Korupsi di Indonesia Terburuk di Asia!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 05-12-2020

Korupsi di Indonesia Terburuk di Asia!

H. Bambang Eka Wijaya

DALAM Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020 yang diterbitkan Transparency International (TI) Desember ini, Indonesia masuk tiga besar untuk negara Asia dengan kasus korupsi, nepotisme, dan pemerasan paling buruk.

Tiga negara yang dianggap kasus korupsinya paling tinggi di Asia adalah India, Kamboja, dan Indonesia.

Ini merupakan edisi ke sepuluh dari publikasi TI untuk mengukur tingkat korupsi berdasarkan perspektif penduduk negara-negara Asia. Lembaga pengawas korupsi itu mengaku telah mewawancarai 20 ribu orang penduduk dari 17 negara Asia, termasuk Indonesia.

Mereka mengklaim survei yang digelar sejak Maret 2019 hingga September 2020 itu sebagai survei terbesar, paling rinci untuk pandangan dan pengalaman warga terhadap korupsi dan penyuapan di Asia.

Secara keseluruhan, mereka mendapati 38% responden merasa korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

32% responden lainnya merasa ada penurunan, dan 28% sisanya merasa tak ada perubahan kondisi korupsi dari masa lalu.

Anggota DPR dituduh menjadi yang paling korup, disusul anggota DPRD, presiden dan perdana menteri, pejabat, serta polisi.

Para bankir justru yang dianggap paling jujur, bahkan ketimbang pemimpin agama maupun para panglima militer.

74% penduduk Asia merasa korupsi masalah besar, namun 24%  menganggap itu hal biasa.

Di sisi lain, 61% responden menganggap pemerintah sudah menangani korupsi dengan baik, sedangkan 37% responden lainnya menganggap sebaliknya.

Persentase pengguna layanan publik yang mengaku harus menyuap pejabat di Indonesia mencapai 30% dari responden survei ini.

Polisi menjadi yang paling banyak menerima uang haram tersebut ketimbang pengadilan, urusan kependudukan, sekolah, utilitas, maupun rumah sakit.

Untuk kasus nepotisme, Indonesia berada di peringkat kedua setelah India. Peringkat ketiga diraih oleh Tiongkok.

Untuk kasus pemerkosaan alias pemerasan seksual, Indonesia menjadi yang terparah di Asia daripada Sri Lanka, Thailand, dan negara-negara lain.

18% responden mengaku mengalami pemerasan ayau pelecehan seksual sebagai imbalan atas akses layanan publik yang mereka dapatkan.

 Melihat situasi miris ini, TI menyarankan pemerintah Indonesia melakukan beberapa pembenahan.

Pemerintah RI harus memberdayakan warga, terbuka, memperdalam integritas dalam proses demokrasi, mencegah suap-memyuap, membuat perlindungan dari kleptokrasi, sadari adanya pemerasan seksual sebagai bentuk korupsi dan memperkuat komisi anrikorupsi. ***