Negara Kekerasan Versus Kemiskinan!

"BORO-BORO mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) atau negara kemakmuran (prosperity state), cara penyelesaian masalah kemiskinan justru lebih cenderung untuk menyeret negara kita kian mewujudnyatakan kehadiran negara kekerasan--violent state!" ujar Umar. "Dari cara penghancuran dengan kekerasan usaha kaum miskin yang berdagang di kaki lima seantero negeri, sampai pembumihangusan permukiman darurat nelayan Kualakambas dan Kualasekapuk, Lampung Timur, dengan gamblang menunjukkan aparatur kepanjangan tangan pemerintah yang merepresentasikan kekuasaan negara justru melazimkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang merupakan ekses dari kemiskinan!"

"Penggunaan kekerasan juga telah jadi pilihan dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara pemerintahan lokal dengan pihak-pihak lain, seperti terjadi dalam kasus makam Mbah Priuk di Jakarta Utara!" sambut Amir. "Pilihan pemerintah untuk lebih cenderung menjadikan Indonesia sebagai violent state itu diperkuat lagi dengan gagasan mempersenjatai Polisi Pamong Praja (Pol. PP) dengan senjata api! Bisa dibayangkan betapa bakal kian sadis kekerasan atas nama kekuasaan negara yang dijalankan pemerintahan negeri ini pada kaum melarat atas ekses kemiskinannya!"

"Pilihan yang lebih cenderung menonjolkan jalan kekerasan untuk penyelesaian masalah tersebut sekaligus telah menafikan dasar negara yang menjunjung tinggi asas perwakilan dengan hikmat kebijaksanaan lewat musyawarah untuk mufakat!" tegas Umar. "Kenyataan demikian tentu amat menyedihkan, lebih-lebih jika setiap kali penggunaan kekerasan sebagai jalan pintas penyelesaian masalah itu dihadapkan pada kaum miskin nan papa, yang ketika digilas habis oleh kekerasan kekuasaan tak menyisakan lagi sedikit pun milik untuk menyambung penghidupannya! Sekaligus, pupusnya harapan atas hak untuk ikut menikmati arti kemerdekaan bangsanya!"

"Tapi lebih memprihatinkan lagi adalah hilangnya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab pada kalangan pemimpin yang telah mengutamakan bahkan mentradisikan penggunaan kekerasan untuk menggilas kaum miskin yang lemah dan membumihanguskan hak miliknya itu!" timpal Amir. "Praktek kekerasan itu secara nyata pula telah mengingkari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dan hak miliknya dalam bentuk apa pun! Malang nian warga negara ini, jika harus hidup berkepanjangan dalam negara kekerasan!"