"IPM—Indeks Pembangunan Manusia—Indonesia 2011 terpuruk, merosot 16 tingkat ke peringkat 124 dari peringkat 108 pada 2010, akibat gagalnya pemerataan diwujudkan dalam pembangunan nasional!" ujar Umar. "Kegagalan mewujudkan pemerataan itu tanpa kecuali dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, meski yang paling tajam kegagalan terjadi dalam pemerataan pendapatan, dari antarlapisan sosial—para elite yang kian jauh meninggalkan mayoritas rakyat terseok-seok sengsara—sampai ketimpangan antardaerah!"
"Dalam pelayanan kesehatan yang menjadi dasar peningkatan angka harapan hidup dalam IPM, sebenarnya telah dikembangkan berbagai layanan dari Jamkesmas, Jamkesda, sampai Jampersal, dan berbagai pelayanan baru!" timpal Umar. "Tapi itu baru lebih dirasakan masyarakat urban! Sedang bagi warga pelosok yang jauh, seperti di Papua dan daerah terpencil lainnya, pemerataan layanan kesehatan masih jauh dari memadai! Padahal gerak pembangunan nasional seperti konvoi kendaraan, lajunya ditentukan oleh kendaraan yang jalannya paling lambat!"
"Itulah esensi pemerataan, seyogianya daerah yang paling terbelakang diberi prioritas untuk didahulukan dalam pelaksanaan pembangunan!" tegas Umar. "Tapi dalam prakteknya, prioritas justru diberikan kepada daerah atau instansi yang bisa menjolok proyek ke Banang DPR! Akibatnya, warga Papua dan pelosok jauh lainnya yang tak kenal anggota Banang DPR, terus semakin jauh tertinggal—dan ketidakadilan substantif (sosial-ekonomi), biang kesenjangan pendapatan, terus semakin tajam!"
"Sayangnya, kegagalan pemerataan sebenarnya antiklimaks dari segala usaha desentralisasi dan dekonsentrasi canangan reformasi yang dilakukan melalui mekanisme anggaran negara, dari DAU, DAK, dana perimbangan pusat daerah, dana dekon, bahkan otonomi khusus!" timpal Amir. "Pada satu sisi, sebagian besar aliran dana dari pusat itu cuma dinikmati lapisan elite daerah, di sisi lain oleh elite daerah mayoritas uangnya dibelanjakan untuk material hedonis yang arus pembayarannya kembali mengalir ke pusat! Jadi, sebagian besar dana pusat itu cuma mampir sejenak di daerah, hingga manfaatnya bagi rakyat kebanyakan relatif tidak signifikan!" "Ketimpangan pendapatan yang negatif dalam IPM adalah ketika peningkatan drastis pendapatan segelintir elite justru merupakkan hasil dari usaha mengisap dengan menindas mayoritas mereka yang berpenghasilan minim!" tegas Umar. "Dan penindasan manusia atas manusia itulah yang telak menurunkan kualitas manusia di IPM!" ***
"Sayangnya, kegagalan pemerataan sebenarnya antiklimaks dari segala usaha desentralisasi dan dekonsentrasi canangan reformasi yang dilakukan melalui mekanisme anggaran negara, dari DAU, DAK, dana perimbangan pusat daerah, dana dekon, bahkan otonomi khusus!" timpal Amir. "Pada satu sisi, sebagian besar aliran dana dari pusat itu cuma dinikmati lapisan elite daerah, di sisi lain oleh elite daerah mayoritas uangnya dibelanjakan untuk material hedonis yang arus pembayarannya kembali mengalir ke pusat! Jadi, sebagian besar dana pusat itu cuma mampir sejenak di daerah, hingga manfaatnya bagi rakyat kebanyakan relatif tidak signifikan!" "Ketimpangan pendapatan yang negatif dalam IPM adalah ketika peningkatan drastis pendapatan segelintir elite justru merupakkan hasil dari usaha mengisap dengan menindas mayoritas mereka yang berpenghasilan minim!" tegas Umar. "Dan penindasan manusia atas manusia itulah yang telak menurunkan kualitas manusia di IPM!" ***
0 komentar:
Posting Komentar