96% KPM Program BPNT 2018 Puas!

RISET evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2018 menghasilkan 96% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan e-warong (warung yang menjadi agen melayani transaksi KPM) menyatakan puas atas pelaksanaan program tersebut. Sejumlah indikator menunjukkan KPM dan e-warong merasakan proses BPNT makin mudah dan nyaman hingga mereka merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT. Survei dilaksanakan lembaga independen Microsave Consulting atas kerja sama Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), dilakukan Oktober—Desember 2018. "Survei tersebut melibatkan sekitar 2.398 KPM dan 779 e-warong. Responden tersebar di 93 kota/kabupaten di 25 provinsi seluruh Indonesia," jelas peneliti senior Mivrosave Consulting Elwyn Sansius Panggabean saat memaparkan hasil survei. (Kompas.com, 28/1/2019) "Selain itu, data menunjukkan bahwa bantuan nominal BPNT sebesar Rp110.000 per bulan yang diterima KPM telah pula membantu sekitar 12%—29% kebutuhan pangan setiap keluarga," tambah Elwyn. Menteri Sosial Agus Kartasasmita yang hadir pada pemaparan tersebut mengatakan tingkat kepuasan KPM dan e-warong yang tinggi itu senada dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit, yakni 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% pada September 2018. Penurunan angka kemiskinan itu pada 2019 diharapkan lebih efektif lagi. Karena selain BPNT yang kian lancar, KPM juga mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada 2019 ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp38 triliun dari Rp19 triliun pada 2018. Selain bantuan tetap bagi setiap KPM Rp550 ribu per tahun, bantuan setiap komponennya dinaikkan dua kali lipat; anak balita/ibu hamil/lansia jadi Rp2.400.000, anak SD Rp900.000, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta. Sehingga jika dalam satu keluarga punya balita/ibu hamil, punya seorang lansia, seorang anak SMP, KPM itu akan menerima (550 ribu + 2,4 juta + 2,4 juta + 1,5 juta) Rp6.850.000 per tahun. Jumlah itu diterima empat tahap, Januari, April, Juli dan Oktober. Penurunan angka kemiskinan juga dilakukan dengan pengendalian harga bahan makanan. Menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, inflasi bahan makanan berhasil terus ditekan hingga Januari 2019 menurut data BPS inflasi 1,98%, dibanding 2014 inflasi 11,43%. (Lampost.co, 1/2/2019) Dari berbagai upaya tersebut intinya keluarga harapan diringankan beban hidupnya, dan diangkat posisinya dari bawah garis kemiskinan. ***