris, cemas, dan dirundung rasa takut (angst psychose) karena histeria hoaks serta kobaran kebencian menjadi santapan sehari-hari. "Ranah publik makin kumuh dan rusuh dengan pemelintiran dan kebohongan telah melebihi kemampuan daya pikul masyarakat," tulisnya. Saat terlewatinya daya pikul masyarakat itu, muncul bencana gempa Lombok, 29 Juli 2018. Sejenak para politikus terhenyak oleh bencana. Seolah bencana itu turun untuk mendinginkan suhu politik. Menurut pengalaman masyarakat Aceh yang mengalami konflik panjang, ketika datang bencana tsunami 26 Desember 2004 mereka segera tersadar bahwa bencana itu sebagai peringatan buat mereka. Mereka pun segera berdamai, mengakhiri konflik. Rupanya beda dengan politikus nasional. Gempa Lombok hanya menghenyak sejenak. Tak lama, bahkan setelah masa kampanye resmi tiba, mereka tak mengubah gagah-gagahan provokasinya. Mungkin batas daya pikul masyarakat terlampaui lebih jauh lagi. Dan, 28 September 2018 tiga bencana serangkai, gempa-tsunami-likuefaksi melanda Sulawesi Tengah, Palu-Donggala-Sigi. Para politikus kembali terhenyak. Tapi ternyata, juga cuma sejenak. Provokasi, hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah tetap menjadi andalan. Sampai akhirnya Gunung Anak Krakatau meletus dan gugurannya memicu tsunami di Selat Sunda 22 Desember. Kebanyakan politikus tentu terhenyak, berduka atas bencana yang berkesinambungan tahun ini. Tapi rupanya ada juga politikus yang mencari kesempatan mengusili Presiden, hanya soal kunjungannya ke lokasi bencana. Harapan tentu, cukuplah dalam 2018 setiap politikus memanaskan situasi, datang bencana mendinginkannya. Doa rakyat jelas, agar tahun 2019 dijauhkan dari pemanasan suhu politik yang harus didinginkan oleh bencana. Idealnya, para politikus bisa mengambil hikmah dari bijaknya masyarakat Aceh menyikapi bencana. Itulah pokok soalnya. Agar ke depan, permainan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, rasional, bermartabat, sebagai upaya membangun peradaban. Jangan tanya, dentuman peringatan yang sudah tiga kali menggelegar itu buat siapa?*** Selanjutnya.....

HARAPAN perdamaian membersit di Suriah. Presiden Donald Trump mengumumkan menang perang melawan pasukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) disusul keputusan Trump menarik semua pasukan AS dari Suriah. Berita itu diikuti upaya Turki dan Iran mewujudkan perdamaian di Suriah. Setelah perang saudara bertahun-tahun, segala yang ada di negeri itu luluh lantak bersama tercabik-cabiknya kemanusiaan rakyat dalam kesengsaraan yang tiada tara, apakah cerita perdamaian itu bukan harapan palsu? Upaya mewujudkannya yang menentukan. Masalahnya, negara-negara luar yang terlibat di Suriah itu membuat keputusan bukan berdasar pertimbangan nasib rakyat Suriah, melainkan kepentingan negaranya dalam konkurensi global yang multidimensi. Kalau kepentingan multidimensi negaranya tidak terpenuhi, meski salah satu dimensinya saja, mereka tak peduli betapa buruk sekalipun nasib rakyat Suriah. Di dalam negeri sendiri, perang saudara bersifat sektarian karena rezim Presiden Bashar al-Assad yang syiah memerintah secara otoriter dengan demokrasi yang pseudomatis (hanya seolah-olah) cenderung menindas kelompok suni yang beroposisi hingga melakukan pemberontakan. Rezim Assad mampu bertahan berkat dukungan Iran lewat Hizbulloh yang merasuk dari Lebanon dan serangan udara Rusia ke basis-basis pemberontak. Sementara pemberontak mendapat bantuan dari Turki dan koalisi negara-negara Arab Suni. Di tengah kecamuk itu muncul ISIS yang lahir lengkap dengan mantan jenderal-jenderal Irak yang tersisih dalam rasionalisasi Irak oleh AS. Dalam waktu singkat ISIS menguasai separuh Irak dan Suriah. Pasukan koalisi sekutu AS membantu lewat serangan udara tentara Pemerintah Irak dan pasukan Kurdi yang memerangi ISIS di darat. Bahkan untuk di wilayah Suriah, dengan bantuan serangan udara sekutu AS itu gerilyawan Kurdi mampu mengalahkan ISIS. Di balik pertempuran yang masih berkecamuk di celah puing yang berserakan di seantero Suriah, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengikat janji di Ankara akan bekerja sama lebih dekat untuk mengakhiri peperangan di Suriah. Kedua pemimpin dijadwal bertemu sebelum Trump menyatakan menarik pasukan AS dari Suriah. "Ada banyak langkah yang bisa diambil Turki dan Iran bersama-sama untuk menghentikan pertempuran di kawasan itu dan membangun perdamaian," kata Erdogan. Diharapkan, langkah Erdogan dan Rouhani ini menjadi fajar harapan perdamaian yang sejati di Suriah. *** Selanjutnya.....

TUGAS besar seusai tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 akibat letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) yang memicu longsoran 64 hektare salah satu sisi gunung setinggi 170 meter tersebut, adalah menata kembali kehidupan korban bencana. Salah satunya, merelokasi penduduk Pulau Sebesi, pulau terdekat Gunung Krakatau. Tentu saja relokasi dimaksud bukan dengan paksaan. Tapi diprioritaskan mereka yang sudah trauma untuk kembali ke pulau tersebut. Bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Pulau Sebesi, pilihannya harus dihormati. Relokasi warga Pulau Sebesi, sebagian kini telah dievakuasi ke gedung tenis indoor Kalianda, adalah sebuah keniscayaan. Sebab, pulau seluas 2620 hektare yang sebagian besar merupakan gunung dan bukit itu berdasar sensus 2011 dihuni 2911 jiwa. Terdiri dari 771 kepala keluarga, 1.636 laki-laki dan 1.277 perempuan. Mereka dalam pemerintahan Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. (Wikipedia) Pulau Sebesi sebuah lokasi di Lampung yang paling lengkap catatan sejarah kepemilikannya pada pemerintah Belanda sejak Abad 16, meski kepemimpinan efektifnya di bawah Sultan Banten. Pulau yang subur itu sudah dihuni banyak penduduk sedemikian rupa sampai 1883, saat Gunung Krakatau meletus besar. Sejak itu kosong dan baru penuh kembali sekarang. Sebelum letusan Krakatau 1883, warga pulau itu oleh Pangeran Cecobaian diwajibkan menanam 500 batang lada setiap keluarga selain tanaman pokok mereka kelapa, karet, dan lainnya. Kewajiban menanam 500 batang lada itu berdasar perintah Sultan Banten untuk kesejahteraan warganya. Dahulu penduduk Pulau Sebesi banyak yang berasal dari Kecamatan Rajabasa, sebab itu untuk relokasi yang tepat mungkin harus di sekitar Kecamatan Rajabasa. Lebih lagi karena pola hidup antara kedua wilayah tidak jauh berbeda, mereka tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya yang baru. Terpenting dicatat, lokasi perkampungan mereka di Pulau Sebesi tidaklah buruk. Mereka punya jalan lintas desa yang bisa dilalui kendaraan roda empat, mereka punya fasilitas pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA, punya puskesdes, ada aliran listrik PLN ke rumah-rumah meski hanya sampai pukul 24.00. Penghidupan sehari-hari cukup memadai, setiap hari ada penyeberangan Sebesi—Canti (Kalianda). Artinya, untuk merelokasi wajar disiapkan permukiman baru mereka yang kondisinya tidak terlalu jauh berbeda dengan tempat tinggal yang lama. Juga fasilitas sosial, ekonomi, dan budayanya. Selanjutnya.....

SETELAH nasib buruk mendera petani singkong Lampung nyaris satu dekade, hingga pada September 2016 Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengirim surat ke Presiden Jokowi saat harga singkong Rp500/kg, tahun 2018 menjadi masa petani menarik napas agak lega, harga singkong membaik. Harga tertinggi tercapai pada September, Rp1.850/kg. Angin baik harga singkong mulai berhembus Januari 2018, melampaui harga psikologis Rp1.000/kg. Pada 14 Januari 2018, di Mesuji harga singkong di lapak Rp1.100/kg, dan di pabrik Rp1.250/kg. (Lampungpro, 15/1/2018). Harga singkong terus naik. Dan menjelang Lebaran Idulfitri, akhir Mei 2018, melampaui angka psikologis Rp1.500, mencapai angka Rp1.680/kg di Desa Baru Raharja, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. (Kupastuntas, 29/5/2018). Tak hanya sampai di situ, masih di Lampung Utara, di lapak Bayu Wonogiri, Kelapatujuh, Kotabumi, pada awal September singkong dibayar Rp1.850/kg. Juga di lapak Marwoto, Prokimal, Kotabumi Utara, harga singkong mencapai Rp1.850/kg. (Lampost.co, 3/9/2018) Sementara itu, Antaranews.com (15/9/2018) melaporkan dari Lampung Timur, hari itu harga singkong di Desa Bandaragung, Kecamatan Bandarsribawono, turun menjadi Rp1.850/kg dari sebelumnya sempat mencapai Rp2.050/kg. Sampai bulan terakhir, harga singkong di Lampung bergerak di kisaran itu. Meningkatnya harga singkong di Lampung sepanjang 2018 ini mungkin penyebabnya bisa dilihat pada data Kementerian Pertanian, luas tanaman singkong nasional pada 2018 turun drastis menjadi tersisa hanya 772 ribu hektare. Sebelumnya, pada 2016 luas tanaman singkong nasional mencapai 1,026 juta hektare, yang pada 2017 turun menjadi 882 ribu hektare. Produksi singkong juga turut menyusut dari 20 juta ton pada 2016, menjadi 19 juta ton pada 2017, dan diperkirakan turun lebih 10% lagi pada 2018. (Kontan.co.id, 19/12/2018) Produksi singkong Lampung selama ini sekitar 30% dari produksi nasional. Namun dengan penyusutan jumlah lahan singkong nasional, persentase produksi singkong Lampung di tingkat nasional bisa naik. Sebab, luas tanaman singkong di Lampung justru terus meningkat. Contohnya di Lampung Utara, dari 2011 luas tanaman singkong 30 ribu hektare, pada 2017 telah menjadi 75 ribu hektare. Di Lampung, singkong menjadi alternatif pengalihan lahan petani dari tanaman lain, seperti lada. Di Lampung Utara, pada 2011 tanaman lada seluas 19.177 hektare. Pada 2017 lada tinggal 10.829 hektare, selisihnya dialihkan ke singkong. Selanjutnya.....

TSUNAMI Banten-Lampung 22 Desember 2018 menyisakan catatan tentang mitigasi bencana versi rakyat. Begitu gelombang pasang yang naik oleh terang bulan seketika surut, warga pesisir dari Telukbetung, Panjang, sampai Kunjir, Kalianda Bawah, Canti, dan Rajabasa mengungsi ke bukit. Tidak lama kemudian, tsunami setinggi empat meter menerjang. Mungkin itu sebabnya, jumlah korban tsunami di Lampung telatif lebih kecil dari di Banten. Padahal, sepanjang pesisir pantai Lampung Selatan perumahan penduduk cukup padat, utamanya dari Kunjir, Kalianda Bawah, Canti, dan Rajabasa. Sedangkan di Banten rumah penduduk di pesisir tak sepadat Lampung, kebanyakan telah menjadi kawasan wisata. Ketinggian tsunami sekitar empat meter itu diketahui dari WA teman anak dari rumahnya di Kunjir. Keluarga mereka telah mengamankan diri di lantai tiga rumahnya saat gelombang pasang mulai naik, tiba-tiba terdengar ada terjangan tsunami di lantai dua rumah mereka. Dari cahaya kilat di padamnya listrik, terlihat rumah-rumah di sekitar luluh lantak. Tak lama setelah itu, meski WAG masyarakat telah ramai dengan tsunami di Kalianda dan kiriman kabar para pengungsi di bukit kepada sanak saudara di lokasi lain bahwa dirinya selamat, muncul posting pemberitahuan BMKG di detiknews (22/12/22.45) itu bukan tsunami, melainkan gelombang tinggi pasang terang bulan. Warga diminta tetap tenang. Warga di pengungsian yang rumahnya porak poranda diterjang tsunami heran membaca pemberitahuan BMKG itu. Tapi sesaat kemudian pimpinan BMKG meralat kesalahan itu lewat konferensi pers dan membenarkan ada tsunami. Penyebabnya masih diduga akibat ledakan Gunung Anak Krakatau. Lain kali mungkin, kalau warga rumahnya telah porak poranda diterjang tsunami, BMKG bukan meminta rakyat tenang, melainkan: Harap Waspada! Artinya, mitigasi bencana yang sudah dijalani rakyat dengan tepat waktu, tidak pula dituding hanya isu. Tampak, ketika tsunami Banten-Lampung ada kelemahan deteksi dini BMKG dan lembaga terkait. Apa pun penyebabnya, warga yang tak menyadari gejala bencana dan tidak segera ikut mengungsi telah menjadi korban. Terbukti, mitigasi bencana yang terbaik adalah ketika warga menyadari adanya petunjuk ancaman bencana dan mereka melakukan sendiri secara benar apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Alangkah lebih baik lagi jika mitigasi bencana versi rakyat itu didukung peringatan dini dengan teknologi dan pengetahuan mutakhir yang disampaikan tepat waktu. Selanjutnya.....

TAHUN Baru 2019 kita mendapat kado dari Presiden Jokowi: divestasi mayoritas saham Freeport tuntas dan Blok Rokan (ladang migas) dari Chevron kembali ke pemerintah RI dan diserahkan ke Pertamina. Ini menyusul Blok Mahakam dan 8 blok lainnya yang 100% sahamnya dialihkan ke Pertamina seusai kontrak asing. Dengan semua itu, sektor pertambangan yang sebelum era Jokowi lebih 80% dikuasai asing, per 1 Januari 2019 sudah berbalik menjadi mayoritas dikuasai negara. Sehingga, bisa lebih nyata diusahakan kekayaan alam itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan seterunya itu, diserahkan penguasaannya kepada asing pada era Orde Baru. Jadi kalau sekarang ada yang berteriak mengatakan kekayaan alam kita dikuasai asing, mungkin itu hanya lampias kerinduan untuk kembali ke zaman Orde Baru. Dan tentu, mayoritas rakyat tidak mau kembali ke era Orde Baru dengan kekayaan alam kita cuma dinikmati asing. Contohnya Freeport, entah bagaimana prosesnya waktu itu, pihak negara yang memiliki semua gunung emas dan mineral di Papua itu mau menerima diberi bagian saham cuma 9,38%. Jadi, berapa pun nilai kekayaan alam kita itu telah digadai oleh Orde Baru, kita wajib menebusnya demi mayoritas sahamnya kembali menjadi milik bangsa. Teriakan bahwa ekonomi Indonesia dikuasai asing juga telah dibantah Faisal Basri (Kompas.com 3/10/2018). Berdasarkan data United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia dari tahun ke tahun cuma di kisaran 5—6% dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDB. Artinya, porsi modal asing kecil sekali dalam ekonomi Indonesia. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia 13,5%, Vietnam 24%, apalagi Singapura 17,7% bukan dari PMTB, tapi dari PDB. (www.ceic.data.com) Jadi pernyataan kekayaan alam dan ekonomi Indonesia dikuasai asing jelas ngawur, asal bunyi, khayalan tanpa didasari data. Selanjutnya, pengelolaan kekayaan alam itu harus bisa efektif bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, tidak boleh gegabah karena sejak 2018 setiap tahun ada tiga juta orang angkatan kerja baru, dan pada Agustus 2018 jumlah pengangguran tercatat genap 7 juta orang. Artinya, harus diusahakan pengelolaannya untuk membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya. Seiring itu, penerimaan sektor pertambangan juga lebih diefektifkan untuk mempercepat laju pengentasan warga dari garis kemiskinan. Selanjutnya.....

RUPIAH terus melawan tekanan ketidakpastian global yang diperberat perang dagang AS-Tiongkok. Namun, pada akhir tahun rupiah justru relatif tenang meski The Fed menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin 19 Desember. Pada 20 Desember rupiah hanya melemah dari Rp14.388 per dolar AS ke 14.503, sore ditutup menguat di level Rp14.437 per dolar AS. Padahal, saat itu selain sentimen eksternal kenaikan suku bunga The Fed, di dalam negeri juga ada sentimen negatif defisit neraca perdagangan November lebih 2 miliar dolar AS. Dahsyatnya, BI yang pada 19—20 Desember rapat dewan gubernur, memutuskan tidak menaikkan suku bunga acuan BI untuk menahan ekses kenaikan bunga The Fed terhadap rupiah. Kenapa kenaikan suku bunga The Fed yang sudah lama amat ditakuti, dampaknya pada pelemahan rupiah cuma sebatas itu? Mungkin, karena saat kedua sentimen negatif dari luar dan dalam negeri itu datang, tren rupiah sedang menguat. Rupiah yang meninggalkan level Rp15 ribu per dolar AS pada akhir November 2018, mencapai penguatan tertinggi 3 Desember, Rp14.215 per dolar AS. Seminggu kemudian melemah lagi hingga mencapai level Rp14.600 per dolar AS. Namun pekan lalu, rupiah mendapat otot baru untuk menguat hingga ke level Rp14.300 per dolar AS di hari Rabu (18/12). Kamis dini hari datang berita keputusan The Fed menaikkan suku bunga acuan. Ada tiga sentimen positif pekan lalu yang memperkuat otot rupiah. Pertama, penerimaan negara tahun 2018 mencapai target. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melampaui target di APBN. Fiskal atau keuangan APBN yang kuat jelas “otot kawat balung besi” bagi rupiah. Otot kedua, impor November turun. Rupanya penurunan impor meski hanya 4,47% yang diumumkan BPS Senin (17/12) lebih menarik pasar ketimbang defisit. Soalnya penurunan impor itu hasil kebijakan pemerintah memakai biodiesel B20 dan penaikan PPh 1.147 jenis barang impor, menjadi kekuatan baru ekonomi nasional, terutama turunnya nilai impor BBM. Otot ketiga, BI Selasa (18/12) pagi membuka lelang deposit non-delivery forward (DNDF) dengan metode fixed rate tender. DNDF bukan lagi seperti ayam kampung dilepas cari makan sendiri di pasar. Dengan metode fixed tender, ini ampuh sebagai otot baru rupiah. BI juga melakukan intervensi DNDF secara langsung dengan para broker. Ini bisa mendekati level yang dikehendaki. Lelang dan intervensi itu bukan dengan devisa, melainkan justru dengan rupiah. Dengan semua itu, rupiah bisa menutup tahun dengan tenang. Selanjutnya.....

SERANGGA kecil yang menjijikkan bagi banyak orang, kecoak alias lipas bin coro, di Tiongkok dibudidayakan dan perusahaan peternakannya menjadi bisnis raksasa dengan nilai penjualan setahun mencapai 4,3 miliar yuan atau 684 juta dolar AS, setara Rp9,918 triliun (kurs Rp14.500/dolar AS). Kevin Enoch dari VOA dikutip Medcom (15/12/2018) melaporkan, perusahaan itu menjual hasil olahan ekstrak hewan kaya gizi, terutama protein, dalam berbagai bentuk makanan dan minuman. Seperti minuman botolan tonik kesehatan mandarin yang disebut sebagai sari kecoak. Aslinya dahulu kala, ini merupakan sejenis obat tradisional Tionghoa yang sudah dikenal sejak ribuan tahun untuk penyakit tukak lambung dan luka pada kulit. Sekarang, dengan penduduk Tiongkok 1,3 miliar jiwa, peran kecoak sebagai bahan pengobatan juga berkembang. Menurut sebuah laporan resmi instansi pemerintah, lebih dari 40 juta pasien respiratory gastric sembuh dengan pengobatan ini lewat resep dokter. Peternakan itu melayani lebih dari 4.000 rumah sakit di seantero Tiongkok. Makanan utama kecoak yang jumlahnya lebih besar dari umat manusia di muka bumi itu adalah sampah dapur. Pengelolaan dalam ruang peternakan yang besar itu dilakukan oleh artifisial intelligent (AI), dari pembiakan hingga pengaturan koloni-koloni penggemukan maupun pemanenan kecoak dewasa. Stephen Chen di South China Morning Post melaporkan peternakan itu dioperasikan oleh Gooddoctor Pharmaceutical Group di Chengdu, Sichuan. Peternakan kecoak itu sebesar stadion sepak bola yang besar dengan keseluruhannya tertutup rapat, bahkan lebih rapat dari penjara sehingga tak seekor kecoak pun bisa lolos keluar. Setiap pengunjung harus berganti pakaian dengan mengenakan pakaian steril untuk mencegah polutan dan patogen. Sangat sedikit manusia yang bekerja dalam peternakan tersebut. Di semua balai, lantai dan dinding penuh kecoak. Zhu Chaodong, guru besar pemimpin studi evolusi serangga Institute of Zoology's pada Academy of Sciences, Beijing, mengatakan akan menjadi bencana besar bila miliaran kecoak itu tiba-tiba terlepas ke lingkungan masyarakat—baik itu akibat kesalahan manusia maupun akibat bencana alam, seperti gempa bumi yang merusak bangunan peternakan. Fasilitas itu di Xichang, kota dengan 800 ribu penduduk, jika suatu kecelakaan terjadi bisa amat mengerikan, ujar Zu. Berlapis pengaman harus disiapkan dan dijamin bekerja sempurna guna mencegah bencana bebasnya kecoak. *** Selanjutnya.....

BAHAN dasar kotak suara Pemilu 2019 berupa kardus jadi polemik. Banyak orang khawatir bahan tersebut amat rentan, mempermudah kecurangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun melakukan uji kekuatan, membuktikan bahan tersebut kedap air dan tahan diduduki. Melihat action Ketua KPU melakukan uji ketahanan materi kotak suara itu, budayawan Jawa Deli Coking Susilo Sakeh yang juga mantan Ketua Panwaslu Provinsi Sumatera Utara nyeletuk di akun Facebook (18/12/2018): "Esensi dari polemik kotak suara kardus, bukanlah tentang 'tingkat kekokohan kotak jika diduduki para ketua'. Tetapi tentang tingkat kepercayaan publik terhadap kedaulatan penyelenggara. Jika kedaulatan penyelenggara dipercaya, pakai kotak Indomie pun tidak masalah. Namun jika kedaulatan penyelenggara diragukan, pakai brankas pun akan bisa menimbulkan masalah." Jadi intinya, baik buruknya proses Pemilu tergantung pada kedaulatan (integritas) penyelenggara (KPU). Kalau integritas KPU baik, kualitas proses penyelenggaraan pemilu juga akan baik. Integritas KPU sebagai lembaga bukan hanya tergantung pada sosok-sosok pribadi komisionernya. Misalnya cukup diyakini sosok pribadi para komisioner tak mudah dipengaruhi kekuatan politik tertentu. Independensinya bisa dijamin sampai ke sumsum tulangnya. Namun, lebih dari itu, integritas KPU ditentukan oleh kinerja lembaganya yang tegas dan tepat menaati dan melaksanakan semua aturan main. Dan itu tak sebatas hanya pada para komisioner, melainkan keseluruhan jajaran penyelenggara pemilu dari pusat, provonsi, kabupaten/kota, hingga desa dan TPS. Bahkan secara integral, menjadi kesatuan yang tak terpisahkan pula integritas Bawaslu dan segenap jajaran pengawas pemilu sampai lapisan terbawah. Ketepatan setiap langkah pengawasan sehingga pemilu berjalan benar-benar jujur dan adil, menjadi penentu efektifnya integritas penyelenggara. Semua itu tentu merupakan standar formal atau normatif. Namun, standar normatif itu penting justru di musim ramainya dusta dan fitnah di tengah masyarakat. Integritas penyelenggara yang didasari kinerja standar secara normatif ketat menaati dan menjalankan aturan main, akan menjadi penangkal dari kemungkinan hadirnya salah paham dan salah duga. Andaikan ada salah paham dan salah duga yang dipaksakan untuk mereduksi integritas penyelenggara dan kemudian menolak hasil kerjanya, implementasi aturan main dalam kinerja itu akan menjadi benteng utama pertahanan penyelenggara. Selanjutnya.....

TOL Trans-Jawa sepanjang 901,03 kilometer (km) dari Merak hingga Grati (Probolinggo) telah tersambung setelah Kamis (20/12/2018) lima ruas terakhir diresmikan Presiden Jokowi. Dengan besok Sabtu (22/12/2018) Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni—Terbanggibesar juga diresmikan, JTTS—Trans-Jawa mulai besok tersambung. Lima ruas Tol Trans-Jawa diresmikan kemarin, Pemalang—Batang, Batang—Semarang, Salatiga—Boyolali—Kartasura, Wilangan (Nganjuk)—Kertosono, dan Pasuruan—Probolinggo (Grati). Bagi mobil pribadi dari Terbanggi—Bakauheni untuk menyeberang ke Merak disarankan lewat Dermaga Eksekutif yang dilayani feri khusus dengan waktu tempuh Bakau—Merak sekitar satu jam. JTTS Bakauheni—Terbanggibesar bukan tol pertama di Sumatera. Jalan tol pertama di Sumatera Belmera (Belawan—Medan—Tanjung Morawa) sepanjang 34 km, dioperasikan 1986. Tol Binjai—Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi beroperasi mulai mudik Lebaran 2017, dan Palindra (Palembang—Indralaya) mulai mudik 2018. Tol rangkaian JTTS Banda Aceh—Sigli dan Dumai—Pekanbaru sedang dikerjakan. Tol lain di luar Jawa ada Tol Makassar, Panakkukang, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Bandara Hasanuddin beroperasi sejak 2008. Sementara Tol Manado—Bitung sepanjang 39,9 km sedang dalam pengerjaan, ditargetkan selesai 2019. Juga, Tol Balikpapan—Samarinda sepanjang 99,35 km diresmikan April 2019. Lalu tol Bandara Ngurah Rai—Benoa—Nusa Dua, Bali beroperasi sejak 2013. Tol pertama di Indonesia adalah Jagorawi (Jakarta—Bogor—Ciawi) dibangun mulai 1973, diresmikan 9 Maret 1978. Jagorawi kini diperpanjang Bocimi (Bogor—Ciawi—Sukabumi) ruas pertamanya diresmikan bulan lalu. Tersambungnya tol Trans-Jawa dan berbagai ruas tol luar Jawa banyak yang beroperasi, akan mendukung pertumbuhan ekonomi ke masa depan. Tiongkok contohnya, sebelum mencapai pertumbuhan di atas 10% sepanjang dua dekade dan kini menjadi ekonomi terbesar kedua dunia setelah AS, didahului dengan membangun jalan tol di seantero Negeri Tirai Bambu sepanjang 60 ribu km. Jalan tol memperlancar logistik, mendorong pusat-pusat ekonomi baru tumbuh. Untuk Indonesia, penurunan biaya logistik dari sebelumnya tergolong paling mahal di dunia, jelas merupakan prioritas untuk meningkatkan daya saing global. Dengan konektivitas antardaerah dan wilayah yang baik, mobilitas sosial dalam arti luas juga diperlancar. Ini membuat hubungan sosial dalam masyarakat lebih harmonis. Contohnya, mudik lancar jadi kenangan indah. Selanjutnya.....

KEPALA Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbaal mengingatkan dampak positif dan negatif internet menjelang tahun politik. "Internet menjadi sarana komunikasi ideal jarak jauh. Internet juga memunculkan sengkuni-sengkuni baru, yakni kejahatan siber, penyebar hoaks, dan black campaign. Eskalasinya meningkat menjelang pesta demokrasi," ujar Iqbaal. Ia menyampaikan itu dalam konsolidasi dan evaluasi multimedia dan humas di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/12/2018). Menurut Iqbaal, sekitar 50% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. "Hal ini membuat divisi humas harus meningkatkan pelayanan keamanan. Sebab, tidak bisa dimungkiri, situasi di dunia maya berdampak ke dunia nyata," paparnya. (Medcom.id, 17/12) Pada era informasi dewasa ini, dengan medium internet dan media sosial, pengamanan dunia maya justru menjadi prasyarat pengamanan di dunia nyata. Soalnya, gejala konflik politik, sosial dan ekonomi, gesekan awalnya sering mencuat di dunia maya. Sehingga, dengan pengamanan di dunia maya sekaligus menyelesaikan sebagian masalah di dunia nyata. Bahkan, suatu gejala yang bisa diatasi ketika memcuat di dunia maya, sekalian mencegah menetasnnya kasus tersebut menjadi masalah di dunia nyata. Pengendalian isu selagi masih di dunia maya memang cukup penting, agar isu-isu negatif yang beredar tidak lantas menyulut konflik adu fisik di dunia nyata. Pengendalian isu itu lebih penting lagi dalam menghadapi kemunculan sengkuni-sengkuni baru yang kerjanya mengeruhkan suasana dengan penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang mengadu domba. Sengkuni adalah patih kerajaan Astinapura, otaknya tak henti dari usaha mengecundangi keluarga Pendawa, Samiaji, dan adik-adiknya. Bahkan setelah dengan cara licik mereka berhasil merebut dan menguasai kerajaaan dari keluarga Pendawa sebagai pewaris yang sah, selalu ada saja akal-akalan Sengkuni dan keluarga Kurawa untuk mencelakakan keluarga Pendawa. Jadi, kalau Iqbaal menyebut kemunculan sengkuni-sengkuni baru, mereka itu adalah orang-orang yang tak senang melihat negara yang diasumsikam sebagai Pendawa ini aman, damai, rukun dan sejahtera. Otaknya berputar mencari-cari masalah, membuat kegaduhan. Pokoknya tidak senang kalau rakyat tenteram. Dikarang-karanglah cerita yang menakutkan rakyat, atau dibuatlah sandiwara-sandiwara konyol playing victim, seolah dirinya korban adanya permusuhan di antara rakyat. Padahal, rakyat hidup serbarukun dan damai. Selanjutnya.....

ARTIKEL Thomas P Power dari Australian National University di Bulletin of Indonesian Economic Studies (11/12/2018) membahas tentang kemerosotan (declining) demokrasi Indonesia. Selain sepak terjang Jokowi dan Prabowo sebagai penyebab internal, Power menyebut kemerosotan tersebut juga tidak terlepas dari konteks resesi demokrasi global. Artikel tersebut memulai pembahasannya dari polarisasi pada Pilgub Jakarta 2017, yang berujung pada pemeretelan elemen tertentu dalam kekuatan oposisi sehingga mengurangi keseimbangan permainan di lapangan politik. Lalu dalam proses pencalonan dalam pilpres juga dibatasi minimum persentasi suara partai pendukung setiap kandidat, sehingga mengurangi pilihan demokratis. Akhirnya dalam rangka Pilpres 2019, kedua kandidat tidak menunjukkan kualitas demokrasi dalam kampanye. Bahkan, kubu Prabowo, cenderung menarik bangsa mundur ke status quo zaman Orde Baru. Sedangkan resesi demokrasi dunia sudah dimaklumi secara umum sejak naiknya politik populisme dan politik identitas dalam pemilu AS dan momentum Brexit yang membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. Bahkan ketika Macron memenangi pemilu Prancis yang dinilai antipolitik populis, nyatanya saat berkuasa dihadang politik populis hingga ekonomi dan demokrasi Prancis mengalami kontraksi signifikan. Massa jaket kuning demo menolak kenaikan pajak BBM yang diberlakukan Macron, melakukan aksi massa anarkis. Akhirnya demokrasi Prancis takluk pada anarkisme karena Macron harus membatalkan kenaikan pajak BBM. Begitu pun anarki massa jaket kuning ternyata tak berhenti total. Sampai di situ, bangsa Indonesia tentu bisa mengevaluasi masalah yang ada untuk selanjutnya mengembalikan demokrasi negerinya ke jalur yang benar. Artinya, masih ada waktu tiga bulan lebih lagi masa kampanye pilpres dan pileg semua tingkat, peluang untuk memulihkan demokrasi dari kemerosotannya. Untuk itu, jelas semua pihak harus komitmen untuk melakukan kampanye dengan cara yang sehat, tidak pada tempatnya lagi memainkan jurus mabuk sengaja bicara bersalahan, mengumbar ujaran kebencian, fitnah, dan sejenisnya. Mengangkat data dari sumber yang benar dan standar, tidak manipulatif, dan tidak hoaks. Kampanye yang sehat mempromosikan keunggulan calon atau jago yang diusung, bukan memfitnah dan menjelekkan lawan politik, apalagi dilakukan tanpa dasar dan rasa tanggung jawab. Kampanye yang sehat adalah kampanye yang mencerdaskan, bukan memperbodoh massa konstituen.*** Selanjutnya.....

KEPALA Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menegaskan dari Rp110 triliun dana haji yang dikelola BPKH tidak ada yang dialokasikan pada investasi langsung terutama ke infrastruktur. Anggito menjelaskan sebesar 50% dari dana kelolaan haji tersebut dialokasikan ke bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH), dan sisanya ke surat berharga negara syariah (SBSN) atau korporasi. "Untuk klarifikasi, kami investasi di surat berharga," ujar Anggito ketika memberikan keterangan pers di sela Indonesia Shari'a Economic Forum (ISEF) di Surabaya, Jumat. (Kompas.com, 14/12/2018) Meskipun demikian, Anggito mengatakan BPKH akan mulai melakukan investasi langsung di sektor transportasi dan akomodasi bagi jemaah haji pada 2019 mendatang. Saat ini, Anggito menjelaskan proses investasi sudah direalisasikan dan sudah dalam tahap negosiasi dan penawaran. Untuk di wilayah Mekah dan Madinah, bentuk investasi yang akan dilakukan adalah investasi jangka panjang, sementara di luar Mekah dan Madinah akan menggunakan skema part equity. "Jadi tahun ini memang belum ada investasi langsung. Tahun depan diprioritaskan di Arab Saudi, 20% atau 15% alokasi dana kelolaan untuk investasi langsung," ujar Anggito. Sebagai catatan, hingga bulan Desember 2018 total dana kelolaan haji BPKH mencapai Rp110 triliun. Tahun depan BPKH menargetkan dana kelolaan tersebut meningkat Rp11 triliun menjadi Rp121 triliun. Pengelolaan dana haji memang paling tepat pada investasi tidak langsung seperti dalam obligasi sejenis SBSN. Obligasi relatif jauh dari risiko, karena jika ada bayangan risiko selalu tampak gejalanya sejak jauh hari sehingga bisa segera ditarik dananya. Namun, untuk investasi langsung yang terkait usaha peningkatan pelayanan haji, juga lebih baik. Apalagi investasi untuk membina angkutan dan akomodasi jemaah, yang selama ini diandalkan kepada pihak kontraktor di Arab, layanannya sering kurang memadai. Seperti angkutan jemaah dari Jeddah ke Madinah dan ke Mekah, busnya ada yang kurang nyaman, awak busnya tidak ramah. Juga maktab (penginapan) ruang dan fasilitasnya untuk ditinggali rombongan cenderung terbatas. Kalau dana haji diinvestasikan untuk itu, amat baik dan tentu dengan peningkatan kualitas pelayanannya. Investasinya bisa dimanfaatkan sepanjang tahun karena selesai musim haji, jemaah umrah Indonesia cukup besar. Ketergantungan pada kontraktor Arab pun berkurang. Selanjutnya.....

GURU besar pembangunan berkelanjutan Universitas Columbia, AS, Jeffrey D. Sachs, mengatakan kepada CNN (12/12/2018) bahwa penangkapan bos Huawei oleh Kanada atas permintaan AS membahayakan perdamaian dunia. Kalau pebisnis Tiongkok bisa ditangkap di perjalanan oleh Kanada, pebisnis AS juga bisa ditangkap negara mana saja kapan saja. Sachs tidak omong kosong. Ludahnya belum kering, dunia sudah digemparkan oleh penangkapan mantan diplomat Kanada oleh Tiongkok. Alasan penangkapannya juga tak jelas, seperti tak jelasnya saat penangkapan kepala pejabat keuangan (CFO) Huawei Sabrina Meng Wanzhou awal Desember di Vancouver, Kanada. Ia ditangkap saat transit dalam perjalanan dari Hong Kong ke Meksiko. Belakangan diwartakan kasusnya saat Meng bernama Cathy Meng menjadi sekretaris di Skycom (2007-2009), yang salah satu pemegang sahamnya perusahaan manajemen yang dikontrol Huawei. Jika perusahaan tersebut dituduh melanggar sanksi AS terhadap Iran, Sachs menuding adanya diskriminasi. Banyak perusahaan lain yang juga melanggar, cuma dihukum denda. Tak satu pun yang pejabatnya diculik dari pesawat. Contohnya, JP Morgan Chase dihukum denda 88,3 juta dolar AS. Selain JP Morgan, Sachs menyebut banyak perusahaan yang bernasib sama: Banco do Brasil, Bank of Amerika, Bank of Guam, Bank of Moscow, Bank of Tokyo Mitsubishi, Barclays, BNP Paribas, dan banyak lainnya lagi. Tak satu pun CEO atau CFO perusahaan yang melanggar sanksi ditangkap dan ditahan. Di sisi lain, Huawei menepis tuduhan sebagai pemegang saham Skycom. Huawei menyebut hubungan dengan Skycom hanya kerja sama biasa. "Huawei telah membentuk sistem kepatuhan perdagangan yang sejalan degan praktik industri dan bianis kami di Iran sudah mematuhi semua hukum dan regulasi termasuk yang dibuat oleh PBB. Kami juga meminta partner kami, seperti Skycom, untuk melakukan komitmen yang sama," jelas Huawei dalam sebuah pernyataan. (detiknet, 9/12) Tapi Huawei memang sudah lama diincar Trump. Agustus lalu Trump mengeluarkan larangan instansi pemerintah menggunakan teknologi Huawei dan ZTE. Alasannya tak kepalang, bisa mengganggu keamanan nasional. Sachs melihat hambatan terhadap Huawei dan ZTE ini berdasar kenyataan, kedua perusahaan teknologi Tiongkok itu sudah memainkan sistem 5G. Ini bisa menjadi tendangan penalti ke gawang AS. Maka, sebelum bola masuk kotak penalti, lawan diganjal agar orang dan bolanya tak bisa lewat. Permainan kasar jadi pilihan demi tak kalah. Selanjutnya.....

KOTA Surabaya terpilih sebagai kota terpopuler secara daring di Guangzhou International Award 2018. Kemenangan diraih setelah terungkap, saat bumi kian membara dalam pemanasan global, Kota Pahlawan itu justru dalam 15 tahun terakhir menjadi lebih dingin 2 derajat Celsius. Kemenangan Surabaya pada kategori City of Your Choice dipastikan setelah voting daring ditutup pada Jumat (7/12) sore. Surabaya di peringkat I dengan 1.504.535 suara. Di posisi 2 Kota Yiwu, Tiongkok, dengan perolehan 1.487.512 suara. Tempat ketiga diraih Kota Santa Fe, Argentina, dengan 863.151 suara. Sehari sebelumnya (Kamis 6/12), di depan 400 juri dan 14 finalis The Guangzhou International Award 2018 di Tiongkok, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan perkembangan Kota Surabaya menuju kota sustainable development goals. Menurut Risma, 15 tahun lalu, pada 2003, Surabaya mengalami masalah besar terkait sampah. Saat itu, Surabaya dikenal sebagai kota yang panas, kering, dan sering banjir ketika musim hujan. Hampir 50% dari total wilayah Surabaya banjir kala itu. "Mengatasi masalah ini, kami mengajak partisipasi masyarakat yang kuat untuk bekerja bahu-membahu dengan pemerintah kota melakukan pengelolaan limbah. Sebab, kami memiliki masalah besar untuk diselesaikan, tetapi dengan anggaran terbatas yang tersedia," kata Risma. (Kompas.com, 8/12) Risma kemudian berinisiatif menciptakan berbagai program dan kebijakan tanpa membebani anggaran lokal yang terbatas. Ia bimbing masyarakat mengelola sampah secara mandiri dengan konsep reuse, reduce, dan recycle (3R). Metode pengomposan sederhana dengan biaya rendah diperkenalkan ke masyarakat. Warga mendirikan bank sampah, orang bisa menjual sampah anorganik. Banyak bahan dari sampah bisa digunakan kembali untuk dekorasi kampung, pot bunga, hingga pohon natal. Warga juga mendaur ulang sampah anorganik yang bernilai ekonomis untuk dijual. Pemkot Surabaya membangun 58 waduk dan 28 ribu hektare hutan bakau di pesisir, untuk melindungi kota dari banjir. Juga menanam ribuan pohon untuk membuat hutan kota dan 420 taman kota. Sebagai hasilnya, warga dapat menikmati peningkatan indeks kualitas udara dan air, mengurangi volume limbah rumah tangga, mengurangi area banjir dari hampir 50% menjadi 2% hingga 3%, serta penurunan tingkat penyakit dan penurunan suhu rata-rata 2 derajat Celsius. Semua itu membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, serta berkelanjutan. *** Selanjutnya.....

ANGGARAN Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2019 naik dua kali lipat jadi Rp38 triliun dari 2018 sebesar Rp19 triliun. Namun, ada perubahan skema penyalurannya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang pada 2018 menerima secara flat Rp1,8 juta, tidak langsung menerima Rp3,6 juta. Pendataan akurat terakhir penentunya. Menteri Sosial Agus Gumiwang menyatakan pada 2019 penyaluran dana PKH dilakukan dengan skema non-flat. Artinya setiap keluarga akan menerima PKH dengan skema bervariasi. Dengan skema baru ini ada keluarga yang bisa menerima maksimal Rp3,6 juta—Rp4 juta, tapi bisa juga lebih rendah dari itu. Menurut Mensos, ada beberapa komponen penyaluran PKH yang menentukan besarnya dana di luar bantuan tetap Rp250 ribu. Komponen tersebut, yakni ibu hamil, keluarga yang mempunyai balita, atau anak yang sekolah di tingkat SD, SMP, SMA. Selain itu, KPM juga mendapat tambahan jika di keluarganya terdapat lansia maupun penyandang disabilitas. Dana PKH 2019 akan dibagikan empat tahap, Januari, April, Juli dan Oktober. Agus berharap dalam perubahan skema penyaluran ini, para pendamping melakukan pendataan yang akurat. Jangan sampai hak KPM tak terpenuhi semestinya akibat kecerobohan pendataan oleh pendamping. (Kompas.com, 12/12/2018) Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Dulung mengatakan transformasi bantuan sosial (Bansos) menjadi bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 10 juta KPM ditargetkan akhir 2018 selesai. Salah satunya Bansos dalam bentuk beras sejahtera (rastra) tidak lagi dibagikan dalam bentuk beras, tapi lewat rekening KPM di bank BUMN sebesar Rp110 ribu. Buku rekening tersebut bisa dipakai penerima bantuan untuk membeli pangan di e-Warung Kube PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan bank BUMN. Keunggulannya, KPM bisa membeli bahan pangan selain beras. Menurut Andi, penerapan penyaluran tersebut mampu meningkatkan kepuasan penerima bantuan. "Ya, walaupun mereka tidak bisa mengambil tunai, KPM merasa senang karena diberi kebebasan, diberi kekuasaan untuk mengatur uang sendiri. Mau beli beras, mau beli telur, itu tergantung dia," ujar Andi. Transformasi dari bansos ke BPNT ini digesa karena dinilai lebih memanusiakan KPM, lebih leluasa memilih bahan pangan dibanding dengan rastra yang sering, tak ada pilihan. Model ini juga lebih mudah mencapai 6 T: Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat Administrasi. *** Selanjutnya.....

BANYAK kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sistem pemilihan langsung disalahkan karena menguras kocek kontestan. Ketika terpilih, si kepala daerah harus mengembalikan modal pilkada. Jalan pintas untuk itu, lewat korupsi. Maka, untuk menekan korupsi ada yang usul kepala daerah kembali dipilih DPRD, bukan lagi pemilihan langsung oleh rakyat. Tampak dalam kontroversi antara korupsi dan demokrasi, orang menggunakan logika terbalik: Demokasi harus diamputasi untuk mengatasi korupsi. Artinya, keyakinan mereka, korupsi bisa dihabisi jika demokrasinya invalid. Pilihan berdasar keyakinan sedemikian jelas konyol. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat diwujudkan dengan rakyat memilih langsung pemimpinnya untuk memimpin daerah atau negara. Tentu pengamalan demokasi itu tak bisa direduksi atau dikorting, apalagi diamputasi. Hak rakyat itu mutlak harus diamalkan secara utuh dan sepenuhnya. Di sisi lain, korupsi itu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Itu penyakit para elite yang tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu melanggar hukum. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum, malah melanggar hukum. Jadi harus siap konsekuensinya. Pelanggaran hukum ini harus ditindak tegas. Tak ada toleransi untuk melindunginya, apalagi menyalahkan musababnya. Pada bagian penyebabnya itu jika ada pelanggaran hukum harus diluruskan. Misalnya, pembelian suara pemilih dengan berbagai cara yang menguras koceknya. Pemilihan kepala daerah adalah proses mencari pemimpin bijaksana. Kalau ternyata tidak bijaksana, sudah puluhan kepala daerah dipenjarakan karena korupsi untuk dana kampanye, tapi dia tetap mengulang perbuatan yang buruk itu, jelas dia tidak bijaksana. Berarti memang dia tak pantas jadi kepala daerah. Karena itu, korupsi yang merusak sendi-sendi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara hingga merugikan masyarakat bangsa itu, harus dibasmi tuntas sampai akar-akarnya. Tangkap sampai habis semua koruptor yang jelas orang-orang tak bijaksana, tapi merebut posisi yang sebenarnya bukan tempat mereka. Semua lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif, harus bersih dari orang-orang yang duduk di tempat yang salah itu. Setelah semua koruptor dan jaringannya selesai dibasmi, yang tersisa tentu suatu generasi bersih yang antikorupsi. Korupsi berakhir saat demokrasi telah berjalan seutuhnya dan sepenuhnya sebagai pemerintahan oleh rakyat. Ada saatnya. Selanjutnya.....

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jumat (7/12/2018) menyetujui resolusi menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri penjajahan atas wilayah Palestina dan menegaskan kembali dukungan PBB untuk solusi dua negara. "Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut, 156 negara mendukung resolusi, enam negara menolak, dan 12 negara abstain. Resolusi berhasil diadopsi," kata Ketua Majelis Umum PBB Maria Espinosa, seperti dikutip Sindonews.com dari Sputnik (8/12/2018). Enam negara yang menolak adalah Amerika Serikat (AS), Israel, Australia, Liberia, Kepulauan Marshall, dan Nauru. Resolusi mewujudkan perdamaian komprehensif, adil, dan abadi di Timur Tengah itu disponsori Irlandia. Pengadopsian resolusi itu sebagai perjuangan PBB dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres pekan lalu mendesak Israel dan Palestina menyelesaikan konflik mereka dengan mendukung resolusi dua negara. Resolusi dua negara, Israel dan Palestina sama-sama berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, merupakan resolusi PBB sejak awal. Namun, belakangan dikesampingkan Presiden Trump dalam dukungannya pada pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem. Israel sejak 1967 telah menduduki wilayah Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, serta menolak mengakui Palestina sebagai negara merdeka yang independen secara politik dan diplomatik. Selama beberapa dekade itu Palestina telah berkonflik dengan Israel. Pada Juli 2018, 29 warga Palestina tewas, 17 di antaranya perempuan dan anak-anak, akibat bentrokan dengan tentara Israel di perbatsan Jalur Gaza. Lalu 30 November 2018 setidaknya 40 warga Palestina terluka dihujani gas air mata secara masif oleh tentara Israel saat mereka salat Jumat berjemaah di lapangan yang diklaim masuk wilayah yang diduduki Israel dekat Ramallah, Tepi Barat. Penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina ditindas Yahudi Israel itu mengundang simpati yang luas dan kuat dari masyarakat internasional, dibuktikan dengan voting Jumat lalu di Majelis Umum PBB, dari keseluruhan anggota PBB hanya enam negara (termasuk AS dan Israel sendiri) yang memihak mereka. Dukungan luas masyarakat internasional itu akan membantu usaha Indonesia mendesak dunia untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Lobi untuk itu akan lebih intensif dengan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) PBB mulai 1 Januari 2019 ini. Peluang emas bagi Indonesia menjadi sponsor Palestina merdeka! Selanjutnya.....

JURU bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menelepon wartawan Associated Press (AP) Niniek Karmini, seperti dikutip The Washington Post (7/12/2018) mengklaim sebagai pelaku serangan terhadap pekerja trans-Papua di Nduga, menuntut agar Pemerintah Indonesia mau berunding untuk kemerdekaan Papua. Sambom menegaskan mereka tak butuh trans-Papua, tapi mereka butuh kemerdekaan. Ia juga mengklaim TPNPB punya 29 komando daerah operasi masing-masing beranggota 2.500 orang. Ia mengancam akan terus melakukan serangan gerilya secara hit and run. Perjuangan OPM di tingkat internasional memakai nama Papua Barat. Kapolri Tito Karnavian mengestimasi kekuatan kelompok bersenjata itu tak lebih dari 50 orang dengan 20 pucuk senjata. Sekarang pasukan TNI dan Polri dalam jumlah lebih besar dari kelompok separatis itu sudah menguasai wilayah sekitar Nduga memulihkan keamanan. Namun demikian, tetap perlu diantisipasi ancaman serangan OPM itu bersifat laten. Dan bukan hanya di wilayah Papua, melainkan juga wajib diwaspadai di daerah lain di Tanah Air. Sebab, pada hari mereka melakukan serangan yang menewaskan puluhan pekerja trans-Papua 1—2 Desember, di Surabaya juga ada kelompok orang mengibarkan bendera OPM bintang kejora, hingga tempatnya dikepung massa berbagai ormas. Selain itu, bintang kejora juga dikibarkan di Vanuatu, negara yang menjadi sponsor perjuangan Papua Barat merdeka. Ancaman serangan hit and run OPM ini laten karena mereka frustrasi. Sejak 30 September 2017, PBB telah menolak petisi kemerdekaan Papua Barat dengan menyatakan tidak akan mengambil langkah apa pun untuk melawan Indonesia. (Tempo.co, 6/12/2018). Namun, situs abc.net.au September 2018 memberitakan Vanuatu akan terus melakukan lobi ke sejumlah negara untuk mengumpulkan dukungan agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Vanuatu diketahui berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik, namun dipastikan Vanuatu tak akan mendapat dukungan dari Papua Nugini. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato, September lalu menegaskan tidak akan mendukung isu Papua Barat yang diajukan Vanuatu ke PBB. Sebab, Papua Barat masih merupakan bagian integral dari Indonesia. Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan menganggu hal itu. "Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apa pun yang diambil Vanuatu, jadi kami menolaknya," tegas Pato. Selanjutnya.....

MEMICU perang dagang dengan menaikkan tarif impor dari negara-negara sekutu dan rival dagang, justru AS kedodoran dengan defisit perdagangan pada Oktober 2018 naik 1,7% jadi 55,5 miliar dolar AS (Rp806 triliun). Defisit didorong impor yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, kata Departemen Perdagangan AS. Ini ironi perang dagang yang disulut Trump dengan tujuan mempersempit defisit yang dia sebut penyebab hilangnya pekerjaan di dalam negeri. Defisit perdagangan barang dengan Tiongkok, lawan utama perang dagangnya, juga naik 2% menjadi 38 miliar dolar AS karena ekspor utama seperti kedelai mengalami penurunan. Jumlah itu disesuaikan secara musiman. Bila tak disesuaikan, defisit perdagangan barang AS-Tiongkok mencapai rekor sepanjang masa sebesar 43,1 miliar dolar AS. Demikian CNBC mengutip AFP (7/12/2018). Washington dan Beijing menetapkan tarif tinggi bea masuk terhadap barang-barang kedua negara senilai lebih dari 300 miliar dolar AS dan mengunci kedua negara dalam konflik pahit yang sejauh ini mengguncang industri dan menurunkan laba perusahaan. Dua kekuatan ekonomi dunia itu awal Desember di Argentina menyepakati gencatan senjata 90 hari sembari menyelesaikan keluhan Trump tentang praktik perdagangan yang tidak adil. Defisit AS yang justru meningkat pada era perang dagang terjadi akibat warga Amerika membeli lebih banyak obat dan produk otomotif dari luar negeri serta berlibur lebih banyak, mengambil manfaat dari penguatan mata uang dolar AS. Nilai aktivitas perjalanan yang dilakukan warga Amerika meningkat hingga 200 juta dolar AS dan membuat impor jasa AS mencatat rekor 46,9 miliar dolar AS. Defisit barang juga mencetak rekor tertinggi mencapai lebih dari 78 miliar dolar AS. Impor barang dan jasa AS juga mencapai rekor tertinggi, naik 1,5% menjadi 266,5 miliar dolar AS. Impor kendaraan juga mencapai level tertinggi di 31,8 miliar dolar AS. Untuk periode Januari—Oktober 2018, total defisit perdagangan AS naik lebih dari 11% dibanding dengan periode sama tahun lalu. Ekspor kedelai AS yang disasar bea masuk balasan Tiongkok turun lagi 800 juta dolar AS pada Oktober. Ekspor pesawat terbang dan suku cadang, yang juga sensitif dalam perdagangan, turun 600 juta dolar AS. Perang dagang yang disulut Trump merontokkan harga saham Wall Street, hingga perusahaan teknologi Facebooks, Google, Apple, Amazon kehilangan nilai sahamnya lebih 20%. Setelah gencatan senjata, bursa Wall Street pulih kembali. Selanjutnya.....

ADA sebuah tradisi pada media arus utama (mainstream) di Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsanya yang heterogen. Yakni, tradisi tabu terhadap isu yang cenderung mengeksploitasi sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antatgolongan) karena hal itu rentan menyulut konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Bahwa tradisi itu hidup dan kuat memandu para pengelola media arus utama dalam menjalankan profesinya, terlihat pekan lalu pada pilihan mereka untuk tidak menonjolkan penyajian sebuah berita yang bisa dinilai mengeksploitasi sentimen agama. Untuk kewajban mereka terhadap kaidah universal memenuhi hak rakyat untuk tahu (people right to know), mereka tetap memuat berita tersebut tetapi tidak secara mencolok. Ada yang memuat di halaman dalam, atau cukup di laman online dalam konvergensi penerbitan mereka. Betapa kuat tradisi tabu terhadap isu yang berbau sentimen SARA itu bisa dilihat, lebih dari 80% media arus utama di negeri ini melakukan hal yang sama, menghindari penonjolan berita dimaksud. Di luar pengelola media arus utama mungkin sukar memahami tradisi ini, sehingga dengan mudah menuduh terkooptasi ini atau itu. Tapi, bagi pengelola media arus utama, tradisi ini bukanlah hal murahan karena orientasinya luhur demi menjaga keutuhan bangsa dan menghindarkan rakyat dari jebakan konflik. Justru sebaliknya, para pengelola media arus utama itu memandang murahan perilaku mereka yang mengeksploitasi sentimen SARA untuk mencapai tujuan. Apa pun tujuan itu, secara nyata mereka berusaha mencapainya dengan tanpa sungkan mengorbankan rakyat dalam jebakan rawan konflik dan tidak peduli pada akibatnya, perpecahan bangsa. Orientasi tradisi tabu terhadap isu SARA yang luhur demi keutuhan bangsa itu demikian kuat pada pengelola media arus utama, terbentuk oleh perjalanan panjang perjuangan pers nasional mengemong bangsa. Setiap muncul tantangan, tradisi itu merespons tegas. Tegasnya respons itu mengingat heterogenitas bangsa harus dijaga agar senantiasa jauh dari ancaman perpecahan. Banyaknya suku menuntut upaya pencegahan dini dari Balkanisasi. Banyaknya sekte atau aliran agama menuntut kewaspadaan dari konflik sektarian atau Syrianisasi. Adanya penganut agama maupun warga suku yang dominan harus dijauhkan dari Talibanisasi, kelompok dominan menindas minoritas yang lemah. Dengan orientasi luhur menjaga keutuhan bangsa, tradisi tabu isu SARA pada media arus utama itu perlu dukungan dari segenap elemen bangsa. Selanjutnya.....

MANUSIA akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi, kata Erik Franklin, pakar Lembaga Biologi Kelautan Universitas Hawaii. "Semua ini sedang terjadi sekarang dan akan terus bertambah gawat," kata Franklin kepada AFP. Tingkat karbondioksida, gas metana, dan gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia. Pemanasan suhu bumi memicu musim kemarau yang panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini terjadi di California. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang makin besar yang menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Tahun lalu negara bagian Florida mengalami musim kering panjang, suhu panas yang mencapai rekor, lebih dari 100 kebakaran hutan, dan badai Michael yang paling kuat pernah menghantam kawasan itu. Kemungkinan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus, menurut profesor Camilo Mora dari Universitas Hawaii, bergantung pada apakah manusia bisa mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan cepat. (Kompas.com, 26/11/2018) Ironisnya, Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari perjanjian iklim Paris 2015 yang ditandatangani 190 negara untuk membatasi emisi karbon. Padahal, AS pemilik cerobong asap pabrik dan emisi karbon lainnya terbesar di dunia. Laporan terbaru dari otoritas AS, National Climate Assessment (AFP, 23/11/2018) menyebutkan perubahan iklim akan menelan biaya ratusan miliar dolar AS setiap tahunnya, kecuali jika ada tindakan drastis yang diambil untuk mengurangi emisi karbon. Disusun oleh lebih dari 300 ilmuwan, penilaian iklim nasional keempat volume II itu sebagai laporan mandat kongres yang lebih dari 1.000 halaman. Isinya menegaskan jika tidak ada upaya mitigasi, perubahan iklim diperkirakan menyebabkan kerugian yang terus meningkat terhadap infrastruktur dan properti AS, serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dampaknya akan meluber ke ranah perdagangan global, memengaruhi harga impor dan ekspor dan bisnis AS dengan luar negeri serta rantai pasokan. Beberapa dampak tersebut telah dirasakan AS, termasuk cuaca ekstrem dan peristiwa terkait iklim. Namun, Trump dan kabinetnya meragukan perubahan iklim, dengan alasan penyebab dan dampaknya belum diketahui pasti. *** Selanjutnya.....

KELOMPOK kriminal bersenjata (KKB) membunuh 31 buruh proyek trans-Papua di Nduga, awal Desember 2018. Para karyawan PT Istaka Karya (BUMN) itu sedang membangun jembatan, dijemput sekitar 50 orang bersenjata, dibawa ke bukit dan dibantai. Jimmi Aritonang, karyawan Istaka Karya yang berhasil meloloskan diri berkisah, 1 Desember itu mereka libur karena ada upacara HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNOPM). KKB melakukan upacara bakar batu menyertakan masyarakat. Kapendam XVII Kolonel Inf Muhamad Aidi menceritakan ini kepada Kompas.com (6/12/2018) menyebut, KKB ke kamp Istaka pukul 15.00 WIT, 25 karyawan di kamp digiring ke kali. Esoknya, 2 Desember, KKB membawa mereka ke puncak bukit, disuruh berbaris jalan jongkok lalu ditembaki. Sebagian pekerja tertembak mati, sebagian lagi pura-pura mati terkapar di tanah. Setelah KKB pergi, 11 pekerja yang pura-pura mati bangkit untuk melarikan diri. Malang, mereka terlihat oleh KKB dan dikejar. Lima orang tertangkap dibunuh KKB, 6 orang lari ke arah Mbua. Dua orang belum ditemukan, 4 lainnya termasuk Jimmi selamat diamankan anggota TNI di Pos Yonif 755/Yalet di Mbua. Pada 3 Desember, pukul 05.00 WIT, Pos TNI Yonif 755/Yalet diserang KKB bersenjata standar militer campuran panah dan tombak. "Rupanya mereka tetap melakukan pengejaran. Serangan diawali lemparan batu ke pos sehingga seorang anggota Yonif 755, Serda Handoko membuka jendela, lalu ditembak dan meninggal dunia," tutur Aidi. Anggota pos membalas tembakan dan terjadi kontak tembak dari jam 05.00 hingga 21.00 WIT. Karena kondisi tidak berimbang dan medan tak menguntungkan, 4 Desember, pukul 01.00 WIT, Danpos memutuskan mundur mencari medan perlindungan. Pukul 07.00 WIT, Satgab TNI-Polri berhasil menduduki Mbua, melakukan penyelamatan dan evakuasi korban. Demikian gawatnya situasi lapangan. Mereka bukan lagi KKB seperti nama buat kelompok begal. Tetapi, mereka pemberontak sparatis yang jelas dan nyata merupakan musuh NKRI. Jadi, kewajiban TNI-Polri untuk membasmi sampai ke akar-akarnya. Gerakan mereka akan makin ganas ketika Papua makin maju karena gerakan mereka kehilangan relevansi. Pembangunan trans-Papua dan berbagai kebijakan pusat seperti BBM satu harga, mulai mewujudkan kemajuan Papua. Pada kuartal II 2018, menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Papua 18,18%, jauh di atas pertumbuhan nasional 5,27%. Untuk itu, TNI-Polri harus tegas membersihkan gangguan terhadap rakyat Papua. *** Selanjutnya.....

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di era Orde Baru (Orba) pada data Transparency International terendah di ASEAN. Pada 1998, skor IPK Indonesia 20, di bawah Filipina 33, Thailand 30, Malaysia 53. Singapura, sudah jauh di atas negara kawasan. "Kami memerinci datanya mulai tahun 1998, mohon maaf, Corruption Perception Index (CPI) kita terendah di ASEAN, Vietnam di atas kita, Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita, Brunei di atas kita," kata Agus dalam pidato pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Bagi yang mengalami era Orba tentu ingat keluarga pejabat (anak-istri-menantu-ipar) menguasai proyek di seputar pejabat. Orang lain hanya jadi subkontraktor dengan membayar fee sebesar laba proyek, subkontraktor cuma cuci piring pesta mereka. Namun seiring perkembangan, lanjut Agus, IPK Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi sekalipun belum ideal. "Kalau melihat rilis terakhir dari Transparency International kita itu mencapai skor 37, memang tahun 2016—2017 sejajar dari skor 37 menjadi 37 lagi. Tapi kalau dibandingkan negara lain, seperti Malaysia yang dulu tahun 98 sudah 53 malah turun jadi 47, Filipina yang mencapai 33 kemudian naik 36 di tahun 1999, sekarang turun," ujar Agus. Dibanding dengan negara lain yang penduduknya banyak, skor IPK Indonesia naik 17 poin, Vietnam 10 poin, Argentina 9 poin, Nigeria 8 poin, dan Tiongkok yang pakai hukuman mati 6 poin. "Kita menyaksikan CPI Indonesia mencapai pertumbuhan paling tinggi di dunia," tegas Agus. (Kompas.com, 4/12) Sementara Presiden Jokowi di acara KPK itu menegaskan, banyaknya penangkapan dan pemenjaraan pelaku korupsi bukan indikator keberhasilan. Keberhasilan bangsa yang antikorupsi menurut Jokowi, "...diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tindak pidana korupsi." Jokowi memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya memberantas korupsi. Misalnya, dengan menyediakan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat, hingga e-budgeting. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Perpres No 54/20+018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Lalu PP No 63/2018 tentang Tata Cara Pelakaanaan Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan bagi yang Membantu Pemberantasan Korupsi. Dengan berbagai langkah tersebut, Jokowi yakin Indonesia akan mencapai kondisi ideal antikorupsi. Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjaniian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang untuk mengikuti seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer, termasuk guru, yang menurut UU telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah menyadari saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan. "Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," ujar Moeldoko. (Kompas.com, 3/12/2018) Ia mengatakan tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK mengikuti proses seleksi sesuai dengan merit system. Seleksi berbasis merit prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN. "Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi profesional," kata Moeldoko. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan PP Manajemen PPPK salah satu aturan pelaksanaan dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional masuk birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding dengan CPNS. "Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut," ujar Yanuar. Menurut Yanuar, PPPK memiliki kewajiban dan hak keuangan sama dengan ASN yang berstatus PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Namun, PPPK tak mendapatkan pensiun layaknya PNS. Dengan keluarnya PP ini, diharapkan proses rekrutmen guru honorer yang berusia di atas 35 tahun segera dilakukan. Dengan begitu kecenderungan penelantaran guru honorer segera diakhiri. Penelantaran seperti honornya ditahan pemda tiga hingga enam bulan karena uangnya diprioritaskan untuk membayar tagihan kontraktor, tidak perlu terjadi lagi. Sekaligus pihak pemda juga diringankan bebannya dari menyiapkan honor mereka karena sudah resmi masuk daftar gaji yang ditanggung Pemerintah Pusat. Harkat dan martabat guru honorer pun, sesuai dengan kewajiban dan hak keuangannya, terangkat menjadi setara dengan PNS. Selanjutnya.....

MAKAN malam Presiden AS Donald Trump dan Presiden RRT Xi Jinping di Buenos Aires Sabtu (1/12/2018) membuahkan kesepakatan meredam eskalasi perang dagang antara kedua negara. Kedua kepala negara setuju untuk tidak mengenakan tarif tambahan di sektor perdagangan setelah 1 Januari 2019. Berita itu menurut CNBC ditulis Bloomberg Minggu (2/12/2018) mengutip dari laporan televisi nasional Tiongkok, CGTN. "Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk menjaga perang dagang mereka dari eskalasi dengan janji menahan sementara pengenaan tarif baru," tulis Bloomberg. Sementara itu, penasihat Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada wartawan, pertemuan itu berlangsung sangat baik. Pertemuan makan malam itu berlangsung lebih lama dari rencana, yakni lebih dari dua jam. Sebelumnya CNBC Internasional melaporkan Xi Jinping mengatakan kerja sama adalah pilihan terbaik bagi Tiongkok dan AS. Sedang Trump sebelum makan juga mengatakan diskusi pada poin tertentu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kedua negara. Kesepakatan AS-RRT meredam eskalasi perang dagang ini jelas merupakan kabar baik bagi negara-negara berkembang yang beberapa bulan terakhir ini terimbas perang dagang tersebut. Salah satunya Argentina, tuan rumah KTT G20, yang kurs mata uangnya terhadap dolar AS terdepresiasi lebih 40%, hingga IMF mengucurkan batuan sebesar 850 miliar dolar AS untuk memulihkan ekonominya. Sedangkan Indonesia, kurs mata uang rupiah sampai akhir Oktober 2018 sempat terdepresiasi lebih 10% (ytd) terhadap dolar AS. Namun sepanjang November 2018 rupiah kembali bangkit dan menguat dramatis dari 15.200 per dolar AS menjadi Rp14.300 per dolar AS pada 30 November 2018. Bahkan, jika kondisi eksternal dan internal kondusif, bank sentral yakin dalam 2019 nilai rupiah kembali ke fundamentalnya, Rp13.500 per dolar AS. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Buenos Aires mengingatkan posisi Indonesia akan tetap hati-hati dengan komitmen para pemimpin negara mengenai ketegangan perang dagang yang sedang terjadi. Trump menginginkan ekonomi negara-negara lain lebih baik untuk menjadikan ekonomi AS lebih kuat. Sedang Xi Jinping menyatakan perdagangan menguntungkan semua pihak, karena itu menjaga hubungan antarnegara menjadi kepentingan bersama. Komitmen itu, menurut Sri, political language yang normatif. Itu mengindikasikan keharusan semua pihak meriset kembali kebijakannya pada kesepakatan dagang multilateral. Selanjutnya.....

PADA peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 2—3 Desember di Bekasi, Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Penyandang Disabilitas. Kartu ini selain sebagai identifikasi penyandang cacat, juga untuk mengakses fasilitas publik seperti gratis naik kereta api commuter, naik bus kota milik BUMN/BUMD seperti Trans Jakarta, dan jaminan sosial tertentu. Peluncuran kartu tersebut sejalan dengan tema HDI 2018, Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. Tahap pertama kartu ini dibagikan kepada para disabilitas di Jawa, selanjutnya ke semua daerah sebagai gerakan peduli pada kebutuhan para penyandang disabilitas. Dalam acara yang dihadiri ribuan penyandang disabilitas itu, juga diserahkan berbagai alat bantu bagi disabilitas, seribu unit kursi roda, alat bantu dengar, dan lain-lain. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto menyatakan, kartu yang dibagikan mulai dari Pulau Jawa kepada tujuh ribu penyandang disabilitas yang terdata di Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos, rencananya juga dapat digunakan untuk memperoleh potongan harga di toko ritel. "Pada 2019, ditargetkan semua benefit tersebut bisa direalisasikan," ujar Edi. Namun, untuk menjadikan Indonesia negeri ramah disabilitas, itu saja jelas belum cukup. Suatu gerakan nasional ramah disabilitas yang komprehensif harus dicanangkan, untuk dilaksanakan seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Contoh negeri ramah disabilitas, salah satunya Jepang. Semua jalan di kota-kota negeri itu di kiri dan kanannya diberi lajur untuk disabilitas yang diberi batas pemisah dari jalan besarnya, kendaraan bermotor tak bisa nyelonong ke lintasannya yang juga digunakan pejalan kaki dan sepeda. Lajur disabilitas itu rata sepanjang jalan, tingginya juga sama dengan jalan utama, sehingga ketika di zebra cross harus menyeberang, pengguna kursi roda dan tongkat putih tidak mengalami kesulitan. Lajur itu tembus dari kawasan permukiman, pertokoan, dan perkantoran hingga stasiun KA dan halte bus. Selain itu, dalam KA maupun bus terdapat kursi khusus untuk disabilitas, bersama wanita hamil, manula, dan orang sakit. Jadi, kalau Indonesia mau jadi negeri ramah disabilitas, banyak hal harus dilakukan. Semua trotoar jalan yang lebih tinggi dari jalan dan gerbang rumah atau toko warga, harus dibongkar, diratakan agar disabilitas dengan kursi roda dan tongkat putihnya nyaman melintas. Sekaligus, bersih dari lapak pedagang dan parkiran kendaraan bermotor. Selanjutnya.....

SAAT menutup Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Rabu (28/11), Presiden Joko Widodo menjamin relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak menyentuh UMKM. Pemerintah berkomitmen mendorong terus keberlangsungan UMKM, ujar Presiden. "Relaksasi DNI itu penting," kata Jokowi. "Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan HIPMI. Dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI." Tidak masuknya UMKM dalam relaksasi DNI, menurut Jokowi, karena saat ini ada 62 juta unit UMKM yang mempekerjakan 116 juta orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas lebih 80% tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM. Kontribusi UMKM pada PDB Indonesia 60%. Karena itu, pemerintah komitmen berpihak pada UMKM. Jokowi menyebutkan komitmen keberpihakan dirinya pada UMKM juga dilakukan dengan penurunan bunga KUR, dari 23% menjadi 7%. Juga pajak penghasilan, dulunya 1% jadi setengah persen. Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi soal keluhan Kadin atas kebijakan DNI. Pasalnya, hal itu menyangkut seluruh aspirasi dunia usaha dan asosiasi. "...Karena itu, sudah disampaikan Presiden Jokowi bahwa UMKM dikeluarkan dari relaksasi DNI, maka tidak perlu diributkan dan diperdebatkan lagi...," tegas Rosan. (Kompas.com, 29/11) Relaksasi DNI urgen guna meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) menambah kapasitas ekonomi nasional dalam menyerap tenaga kerja dan menampung talenta pekerja terkait kemajuan teknologi. Pengangguran terbuka Indonesia 7,01 juta orang, ditambah angkatan kerja baru setiap tahun 3 juta jiwa harus ditampung. Dalam FDI, menurut data UNCTAD yang dikutip Faisal Basri (Kompas.com, 3/10/2018), Indonesia rata-rata hanya mendapat 5% dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam PDB, ketinggalan dari Malaysia (13,4%) dan Vietnam (24%). Bahkan Singapura, yang penduduknya hanya 5,5 juta, sejak 1990-an setiap tahun menerima FDI 4 kali lipat dari Indonesia. Pada 2015, 2016, 2017, Singapura dengan PDB 2018 sebesar 332,449 miliar dolar AS menerima FDI 62.745,7; 77.454,3; 62.006,0 juta dolar AS. Sedang Indonesia, dengan penduduk 260 juta dan PDB 1,074 triliun dolar AS, pada periode sama, menurut data UNCTAD hanya mendapat FDI 16.641,5; 3.921,3; 23.063,1 juta dolar AS. Ironisnya, Singapura menjadi investor FDI terbesar di Indonesia. Karena itu, demi 7,01 juta penganggur dan 3 juta angkatan kerja baru setiap tahun, wajar kita bersikap proporsional terhadap FDI. Selanjutnya.....

HASIL riset International Institute for Management Development (IMD) mencatat Singapura dan Malaysia sebagai dua negara dengan talenta pekerja terbaik di ASEAN. Riset menggunakan data dan tanggapan dari survei tahunan mereka kepada 6.000 eksekutif perusahaan. Dalam riset kali ini, IMD menilai 63 negara atas pendidikan, pelatihan di tempat kerja, keterampilan berbahasa, biaya hidup, kualitas hidup, pengupahan, serta tarif pajak. Singapura di peringkat 13 dan Malaysia 22. Kemudian, Thailand 42, Indonesia peringkat 45 (naik dua tingkat dari tahun lalu), dan Filipina 55. Posisi teratas negara dengan talenta pekerja terbaik diduduki Swiss, Denmark, dan Norwegia. Sementara peringkat terakhir diduduki Venezuela. Singapura unggul dalam mengumpulkan talenta internasional untuk bekerja di negaranya. Sementara Malaysia berinvestasi dalam pendidikan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil di negaranya. (Kompas.com 22/11/2018) Keunggulan talenta pekerja Singapura dan Malaysia dimulai dari pendidikan karena memiliki 7 teratas dari 10 universitas terbaik di ASEAN, menurut QS Universiaty Ranking, dikuasai Singapura dan Malaysia. Sementara Universitas Indonesia di peringkat 9. Urutannya Nanational Univ Of Singapore peringkat satu,, Nanyang Technological Iniv (2), Univ Malaya (3), Univ Kebangsaan Malaysia (4), dan posisi kelima Univ Putra Malaysia. Kemudian, Univ Sains Malaysia (6), Univ Teknologi Malaysia (7), Chilalongkorn Univ Thailand (8), Universitas Indonesia (9), dan Univ Brunei Darussalam (10). Sementara ITB di peringkat 11, UGM (14), Unpad (25), IPB (26), dan seterusnya. (Kompas.com, 22/6/2018) Singapura memanfaatkan talenta pekerja asing sebagai sparing memajukan anak negerinya dengan memasukkan banyak perusahaan asing ke negerinya. Investasi asing langsung/Foreign Direct Investment (FDI) Singapura menurut Ceicdata mencapai 17,7% dari PMTB dalam PDB, lebih tinggi dari Malaysia 13,4%. Sementara Indonesia kecil, baru 5%. Dengan elaborasi talenta asing dan anak negeri itu, menurut data BPS terakhir, FDI Singapura terbesar di Indonesia. Indonesia dengan pengangguran terbuka 7,01 juta dan angkatan kerja baru 3 juta jiwa per tahun, bisa meniru Singapura meningkatkan pemanfaatan FDI untuk mengatasinya. Penggalangan FDI perlu digesa, agar hasil pembenahan SMK yang dilakukan Jokowi pada 2019 ada lapangan kerja baru penampungnya. Tanpa perluasan FDI, selama ini terbukti pengurangan jumlah pengangguran lamban. Padahal dengan perluasan FDI, anak negeri menjadi gagah bekerja di perusahaan asing. *** Selanjutnya.....

GEJALA disrupsi di bisnis ritel hingga banyak supermarket tutup di AS, kini menjalar ke bisnis otomotif negeri itu. Industri mobil General Motors (GM) telah memutuskan untuk menutup lima pabriknya di AS dan Kanada, mem-PHK lebih 14.000 pekerjanya. Ke depan, GM beralih memproduksi mobil listrik dan swakemudi. GM berhenti memproduksi sedan seperti Chevrolet Cruze, Cadillac CT6, Buick Lacrosse, menyisakan produksi truk, crossover, dan SUV. Lima pabrik yang ditutup, perakitan di Oshawa, Ontario, Kanada, perakitan di Detroit, perakitan di Warren, Ohio, lalu Baltimore Operation di White Marsh, Maryland, dan Warren Transmission Operations di Michigan. CEO GM Mary Barra mengatakan langkah ini membutuhkan dua kali lipat investasi dalam kenderaan listrik dan swakemudi. Kenderaan listrik baru akan diluncurkan beberapa tahun ke depan, termasuk 5 jenis crossover, 2 minivan, dan 7 SUV. Restrukturisasi besar-besaran ini akan menelan biaya hingga 3,8 miliar dolar AS. (Bisnis, 27/11/2018) Presiden AS Donald Trump dan PM Kanada Justin Trudeau menyatakan kecewa atas putusan GM itu. "Saya tidak senang!" tegas Trump kepada wartawan di Gedung Putih, bicara tentang CEO Mary Barra. "Kau tahu, AS menyelamatkan GM. Keputusannya untuk membawa perusahaan itu keluar dari Ohio tidak baik. Kurasa dia akan segera membatalkannya," ujar Trump. Sementara menurut CNBC (27/11), Trudeau mem-posting tanggapannya di Twitter mendukung para pekerja di perakitan Ontario. "Kemarin saya bicara dengan Mari Barra @GM untuk mengungkapkan kekecewaan saya yang mendalam atas penutupan itu," tulisnya. Juru bicara GM Stephanie Rice lewat e-mail menyebut, "Kami mengumumkan penghentian produksi beberapa produk tertentu yang mengakibatkan sejumlah pabrik tidak akan berproduksi." Perusahaan berencana memotong 15% dari pekerjaannya, sehingga harus mengurangi 25% dari jajaran eksekutifnya, kata Stephanie. Pemotongan akan menghilangkan lebih dari 14 ribu pekerjaan, sekitar 8.100 posisi ahli (white collar) dan lebih dati 6.000 pekerjaan pabrik. Pada 31 Desember, GM masih mempekerjakan 180 ribu orang, 77 ribu di antaranya digaji menurut peraturan. Sekitar 51 ribu karyawan diwakili oleh serikat buruh. Reorganisasi itu diperkirakan menghemat sekitar 6 miliar dolar AS per tahun. Mantan Wakil Dirut GM, Bob Lutz, menyatakan saat ini GM melihat kenyataan yang sulit dalam permintaan mobil. Tindakan cepat menutup beberapa fasilitas itu berorientasi kenyataan. Selanjutnya.....