Monolitis Absolut, Kader Gaji Buta!

"SETELAH dilantik dengan biaya puluhan miliar, rapat atau sidang DPR baru kok tak pernah diliput pers, terutama televisi?" tanya Umar.

"Mungkin belum rapat dan sidang, karena kabinet baru mitra kerjanya belum dilantik!" timpal Amir.

"Jadi setelah terima gaji di muka, langsung makan gaji buta?" kejar Umar.

"Uenak tenan!"

"Begitulah privilese--hak-hak istimewa--yang menjadi milik kader partai setelah menjadi elite politik!" jawab Amir. "Apalagi nyaris semua partai di DPR, 92%, bergabung dalam koalisi berkuasa sehingga jadi monolitis absolut, para kader partai di DPR itu praktis makan gaji buta sepanjang periode jabatannya! Sebab, dengan monolitis absolut pendukung penguasa begitu, tugas anggota DPR dalam koalisi relatif tinggal amin-amin saja atas apa pun yang diajukan pemerintah!"

"Amin-amin seperti kenduri?" entak Umar. "Jadi, meski setiap hari bergaya pakai jas dan dasi, sebenarnya mereka cuma seperti menghadiri pesta? Seingatku, di zaman Orde Baru anggota DPR dari partai berkuasa juga harus ulet adu argumenasi!"

"Berbeda monolitisme single majority 70% Orde Baru dengan monolitis absolut 92% koalisi berkuasa sekarang!" tegas Amir. "Di masa Orde Baru masih ada hampir 30% kekuatan kritis, PPP dan PDI, yang bisa mementahkan agenda-ageda yang dibawa penguasa ke DPR! Untuk itu, anggota DPR partai beruasa harus bisa mementahkan kontrargumen dari partai di luar pendukung pemerintah! Sedang sekarang, delapan persen suara di luar koalisi, cukup dilayani wakil dari partai berkuasa, hingga mayoritas kader dari partai koalisi cukup amin-amin saja! Sebab kalau semua bicara jadi keroyokan, tak efektif karena masalahnya melebar, tak fokus lagi--malah merugikan penguasa!"

"Kalau begitu lebih untung partai kecil yang tidak bergabung dalam koalisi, karena selalu bisa unjuk kebolehan mengkritisi pemerintah, meski kalah saat pengambilan keputusan!" timpal Umar.

"Memang partai kecil di luar kekuasaan selalu bisa menarik keuntungan jika mampu memanfaatkan peluang kritisnya!" sambut Amir. "Contohnya PK (sebelum jadi PKS) di DPRD Lampung cuma punya satu wakil, dengan memanfaatkan secara tepat peluang kritisnya bisa menambah anggota jadi enam setelah pemilu berikutnya!"

"Kalau cuma amin-amin begitu buat apa setiap anggota DPR diberi seorang staf dinas?" tukas Umar.

"Staf itu perlu!" tegas Amir. "Selain untuk menunjukkan pentingnya posisi diperlukan embel-embel, harus ada yang mencatat agenda anggota yang terhormat, mengurus administrasi dan surat-menyuratnya!"

"Jadi tak ada lagi pekerjaan tersisa buat para anggota terhormat?" entak Umar.

"Nikmat betul para anggota DPR dalam monolitis absolut, benar-benar makan gaji buta!"