Ironi 75 Tahun Indonesia Merdeka! (6)

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 11-08-2020

Ironi 75 Tahun Indonesia Merdeka! (6)

H. Bambang Eka Wijaya

BANCAKAN APBD: Sudah 75 tahun merdeka, 27,6% anak Indonesia menderita stunting, kurang gizi kronis sejak di kandungan hingga 1.000 hari usianya. Tubuh anak lebih pendek dari teman seusianya. Penyebabnya, antara lain, APBD hanya jadi bancakan elite daerah.

Stunting satu dari setiap empat anak Indonesia membuktikan otonomi daerah dan ramainya pemekaran kabupaten tidak menjadi peluang bagi anak bangsa untuk tumbuh sehat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hampir 70% APBD hanya untuk orang Pemda. (CNBC Indonesia, 14/11/2019)

Sri Mulyani memerinci, sebesar 31% habis untuk perjalanan dinas dan jasa kantor. Kemudian 36% APBD habis untuk belanja gaji pegawai. "Jadi APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang pemda," ujarnya.

Bukan berarti sisanya buat rakyat. Belanja DPRD yang disiapkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sering harus ditutupi dana transfer pusat untuk APBD. Sisanya untuk proryek, kena potong fee proyek lagi buat pimpinan daerah. Banyak elite kabupaten kena OTT KPK karena bancakan fee proyek dana APBD.

Akibatnya, daerah kekurangan dana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Jangankan kesejahteraan rakyat, jalan kabupaten saja, umumnya 50% rusak, dan 50% sisanya rusak parah. Itu menyebabkan stunting tak cukup kuat menarik perhatian alite daerah untuk mengatasinya.

Stunting di atas angka prevalensi nasional menurut Presiden Jokowi terdapat di 10 provinsi. Yakni, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. (Kompas.com, 5/8/2020)

"Untuk itu, saya juga ingin minta para gubernur, nanti Mendagri juga bisa menyampaikan, bupati, wali kota, sampai ke kepala desa, teutama untuk10 provinsi tersebut, agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting," kata Jokowi.

Jokowi berharap dari angka prevalensi stunting sekarang 27,6%, pada 2024 turun menjadi 14%.

Provinsi Lampung berada di luar 10 provinsi yang jadi sorotan presiden itu. Angka prevalensi stunting Lampung 27,28%, di bawah nasional.

Untuk mencapai target nasional menjadi 14% pada 2024, Lampung melakukan intervensi melalui Lembaga Stunting Agency (LSA). Ini aliansi strategis berbagai pemangku kepentingan dengan NGO terkait dan fakuktas kedokteran. Intervensi ke kabupaten yang angka prevalensi stuntingnya masih tinggi, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tanggamus. ***