MEMBACA berita pembangunan sejumlah jalan layang (flyover) dan pelebaran jalan by pass di Kota Bandar Lampung dikerjakan oleh kontraktor dari luar Lampung, mertua seorang kontraktor jadi tak nyaman dan menemui menantunya!
"Masak kau diam saja pekerjaan yang merupakan hak kontraktor lokal diberikan kepada kontraktor luar Lampung?" entak mertua. "Betapa nikmatnya itu, proyek by pass senilai Rp292 miliar, flyover Jalan Gajah Mada—Jalan Ir. Juanda Rp60 miliar, Jalan Pangeran Antasari—Jalan Tirtayasa (Kalibalok) dan Jalan Sultan Agung—Jalan Ryacudu (Sukarame) masing-masing Rp30 miliar!"
"Mohon maaf, Yah!" sambut menantu. "Untuk proyek puluhan miliar atau apa lagi ratusan miliar rupiah begitu, kami kontraktor lokal yang untuk ikut tender saja masih pinjam CV atau PT milik orang, jelas belum mampu mengerjakannya!"
"Apa?" mertua terbelalak. "Lampung ini terkesan maju karena kalian berlagak seperti kontraktor kelas dunia! Ternyata, untuk tender saja pinjam perusahaan milik orang? Pinjam bagaimana?"
"Prinsipnya menyewa!" jawab menantu. "Tarifnya nego, tapi hitungan pengeluaran untuk itu besar juga karena harus melunasi semua kewajiban pajak perusahaan terkait proyek yang dikerjakan!"
"Kalau begitu kenapa kita tak membuat banyak CV untuk disewakan?" tukas mertua.
"Itu bukan jalan keluar bagi kontraktor lokal yang dinilai belum mampu menangani proyek besar!" timpal menantu. "Yang perlu dilakukan adalah upgrading—peningkatan—segala dimensi kemampuan kontraktor lokal, dari segi teknis penanganan proyek, administratif, permodalan!"
"Siapa yang harus melakukan upgrading terhadap kontraktor itu?" kejar mertua. "Banyak pihak!" jawab menantu. "Berbagai organisasi profesi kontraktor, Kadin, Lembaga Penilai Jasa Konstruksi (LPJK), dan pemda! Semua itu berkepentingan setiap proyek di daerah ini bisa dikerjakan sendiri oleh kontraktor daerah ini! Utamanya pemda, karena sejumlah pajak dari usaha kontraktor dibayar di domisilinya! Juga PKB kendaraan proyek yang dibawa dari luar daerah!" "Proses upgrading seperti itu lama, apa lagi segi permodalannya!" tukas mertua. "Tapi susah juga kalau pemilik proyek, seperti wali kota buat flyover dan Bank Dunia untuk jalan by pass, belum percaya pada kemampuan kontraktor lokal! Jadi, upgrading kepercayaan pemilik proyek mungkin justru lebih mudah dilakukan semua lembaga terkait pembinaan kontraktor tadi, daripada meng-upgrade kontraktor yang jumlah orang dan sisi lemahnya lebih banyak!" ***
"Siapa yang harus melakukan upgrading terhadap kontraktor itu?" kejar mertua. "Banyak pihak!" jawab menantu. "Berbagai organisasi profesi kontraktor, Kadin, Lembaga Penilai Jasa Konstruksi (LPJK), dan pemda! Semua itu berkepentingan setiap proyek di daerah ini bisa dikerjakan sendiri oleh kontraktor daerah ini! Utamanya pemda, karena sejumlah pajak dari usaha kontraktor dibayar di domisilinya! Juga PKB kendaraan proyek yang dibawa dari luar daerah!" "Proses upgrading seperti itu lama, apa lagi segi permodalannya!" tukas mertua. "Tapi susah juga kalau pemilik proyek, seperti wali kota buat flyover dan Bank Dunia untuk jalan by pass, belum percaya pada kemampuan kontraktor lokal! Jadi, upgrading kepercayaan pemilik proyek mungkin justru lebih mudah dilakukan semua lembaga terkait pembinaan kontraktor tadi, daripada meng-upgrade kontraktor yang jumlah orang dan sisi lemahnya lebih banyak!" ***
0 komentar:
Posting Komentar