Ironi 75 Tahun Indonesia Merdeka! (8)

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 13-08-2020

Ironi 75 Tahun Indonesia Merdeka! (8)

H. Bambang Eka Wijaya

JAGOKAN UANG: Ungkapan Batak "Ise do mangatur nagara on? Hepeng!" (Siapa yang mengatur negara ini? Uang) jadi kenyataan. Untuk mengatasi Covid-19 dan resesi, Presiden membuat UU (No.2/2020), ia bebas menarik defisit APBN tanpa kontrol DPR dan DPD.

Defisit yang ditarik melampaui batasan UU lama (3%) menjadi lebih 5% atau Rp695 triliun dijagokan untuk mengatasi Covid-19 dan stimulus pemulihan ekonomi nasional mencegah resesi. Itu diputuskan lewat Prepres (No.54 dan 72/2020), tanpa pembahasan dan persetujuan DPR dan DPD yang mewakili rakyat.

Pemerintah mengandalkan uang dengan menyisihkan DPR dan DPD serta rakyat yang diwakilinya untuk kebebasannya menarik dana APBN tanpa perlu persetujuan rakyat lewat lembaga perwakilannya. Kemampuan uang untuk itu harus dibuktikan lewat realisasinya.

Karena uang yang dijagokan untuk mengatasi pandemi dan resesi, kinerja menteri kabinet juga diukur lewat seberapa besar dan cepat ia merealisasikan anggaran. Tak kepalang, presiden pun berulang kali marah-marah ketika para menteri cenderung lamban dalam merealisasikan anggaran.

Sayang, marah-marahnya Presiden itu mengisyaratkan kurang berhasilnya upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Bahksn hingga lima bulan menumpas virus korona dengsn kebebasan menarik uang APBN itu, 2 Maret--2 Agustus, belum ada tanda-tanda kapan serangan Covid-19 bakal berakhir.

Malah belakangan, harapan menyelesaikan masalah Covid-19 digantungkan pada sukses uji klinis vaksin buatan Tiongkok (Sinovac). Dan itu sama sekali tak ada kaitannya dengan kebebasan menarik defisit APBN. Sebab, kalau hanya untuk memproduksi vaksin, Biofarma biasa membuat ratusan juta unit.

Namun, kita doakan uji klinis vaksin Sinovac sukses, agar tak terlalu dalam lagi menggali defisit utang yang harus dipikul anak cucu.

Kalau Covid-19 bisa selesai dengan vaksin, maka ujian dalam menjagokan uang sebagai solusi tinggal terfokus mengatasi resesi. Memang, salah satu sisi New Deals mengatasi depresi besar 1930-an, adalah program padat karya tunai di proyek-proyek Pekerjaan Umum. Dan itu telah diadopsi Kementerian PUPR.

Lalu apakah dengan dana jaring pengaman sosial dan stimulus ke korporasi dan UMKM bisa menggagalkan resesi, itu yang ditunggu hasilnya. Apakah benar, hanya dengan uang segala bisa beres.

Kalau cukup begitu, syukur. Tapi logikanya pasca-Covid yang telah mengobrak-abrik paradigma lama, perlu inovasi holistik merujuk paradigma baru yang bukan semata uang. ***