"AWAL pekan ini masyarakat bangsa diprovokasi pemilahan kaya-miskin lewat ukuran kapasitas silinder (cylinder capacity—cc) mesin mobilnya!" ujar Umar. "Mereka yang memiliki mobil di atas 1.500 cc digolongkan kaya dan masuk barisan yang tak boleh menggunakan BBM bersubsidi! Sedang pemilik mobil di bawah 1.500 cc diklaim miskin sehingga boleh memakai BBM bersubsidi yang menurut penguasa sekarang subsidi BBM khusus untuk orang miskin! Karena itu, kalau BBM bersubsidi sampai dipakai orang kaya disebutkan subsidi salah sasaran!"
"Tapi pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi dengan pemilahan cc kendaraan itu urung lagi ditetapkan sidang kabinet Selasa lalu—setelah berbagai versi pembatasan sebelumnya sempat memusingkan publik!" timpal Amir. "Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, rencana pembatasan BBM bersubsidi itu masih didalami!"
"Pemerintah tampak gamang untuk menetapkan kebijakan pembatasan BBM dengan berbagai versi yang pernah diekspos, mungkin karena banyak hal yang kurang clear dalam versi-versi rencana kebijakan tersebut!" tegas Umar. "Dalam versi 1.500 cc itu saja, misalnya, pernyataan Jero Wacik, menteri ESDM, mobil 1.492 cc dan sekelasnya masuk kelompok 1.500 cc ke atas sehingga harus pakai pertamax! Bahasa aturan yang mengikat warga untuk mematuhinya tak bisa diulur-ulur 1.492 masuk kelompok di atas 1.500! Kalau 1.492 cc mau ikut diwajibkan pakai pertamax, lugas saja aturannya dibuat 1.400 cc ke atas! Jadi tak perlu dengan membuat warga bangsa pusing dan bingung, masak 1.492 di atas 1.500!"
"Hal-hal sepele begitu harus ditulis dengan jelas dalam aturannya, jangan mentang-mentang berkuasa memaksakan pemberlakuan aturan yang logika bahasanya kacau!" timpal Amir.
"Soal sepele jangan sampai bisa mementahkan aturan jika di-judicial review, apalagi kayaknya kebijakan itu akan diumumkan pakai gaya Orde Baru, menjelang suatu tengah malam muncul menteri ESDM di televisi mengumumkan keppres tentang kebijakan pembatasan BBM berlaku mulai pukul 00.00 malam itu! Itu bisa terjadi kapan saja!" "Kemungkinan itu tak terelakkan dilihat dari pidato Presiden di sidang kabinet Selasa, 'Dengan harga BBM yang tidak naik dewasa ini harus ada opsi dan solusi lain. Kalau tidak ada tindakan-tindakan lain yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, maka perekonomian kita tidak akan sehat’!" kutip Umar. "Karena itu tak perlu khawatir kebijakan itu urung melulu!" ***
"Soal sepele jangan sampai bisa mementahkan aturan jika di-judicial review, apalagi kayaknya kebijakan itu akan diumumkan pakai gaya Orde Baru, menjelang suatu tengah malam muncul menteri ESDM di televisi mengumumkan keppres tentang kebijakan pembatasan BBM berlaku mulai pukul 00.00 malam itu! Itu bisa terjadi kapan saja!" "Kemungkinan itu tak terelakkan dilihat dari pidato Presiden di sidang kabinet Selasa, 'Dengan harga BBM yang tidak naik dewasa ini harus ada opsi dan solusi lain. Kalau tidak ada tindakan-tindakan lain yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, maka perekonomian kita tidak akan sehat’!" kutip Umar. "Karena itu tak perlu khawatir kebijakan itu urung melulu!" ***
0 komentar:
Posting Komentar