Kemerosotan Demokrasi Indonesia!

ARTIKEL Thomas P Power dari Australian National University di Bulletin of Indonesian Economic Studies (11/12/2018) membahas tentang kemerosotan (declining) demokrasi Indonesia. Selain sepak terjang Jokowi dan Prabowo sebagai penyebab internal, Power menyebut kemerosotan tersebut juga tidak terlepas dari konteks resesi demokrasi global. Artikel tersebut memulai pembahasannya dari polarisasi pada Pilgub Jakarta 2017, yang berujung pada pemeretelan elemen tertentu dalam kekuatan oposisi sehingga mengurangi keseimbangan permainan di lapangan politik. Lalu dalam proses pencalonan dalam pilpres juga dibatasi minimum persentasi suara partai pendukung setiap kandidat, sehingga mengurangi pilihan demokratis. Akhirnya dalam rangka Pilpres 2019, kedua kandidat tidak menunjukkan kualitas demokrasi dalam kampanye. Bahkan, kubu Prabowo, cenderung menarik bangsa mundur ke status quo zaman Orde Baru. Sedangkan resesi demokrasi dunia sudah dimaklumi secara umum sejak naiknya politik populisme dan politik identitas dalam pemilu AS dan momentum Brexit yang membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. Bahkan ketika Macron memenangi pemilu Prancis yang dinilai antipolitik populis, nyatanya saat berkuasa dihadang politik populis hingga ekonomi dan demokrasi Prancis mengalami kontraksi signifikan. Massa jaket kuning demo menolak kenaikan pajak BBM yang diberlakukan Macron, melakukan aksi massa anarkis. Akhirnya demokrasi Prancis takluk pada anarkisme karena Macron harus membatalkan kenaikan pajak BBM. Begitu pun anarki massa jaket kuning ternyata tak berhenti total. Sampai di situ, bangsa Indonesia tentu bisa mengevaluasi masalah yang ada untuk selanjutnya mengembalikan demokrasi negerinya ke jalur yang benar. Artinya, masih ada waktu tiga bulan lebih lagi masa kampanye pilpres dan pileg semua tingkat, peluang untuk memulihkan demokrasi dari kemerosotannya. Untuk itu, jelas semua pihak harus komitmen untuk melakukan kampanye dengan cara yang sehat, tidak pada tempatnya lagi memainkan jurus mabuk sengaja bicara bersalahan, mengumbar ujaran kebencian, fitnah, dan sejenisnya. Mengangkat data dari sumber yang benar dan standar, tidak manipulatif, dan tidak hoaks. Kampanye yang sehat mempromosikan keunggulan calon atau jago yang diusung, bukan memfitnah dan menjelekkan lawan politik, apalagi dilakukan tanpa dasar dan rasa tanggung jawab. Kampanye yang sehat adalah kampanye yang mencerdaskan, bukan memperbodoh massa konstituen.***