Ancaman Laten Serangan OPM!

JURU bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menelepon wartawan Associated Press (AP) Niniek Karmini, seperti dikutip The Washington Post (7/12/2018) mengklaim sebagai pelaku serangan terhadap pekerja trans-Papua di Nduga, menuntut agar Pemerintah Indonesia mau berunding untuk kemerdekaan Papua. Sambom menegaskan mereka tak butuh trans-Papua, tapi mereka butuh kemerdekaan. Ia juga mengklaim TPNPB punya 29 komando daerah operasi masing-masing beranggota 2.500 orang. Ia mengancam akan terus melakukan serangan gerilya secara hit and run. Perjuangan OPM di tingkat internasional memakai nama Papua Barat. Kapolri Tito Karnavian mengestimasi kekuatan kelompok bersenjata itu tak lebih dari 50 orang dengan 20 pucuk senjata. Sekarang pasukan TNI dan Polri dalam jumlah lebih besar dari kelompok separatis itu sudah menguasai wilayah sekitar Nduga memulihkan keamanan. Namun demikian, tetap perlu diantisipasi ancaman serangan OPM itu bersifat laten. Dan bukan hanya di wilayah Papua, melainkan juga wajib diwaspadai di daerah lain di Tanah Air. Sebab, pada hari mereka melakukan serangan yang menewaskan puluhan pekerja trans-Papua 1—2 Desember, di Surabaya juga ada kelompok orang mengibarkan bendera OPM bintang kejora, hingga tempatnya dikepung massa berbagai ormas. Selain itu, bintang kejora juga dikibarkan di Vanuatu, negara yang menjadi sponsor perjuangan Papua Barat merdeka. Ancaman serangan hit and run OPM ini laten karena mereka frustrasi. Sejak 30 September 2017, PBB telah menolak petisi kemerdekaan Papua Barat dengan menyatakan tidak akan mengambil langkah apa pun untuk melawan Indonesia. (Tempo.co, 6/12/2018). Namun, situs abc.net.au September 2018 memberitakan Vanuatu akan terus melakukan lobi ke sejumlah negara untuk mengumpulkan dukungan agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Vanuatu diketahui berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik, namun dipastikan Vanuatu tak akan mendapat dukungan dari Papua Nugini. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato, September lalu menegaskan tidak akan mendukung isu Papua Barat yang diajukan Vanuatu ke PBB. Sebab, Papua Barat masih merupakan bagian integral dari Indonesia. Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan menganggu hal itu. "Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apa pun yang diambil Vanuatu, jadi kami menolaknya," tegas Pato.