"KENAPA Partai Golkar, yang pada hari sebelumnya konferensi pers menolak kenaikan harga BBM, saat voting di paripurna DPR kok malah opsinya menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, diikuti Partai Demokrat dan partai-partai koalisi berkuasa, kecuali PKS?" tukas Umar. "Ada apa kok bisa berubah begitu drastis?"
"Soal itu dibahas dalam dialog di Metro-TV, Jumat (6-4), ternyata akibat barter pasal di RUU APBNP 2012!" jawab Amir.
"Dalam dialog itu disebutkan tambahan Ayat (6)a pada Pasal 7 RUU, yang setuju pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat sesuai opsi Golkar yang menang voting, dibarter dengan Pasal 18 yang menetapkan berbagai ganti rugi terkait kasus lumpur Lapindo diselesaikan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan dana APBN!"
"Barter dimaksud, kalau Golkar tak mendukung Ayat (6)a, Pasal 18 dicabut?" timpal Umar. "Kalau betul itu maksud barter pasal itu, yang sebenarnya terjadi adalah konspirasi mengakali dan mengelabui rakyat! Soalnya, Ayat (6)a itu keran aliran dana APBN Rp25,6 triliun untuk BLSM, yang oleh penguasa dan partai berkuasa bisa diklaim prestasinya guna merehabilitasi citranya rusak oleh keterlibatan kadernya dalam korupsi! Sedang dana penyelesaian kerugian lumpur Lapindo kalau didanai APBN bisa lebih Rp10 triliun!"
"Itu dia! Semua dana dari APBN terkait konspirasi politik itu harus ditutup dengan menaikkan harga BBM, yang beban berat dampaknya pada kenaikan harga nyaris semua kebutuhan pokok dipikul oleh mayorias rakyat berpenghasilan rendah di luar segelintir elite dan kelas menengah!" tegas Umar.
"Adanya peluang menaikkan harga BBM oleh pemerintah lewat konspirasi politik itu diantisipasi semua pihak sebelum keluar kejutan pengumumannya, seperti kenaikan tarif kapal penyeberangan Merak-Bakauheni sebesar 24%!" "Akal-akalan para pemimpin untuk keuntungan politik dengan mengakali rakyat, setiap kali semakin canggih dan semakin besar pula nilai anggarannya!" timpal Amir. "Sementara rakyat terus ditipu dengan premis palsu, seperti dibuat menderita dulu dengan penaikan harga BBM, lalu dibantu dengan sejenis BLT! Atau iklan sesat, daripada subsidi salah sasaran dananya lebih baik buat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur! Padahal, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk semua itu secukupnya, bukan dari merampas subsidi yang menjadi hak rakyat! Apalagi kalau alasan perampasan subsidi itu cuma kamuflase untuk konspirasi politik mengorbankan rakyat yang memikul beban dampaknya!" ***
"Adanya peluang menaikkan harga BBM oleh pemerintah lewat konspirasi politik itu diantisipasi semua pihak sebelum keluar kejutan pengumumannya, seperti kenaikan tarif kapal penyeberangan Merak-Bakauheni sebesar 24%!" "Akal-akalan para pemimpin untuk keuntungan politik dengan mengakali rakyat, setiap kali semakin canggih dan semakin besar pula nilai anggarannya!" timpal Amir. "Sementara rakyat terus ditipu dengan premis palsu, seperti dibuat menderita dulu dengan penaikan harga BBM, lalu dibantu dengan sejenis BLT! Atau iklan sesat, daripada subsidi salah sasaran dananya lebih baik buat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur! Padahal, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk semua itu secukupnya, bukan dari merampas subsidi yang menjadi hak rakyat! Apalagi kalau alasan perampasan subsidi itu cuma kamuflase untuk konspirasi politik mengorbankan rakyat yang memikul beban dampaknya!" ***
0 komentar:
Posting Komentar