Relaksasi DNI Tak Sentuh UMKM!

SAAT menutup Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Rabu (28/11), Presiden Joko Widodo menjamin relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak menyentuh UMKM. Pemerintah berkomitmen mendorong terus keberlangsungan UMKM, ujar Presiden. "Relaksasi DNI itu penting," kata Jokowi. "Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan HIPMI. Dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI." Tidak masuknya UMKM dalam relaksasi DNI, menurut Jokowi, karena saat ini ada 62 juta unit UMKM yang mempekerjakan 116 juta orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas lebih 80% tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM. Kontribusi UMKM pada PDB Indonesia 60%. Karena itu, pemerintah komitmen berpihak pada UMKM. Jokowi menyebutkan komitmen keberpihakan dirinya pada UMKM juga dilakukan dengan penurunan bunga KUR, dari 23% menjadi 7%. Juga pajak penghasilan, dulunya 1% jadi setengah persen. Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi soal keluhan Kadin atas kebijakan DNI. Pasalnya, hal itu menyangkut seluruh aspirasi dunia usaha dan asosiasi. "...Karena itu, sudah disampaikan Presiden Jokowi bahwa UMKM dikeluarkan dari relaksasi DNI, maka tidak perlu diributkan dan diperdebatkan lagi...," tegas Rosan. (Kompas.com, 29/11) Relaksasi DNI urgen guna meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) menambah kapasitas ekonomi nasional dalam menyerap tenaga kerja dan menampung talenta pekerja terkait kemajuan teknologi. Pengangguran terbuka Indonesia 7,01 juta orang, ditambah angkatan kerja baru setiap tahun 3 juta jiwa harus ditampung. Dalam FDI, menurut data UNCTAD yang dikutip Faisal Basri (Kompas.com, 3/10/2018), Indonesia rata-rata hanya mendapat 5% dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam PDB, ketinggalan dari Malaysia (13,4%) dan Vietnam (24%). Bahkan Singapura, yang penduduknya hanya 5,5 juta, sejak 1990-an setiap tahun menerima FDI 4 kali lipat dari Indonesia. Pada 2015, 2016, 2017, Singapura dengan PDB 2018 sebesar 332,449 miliar dolar AS menerima FDI 62.745,7; 77.454,3; 62.006,0 juta dolar AS. Sedang Indonesia, dengan penduduk 260 juta dan PDB 1,074 triliun dolar AS, pada periode sama, menurut data UNCTAD hanya mendapat FDI 16.641,5; 3.921,3; 23.063,1 juta dolar AS. Ironisnya, Singapura menjadi investor FDI terbesar di Indonesia. Karena itu, demi 7,01 juta penganggur dan 3 juta angkatan kerja baru setiap tahun, wajar kita bersikap proporsional terhadap FDI.