BERBAGAI upaya ditempuh pemerintah untuk mengatasi anjloknya harga karet, komoditas sumber penghidupan jutaan keluarga petani. Setelah pemerintah memastikan penggunaan karet untuk campuran aspal, demi menaikkan harga karet pemerintah Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat membatasi ekspor karet, menurunkan 200 ribu hingga 300 ribu ton. Ketiga negara merupakan penyuplai 70% karet dunia, sejak 12 Desember 2001 bergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional (International Tripartite Rubber Council/ITRC), dalam pertemuan di Thailand, Jumat (22/2), menyepakati pembatasan ekspor karet. Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Grisada Boonrach, Menteri Utama Perindustrian Malaysia Teresa Kok, dan Menko Perekonomian RI Darmin Nasution. (Kompas, 25/2) Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia Lukman Zakaria mengatakan tahun ini harga karet di tingkat petani Rp5.000—Rp6.000 per kg. Harga anjlok dari tahun lalu Rp7.000 per kg. Dengan berbagai upaya pemerintah dan ITRC itu, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Azis Pane berharap harga karet membaik ke tingkat memadai bagi penghidupan petani. "Kalau tren harga karet internasional meningkat, harga karet di petani dapat di atas Rp10 ribu per kg," ujar Pane. Untuk itu, Azis Pane mengapresiasi keputusan tiga negara yang kompak membatasi ekspor. "Hal ini membuktikan permasalahan harga karet internasional mesti melalui diplomasi ketiga negara dalam ITRC," kata Azis Pane. Azis menilai keputusan Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk membatasi ekspor menimbulkan sentimen positif di pasar internasional. Berdasarkan pemantauannya, setelah keputusan ITRC terbit, harga karet dunia meningkat dari 1,41 dolar AS per kg (Rp19.740 dengan kurs Rp14 ribu/dolar AS) menjadi 1,57 dolar AS/kg (Rp21.980). Dari situ terlihat jauhnya disparitas harga karet di petani dan pasar internasional, petani hanya menerima Rp5.000 per kg dari harga internasional sekitar Rp20 ribu per kg. Untuk itu, terlihat adanya peluang menaikkan pendapatan petani dengan memperdekat harga di petani dan pasar dunia. Itu bisa dilakukan lewat penyuluhan pada petani tentang kualitas produksi karet. Harga karet di pasar internasional itu untuk produksi dengan kadar karet kering (KKK) 100%. Untuk meningkatkan harga karet di petani, tentu dengan meningkatkan kualitas produksinya. Misalnya, memberi bantuan gilingan karet manual hingga petani bisa menghasilkan karet selendang yang kering.*** Selanjutnya.....

PERTUMBUHAN ekonomi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) 2018 merosot hingga level 4,8% dari 5,1% pada 2017, akibat beberapa negara di kawasan itu terpukul imbas perang dagang AS-RRT, selain sandungan faktor domestik dan nilai tukar. Itu data yang dihimpun Bank Pembangunan Asia (ADB) atas pertumbuhan ekonomi lima negara utama ASEAN; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sementara dikutip Kompas.com dari Nikkei Asian Review (21/2/2019) menilai, kondisi tersebut bisa terus memberatkan ekonomi kawasan ASEAN secara keseluruhan pada 2019. Pertumbuhan ekonomi Singapura untuk pertama kali anjlok dalam tiga tahun terakhir menjadi 3,2% pada 2018 dari 3,9% pada 2017. Pertumbuhan sektor manufaktur Singapura merosot jadi 7,4% dan sektor perdagangan anjlok dari 1,9% menjadi 1,5%. Ini indikasi pertumbuhan ekonomi Singapura yang bergantung pada perdagangan terdampak perang dagang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Filipina merosot dari 6,7% pada 2017 menjadi 6,2%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi disebabkan anjloknya konsumsi akibat inflasi meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Malaysia terdampak faktor domestik. Pertumbuhan ekonomi negeri jiran ini merosot dari 5,9% pada 2017 menjadi 4,7% pada 2018. Salah satunya karena beberapa proyek restrukturisasi fiskal pemerintah ditunda. Dikutip dari The Star Online (Kompas.com, 14/2/2019), Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Nor Shamsiah M. Yunus mengatakan di sisi permintaan pertumbuhan terus didorong sektor swasta. "Di sisi penawaran, sektor jasa dan manufaktur tetap menjadi pendorong penting pertumbuhan," ujarnya dalam konferensi pers. Di balik pelemahan pertumbuhan ekonomi negara-negara sekawasan itu, Indonesia dan Thailand mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada 2018 dibanding tahun sebelumnya. Indonesia dan Thailand merupakan ekonomi terbesar pertama dan kedua di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17% pada 2018 dibandingkan 5,07% pada 2017. Faktor pendorong pertumbuhan adalah meningkatnya konsumsi swasta, salah satunya didorong penyelenggaraan event-event internasional seperti Asian Games dan Annual Meeting IMF dan Bank Dunia. Thailand melaporkan pertumbuhan ekonomi 4,1% pada 2018 dibanding dengan 3,9% pada 2017. Pendorong pertumbuhan ekonomi Thailand adalah pariwisata dan ekspor. Meski ekonomi ASEAN secara umum terpukul imbas perang dagang AS-RRT, secara khusus kinerja ekonomi Indonesia tampak menjadi yang terbaik.*** Selanjutnya.....

UJI kompetensi wartawan (UKW) memasuki babak baru. Peserta uji yang gagal menjawab soal pertama dengan nilai lulus secara lisan maupun tertulis, peserta uji tersebut digugurkan seketika (sudden dead). Soal pertama itu berisi tentang kode etik jurnalistik (KEJ) serta UU dan peraturan tentang pers. Nilai terendah untuk lulus dalam UKW adalah 70. Setelah gugur, sang peserta diberi waktu enam bulan untuk belajar kembali jika ingin ikut UKW lagi. Anggota Dewan Pers Hendry CH Bangun, pada pelaksanaan training for trainer (TOT) UKW Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta 22—23 Februari 2019, mengatakan ketentuan baru yang tegas dari Dewan Pers ini diberlakukan akibat adanya pemimpin redaksi media arus utama yang sudah lulus UKW ternyata masih lemah komitmennya terhadap KEJ serta UU dan peraturan tentang pers. Salah satu contohnya, ada media nasional yang justru mengutip dari media sosial Ahok akan menjadi wapres menggantikan KH Ma'ruf Amin. Padahal, hukum tidak membenarkan capres atau cawapres mengundurkan diri, apalagi digantikan semudah itu di tengah jalan. Selain itu, ada UU tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang menetapkan batas usia anak 18 tahun (UU lain 16 tahun, hingga UU perkawinan oleh MK ditetapkan untuk diperbaiki oleh DPR). Dalam UU tersebut dilarang menyebut identitas anak yang menjadi korban, saksi, dan pelaku kejahatan seksual, ancamannya hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta. Penyebutan identitas yang dilarang dengan sanksi berat itu selain menyebutkan nama juga alamatnya secara detail. Alamat terdekat yang dibolehkan tingkat kecamatan atau polsek. Ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan dalam UU ini termasuk terhadap polisi, jaksa, dan hakim. Dalam berbagai UU sebelumnya, yang dilarang disebut identitasnya hanya anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Larangan penyebutan identitas pelaku dalam kejahatan seksual ini terkait kian banyaknya orang tua yang mencederai anaknya sendiri, sehingga jika disebutkan identitas pelakunya sekaligus diketahui identitas korban. TOT para penguji UKW ini untuk mewujudkan pers ramah anak, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pers atau media massa arus utama, yang selama ini telah diakui oleh masyarakat sebagai rumah penjernih informasi dari hoaks dan berita palsu (fake news) yang belakangan merebak di media sosial. Pelaksanaan TOT diprioritaskan setelah ada media arus utama yang tertular menyebar hoaks.*** Selanjutnya.....

PREDIKSI Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis pekan lalu menyebutkan ekonomi Indonesia yang kini di peringkat ke-13 dunia, pada tahun 2023 produk domestik bruto (PDB)-nya akan melesat menjadi terbesar keenam dunia berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP). Menurut data IMF, meski terjadi pelemahan secara global, ekonomi sejumlah negara diprediksi akan terus membesar pada 2023. Daftar 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pun berubah. Tiongkok di tempat pertama diikuti Amerika Serikat (AS). Saat ini pangsa ekonomi Tiongkok sebesar 18,72% terhadap ekonomi dunia, diperkirakan akan melonjak menjadi 20,56% pada 2023. Sedangkan pangsa ekonomi AS pada saat yang sama menjadi sebesar 13,91% terhadap ekonomi dunia. Sementara itu, pangsa ekonomi Indonesia terhadap ekonomi dunia yang saat ini 2,59%, pada 2023 diperkirakan melonjak menjadi 2,8%. Dengan posisi keenam dunia itu, ekonomi Indonesia akan berada di atas Rusia, Brasil, Inggris Raya, dan Prancis. Adapun urutan 10 besar perekonomian dunia 2023 dan pangsanya terhadap ekonomi dunia, yakni 1. Tiongkok (20,97%); 2. AS (13,91%); 3. India (9,34%); 4. Jepang (3,6%); 5. Jerman (2,92%); 6. Indonesia (2,8%); 7. Rusia (2,8%); 8. Brasil (2,34%); 9. Inggris Raya (2,03%); dan 10. Prancis (2%). Dari 10 negara besar yang mengalami penurunan peringkat paling dalam adalah Prancis, dari sebelumnya peringkat keenam turun ke peringkat ke-10. (Kompas.com, 20/2/2019) Sementara itu, menurut hasil studi Standard Chartered yang dikutip Bloomberg (9/1/2019), pada 2030 posisi PDB Indonesia berdasar pada PPP akan naik lagi menjadi empat besar ekonomi dunia setelah Tiongkok, India, dan AS. "Proyeksi jangka panjang kami didasarkan pada satu prinsip penting (yaitu) porsi negara terhadap PDB dunia pada akhirnya harus menyatu dengan porsi mereka terhadap populasi dunia, didorong oleh konvergensi PDB per kapita antara negara maju dan negara berkembang," kata David Martin yang memimpin ekonom Standard Chartered. Pada 2030, 10 negara ekonomi terbesar dunia menurut proyeksi Standard Chartered dan PDB-nya, adalah: 1. Tiongkok (64,2 triliun dolar AS); 2. India (46,3 triliun dolar AS); 3. AS (31 triliun dolar AS); 4. Indonesia (10,1 triliun dolar AS); 5. Turki (9,1 triliun dolar AS); 6. Brasil (8,6 triliun dolar AS); 7. Mesir (8,2 triliun dolar AS); 8. Rusia (7,9 triliun dolar AS); 9. Jepang (7,2 triliun dolar AS); dan 10. Jerman (6,9 triliun solar AS). *** Selanjutnya.....

PARA pakar matematika di Italia menciptakan neural pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bernama Hopfield yang bisa tidur dan bermimpi seperti manusia. Tidur dan bermimpi merupakan salah satu proses terbaik yang bisa dialami manusia. Menurut penelitian, tidur dan bermimpi membantu menjaga kesehatan otak karena merapikan hubungan-hubungan sinapsis yang tidak kita perlukan. Dengan demikian, otak tidak kelebihan memori yang tak dibutuhkan. Proses yang disebut homeostatis sinapsis itu rupanya yang diaplikasikan para pakar matematika di Italia dalam neural buatan Hopfield. Kemampuan itu diberikan para pakar karena AI Hopfield memiliki kapasitas menyimpan yang terbatas. Nah, waktu tidur Hopfield akan memilah-milah memorinya dan melupakan yang tidak penting. Para pakar menulis dalam laporannya di jurnal Neural Networks, seperti dikutip Kompas-Sains dari Science Alert (15/2/2019), mereka terinspirasi dari mekanisme tidur dan bermimpi dalam otak mamalia. Mereka mengusulkan kelanjutan dari model tersebut untuk melakukan mekanisme belajar online standar (bangun) serta mekanisme konsolidasi dan melupakan offline (tidur). Secara khusus, para peneliti terinspirasi oleh proses tidur rapid-eye movement (REM) yang penting bagi manusia untuk melupakan dan tidur gelombang lambat yang penting untuk mengonsolidasikan memori. Untuk menguji Hopfield, para peneliti melakukan berbagai simulasi. Hasilnya, luar biasa. Tanpa tidur, kapasitas mengingat jaringan neural hanya q=0.14, q menandakan jumlah bits yang disimpan per sinaps. Angka ini naik ketika ia diperbolehkan tidur. Bahkan secara teori angka itu bisa naik sampai q=1. Melihat hasil tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa AI juga butuh tidur untuk meningkatkan performanya. Pakar matematika, Adriano Barra, dari University of Salento mengatakan mereka percaya bahwa proses kognisi—walaupun pembelajaran dan metode pengambilan memori tetap memegang peran penting—dan tidur adalah sebuah kewajiban bagi kecerdasan buatan sebagaimana kecerdasan biologis. Dengan perkembangan yang terjadi pada kognisinya, berarti AI juga tumbuh makin pintar. Hal itu terjadi pada AI bernama Zero Trust di Tiongkok. Setelah menggali big data sejak 2012, ia menjadi sangat ahli dan tidak kenal kompromi dalam menangkap koruptor. Zero Trust mengungkap 8.721 pegawai negeri yang terlibat korupsi. Namun, akhirnya ia dibunuh oleh sejumlah pegawai negeri yang terancam.*** Selanjutnya.....

HAL yang sungguh sulit untuk saat ini adalah memimpikan saja pun swasembada pangan di Indonesia. Suksesnya penganekaragaman pangan justru meningkatkan impor gandum hingga 10,9 juta ton pada 2018, padahal belum ada penelitian yang berhasil memindahkan tanaman subtropis itu ke Indonesia. Kalau untuk swasembada beras, sekarang pun sudah tercapai. Dari kebutuhan beras 29,6 juta ton per tahun, menurut data BPS, telah dicukupi dengan panenan 2018 sebanyak 32,4 juta ton. Namun, karena petani tidak menjual semua hasil panennya, sebagian disimpan untuk saat paceklik, untuk mengisi cadangan nasional di gudang Bulog, pemerintah masih harus mengimpor beras. Demikian juga jagung, sudah swasembada. Namun, karena ada perbedaan spesifikasi antara jagung untuk industri makanan dan minuman dengan untuk pakan ternak, tidak lantas semua tercukupi. Jagung untuk pakan ternak harganya Rp6.200/kg, sedangkan untuk industri makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia justru hanya Rp3.000/kg. Akibatnya, produksi jagung lokal belum tentu cocok dengan kebutuhan. Menurut Ketua Dewan Jagung Nasional, Tony J Kristianto, yang mengalami kelangkaan jagung untuk pakan ternak. Ini yang diimpor. Pokoknya banyak liku ihwal swasembada pangan. Selain gandum yang masih demikian besar diimpor belum ada substitusinya di dalam negeri. Konon lagi, tren kemajuan dalam penganekaragaman pangan yang dipengaruhi iklan, makin maju orang kian gemar makanan berbasis terigu (gandum) yang terkesan lebih modern, lebih sehat, dan lebih cepat. Itu terlihat pada tren, menurut Guru Besar IPB Andreas Dwi Santosa, per tahun konsumsi beras turun 200—300 ribu ton. Di sisi lain, porsi gandum dalam pangan nasional naik dari 21% pada 2015, menjadi 25,4% pada 2017. Namun demikian, kita harus terus berusaha keras menjadikan swasembada pangan yang mustahil karena ketergantungan pada impor gandum itu, menjadi kemungkinan untuk memproduksi gandum sendiri. Tentu saja, para ahli di perguruan tinggi, LIPI, BPPT, Batan, dan lainnya harus berusaha keras untuk melakukan penelitian yang lebih efektif hingga gandum bisa dibudidayakan di Indonesia. Kalau di Australia saja bisa, mungkin di Papua yang kondisi iklimnya berhampiran punya kemungkinan untuk gandum. Kalau enggan dicoba dengan pertanian rakyat, karena kalau gagal rakyat menderita, mungkin bisa ditugaskan pada BUMN pertanian yang melakukan penelitian dan percobaan dengan dana APBN. Rakyat berdoa semoga berhasil. *** Selanjutnya.....

HADIAH Nobel bidang ekonomi 1998, diterima Amartya Sen dari India, berkat karya ilmiahnya tentang kelaparan, dipahami lewat mekanisme dasar kemiskinan yang ia arahkan ke ekonomi kesejahteraan. Studinya tentang kelaparan ia lakukan atas kondisi India era Perang Dunia II. Salah satu simpul studinya, di daerah yang ada koran kritis, di situ kelaparan tak terjadi. Intinya, dengan adanya media yang senantiasa mengingatkan ancamannya, maka bahaya kelaparan menjadi top of mind para pemimpin negerinya sehingga mereka dengan segala daya berupaya menjauhi ancaman tersebut. Negara yang para pemimpinnya menjadikan studi Amartya Sen sebagai top of mind adalah Singapura, justru karena mereka tak memiliki lahan untuk memproduksi sendiri bahan pangan warganya. Keseluruhan bahan pangan mereka impor. Namun, dengan top of mind sedemikian rupa, Singapura tahun 2018 keluar sebagai peringkat pertama dunia untuk ketahanan pangan berdasar Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis Economist Inteligence Unit (EIU), unit penelitian The Economist Group. Bagaimana halnya Indonesia dengan 260 juta mulut yang harus diberi makan setiap hari? Data BPS mencatat produksi beras Indonesia 2018 sebesar 32,4 juta ton. Konsumsinya, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, 29,6 juta ton. Di atas kertas ada surplus 2,8 juta ton. Tapi karena petani tak menjual habis semua hasil panennya, stok beras di gudang Bulog per 2 Februari 2018 tinggal 690.157 ton. (Kompas, 16/2/2019) Hanya cukup untuk seminggu. Waktu itu pemerintah memutuskan impor beras. Dan dari segala penjuru pun ribut, impor itu masih diundat-undat sampai hari ini. Itu hanya menunjukkan bahwa orang Indonesia belum top of mind terhadap ancaman bahaya kelaparan. Dijelaskan seperti apa pun, tak mau mengerti. Padahal waktu itu impor dilakukan untuk memenuhi cadangan satu bulan kebutuhan. Dengan 29,6 juta ton konsumsi per tahun, sebulan harus ada sekitar 2,5 juta ton. Itu kebutuhan normal, cadangannya harus ada di gudang Bulog yang tersebar di seantero negeri agar kalau ada kondisi darurat suplai bisa tepat waktu. Mengingat Indonesia negeri rawan bencana, total stok beras dalam perencanaan sesuai kapasitas gudang Bulog, 3,9 juta ton. Bayangkan jika tak ada cadangan terdekat, saat terjadi bencana penduduk satu pulau seperti Lombok perlu bantuan pangan segera. Jadi, kesadaran untuk menjauhi ancaman bahaya kelaparan harus menjadi top of mind masyarakat, terutama elite bangsanya. Selanjutnya.....

PT Pertamina (Persero) akhirnya menurunkan harga avtur, bahan bakar pesawat udara, untuk Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dari Rp8.210 menjadi Rp7.960 per liter. Penurunan harga avtur ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 17/2019, berlaku sejak 16 Februari 2019. Media Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, "Harga ini lebih rendah sekitar 26% dibanding dengan harga avtur (published rate) di Bandara Changi Singapura yang terpantau per tanggal 15 Februari 2019 sekitar Rp10.769 per liter." Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan harga avtur di Bandara Soetta lebih mahal dari di Bandara Changi. Ia mengutip harga kontrak avtur per November 2018 di Bandara Soetta 107,70 dolar AS per barel, sedangkan di Bandara Changi 102,10 dolar AS per barel. Menurut Arya, Pertamina secara periodik dua kali sebulan melakukan evaluasi dan penyesuaian harga avtur. "Untuk periode kali ini, harga avtur mengalami penurunan dibanding dengan periode sebelumnya," jelas Arya. "Pertamina berharap penurunan harga avtur ini juga merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap industri penerbangan nasional, yang diharapkan juga berdampak pada industri lainnya termasuk pariwisata," tambah Arya. Berdasar pada Perpres No. 55/2005, acuan utama penentuan harga BBM di Indonesia adalah Mean of Platts Singapore (MOPS) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, harga jual avtur juga ditetapkan secara business to business (b to b) terhadap pihak maskapai penerbangan. "Harga jual avtur untuk setiap maskapai ditetapkan berdasar pada kesepakatan para pihak yakni antara Pertamina sebagai penyedia dan maskapai penerbangan sebagai konsumen," jelas Arya. (detik-finance, 17/2/2019) Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Ari Askhara menyambut baik langkah Pertamina menurunkan harga jual avtur. "Semua bentuk penurunan komponen biaya pastinya akan ber-impact positif buat maskapai penerbangan," ujar Ari. Untuk itu, Ari yang juga Dirut Garuda Indonesia mengapresiasi aksi nyata Pertamina atas kepedulian kepada industri penerbangan dan pariwisata. Sebelum Pertamina menurunkan harga avtur, Garuda Indonesia Group (Garuda, Citilink, Sriwijaya Air, dan NAM Air) telah menurunkan harga tiketnya 20%. Dengan harga tiket penerbangan terjangkau, lebih banyak orang melakukan perjalanan dengan pesawat, industri penerbangan dan pariwisata kembali gairah, juga memperlancar mobilitas sosial dan ekonomi. *** Selanjutnya.....

MENCEGAH shutdown pemerintahan berlanjut, pada 15 Februari saat jeda shutdown berakhir Presiden AS Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko. Hal itu dia lakukan setelah proposalnya meminta dana untuk membangun tembok sebesar 5,7 miliar dolar AS atau Rp80 triliun ditolak Kongres. Ini adalah pertama kali seorang presiden menggunakan hak menyatakan keadaan darurat nasional untuk mengatasi penolakan Kongres terkait pendanaan proyek, kata pakar hukum. Pakar hukum mempertanyakan pandangan Trump yang menilai masalah imigrasi sebagai keadaan darurat nasional dan penyaluran dana militer untuk proyek nonmiliter. AFP seperti dikutip Kompas.com (16/2/2019) melansir, hanya selang beberapa jam setelah pengumuman Trump, gugatan hukum datang dari New York, California, dan Serikat Hak-hak Sipil. Pemerintahan Trump juga menghadapi penyelidikan dari komite Majelis Kehakiman. Selain itu, gugatan juga datang dari para pemilik lahan dan pemerintahan daerah di lokasi pembangunan tembok. Jaksa Agung New York menjadi orang pertama melayangkan gugatan hukum atas deklarasi Trump. Sementara Gubernur California siap menemui Presiden di pengadilan. "California akan menemui Anda di pengadilan," kata Gubernur California, Gavin Newsome. Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia sepenuhnya yakin akan adanya gugatan hukum setelah dia mengumumkan situasi darurat nasional. Tetapi dia juga yakin jika dirinya akan meraih kemenangan. "Saya berharap untuk dituntut. Tapi sayangnya itu akan melalui semua proses dan kita akan menang," ujar Trump. Deklarasi keadaan darurat nasional tersebut dilandasi aturan UU Keadaan Darurat Nasional 1976, yang memungkinkan dibuatnya pernyataan darurat nasional jika memang ada alasan kuat. Tentu dengan keadaan darurat nasional itu Trump menambah masalah, setelah ia picu perang dagang yang membuat harga barang naik akibat tembok tarif sehingga penjualan ritel dan eceran anjlok. Barclays dan JP Morgan mencatat pelambatan ekonomi. Berdasar pada data anjloknya penjualan ritel 1,2% di Desember, terburuk sejak September 2009, dan data Departemen Perdagangan AS angka penjualan Eceran yang mengecualikan penjualan bensin turun 0,9%, ekonom JP Morgan memproyeksi PDB AS melambat jadi 2% dari hitungan sebelumnya 2,6%. Sementara ekonom Barclays menurunkan PDB jadi 2,1% dari proyeksi 2,8%. Itulah tanda-tanda kemenangan Trump dalam konflik tembok perbatasan dan perang dagang. *** Selanjutnya.....

NERACA Perdagangan RI Januari 2019 defisit 1,16 miliar dolar AS, terburuk defisit Januari sejak 2014. Sebaliknya Tiongkok, justru yang terlibat langsung perang dagang dengan AS, neraca perdagangannya surplus 39,16 miliar dolar AS. Dengan RI neraca perdagangan Tiongkok surplus 2,4 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan Tiongkok yang berkelanjutan itu membuat Presiden AS Donald Trump penasaran dan menyulut perang dagang dengan tujuan untuk membuat keseimbangan. Tapi hasilnya? Sepanjang 2018 surplus perdagangan Tiongkok terhadap AS justru meningkat jadi 323 miliar dolar AS. Sedang pada Januari 2019, meski melambat, surplus perdagangan Tiongkok dari AS masih mencapai 27,3 miliar dolar AS, dibanding dengan Desember 2018 sebesar 29,87 miliar dolar AS. (monexnews.com, 14/2/2019) Ekspor Tiongkok pada Januari 2019 dalam denominasi dolar AS naik 9,1% dibanding dengan periode sama tahun lalu. Sementara impornya, turun 1,5% dibanding dengan periode sama tahun lalu. Sedangkan ekspor RI pada Januari 2019 sebesar 13,87 miliar dolar AS, turun 4,70% dibanding dengan Januari 2018 (yoy). Impor RI Januari 2019 sebesar 15,03 miliar dolar AS, atau turun lebih tipis, 1,83% dibanding dengan Januari 2018 (yoy). Penurunan nilai ekspor, menurut Kepala BPS Suhariyanto, karena melemahnya harga komoditas, sekalipun volumenya sebenarnya meningkat. Nilai ekspor bahan bakar mineral (batu bara) turun 4,52%, dengan harga batubara turun 6,65% dari rata-rata Januari 2018. Sedangkan nilai ekspor minyak nabati turun 9,56%, dengan harga CPO rata-rata Januari 2019 turun 12,5% dibanding dengan periode sama 2018. Defisit neraca perdagangan RI sebesar 1,16 miliar dolar AS itu terdiri dari defisit migas 454 juta dolar AS, dan defisit nonmigas 704 juta dolar AS. Dibanding dengan Tiongkok, ekspornya dominan di sektor industri dengan keunggulan bersaing pada harga produknya lebih murah dari setiap produk sejenis. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas (mentah) dengan harga yang cenderung terus merosot. Ini yang menurut Kepala BPS Suhariyanto penyebab neraca perdagangan RI masih cenderung defisit. Tentu Indonesia harus mencontoh Tiongkok dalam mempercepat industrialisasi produk ekspornya. Untuk itu, sesuai dengan data Bank Dunia 2017, Indonesia masuk lima besar negara di dunia dengan tingginya sumbangan industri ke PDB, yakni sebesar 20,5%. Empat negara lainnya, Tiongkok 28,8%, Korea Selatan 27%, Jepang 21%, dan Jerman 20,6%. Jadi, sudah on the track. Tinggal kerja keras nan cerdas. *** Selanjutnya.....

HARGA tiket pesawat Garuda Indonesia Group (Garuda, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air) turun 20% mulai Kamis, 14 Februari 2019. Menurut Dirut Garuda Ari Askhara, penurunan tarif tiket ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi awal Indonesia Nasional Air Carrier Association (INACA) yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan. "Hal tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sejumlah asosiasi industri nasional serta arahan Bapak Presiden RI mengenai penurunan tarif tiket penerbangan dalam mendukung upaya peningkatan sektor perekonomian nasional. Khususnya, untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, hingga industri nasional lain, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian," ujar Ari. (Kompas.com, 14/2/2019) Ari menambahkan keputusan ini diambil sejalan dengan sinergi positif seluruh sektor penunjang layanan penerbangan dalam memastikan tata kelola industri penerbangan yang tepat guna, baik dari aspek aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi udara maupun business sustainability maskapai penerbangan di Indonesia. Harga tiket pesawat Garuda Indonesia Group naik signifikan menjelang Natal dan Tahun Baru lalu. Biasanya seusai event yang bisa dijadikan alasan untuk menaikkan harga tiket pesawat, kemudian turun lagi. Tapi, kali ini tidak demikian. Itu menyulut protes dari segala penjuru, terutama dari Aceh karena mereka untuk ke Jakarta harus lewat Kuala Lumpur cari penerbangan murah. Terakhir protes dari para pengusaha hotel langsung kepada Presiden Jokowi. Presiden pun membenahi bisnis penerbangan, antara lain dengan mengakhiri monopoli Pertamina dalam pengadaan avtur di bandara. Ari Askhara pernah menyebut porsi avtur mencapai 40%—45% dari biaya operasional. Tapi, sebenarnya harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta tak jauh berbeda dari bandara lain di luar negeri. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkap pada November 2018 harga avtur di Bandara Soetta 107,70 dolar AS/barel, di Changi Singapura 102,10 dolar, di KLIA Malaysia 103,50 dolar, di Hong Kong 103,80 dolar, di Bangkok 105,20 dolar, dan di Schiphol 107,10 dolar. Artinya, kalau hanya dari penyesuaian harga avtur, penurunan harga tiket tidak bisa sejauh itu (20%). Sehingga, bisa diasumsikan, Garuda Indonesia Group melakukan efisiensi secara komprehensif di semua lini manajemen. Efisiensi ini, jika tepat, dalam jangka panjang justru menjadi penyehat perusahaan.*** Selanjutnya.....

TIM peneliti Departemen Biologi Universitas Hasanuddin, Makassar, di bawah pimpinan Dr Syahribulan, menemukan perubahan waktu aktivitas nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Selain itu, virus dengue juga berevolusi. Kini, sesuai surat elektronik Syahribulan (30/1/2019) dikenal ada empat strain; Den-1, Den-2, Den-3, dan Den-4. Peneliti menyebutkan, sebelumnya penelitian di Semenanjung Malaysia menunjukkan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ditemukan mengisap darah dari senja hingga dini hari. "Hasil penelitian menunjukkan, waktu aktivitas mengisap darah nyamuk Aedes aegypti baik dengan menggunakan umpan orang dalam (UOD) maupun umpan orang luar (UOL) tertinggi pukul 17.00—18.00," tulis para peneliti. "Sebaliknya waktu aktivitas mengisap darah nyamuk Aedes albopictus menunjukkan perbedaan, dengan umpan orang dalam (UOD) tertinggi pukul 16.00—17.00, sedangkan dengan umpan orang luar (UOL) tertinggi pukul 09.00—10.00," sambung mereka. Aktivitas terendah kedua nyamuk terjadi pada pukul 12.00—14.00. Di luar waktu tertinggi dan terendah aktivitasnya itu, kedua nyamuk ditemukan mengisap darah pada malam hari pukul 18.00—20.00. (Kompas.com, 30/1/2019) Para peneliti juga menggaris bawahi, nyamuk Aedes albopictus lebih banyak beraktivitas pada pagi hari. Sebaliknya, Aedes aegypti pada sore hari. Selain itu, kedua nyamuk punya tempat mengisap darah yang berbeda. Aedes aegypti banyak mengisap darah di dalam rumah, Aedes albopictus di luar rumah. R Tedjo Sasmono, peneliti senior nyamuk dari Lembaga Biologi Molekular Eijkman Kemenristek Dikti, mengatakan virus dengue juga berevolusi secara alami. Hal itu merupakan salah satu ciri virus RNA yang cepat mengalami mutasi. "Akan tetapi mutasi virus dengue tidak selalu menyebabkan virulensi," ujar Tedjo. Hal itu karena ada teori kompensasi, virus harus mengatur virulensinya supaya tidak membunuh inangnya. Apabila banyak inang yang mati, penyebaran virus itu sendiri akan terhambat. Virulensi virus dengue karena variasi genetik sebelumnya pernah dilaporkan di Amerika Latin saat terjadi introduksi virus dengue dari Asia ke daerah tersebut. Wabah yang terjadi saat itu menyebabkan keparahan penyakit di Amerika Latin. "Namun, sejauh pengetahuan kami yang meneliti genetika virus dengue di Indonesia, kami belum berhasil menemukan mutasi virus dengue yang menyebabkan meningkatnya keparahan penyakit di Indonesia," tambah Tedjo. *** Selanjutnya.....

INDEKS Ketahanan Pangan Indonesia naik tujuh tingkat dari peringkat 72 global pada 2014 menjadi peringkat 65 pada 2018. Peringkat itu dari 113 negara yang tercatat dalam Global Food Security Index (GFSI) 2018 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU). EIU adalah unit penelitian khusus dari The Economist Group, perusahaan media asal Inggris yang berfokus membuat analisis bisnis internasional. Sejak 2012 IEU melakukan studi terkait katahanan pangan di 113 negara. Indeks Ketahanan Pangan disusun berdasar tiga faktor, yakni keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan bahan pangan (availability), serta kualitas dan keamanan bahan pangan (quality and safety). Berdasar pada faktor-faktor tersebut, negara peringkat teratas dunia dalam ketahanan pangan adalah Singapura. Jadi tidak peduli seluruh bahan pangannya dari impor, asal harganya terjangkau, senantiasa tersedia, serta sehat dan bergizi. (Kompas.com, 19/10/2018) Dalam keterjangkauan itu, harganya juga tidak mesti sangat murah karena bisa membuat petani menderita. Harga produk pertanian harus terjaga pada level yang menguatkan daya beli petani dan senantiasa dipantau lewat Nilai Tukar Petani (NTP). Contohnya di Jepang, harga beras stabil pada 300 yen/kg atau sekitar Rp35.000. Harga itu terjangkau oleh masyarakatnya, hingga petaninya makmur dengan NTP yang memadai untuk tingkat hidup di negerinya. GFSI 2018 memberi cacatan untuk Indonesia, affordability mendapat skor 55,2 dari 100. Ukurannya meliputi kemampuan masyarakat membeli makanan, kesiapan menghadapi lonjakan harga dan perubahan iklim, serta kebijakan negara terkait pemenuhan pangan nasional. Berdasar pada data EIU, affordability Indonesia masih harus diperbaiki melalui peningkatan PDB per kapita. Dalam hal ketersediaan bahan pangan, Indonesia mendapat skor 58,2 dari 100. Artinya ketersediaan pangan Indonesia masih tergolong rata-rata dan masih memiliki tantangan. Tantangan pertama menurut EIU adalah korupsi yang bisa mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengganggu ketersediaan pangan. Dalam hal kualitas dan keamanan bahan pangan Indonesia mendapat skor rendah, 44,5 dari 100. Meski demikian, IEU mencatat Pemerintah Indonesia sudah berbuat sangat baik dalam pembuatan standar nutrisi nasional, publikasi panduan menu sehat, serta pemantauan kondisi gizi masyarakat. Namun, kualitas protein yang dikonsumsi masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. *** Selanjutnya.....

DANA Moneter Internasional (IMF) mewajibkan pemerintah negara-negara di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi badai ekonomi yang mungkin terjadi akibat pertumbuhan global yang meleset dari prediksi. Bulan lalu IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,7% menjadi 3,5%. "Kita melihat perkembangan yang tumbuh lebih cepat dari apa yang telah kita antisipasi," kata Direktur Pelaksana IMF Christian Lagarde dalam KTT Pemerintah Dunia di Dubai, dikutip CNBC-Indonesia dari AFP, Senin (11/2/2019). Lagarde mengutip apa yang disebut dengan "empat awan" sebagai faktor utama yang menjadi risiko ekonomi global. Empat awan yang bisa memicu badai global itu, yakni risiko fiskal dan moneter AS dengan pengetatan pasar keuangan, proteksionisme, perang dagang dengan kenaikan tarif impor dan pelambatan ekonomi Tiongkok, serta akibat kebuntuan Brexit melewati batas waktunya. Ia mencontohkan perang dagang AS-Tiongkok yang telah berdampak global. "Kita tidak tahu ke mana ini (perang dagang) akan berjalan dan apa yang kita tahu adalah hal ini telah mulai (berdampak) pada perdagangan, pada keyakinan, dan pada pasar," ujarnya. Ia juga meminta pemerintah menghindari proteksionisme. Lagarde tak lupa mengingatkan beban utang dan bunga-bunganya dalam perumusan jumlah pinjaman pemerintah, swasta dan rumah tangga. "Ketika terlalu banyak awan, hanya perlu satu petir untuk memicu badai," tukasnya. Peringatan dini IMF itu berdasarkan hal-hal faktual yang sudah diketahui umum, faktor-faktornya diberi tekanan bisa menjadi awan kumulus yang memicu badai global. Celakanya, awan-awan tersebut merupakan buah tindakan negara tertentu yang melanggar aturan atau kesepakatan global, seperti rambu perdagangan bebas dalam General Agreement Trade and Tariff (GATT), dengan peningkatan tarif sesukanya dan proteksionisme, utamanya seperti dilakukan oleh AS. Lebih celaka, dunia tak bisa bertindak atas pelanggaran ketentuan GATT itu, terutama karena negara adidaya pelanggarnya belakangan ini tak acuh pada komitmen-komitmen global. Itu dimulai dari manarik dirinya AS dari Perjanjian Paris tentang iklim, sekalipun negerinya tempat cerobong-cerobong asap raksasa terbesar di dunia yang mencemari atmosfer. Karena dunia tak bisa bertindak pada pelanggar komitmen global itu, tak terelakkan peringatan dini IMF itu lebih bertekanan agar pemerintah negara-negara menghindari imbas badai ekonomi global dengan segala cara yang mungkin.*** Selanjutnya.....

ZERO Moment of Truth (ZMOT) adalah strategi pemasaran (marketing) untuk memenangkan persaingan bagi suatu produk. Strategi ini kini dimainkan ke persaingan politik, khususnya untuk membuat semua kontestan sama-sama start dari nol. Tak aneh kalau untuk itu segala prestasi petahana dibuat untuk tidak diakui atau dikesampingkan. Strategi pemasaran ini bermula dari AG Lafley, CEO Peocter & Gamble (P&G), produsen consumer goods di AS, yang menciptakan Moment of Truth (MOT) dalam pemasaran (2005). Ia ciptakan First Moment of Truth (FMOT) dan Second Moment of Truth (SMOT), dan Third Moment of Truth (TMOT). FMOT terjadi dalam 3—7 detik pertama ketika secara offline atau online konsumen yang menemukan produk oleh pemasar diubah dari browser menjadi pembeli. P&G melukiskan momen pertama kebenaran "saat konsumen memilih produk ketimbang penawaran pesaing lainnya". SMOT ketika pelanggan membeli produk dan mengalami kualitasnya sesuai dengan janji merek. Untuk itu, sebelum FMOT harus ada "stimulus" berupa iklan yang memperkenalkan produk dengan segala keunggulannya. Mungkin ada beberapa detik kebenaran untuk setiap produk dikonsumsi (digunakan), memberi konsumen informasi untuk pembelian di masa depan dan untuk berbagi pengalaman dengan produk/layanan. TMOT: umpan balik atau reaksi konsumen terhadap suatu merek, produk, atau layanan, yaitu konsumen menjadi penganjur merek dengan menceritakan dari mulut ke mulut atau lewat media sosial. Itu hingga 2011, Google melakukan penelitian tentang keputusan konsumen menentukan pilihan produk yang akan dibelinya: pelanggan di AS melakukan riset online sebelum benar-benar membeli produk. Atas hasil penelitian tersebut, pasar menjadi ZMOT, semua produk melakukan "stimulus", menonjolkan segala keistimewaan produknya untuk setara bersaing di ZMOT. Namun, implementasi ZMOT di dunia politik agak berbeda. Bukan penonjolan keunggulan "produk" yang dimainkan di ZMOT, melainkan malah merusak reputasi pesaing, menciptakan ketakutan konsumen terhadap segala sesuatu yang dikaitkan ke pesaing, bukan hanya lewat invisible hand, bahkan secara terang-terangan demi terciptanya kondisi sama-sama start dari nol. Implementasi di politik, seperti dengan "stimulus" #2019GantiPresiden, ada yang lupa ZMOT itu bermula dari FMOT, SMOT; pengalaman dengan produk pilihan pertama justru telah mereka TMOT-kan. Kepercayaan konsumen tak mudah dirusak, hanya dengan banjir hoaks. Harus hasil riset akurat. *** Selanjutnya.....

KETIKA banyak orang menulis seenak perut sendiri di media sosial tanpa etika bahkan tanpa pertimbangan moral merusak integritas dan kehormatan diri pribadinya sendiri sebagai penyebar dusta, kehadiran media arus utama (pers) diperlukan sebagai rumah penjernih informasi lewat penyajian fakta dan berita yang terverifikasi. "Media arus utama harus terus menjalankan peran sebagai komunikator, penangkal hoaks, dan dibutuhkan untuk bisa memberikan harapan-harapan besar kepada bangsa kita, Indonesia," tegas Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Hari Pers Nasional 2019 di Surabaya, Sabtu (9/2/2019). Menurut Presiden, peran media arus utama kian penting untuk mengaplikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan informasi pascafakta dan pascakebenaran. Dengan demikian, dampak buruk dari keganasan informasi hoaks bisa dicegah dan diatasi. Presiden mengatakan sejalan dengan ekspansi jaringan internet, media sosial meloncat jauh dan tinggi. Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,2 juta jiwa atau 54,6% dari penduduk negeri ini sebanyak 261,9 juta orang. Adapun pemakai media sosial mencapai 124,4 juta jiwa atau 87,1% dari pengguna internet. Yang viral di media sosial biasanya menjadi rujukan informasi bahkan tidak jarang pula dirujuk oleh media konvensional. Padahal, menurut Edelman Trust 2018, yang dikutip oleh Presiden, kepercayaan publik kepada media arus utama meningkat. Singkat kata, publik tetap lebih memercayai pers ketimbang media sosial. Pada 2016, papar Presiden, tingkat kepercayaan terhadap pers 59% berbanding 45% terhadap media sosial. Tahun berikutnya perbandingan menjadi 58% : 42%. Tahun lalu, perbandingannya mencapai 63% banding 40%. "Saya sungguh gembira dengan situasi ini. Selamat kepada pers atas kepercayaan dari masyarakat," ujar Presiden. (Kompas, 10/2) Presiden berharap media arus utama mempertahankan misi mencari kebenaran dan membangun optimisme. Saat pemerintah memaparkan capaian pembangunan, jangan terburu-buru dianggap kampanye atau pencitraan karena sebenarnya untuk membuat masyarakat sadar informasi. Media massa diharapkan menjadi amplifier informasi tentang pembangunan termasuk berbagai kekurangan yang harus dibenahi bersama. Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat sepanjang dipandu oleh tanggung jawab moral, etika, dan tata krama. Kemerdekaan pers itu juga sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran.*** Selanjutnya.....

KETEGANGAN meningkat di Inggris setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May kalah voting di parlemen dan kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa (UE) ditolak parlemen. Atas kemungkinan ricuhnya antarpendukung yang pro dan kontra Brexit, Sunday Times melaporkan Minggu, Ratu Elizabeth II dan kerabat keraton akan dievakuasi dari London. Rencana menyelamatkan keluarga kerajaan ini diberlakukan beberapa pekan sejak May kalah voting di parlemen 15 Januari 2019. Pasalnya, ada peningkatan kemungkinan Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan sebelum batas waktu yang ditetapkan, 29 Maret 2019. Theresa May berada di posisi sangat sulit setelah sebagai representasi rakyat Inggris yang menang referendum Inggris keluar dari UE (Brexit), kalah voting di parlemen dengan rancangan kesepakatan yang dia rundingkan selama dua tahun dengan Uni Eropa (UE) ditolak parlemen Inggris. Parlemen (29/1/2019) menolak Inggris keluar dari UE tanpa perjanjian, dengan modus "No Deal Brexit". Kedua, parlemen memberi May mandat untuk melakukan negosiasi ulang dengan UE. May berjanji akan berbicara dengan UE untuk mencapai kesepakatan baru sampai 13 Februari (besok). Namun di sisi lain juru bicara Presiden Dewan UE Donald Tusk dengan cepat menandaskan, kesepakatan Brexit yang dulu dicapai dengan Theresa May "tidak terbuka untuk negosiasi ulang". Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memegaskan perjanjian yang ada sekarang adalah "perjanjian terbaik yang mungkin". (dw.com, 30/1/2019) Faktor krusial yang membuat kesepakatan hasil rundingan May dengan UE di tolak parlemen Inggris adalah menyangkut butir tentang "backstop". Yaitu, tentang status perbatasan antara Irlandia Utara bagian dari Inggris, dan Republik Irlandia sebagai anggota UE. Padahal, Republik Irlandia selama ini merupakan bagian dari Britania Raya. Rencana evakuasi Ratu dan keluarga kerajaan sebelumnya pernah diterapkan pada era Perang Dingin. Yakni, apabila terjadi serangan nuklir dari Uni Soviet, Ratu dan suaminya akan dipindahkan ke lokasi rahasia. "Rencana darurat ini ada sejak Perang Dingin, namun sekarang dirancang ulang jika terjadi kekacauan setelah Brexit tanpa kesepakatan," kata sumber di kabinet. (Kompas.com, 4/2/2019) Politico mewartakan, Ratu Elizabeth II lebih memilih untuk menghindari debat sengit terkait Brexit, tapi menyerukan warga Inggris bersatu. Kerajaan memang diharuskan netral secara politik dan tidak secara terbuka mengomentari masalah tersebut. *** Selanjutnya.....

STUDI International Union for Conservation of Nature (IUCN) membuktikan penggunaan lahan sawit 9 kali lebih efisien dibandingkan dengan komoditas penghasil minyak nabati lainnya, kedelai, rapeseed, dan bunga matahari. Hasil studi itu telah diserahkan ke Kementerian Koordinator Perekonomian. "Fakta berbasis ilmiah seperti ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada publik, terkait pengembangan kelapa sawit di Indonesia," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution. Terlebih, industri kelapa sawit terus mendapatkan tantangan, bukan hanya dari luar, melainkan juga utamanya di Indonesia. Kepala Satgas Kelapa Sawit IUCN Erik Meijaard menyatakan dampak pembukaan kebun sawit memang bisa merusak keanekaragaman hayati. Namun bila minyak sawit dilarang atau diboikot, akan lebih banyak lahan yang digunakan oleh tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Wilayah tropis di Afrika dan Amerika Selatan merupakan daerah potensial untuk penyebaran sawit. Namun wilayah tersebut sangat kaya akan keanekaragaman hewani, habitat bagi 54% spesies mamalia dan 64% burung yang terancam punah. Ekosistem hutan tropis dan savana di Amerika Selatan dan Afrika akan terancam bila sawit digantikan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. "Kelapa sawit akan tetap dibutuhkan dan kita perlu segera mengambil langkah untuk memastikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan," ujar Meijaard. "Dan memastikan semua pihak, pemerintah, produsen dan rantai pasok, menghargai komitmen mereka terhadap keberlanjutan." (Kompas.com, 4/2/2019) Pada 2050, kebutuhan minyak nabati dunia diperkirakan 310 juta ton. Saat ini minyak sawit berkontribusi 35% dengan konsumsi terbesar di India, RRT, dan Indonesia. Alokasi lahan untuk menunjang kehidupan di Indonesia seluas 66 juta hektare, 33% dari luas daratan Indonesia. Seluas 14 juta hektare untuk perkebunan sawit, diikuti 7,1 juta hektare lahan untuk sawah. Luas lahan empat komoditas penghasil minyak nabati dunia (kedelai, sawit, rapeseed, dan bunga matahari) 200,5 juta hektare pada 2016. Kedelai 121 juta hektare atau 61% dari seluruh lahan, tapi hanya menghasilkan minyak 53 juta ton, atau sepertiga dari produksi minyak nabati dunia. Sedang sawit hanya seluas 20 juta hektare, menghasilkan minyak 65 juta ton, 40% dari produksi minyak nabati dunia. Keefisienan sawit 9 kali lipat terlihat pada produksi per hektare per tahun: sawit 4,27 ton, rapeseed 0,69 ton, bunga matahari 0,52 ton, kedelai 0,45 ton. *** Selanjutnya.....

FENOMENA Polar Vortex, badai pusaran kutub menerjang wilayah Amerika Serikat bagian utara dan tengah, suhu lebih dingin dari Antartika hingga minus 60 derajat Celsius. Warga dilarang keluar rumah, Air Terjun Niagara beku, di Chicago gelandangan dimasukkan hotel untuk dapat penghangat. Suhu di Negara Bagian North Dakota mencapai 32 derajat di bawah nol Celsius dan minus 52 derajat Celsius di Mennesota. Di Twit, Presiden Donald Trump menyebut sebagian wilayah mencapai minus 60 derajat Celsius. Balok-balok es menutupi sungai berliku melewati pusat Kota Chicago. Media The Independent, Jumat (1/2), memuat gambar terbaru Air Terjun Niagara menjadi seperti film animasi Disney, Frozen. Laporan NBC News, sekitar 120 juta orang di 27 negara bagian AS mendapat peringatan cuaca dingin ekstrem dari Upper Midwest ke Maine hingga North Carolina. "Ini adalah dingin bersejarah. Suhu yang mengancam jiwa dan harus ditanggapi sebagaimana mestinya," ujar Wali Kota Chicago Rahm Emanuel, yang kotanya dicekam dingin minus 40 derajat Celsius, seperti dikutip Kompas.com dari AFP (1/2). Badan Cuaca Nasional (NSW) memperingatkan warga, "Angin dingin yang berbahaya bisa menyebabkan jaringan tubuh membeku pada kulit yang terpapar dingin dalam 5 menit". Puluhan tunawisma di Chicago mendirikan tenda di tengah suhu yang bisa mencapai minus 49 derajat Celsius. Kelompok itu menggunakan 100 propana (kompor pemanas ruangan) bantuan warga, tetapi satu propana meledak. Insiden itu membuat Departemen Kebakaran Chicago melarang adanya propana karena berpotensi menimbulkan risiko. Ketika itu pemerintah kota memberi tahu ada donatur yang menampung mereka dan telah membayar hotel buat mereka untuk seminggu ke depan. "What the hell is going on with Global Warming? Please some back fast, we need you!" twit Trump meminta seseorang menjelaskan. Badan Nasional Atmosfer dan Kelautan AS (NOAA) menjawab cuitan Trump, "Badai musim dingin tidak membuktikan bahwa pemanasan global tidak terjadi". NOAA melampirkan tautan ke artikel yang memaparkan bahwa badai salju lebat barangkali wajar terjadi karena bumi menghangat. Cuaca buruk ini bernama Polar Vortex, spiral udara besar musim dingin berhembus di atas lapisan atmosfer kutub utara. Ia berbentuk pusaran angin yang menggenggam udara beku kutub membalut arus angin besar lain di bawah atmosfer (jet stream), menjadi gumpalan angin dingin tak kenal ampun ke kawasan AS. *** Selanjutnya.....

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2014 jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 121,90 juta orang, pada Agustus 2018 menjadi 131,01 juta orang. Berarti dalam empat tahun pemerintahan Jokowi-JK ada 9,11 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Pada periode sama pengangguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 5,34% dari jumlah angkatan kerja. Dengan rangkaian data tersebut bisa diasumsikan bahwa 9,11 juta angkatan kerja baru itu aman telah terserap lapangan kerja yang tercipta. Bahkan, pengangguran juga ikut terserap lapangan kerja sehingga persentase maupun jumlah absolut pengangguran terus turun. Data BPS tentang angkatan kerja baru dan pengangguran itu layak menjadi perhatian jika bicara tentang usaha penciptaan lapangan kerja. Masalahnya, penciptaan lapangan kerja tidaklah mudah, sedangkan pertambahan angkatan kerja baru bersifat alamiah bawaan peningkatan populasi yang jumlahnya amat besar. Contohnya dari Agustus 2017 ke Agustus 2018, angkatan kerja baru yang hadir dan harus disiapkan lapangan kerjanya sebanyak 2,95 juta orang. Dalam periode itu jumlah yang terserap lapangan kerja sebanyak 2,99 juta orang. Dengan demikian, selain angkatan kerja baru yang hadir dalam periode itu sebesar 2,95 juta orang terserap lapangan kerja, juga penganggur sebanyak 40 ribu terserap sehingga jumlah pengangguran yang sebelumnya 7,04 juta menjadi genap 7 juta orang atau 5,34%. Untuk itu, keberhasilan semua pihak terkait yang bekerja keras menciptakan lapangan kerja baru dalam menyerap angkatan kerja baru dan pengangguran ke dunia kerja, pantas dihargai. Diharapkan, seburuk apa pun tantangan yang dihadapi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan perang dagang, tahun 2019 ini semua angkatan kerja baru yang menyentuh angka tiga juta jiwa semuanya bisa terserap lapangan kerja. Juga, jumlah pengangguran terus berkurang dari angka 7 juta orang. Dengan tahun 2019 ini diharapkan angkatan kerja baru dan pengangguran yang terserap lapangan kerja sekitar 3 juta orang, jumlah lapangan kerja yang tercipta selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK 2014—2019 mencapai lebih 12 juta. Namun, pada tahun politik 2019 ini, diharapkan dalam persaingan meraih kekuasaan para politisi bisa menjaga irama kehidupan ekonomi tetap kondusif. Pasalnya, ekonomi amat rentan terhadap imbas guncangan politik, sehingga bisa mengurangi kemampuan ekonomi menyerap angkatan kerja baru dan pengangguran. *** Selanjutnya.....

DIREKTUR Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarif Hidayat mengungkap fakta yang didapatnya dari para kepala daerah yang menjadi pesakitan di KPK, mahar politik yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah paling kecil Rp10 miliar. "Nilainya cukup kaget juga saya dengar dari bupati, wali kota yang ditangkap (KPK). Paling kecil Rp10 miliar," kata Syarif dalam Seminar Nasional Mencari Pemimpin yang Bersih dan Berhikmat di Lemhannas. (Kompas.com, 2/2) Kata Syarif, adanya mahar politik mendorong pejabat daerah melakukan korupsi. Pasalnya, para pejabat daerah kerap merasa tidak cukup atas gaji mereka. Sementara, para pejabat ini harus mengembalikan "modal" saat mengikuti pilkada. Oleh karena itu, Syarif menilai harus ada pembenahan dalam sistem pencalonan kepala daerah. Hal lain yang harus dibatasi adalah perihal transaksi tunai. Menurut Syarif, pemerintah harus melakukan pembatasan terhadap transaksi tunai. Alasannya, dari pengalaman OTT yang dilakukan KPK, hampir seluruh uang hasil tindak kejahatan korupsi diterima dalam bentuk tunai. "Kami butuh dukungan dari pemerintah untuk pembatasan transaksi tunai. Ketika tidak ada pembatasan transaksi tunai, OTT-OTT akan selalu terjadi," ujar Syarif. Ia menambahkan pembenahan sistem yang masif dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Pada 2018 IPK Indonesia 38 poin, meningkat satu poin dari 2017 pada 37 poin. Tertinggal dari IPK Malaysia 45 poin, dan Singapura 85 poin. Fakta yang diangkat Syarif mengejutkan. Mahar politik calon kepala daerah paling kecil Rp10 miliar itu, dengan gaji resmi kepala daerah Rp8 juta per bulan, berarti mahar politik itu setara dengan gajinya selama 1.250 bulan—alias 104 tahun! Sedemikian beratnya beban calon kepala daerah, wajar jika diasumsikan bisa menjadi pendorong tindak pidana korupsi untuk memikulnya. Pembenahan sistem yang masif seperti saran Syarif, bukan pula berarti pengalihan pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD, karena jika begitu hubungan dengan penerima mahar tetap terjalin. Jadi tak ada jalan lain, kecuali KPK didukung polisi dan jaksa makin agresif melakukan OTT, sampai orang enggan jadi calon kepala daerah dengan sistem yang sekarang. Hingga suatu saat nanti, pihak pengusung yang mencari calon kepala daerah untuk mereka dukung tanpa mahar. Maka itu, mahar politik itu hanya bisa dihentikan dengan OTT KPK yang lebih masif.*** Selanjutnya.....

RISET evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2018 menghasilkan 96% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan e-warong (warung yang menjadi agen melayani transaksi KPM) menyatakan puas atas pelaksanaan program tersebut. Sejumlah indikator menunjukkan KPM dan e-warong merasakan proses BPNT makin mudah dan nyaman hingga mereka merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT. Survei dilaksanakan lembaga independen Microsave Consulting atas kerja sama Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), dilakukan Oktober—Desember 2018. "Survei tersebut melibatkan sekitar 2.398 KPM dan 779 e-warong. Responden tersebar di 93 kota/kabupaten di 25 provinsi seluruh Indonesia," jelas peneliti senior Mivrosave Consulting Elwyn Sansius Panggabean saat memaparkan hasil survei. (Kompas.com, 28/1/2019) "Selain itu, data menunjukkan bahwa bantuan nominal BPNT sebesar Rp110.000 per bulan yang diterima KPM telah pula membantu sekitar 12%—29% kebutuhan pangan setiap keluarga," tambah Elwyn. Menteri Sosial Agus Kartasasmita yang hadir pada pemaparan tersebut mengatakan tingkat kepuasan KPM dan e-warong yang tinggi itu senada dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit, yakni 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% pada September 2018. Penurunan angka kemiskinan itu pada 2019 diharapkan lebih efektif lagi. Karena selain BPNT yang kian lancar, KPM juga mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada 2019 ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp38 triliun dari Rp19 triliun pada 2018. Selain bantuan tetap bagi setiap KPM Rp550 ribu per tahun, bantuan setiap komponennya dinaikkan dua kali lipat; anak balita/ibu hamil/lansia jadi Rp2.400.000, anak SD Rp900.000, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta. Sehingga jika dalam satu keluarga punya balita/ibu hamil, punya seorang lansia, seorang anak SMP, KPM itu akan menerima (550 ribu + 2,4 juta + 2,4 juta + 1,5 juta) Rp6.850.000 per tahun. Jumlah itu diterima empat tahap, Januari, April, Juli dan Oktober. Penurunan angka kemiskinan juga dilakukan dengan pengendalian harga bahan makanan. Menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, inflasi bahan makanan berhasil terus ditekan hingga Januari 2019 menurut data BPS inflasi 1,98%, dibanding 2014 inflasi 11,43%. (Lampost.co, 1/2/2019) Dari berbagai upaya tersebut intinya keluarga harapan diringankan beban hidupnya, dan diangkat posisinya dari bawah garis kemiskinan. *** Selanjutnya.....

GAMBARAN suram ekonomi Uni Eropa (UE) dari Mario Draghi, Gubernur Bank Sentral UE akhir Januari 2019 lalu, realitasnya mencuat berupa terjebaknya ke dalam jurang resesi negeri produsen mobil-mobil supermahal Ferrari dan Lamborghini, Italia. Pada kuartal IV 2018 perekonomian Italia terkontraksi (tumbuh minus) 0,2%. Dikutip Kompas.com dari BBC (1/2/2019), berdasar pada data terbaru yang dirilis lembaga statistik Italia Istat, angka tersebut lebih dalam dibanding dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya, 0,1%. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menyatakan kontraksi ekonomi kemungkinan besar berlanjut pada tahun 2019 ini. Sementara itu, data resmi Uni Eropa menyebut pertumbuhan ekonomi di 19 negara anggotanya masih lemah. Pada kuartal IV 2018, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa hanya mencapai 0,2%, sama dengan kuartal sebelumnya. Data tersebut dirilis lembaga statistik Eurostat. Dalam data itu terlihat pula pertumbuhan ekonomi di 28 negara Uni Eropa secara keseluruhan mencapai 0,3% pada kuartal terakhir 2018. Krisis ekonomi Italia sudah berlangsung sejak medio 2018, ditandai dengan pengangguran 28%, terbelit masalah birokrasi dan nepotisme yang rumit, serta buruknya infrastruktur di sebagian wilayah negerinya. Mengutip deuts-welle (26/10/2018), para pengusaha mengatakan Italia tidak lagi kompetitif karena terlalu banyak birokrasi yang rumit. Gian Maria Gros-Pietro, mantan kepala operator jalan tol terbesar Italia mengungkap buruknya birokrasi, makan waktu sangat lama, misalnya, untuk memperoleh izin bangunan. Dan akan memakan waktu lebih banyak jika harus pergi ke pengadilan. "Kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hal-hal di Italia. Dan itu merupakan faktor biaya yang dianggap perusahaan sebagai hambatan untuk berbisnis di Italia," ujar Gros-Pietro. Siapa yang ingin lebih cepat mencapai tujuan harus punya uang lebih banyak. Korupsi dan nepotisme memperlambat perekonomian Italia, kata Tatjana Eifrig, analis pada bank swasta di Roma. Menurut dia salah satu masalah utama yang lain adalah infrastruktur. Semua yang terletak di selatan Napoli, sangat sulit diakses melalui jalan darat. Rupanya, kondisi yang menjebak Italia dalam resesi mirip Indonesia sebelum dibenahi Jokowi dengan deregulasi dan debirokratisasi hingga 16 paket kebijakan, dan membangun infrastruktur utamanya di Kawasan Timur Indonesia. Jika tanpa kebijakan tersebut, jangan-jangan Indonesia mendahului Italia masuk resesi.*** Selanjutnya.....

RUPIAH Kamis (31/1) mencoba masuk dan bertahan di Rp13.000-an per dolar AS sejak siang hingga sore. Setelah pagi dibuka pada kurs Rp14.060/dolar AS, sejak pukul 11.30, rupiah menguat ke level Rp13.970/dolar AS, hingga sore bertahan di Rp13.964/dolar AS. Otot penguatan rupiah hari itu didapat dari pernyataan Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell, yang mengindikasikan tidak ada lagi kenaikan suku bunga acuan The Fed dalam waktu dekat. "Alasan untuk menaikkan suku bunga telah melemah," ujarnya seperti dikutip Kompas.com menyadur dari CNBC, Kamis (31/1/2019). Itu Powell kemukakan dalam konferensi pers hasil pertemuan dua hari Federal Open Market Comittee (FOMC), Rabu (30/1/2019) waktu AS. Pernyataan tersebut diberikan setelah FOMC memutuskan untuk menahan suku bunga di level 2,25% hingga 2,5%. Anggota komite juga berjanji akan melakukan pendekatan yang lebih sabar untuk menaikkan suku bunga ke depannya. Fed Fund Rate, ujar Powell, berada dalam kisaran normal bagi komite. Penguatan rupiah yang meninggalkan batas psikologis Rp14.000/dolar AS itu, menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, utamanya ditopang oleh derasnya masuk modal asing. Contohnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak pagi dibuka IHSG langsung menguat 47,602 poin atau 0,74%, dengan menembus garis psikologis 6.500, tepatnya di level 6.511.791. "Dengan aliran modal asing yang masuk, supply akan meningkat dan pengaruhnya ke nilai tukar rupiah," ujar Gubernur BI. Masuknya modal asing melalui pasar modal dan Surat Berharga Negara (SBN) maupun obligasi korporasi, diperkuat lagi dengan direct foreign investment (DFI) yang tertarik oleh kondisi ekonomi yang kondusif, sekaligus juga akan memangkas defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD), sisa masalah dari tahun lalu. Hal lain yang meredam gejolak ekonomi global adalah pertemuan di AS pekan ini antara delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Liu He, dengan delegasi AS yang dipimpin Robert E Lighthizer. Pertemuan untuk mencari penyelesaian perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia itu. Bisa dipastikan perundingan itu alot. Tetapi di bawah lampu hijau untuk perbaikan kembali hubungan yang telah disepakati Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Argentina akhir 2018, harapan timbul perang dagang perlahan akan mereda. Diperkuat lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 5%) dan inflasi rendah (3%), penguatan rupiah diharapkan bertahan. Selanjutnya.....

REPUBLIK Indonesia mengukir sejarah baru dalam kancah maritim internasional sebagai negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau traffic separation scheme (TSS). TSS yang berlokasi di Selat Sunda dan Selat Lombok itu diajukan Indonesia ke Sidang Plenary International Maritime Organization (IMO) Sub Committe Navigation Communucation and Search and Rescue (NCSR) ke-6 di London, 25 Januari 2019, dan telah disetujui serta disahkan. Dirjen Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menyatakan selanjutnya TSS tersebut akan diadopsi dalam Sidang IMO Maritime Safety Committe (MSC) ke-101 pada Juni 2019 di London. Sebelumnya, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka. Namun, TSS di Selat Malaka berbeda pengaturannya karena dimiliki tiga negara. Sementara TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki kewenangan pengaturannya. Hal itu yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan IMO dan berada dalam alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II. Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut—UNCLOS 1982—sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan. Masih terkait UNCLOS 1982, ALKI merupakan wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage). "Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang merupakan ALKI tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Agus. Dengan pengesahan tersebut, Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yakni sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di kawasan TSS yang telah ditetapkan. Menurut data Direktur Kenavigasian, Basar Antonius, 53.068 kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Sunda dalam satu tahunnya dan 36.773 kapal melewati Selat Lombok. Di Selat Sunda, selain terdapat konservasi laut dan Taman Wisata Laut yang dilindungi di wilayah Pulau Sangiang, juga terdapat terumbu karang yang berbahaya bagi pelayaran, yakni Terumbu Koliot dan Terumbu Gosal. *** Selanjutnya.....

KETIKA dunia membahas era Revolusi Industri 4.0 di World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss, pekan ketiga Januari 2019, Perdana Menteri Jepang Sinzo Abe menyampaikan langkah mereka mendahului dunia meninggalkan era Industri 4.0 dan masuk ke Society 5.0, era "super-smart society". Dalam "super-smart society" ini diadopsi semua teknologi baru seperti kecerdasan buatan, robotik, Big Data, dan penggunaan drone. "Esensi Society 5.0 adalah dimungkinkannya kita mendapatkan solusi yang paling cocok secepatnya, yang bisa memenuhi kebutuhan orang per orang," kata Abe. (Beritasatu, 25/1) Misalnya, jasa pengiriman menggunakan drone yang digarap serius oleh Pemerintah Jepang. Jepang menghadapi masalah kurangnya tenaga kerja jasa pengiriman, sementara belanja daring dan volume pengiriman barang terus meningkat hingga tembus 3,9 miliar paket pada 2016. Penggunaan drone solusi mengatasi ini. Dalam Society 5.0, sektor publik dan swasta bekerja sama untuk membangun sistem di mana Big Data bisa diperdagangkan secara aman dan efektif sehingga setiap perusahaan bersedia berbagi informasi dan memungkinkan yang lain membuat produk lebih baik. Contohnya, produsen ban bisa meningkatkan kualitas produknya jika mendapat informasi dari produsen mobil tentang gejala selip di jalan. Masalah utama Jepang adalah populasi yang menua, sekitar 26% penduduk berusia di atas 65 tahun. Akibatnya Jepang kekurangan tenaga kerja produktif dan pesimisme merebak di masyarakat Jepang. Lima tahun lalu, kata Abe, Jepang dianggap sebagai "tembok keputusasaan", tembok pesimisme. "Sejak itu, populasi usia kerja kami anjlok 4,5 juta orang," ujarnya. Pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja dan dilakukan legislasi yang membuka pintu bagi lebih banyak tenaga kerja asing. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dalam program "womenomics" ini kemudian mencapai rekor tertinggi, 67%. Jumlah tenaga kerja perempuan bertambah 2 juta orang. Juga, jumlah tenaga kerja berusia di atas 65 tahun bertambah 2 juta orang. Digitalisasi tidak lagi terbatas di manufaktur, tetapi merambah semua sektor untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan populasi yang menua. Dalam Society 5.0 bukan lagi modal yang menghubungkan dan menggerakkan segala sesuatu, melainkan data, yang mengurangi kesenjangan sosial. "Inilah abad ketika semua hal terkoneksi, semua teknologi melebur, menandai hadirnya Society 5.0," tegas Abe.*** Selanjutnya.....

DALAM empat tahun ini dilakukan deregulasi dan debirokratisasi melalui belasan paket kebijakan, dan implementasi one single submission (OSS). Di antara hasilnya, peringkat daya saing meningkat dari 50 (2012) menjadi 36 (2018). Juga peringkat ease of doing business naik dari 129 (2011) menjadi 72 (2018). Selama empat tahun itu pula, pemerintah menghentikan gejala deindustrialisasi dengan mendorong proses reindustrialisasi. Antara lain melalui berbagai BUMN industri strategis seperti PT INKA, PAL, Dirgantara Indonesia, Pindad, Barata Indonesia, dan Krakatau Steel, telah mampu menembus pasar Internasional. Jika mampu ekspor berarti kegiatan produksi di sektor industri terus berjalan dan lapangan kerja tentu kian terbuka. Sepanjang 2015—2017, industri unggulan nasional mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti industri makanan dan minuman tumbuh rata-rata 8% per tahun, industri kimia, farmasi, dan obat 5,87%, serta industri mesin dan perlengkapan 6,06%. Ekspor industri manufaktur pada semester I-2018 mencapai 71,6% dari total ekspor. Tenaga kerja sektor industri meningkat 17% dari 15 juta orang pada 2014 menjadi 18 juta orang pada 2018. Pemerintah juga telah mengembangkan 13 kawasan industri sepanjang 2015—2018. Laporan Bank Dunia 2017, Indonesia menempati urutan kelima negara dengan kontribusi industri manufaktur tertinggi, yaitu 20,5%. Empat negara lainnya adalah Tiongkok (28,8%), Korea Selatan (27%), Jepang (21%), dan Jerman (20,6%). Media asing itu juga menyebut ada masalah dalam ketenagakerjaan di Indonesia, tenaga kerjanya belum terampil malah menuntut upah yang tinggi. Realitasnya, porsi tenaga kerja formal justru meningkat. Pada Agustus 2014 porsi pekerja formal mencapai 40%, meningkat menjadi 43% pada Agustus 2018. Ini menggambarkan kualitas tenaga kerja makin membaik. Porsi tenaga kerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu turun dari 22,7% dan 8,4% pada Agustus 2014, menjadi 22% dan 6,6% pada Agustus 2018. Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga terus meningkat. Menurut data ILO, produktivitas pekerja periode 2014—2018 tumbuh sebesar 1.408 dolar AS atau 18%. Ini lebih baik dari periode 2009—2013 yang naik 1.122 dolar AS atau 17%. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan upah minimum sebagai komitmen mendorong produktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku industri. Rata-rata upah minimum provinsi (UMP) secara nasional sepanjang 2014—2019 naik 60%. (Habis) Selanjutnya.....