Formalisme Vs Kemanusiawian!

"FORMALISME merupakan gaya pengelolaan kekuasaan yang umum di negeri ini! Segala hal cukup diselesaikan pada tataran formal, hasil akhirnya urusan nanti!" ujar Umar. "Misalnya di era demam menanam pohon, segala upacara diisi penanaman pohon! Usai upacara formalnya, hidup atau mati pohon yang ditanam bukan lagi urusannya!" 

"Dalam penertiban, formalisme berlaku untuk realitas pedagang kaki lima melanggar hukum berjualan di trotoar bahkan badan jalan!" timpal Amir. "Di tayangan televisi setiap hari terjadi penggusuran pedagang kaki lima seperti itu, yang secara formal melanggar hukum. Tak ada yang berpikir beyond—lebih jauh—atas nasib pedagang kaki lima setelah penggusuran, selain tindakan formal yang sah menurut hukum dan tugas formal penguasa melakukan penertiban telah dilaksanakan dengan sukses!"

"Karena itu, ketika ada pemimpin yang beyond, lebih dulu menyiapkan penampungan amat layak bagi para pedagang kaki lima yang akan digusur, lalu para pedagang diundang makan bersama di rumah dinas pejabat tersebut dengan oleh-oleh nomor kios baru hasil undian untuknya sebagai tempat usahanya yang baru, tanpa digusur pun para pedagang kaki lima itu pindah sendiri ke lokasi penampungan!" tegas Imar. 

"Pendekatan kemanusiawian itulah yang dihadirkan Joko Widodo (Jokowi) selaku wali kota Solo, hingga untuk periode kedua jabatannya ia mendapat dukungan 92% pemilih Kota Solo!" "Semerbak kemanusiawian Jokowi itu rupanya menasional!" timpal Amir. "Harumnya bahkan menjadi dambaan warga DKI Jakarta yang sudah pengap dengan formalisme, hingga 'mengimpor' Jokowi untuk memimpin Ibu Kota Republik!" "Dari situ tampak, pendekatan kemanusiawian tak cukup hanya dijanjikan, tapi harus dibuktikan lebih dahulu!" tegas Umar. 

"Terpenting dicatat, kemanusiawian dipraktekkan tanpa harus bertentangan degan kaidah formal! Sebaliknya, justru ditempuh untuk menegakkan aturan formal—membersihkan pedagang kaki lima dari trotoar dan badan jalan—tanpa mengorbankan apalagi menyakiti rakyat yang butuh tempat cari makan! Jadi, beda dengan daerah lain yang para pedagang dipaksa kepruk-keprukan dengan Pol. PP, lantas gerobak dan dagangannya disita sebagai bukti pelanggaran aturan!" "Itu salah satu sisi kemanusiawian, tentu masih banyak sisi lainnya!" timpal Amir. "Pemimpin lain diharapkan mengembangkan variasinya!" ***