"MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Rabu (29-5), ke KPK menyerahkan kasus dugaan korupsi di Kemendikbud!" ujar Umar. "Kasusnya, temuan tim Itjen atas adanya intervensi Ditjen Kebudayaan di bawah Mamendikbud Wiendu Nuryanti dalam menentukan penyelenggara kegiatan—event organizer/EO!" "Cuma kasus intervensi penentuan EO itu saja?" entak Amir. 

"Kukira kasus tender pencetakan dan distribusi bahan UN 2013 yang memberi pekerjaan pada satu kontraktor untuk 11 provinsi hingga pelaksanaan UN amburadul, ditunda di sejumlah provinsi! Kenapa bukan kasus yang menjadi sorotan publik itu yang diserahkan ke KPK, malah cuma kasus penentuan EO?"

"Soal kasus mana yang diantar langsung ke KPK, tentu dipilih yang sabetannya tak terlalu keras ke dalam organisasi kementeriannya, lebih-lebih dampaknya pada diri sang menteri!" sambut Umar. "Tapi langkah Nuh mengantar sendiri kasus di kementeriannya ke KPK itu bisa menjadi contoh yang baik buat pejabat lain! Lebih lagi kalau kasus yang diantarkan itu kasus besar yang menjadi sorotan publik!" 

"Setuju! Kita hargai langkah M. Nuh memulai tradisi baru, menyerahkan langsung kasus di kementeriannya—temuan tim Itjen yang telah diklarifikasi Ditjen bersangkutan—ke KPK!" tegas Amir. "Selanjutnya terserah KPK untuk menyelidiki dan mendalami kasusnya berdasar temuan awal yang diterima dari pimpinan instansi bersangkutan! Jika langkah Nuh ini bisa diikuti oleh menteri dan pimpinan instansi lainnya, KPK lumayan terbantu!" 

"Tapi, kalau kalangan pimpinan instansi ramai-ramai ke KPK membawa kasus tetek bengek yang tidak signifikan, malah bisa jadi sampah bertumpuk-tumpuk menutupi kasus-kasus penting di instansi mereka!" timpal Umar. "Etiketnya kalau ada kasus diantar harus ditangani, tapi untuk menanganinya menyita waktu KPK, akibatnya kasus yang penting malah terbengkalai!" 

"Artinya, kalau iktikad pempinan instansi cukup baik, tak cuma sok bersih menyerahkan kasus ke KPK, tidak pula untuk mengalihkan perhatian dari kasus besar di instansinya, bawalah ke KPK kasus besar yang signifikan!" tegas Amir. "Utamanya kasus yang dikait-kaitkan dengan dirinya, sehingga sekaligus untuk membuktikan dirinya bersih!" ***

Selanjutnya.....

"KAPAN sebenarnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diberlakukan?" tanya Umar. 

"Isunya digoreng sejak awal tahun, pakai pengurangan suplai hingga antrean kendaraan di SPBU seantero negeri memacetkan transportasi, menimbulkan dampak psikologis kenaikan inflasi pada triwulan I 2013 sampai 5,7% dari patokan APBN 4,7% untuk sepanjang tahun 2013! Begitupun, hingga hari ini kepastian berlakunya harga baru BBM belum juga ada!" 

"Bertele-telenya rencana kenaikan harga BBM itu mengesalkan, hasil terakhir Lembaga Survei Nasional (LSN) di Jakarta, 86,1% responden tegas menolak kenaikan harga BBM!" timpal Amir. "Menurut Direktur Eksekutif LSN Umar S. Bakry, hanya 12,4% yang setuju kebijakan pemerintah itu!" (Kompas, 28-5)

"Tapi menggoreng isu kenaikan harga BBM agar inflasi melejit itu kayaknya dilakukan terencana untuk menekan kehidupan rakyat miskin hingga merasa butuh sekali bantuan dalam bentuk apa pun!" tukas Umar. "Semakin berlarut ketidakpastian kapan mulai berlaku harga baru BBM, laju inflasi akan semakin pesat hingga nantinya mencapai 7,2%, sesuai itung-itungan semua segi terkait dana kompensasi kenaikan harga BBM!" "Artinya, memang ada target politik penguasa yang harus dicapai lewat kompensasi kenaikan harga BBM itu!" sambut Amir. 

"Itu hal utama kenapa sampai 86% lebih warga menolak kenaikan harga BBM! Karena dengan beraneka program kompensasi yang harus gol itu, hingga pelaksanaan kenaikan juga mundur terus, ujungnya nanti hasil penghematan subsidi dari menaikkan harga BBM itu hanya akan impas dengan dana kompensasi yang dikeluarkan! Alhasil, secara riil nilai APBN yang berhasil ditekan dengan kenaikan harga BBM itu menjadi tidak cukup signifikan lagi!" 

"Itu karena tujuan menggoreng kenaikan harga BBM sebenarnya bukan penghematan subsidi BBM secara maksimal—hingga mundur-mundur pun tak masalah—tapi benefit politik penguasa prioritasnya!" tegas Umar. "Tujuan dicapai dengan memadu efek psikologis penggorengan kenaikan harga BBM dan realitas mekanissme pasar hingga warga miskin tercekik kesulitan! Saat itu kalau ada orang menolak kompensasi dengan mudah ditepis, 'Menolong saudara miskin dalam kesulitan kok diprotes!' Tak peduli kesulitan itu ciptaan penguasa sendiri!" ***

Selanjutnya.....

"PEKAN ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianugerahi gelar Negarawan Dunia (World Statesman Award) oleh The Appeal Consience Foundation (TACF) di New York!" ujar Umar. "Penghargaan itu ditolak luas di dalam negeri, utamanya tokoh lintas agama! Ada petisi penolakan ditandatangani ribuan orang di www.change.org/natoSBY. Alasannya, selama kepemimpinan SBY justru marak tindakan intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas!" (Kompas.com, 23-5) "Namun, sejumlah pimpinan ormas Islam di Kementerian Agama Jumat lalu mengapresiasi TACF atas penghargaan kepada SBY itu!" timpal Amir.

"Mereka dari NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, dan lainnya menyatakan pada dasarnya itu penghargaan ke umat beragama dan bangsa Indonesia yang secara terus-menerus membangun dan mengembangkan kerukunan di Indonesia!" (Kompas, 26-5)

"Perbedaan pandangan dalam demokrasi wajar saja! Semua dimasukkan dapur pengolahan kebijakan!" tegas Umar. "Pihak pengapresiasi TACF melihat seperti ada orang punya gawe mengantar rantang ke rumah kita! Tak elok ditolak! Tapi seperti rantang, ada konsekuensi menitip amplop sumbangan lewat pengantar rantang—ada ‘utang’ yang harus dilunasi SBY setelah menerima gelar Negarawan Dunia! Yakni, menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang masih tersisa, serta proaktif menjaga agar tindak intoleransi—apalagi dengan kekerasan—tak terjadi lagi!"

 "Langkah SBY setelah menerima ‘rantang’ itu yang akan menentukan nilai penghargaan dari TACF—lembaga pengimbau (The Appeal) kesadaran moral untuk saling menghormati (conscience)," timpal Amir. "Kalau kekurangan-kekurangan yang ada selama ini seperti terus melakukan pembiaran perusakan atas tempat ibadah Ahmadiyah, kasus jemaat gereja yang beribadah di depan Istana Presiden, ‘utang’ pada imbauan TACF itu berarti tak dilunasi! Penghargaan itu pun jadi berkurang nilainya karena imbauan yang jadi esensinya gagal!"

"Penghargaan TACF itu kita terima dengan baik demi appeal-nya mendorong penyempurnaan kekurangan pada masa kepemimpinan SBY!" tegas Umar. "Tanpa usaha mengatasi kekurangan dimaksud, nilai penghargaan itu bisa tinggal sebatas hasil lobi diplomatik semata! Karena, realitasnya berlawanan." ***

Selanjutnya.....

"BUAT apa jadi aktivis antikorupsi demi alasan membangun peradaban?" tegur kakek ke cucu. "Peradaban tumbuh simultan secara universal! Orang luar negeri membuat pesawat, hape, dan kecanggihan lain tanda kemajuan peradaban umat manusia, kita tinggal ikut memakainya! Devisa hasil kekayaan alam negeri kita masih cukup untuk membelinya!" 

"Silahkan generasi kakek puas jadi konsumen dengan menguras kekayaan alam negeri untuk membayarnya!" jawab cucu. "Tapi kekayaan alam kita habis, makin jauh tertinggal sebagai produsen kemajuan peradaban, masyarakat kita kedodoran pula dalam inti peradaban!"

"Inti peradaban apaan?" entak kakek. "Peradaban (civilization) dalam kamus Webster Universal disebut an advanced stage of social culture; moral and cultural refinement--suatu tingkat kemajuan sosial budaya, dengan moral dan kultural berbudi pekerti luhur--refinement, menyuling sampai intinya suci-murni, bersih dari segala noda!" jelas cucu. 

"Jadi kenapa antikorupsi, sebab korupsi--KKN--bertentangan dengan peradaban hingga secara universal digolongkan kejahatan luar biasa! Inti peradaban pada moral dan kultural yang suci-murni, bersih dari segala noda!" "Dengan kesuci-murnian moral dan kultural sebagai inti peradaban, itu sejalan dengan pembangunan peradaban Islam yang berbasis prinsip amar makruf nahi mungkar!" timpal kakek. 

"Prinsip itu tak bisa ditawar-tawar! Tapi dengan itu tugas membangun inti peradaban berada di pundak kiai dan guru!" "Kakek betul 100 persen!" sambut cucu. "Tapi di luar lingkup santri, kiai sebatas memberi saran! Guru kurang maksimal akibat teregulasi oleh birokrasi pendidikan yang berorientasi kepentingan kekuasaan!" "Inti peradaban jadi seperti magma, outputnya membentuk tubuh gunung terus menjulang!" tukas kakek. 

"Tapi kalau magmanya tak cukup untuk membentuk peradaban, malah menebar gas beracun mematikan makhluk sekitar!" "Gambaran kakek mengerikan!" timpal cucu. "Kecenderungannya, peradaban universal yang maju kita beli untuk dibuat kulit atau botolnya, sedang inti peradaban kita sendiri sebagai isinya justru membusuk! Bermula dari political decay--pembusukan politik oleh korupsi--merasuk ke semua sendi kehidupan bangsa! Tak kecuali kementerian agama!" ***

Selanjutnya.....

"KURIKULUM 2013 yang dimaksudkan untuk mengakhiri rezim pendidikan kaya masalah, tak terbendung!" ujar Umar. "Anggaran awal pelaksanaannya Rp829 miliar yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Wakil Menteri Dikbud Musliar Kasim, telah disetujui DPR! Dari situ Rp500 miliar untuk pelatihan guru, sisanya buat mencetak buku untuk didistribusikan ke 6.325 sekolah di 295 kabupaten-kota!" (Antara, 25-5) 

"Dengan kepastian pelaksanaam kurikulum baru ini pada persetujuan dananya dari DPR, jelas kurikulum ini tak akan mampu mengatasi masalah paling kronis, yakni determinasi uang dalam dunia pendidikan kita!" tukas Amir. "Sebab, prima causa kelemahan pendidikan kita selama ini bukan pada kurikulum, tapi lebih pada determinasi uang yang merusak sendi-sendi sistem pendidikan!"

"Jelas celaka jika kepastian pelaksanaan kurikulum baru ini pada persetujuan dananya dari DPR, karena dengan begitu kurikulum baru ini malah jadi justifikasi terhadap determinasi uang dalam dunia pendidikan kita!" timpal Umar. 

"Sekalian itu memperkuat kesan bahwa kurikulum baru dipaksakan karena seperti UN, anggarannya lumayan! Apalagi buat kurikulum baru ini anggarannya ekstra budget, di luar anggaran reguler 20% untuk pendidikan yang telah ditetapkan saat pengesahan APBN!" "Masalahnya, pendidikan diandalkan untuk menghadirkan generasi baru yang secara intelektual dan moral mumpuni untuk mengakhiri orientasi masyarakatnya terhadap budaya uang dan materialisme umumnya!" tegas Amir. 

"Perubahan kurikulum yang hanya sebatas mengubah teknis dan cara belajar-mengajar, jelas tak bisa memenuhi kebutuhan untuk mengubah orientasi perilaku bangsa—yang bukan saja telanjur materialistik mata duitan, melainkan juga terbenam budaya korupsi!" 

"Itu artinya pendidikan dibebani tugas untuk membangun peradaban, menggantikan peradaban yang telah rusak oleh budaya uang, materialisme, dan korupsi!" timpal Umar. "Untuk membangun generasi baru yang mumpuni memikul beban sejarah itu tentu perlu rumusan bersama masyarakat bangsa, tidak ujuk-ujuk memaksakan kehendak hanya karena anggarannya sudah disetujui DPR! Sehingga, langkahnya malah menjadi bagian dari peradaban yang rusak parah!" ***

Selanjutnya.....

"PENELITI Indonesia Governance Index (IGI) Rofandi Harianto menyoroti masih buruknya penganggaran pendidikan, (bersama kesehatan dan penanggulangan kemiskinan) di Provinsi Lampung!" ujar Umar. "Pelaksanaan dana BOS ia bandingkan, di DKI Jakarta setiap murid menikmati setara Rp2 juta/tahun, di Lampung cuma Rp200 ribu/murid/tahun!" "Contoh itu soal penganggaran!" sambut Amir. 

"Secara nasional 2013 ini setiap murid SD/MI dapat dana BOS Rp580 ribu/tahun, SMP/MTs Rp710 ribu/murid/tahun, SMA/SMK/MA Rp1 juta/murid/tahun! Di DKI setiap murid bisa dapat Rp2 juta karena selain BOS dari APBN, APBD-nya menganggarkan dana BOS-Daerah dan tunjangan buar tambahan gaji guru!"

"Begitulah penganggaran untuk pendidikan yang benar-benar sesuai perintah konstitusi!" tegas Umar. "Tak seperti di Lampung, diakal, semua SKPD dapat anggaran pendidikan, meski untuk pegawai-ada Badan Diklat!" tukas Umar. 

"DI Yogyakarta peringkat satu tata kelola, salah satu dasarnya benar-benar mengalokasikan 20% APBD-nya untuk pendidikan, memberi BOS Daerah untuk setiap murid SD/MI Rp150 ribu/tahun dan sekolah lanjutan Rp200 ribu/tahun!" "Padahal, APBD DI Yogyakarta tidaklah sebesar DKI!" timpal Amir. 

"Jadi, bukan seberapa besar anggaran yang tersedia, tapi seberapa besar kemauan memprioritaskan dunia pendidikan! Soal kemauan itu penting, karena di tingkat dua banyak anggaran pendidikan jauh di bawah 20% dari APBD-nya!" "Itu tanpa peduli transfer APBN ke daerah alokasi dana untuk pendidikan sudah diplot 20%!" tukas Umar. 

"Akibatnya, meski APBN pendidikan naik 73 kali lipat--2013 sebesar 338,6 triliun dari 1997 sebesar Rp4,6 triliun--kemajuan pendidikan terutama di daerah jauh dibanding peningkatan anggarannya! Seperti fasilitasnya, banyak yang malah kedodoran!" "Lebih-lebih mutu pendidikannya!" tukas Amir. 

"Dalam World Competitiveness Index 1997 mutu pendidikan Indonesia di peringkat 39 dari 49 negara, pada 2007 jadi peringkat 53 dari 55 negara! (Kompas, 23-5) Secara obyektif dari 2007 belum banyak perubahan mutu pendidikan, sehingga tampak semakin besar dana dicurahkan kian tenggelam mutu pendidikan nasional! Konon lagi yang dana pendidikannya malah diakali dan dialihkan ke sektor lain seperti di Lampung!" ***

Selanjutnya.....

"SELAMAT! Pemprov Lampung dapat peringkat 10 alias 10 besar nasional dari 33 provinsi dalam tata kelola pemerintahan!" ujar Umar. "Urutan peringkatnya, DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, Bali, Sumsel, Riau, Sulut, dan Kalsel! Kelemahan Lampung, menurut peneliti Indonesia Governance Index Rofandi Harianto, pada penganggaran untuk bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pendidikan, masih buruk!" 

"Temuan peneliti pemeringkat tata kelola itu senada dengan yang acap diangkat pengamat, tiga varian itu jadi indikator lemahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Lampung—yang terendah di Sumatera!" timpal Amir. "Adanya pemeringkatan tata kelola ini bisa menjadi pendorong mengatasi kelemahan itu, sekaligus memperbaiki peringkat IPM Lampung!"

"Untuk itu, sebenarnya hanya kontrol pimpinan yang diperlukan!" tegas Umar. "Kontrol mulai menjaga kelancaran membayar tagihan rumah sakit untuk Jamkes! Lalu, penggunaan dana BOS, anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN dan APBD di Lampung hanya sampai Rp200 ribu/murid, di DKI Jaya bisa Rp2 juta! Juga penanggulangan kemiskinan, provinsi sering menyatakan yang punya penduduk miskin itu kabupaten, sedang pemkab tak punya cukup dana untuk itu!" "Itu dia!" tukas Amir. 

"Kalau jumlah warga miskin di Lampung setiap tahun berkurang sekitar 50 ribu jiwa, bisa ditebak itu hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang akhir-akhir ini cukup masif! Tak mungkin hanya dengan sim salabim—tanpa anggaran khusus cukup memadai—kemiskinan bisa berkurang dengan sendirinya!" 

"Pimpinan dimaksud bukan cuma eksekutif! Karena penganggaran tak lepas dari fungsi dan kewenangan legislatif!" lanjut Umar. "Karena itu, DPRD layak lebih aktif meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki saluran dana pendidikan agar tak lebih banyak yang mengendap di got daripada yang sampai ke murid! Lalu, DPRD menetapkan anggaran penanggulangan kemiskinan, hingga tidak cuma mengklaim sebagai hasil kerjanya ketika jumlah warga miskin turun—padahal berkat kerja orang lain!" "Karena aneh!" tukas Amir. "Menyiapkan anggaran saja tidak, saat jumlah orang miskin berkurang diklaim sebagai hasil kerjanya!" ***

Selanjutnya.....

"REFORMASI jalan 15 tahun! Riwayatnya seperti apa?" tukas Umar. "Penilaian atas reformasi yang dijaring jajak pendapat Litbang Kompas 15—17 Mei lalu, 82,1% publik menyatakan penegakan supremasi hukum belum terpenuhi! Juga pemberantasan korupsi, 84,4% publik menilai belum terpenuhi!" (Kompas, 20-5) "Riwayat reformasi tak berjalan efektif!" timpal Amir. 

"Sisi demokratisasi, semakin pragmatis dan mahal! Tanpa modal cukup bisa dipastikan warga takkan bisa ikut jadi aktor demokrasi di legislatif, apalagi meraih kursi eksekutif!"

"Ketimpangan sosial-ekonomi juga semakin lebar!" tegas Umar. "Indeks Gini yang 1997 pada 3,5, pada 2012 menjadi 4,1. (Kompas, 21-5) Itu petunjuk ketimpangan terus memburuk, kondisi terburuk pada angka 5 ke atas!" "Reformasi dinilai secara umum, lebih banyak orang yang tidak puas!" timpal Amir. 

"Hasil penjajakan Indonesian Research and Survey 17—27 April lalu, publik tidak puas 34,1%, dan sangat tidak puas 11,1%. Sedang yang puas 25,7% dan sangat puas hanya 5,5%. Jauh lebih buruk lagi kekecewaan terhadap pemerintahan yang bersih dari KKN, publik yang tidak puas 39,5% dan sangat tidak puas 21,9%! (Kompas, 20-5) Jadi, total tidak puas 61,4%!" 

"Dari hasil berbagai jajak pendapat terhadap berbagai sisi agenda reformasi itu membersit gambaran buruk dan negatif pelaksanaan reformasi!" tukas Umar. "Kenapa reformasi bisa melenceng dan menyimpang berlarut?" "Sejarah mencatat, setelah mahasiswa berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru, buah reformasi perjuangan mahasiswa itu berupa kesempatan membentuk pemerintahan baru dipetik oleh partai-partai politik (parpol) melalui Pemilu 1999!" lanjut Amir. 

"Lewat legalitas Pemilu '99 itu, reformasi secara legal 'dibajak' parpol yang mengamendemen UUD 1945 dan menyusun semua aturan bernegara yang didominasi peran parpol! Sampai terakhir ini, pengajuan calon presiden dibatasi hanya oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% suara nasional! Padahal, menurut Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Bahtiar Effendy, batasan itu tak ada dalam UUD 1945!" 

"Pokoknya, segalanya untuk benefit parpol!" tegas Umar. "De facto parpol menguasai negara secara absolut! Dengan Lord Acton wanti-wanti power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutly, reformasi pun terpuruk!"

Selanjutnya.....

"CNN Senin malam melaporkan Abenomics Boost, kejutan dari Jepang yang dalam triwulan pertama 2013 ekonomi negeri itu tumbuh 3,5%, di atas prediksi analis, 2,7%!" ujar Umar. "Abenomics itu sebutan kebijakan Perdana Menteri Jepang Sinzo Abe, yang terpilih lagi Desember 2012, setelah mundur 2007." "Apa ciri utama Abenomics?" potong Amir. 

"Dua dari tiga pilar kebijakannya telah berjalan, pertama di jalur fiskal memperlancar belanja pemerintah!" jelas Umar. "Sedang di jalur moneter, Bank Sentral menyuntikkan dana ke perekonomian Jepang dalam skala masif!"

"Apa tak menyulut inflasi?" sela Amir. "Kekhawatiran itu yang justru dipetik hasilnya oleh Abenomics!" tegas Umar. "Dari November (sebelum Abe terpilih) sampai Kabinet Jepang melaporkan Kamis lalu, nilai mata uang yen telah melemah 29% pada dolar AS! Eksportir Jepang diuntungkan, selain daya saingnya menjadi lebih kuat, setiap dolar menghasilkan yen lebih banyak!" 

"Ekses inflatoarnya kan besar?" tukas Amir. "Sebaliknya, menurut Japan Times, indeks harga bahan pokok (core consumer) Jepang Maret 2013 justru turun 0,5%. Akibat tekanan psikologis kuatnya kurs yen (makin sedikit saja yen didapat dari setiap dolar hasil ekspor), harga barang-barang di dalam negeri Jepang justru mengalami deflasi selama lima belas tahun!" tegas Imar. 

"Kini, daya saing ekspor Jepang menguat fantastis dengan kurs yen yang makin ideal! Ini mendorong indeks Nikkei tembus 15 ribu poin, tertinggi lima tahun!" "Tapi apakah semua itu bukan cuma gejala sementara, benefit dari terjun bebasnya kurs yen?" tukas Amir. 

"Para pengamat meletakkan penentu untuk bertahannya sukses awal Abenomics dan kelanjutan prospek jangka panjang ekonomi Jepang pada pilar ketiga strategi Abenomics—reformasi struktural! Tapi diakui, pilar ini tersulit diimplementasikan!" jawab Umar. "Dalam rancangan Abenomics, reformasi bertolak dari penciptaan pasar kerja fleksibel, mendorong wanita masuk ke pasar kerja!" 

"Reformasi struktural jelas harus menyentuh semua sisi dan sektor ekonomi!" timpal Amir. "Dengan kemampuan Abe menciptakan momentum, reformasi struktural memaknai momentum itu menjadi ujian bagi Abe!" *

Selanjutnya.....

"DALAM Kebangkitan Nasional itu yang bangkit nasion (bangsa), jadi manusianya, yang bersatu membentuk negara Republik Indonesia berasas Pancasila!" ujar Umar. "Dengan manusia subjek kebangkitan, kemanusiaan dari asas Pancasila tak boleh ditawar-tawar, yakni adil dan beradab! Adil dan beradab itu standar bagi setiap langkah kehidupan bernegara-bangsa maupun interaksi sosial antarwarga!"

"Artinya, jika lembaga representasi negara atau masyarakat maupun perorangan membuat keputusan atau bertindak, wajib dilandasi pertimbangan, adilkah? Beradabkah?" sambut Amir. "Memberi beras kepada kaum miskin dengan mencampurkan beras buruk tak layak konsumsi, adilkah itu? Beradabkah itu?"

"Adil dan beradab jadi standar implementasi semua sila Pancasila!" tegas Umar. "Adil ada dua dimensi, formal dan substantif! Formal terkait pelaksanaan hukum dan kekuasaan—hukum bukan cuma UU tertulis, tapi juga sepak terjang aparat negara dan pemerintah! Keadilan substantif terkait sosial-ekonomi, yang kesenjangannya kini semakin lebar!" 

"Juga keadilan pada dimensi hukum cenderung bias!" tukas Amir. "Karena hukum diciptakan bukan berorientasi mewujudkan keadilan, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan sempit para legislator pembuatnya! Contohnya RUU Ormas yang ditolak pihak ormas—terutama NU dan Muhammadiyah! Artinya, ketika hukum lewat UU seperti itu ditegakkan, yang hadir bukan keadilan—melainkan malah ketakadilan!" 

"Lalu beradab (civilized) merupakan ekspresi dari proper behavior—perilaku yang tepat dan pantas atau patut menurut kaidah budaya dan agama!" timpal Umar. "Dengan proper behavior orang menjalankan peran sesuai posisinya dalam masyarakat! Sebagai wakil rakyat, orang harus secara tepat berperan mewakili rakyat, memperjuangkan nasib rakyat! Jadi bukan berjuang untuk kepentingan pribadi, golongan, atau sponsornya, justru dengan mengecundangi kepentingan rakyat yang memilihnya! 

Perbuatan begitu tak sesuai proper behavior, malah bertentangan, jadi tidak beradab!" "Implementasi adil dan beradab yang masih seperti itu jelas tak bisa dijadikan kekuatan pengungkit bagi kebangkitan bangsa ke masa depan!" tegas Amir. "Sebaliknya, justru menenggelamkan rakyat dalam kesengsaraan demi kepentingan sempit para pemimpin!" ***

Selanjutnya.....

"BUDI Utomo didirikan para pelajar Stovia 20 Mei 1908 untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat warga pribumi yang direndahkan dengan ditindas dan diperbudak penjajah!" ujar Umar. "Tujuan itu menandai bangkitnya kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa kita sederajat dengan bangsa-bangsa lain!" 

"Perjuangan itu menghantar bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, menjadi bangsa berdaulat sederajat dengan bangsa-bangsa lain!" timpal Amir. "Sebagai bangsa merdeka, setiap warga negara sederajat dengan sesama warga negara Republik Indonesia lainnya, sama di muka hukum! Harkat-martabat setiap warga negara wajib dihormati oleh siapa pun, lebih-lebih oleh lembaga representasi negara yang berfungsi mengayomi dan melayani rakyat!"

"Begitu legal-formalnya!" tegas Umar. "Namun secara substantif, masih banyak warga belum mendapatkan harkat dan martabat sebagai warga merdeka sesuai tujuan kebangkitan nasional 105 tahun lalu itu! Masih banyak yang diperbudak--seperti buruh pabrik panci di Tangerang--yang bahkan diperlakukan lebih buruk dari zaman penjajah! Banyak pula yang karena miskin direndahkan harkat dan martabatnya justru oleh lembaga representasi negara sebagai pelayan rakyat--diberi raskin oplosan beras buruk tak layak konsumsi!"  

"Ada tiga ihwal perendahan harkat-martabat warga!" timpal Amir. "Pertama sistemik, terjadi karena lembaga negara yang melayani rakyat dalam membuat aturan kerjanya tak mengacu harkat dan martabat warga yang dilayaninya! Misal, aturan kerja Bulog yang membenarkan pengoplosan beras buruk untuk raskin! Kedua akibat pelanggaran hukum seperti perbudakan di pabrik panci! 

Ketiga, akibat penyimpangan aturan kerja untuk cari untung pribadi--semisal pengoplosan untuk mencuri beras bagus diganti beras buruk agar beratnya tetap!" "Untuk ihwal pertama, setiap lembaga negara pelayan rakyat harus memeriksa ulang semua aturan kerjanya hingga tak terdapat peluang merendahkan harkat dan martabat warga!" tegas Umar. 

"Buat ihwal kedua dan ketiga, hukum harus bertindak tegas! Relevansinya, bangsa ini sukar bangkit jika harkat-martabat warganya masih direndahkan--belum beranjak dari 105 tahun yang lalu--justru dilakukan oleh sesama warga bangsanya sendiri!" ***

Selanjutnya.....

"DINAMIKA perjalanan bangsa lazim naik turun seperti jalan desa! Kali ini, di usia 105 tahun Hari Kebangkitan Nasional, perjalanan bangsa itu berada pada titik terendah jalan menurun!" ujar Umar. "Korupsi kalangan pengelola negara nyaris pada semua bidang dan tingkatan, jadi penyebab keterpurukan di titik nadir itu!""Tapi di ujung setiap jalan menurun selalu ada pendakian kembali!" timpal Amir. 

"Out going generation yang korup itu segera kembali ke hadirat-Nya! Generasi baru (yang semoga) bukan saja antikorupsi tapi juga kreatif--juara Olimpiade fisika, matematika, aneka lomba inventor internasional--hadir menggantikan! Semua itu bisa menjadi titik awal kebangkitan kembali bangsa ini ke masa depan!""Harapan itu tak mengada-ada!" sambut Umar.

"Potensi itu nyata adanya! Namun, apakah bangsa ini mampu mengaktualkan potensi itu sebagai kekuatan pembangkit tergantung pada kemampuan untuk lebih dahulu menyiapkan pelampung menyelamatkan bangsa yang terlanjur tenggelam akibat penguasa korup?"

"Menurut pengalaman dari perjalanan sejarah bangsa, kekuatan pembangkit yang potensial seperti itu pada akhirnya bertekuk lutut di sudut kerling sistem dominan yang de facto eksis dalam pengelolaan kekuasaan negara!" tukas Amir. "Contohnya nasib mahasiswa selaku kekuatan pembangkit yang bahkan menjatuhkan Orde Baru pada Hari Kebangkitan Nasional ke 90 tanggal 20 Mei 1998! 

Hanya dalam hitungan bulan sistem dominan berhasil mengelaborasi kekuatan pembangkit yang dihadirkan mahasiswa itu menjadi sebatas instrumen kekuasaan dengan memaketnya dalam sebuah Tap MPR anti-KKN! Sedang inti dayanya--tokoh-tokoh mahasiswa era itu terakomodasi sistem dominan melalui 'penyesuaian sistemik' yang bahkan kini ketokohannya tak menonjol lagi!"

"Terlihat, potensi kekuatan untuk bangkit yang ada pada barisan belia kebanggaan kita--para juara Olimpiade iptek dan inventor--akhirnya juga bisa saja cuma dijadikan instrumen kekuasaan sistem dominan!" timpal Umar. "Bisa begitu karena sifat utama kekuatan pembangkit era 1908 yang berlanjut ke 1928 dan 1945 yakni konsistensi melawan arus sistem dominan, tak dimiliki pembangkit era kini! Sistem dominan masa itu kekuasaan penjajah, kini penguasa yang korup!" ***

Selanjutnya.....

"SEBANYAK 130 kontainer ekspor kopi Lampung baru-baru ini ditolak dengan alasan kandungan residu pestisidanya melampaui ambang yang ditoleransi negara tujuan!" ujar Umar. "Terkait pengalaman itu, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menyatakan Pemprov akan berusaha meningkatkan mutu kopi Lampung melalui sertifikasi kopi untuk ekspor. Dengan sertifikasi yang diatur Pergub itu, pelaku usaha memiliki posisi tawar lebih baik dalam negosiasi!"

"Sertifikasi mutu kopi, komoditas unggulan ekspor Lampung, tak layak ditunda-tunda lagi!" timpal Amir. "Provinsi produsen 60% kopi nasional ini sewajarnya sudah sejak jauh hari bukan saja punya Pergub sertifikasi mutu kopi! Juga lembaga penjamin mutu, lengkap dengan laboratorium dan tim pembina petani yang profesional! Jelas menyedihkan, 'hari gini' ekspor kopi ditolak dengan alasan kuno itu!"

"Lebih lagi mengingat petani tanaman pangan Lampung sudah lama tak memakai pestisida, tapi insektisida!" tukas Umar. "Layak dievaluasi kerja tim pembina perkopian Lampung maupun badan pengawasan mutu barang di dinas terkait! 130 kontainer masing-masing 50 ton atau 6.500 ton kopi itu memang relatif kecil dibanding ekspor kopi Lampung sekitar 400 ribu ton per tahun! Tapi, dengan harga kopi Rp20 ribu/kg, satu kontainer Rp1 miliar, 130 kontainer itu setara target dua tahun PAD--Pendapatan Asli Daerah--Lampung Selatan!"

"Agar pengalaman memalukan ekspor kopi ditolak dengan alasan yang mencerminkan produsen dan pelaku usahanya kampungan itu tidak terulang, Pergub Sertifikasi mutu kopi ditunggu segera kelahirannya!" timpal Amir. "Pergub itu sekaligus melengkapi sarana sertifikasinya dengan laboratorium dan tenaga pengelola dan tim pembina mutu kopi yang profesional! Jadi, sekalian tak boleh terulang, ada tim pembina mutu tapi cuma formalitas, produksinya ditolak negara pengimpor!"

"Pergub Sertifikasi mutu kopi itu perlu segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak, jutaan jiwa warga yang tergantung pada pertanian kopi!" tegas Umar. "Sebagai dasar posisi tawar di pasar ekspor, sertifikasi mutu bisa meningkatkan kesejahteraan petaninya, karena jaminan mutu jadi kunci memenangi persaingan di pasar--utamanya saat ekspor kopi kita terdesak oleh Vietnam dan Brasil yang grade produksi kopinya cenderung kian lebih tinggi!" ***

Selanjutnya.....

"MESKI negara membelanjakan anggarannya untuk membeli beras yang layak konsumsi buat orang miskin, pekerja Bulog Lampung justru merendahkan warga miskin dengan mengoplos beras buruk tak layak konsumsi buat raskin--beras jatah untuk warga miskin!" ujar Umar. 

"Hal itu diungkap oleh Polresta Bandar Lampung lewat penggerebekan gudang Bulog yang sedang melakukan pengoplosan! Polisi menangkap pekerja, mandor, dan kerani serta menyita barang bukti!"

"Negara ini susah jaya karena kualat pada warga miskin yang sering diremehkan seperti itu!" timpal Amir. "Ini bukan pertama kali cara sengaja memberikan beras buruk pada warga miskin! Beberapa waktu lalu bahkan sengaja diborong ribuan ton beras buruk yang tak layak konsumsi dari Jawa Tengah dikhususkan buat warga miskin Lampung! 

Semua ribut, terutama DPRD Provinsi! Lalu diproses hukum—cuma akhirnya terbukti, tak membuat jera orang untuk mengulang perbuatan sejenis!" "Sekalipun proses hukum terbukti tak berhasil membuat orang jera untuk mengulang atau meniru perbuatan sejenis, penghargaan tetap wajib disampaikan kepada jajaran Polresta Bandar Lampung yang membongkar perbuatan keji menyepelekan warga miskin itu!" tegas Umar. 

"Lewat tindakan Polresta itu, secara lebih luas warga diingatkan untuk memelihara rasa saling hormat antarsesama warga negara, yang punya hak sama di muka hukum!" "Sebaliknya, hanya dengan kita menghormati warga bangsa kita yang miskin, bangsa kita akan menjadi bangsa yang terhormat!" timpal Amir. 

"Kalau warga bangsa sendiri saja tak berhormat antarsesama, bagaimana kita mau memaksa bangsa lain—semisal Malaysia—untuk berhormat pada warga kita yang terlunta-lunta mencari kerja di negeri orang?" "Sikap saling menghargai antarsesama warga negara tanpa melihat kaya-miskin, terutama dibutuhkan oleh orang yang mengemban tugas mengaktualisasikan peran negara—seperti orang Bulog yang berfungsi menyalurkan santunan beras dari negara kepada warga miskin!" tukas Umar. 

"Sebagai orang yang mengaktualisasikan tugas negara melayani rakyatnya, jika tugas itu dilakukan dengan melecehkan rakyat berarti ia telah menistakan negara—yang ditegakkan dan dijaga kehormatannya dengan darah para pahlawan!" ***

Selanjutnya.....

“DI acara Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Se-Indonesia (Apkasi) Menko Perekono - mian Hatta Rajasa menyingkap proses investasi di daerah terhambat oleh birokrasi yang meski satu atap atau satu pintu, jendelanya banyak!” ujar Umar. “Hatta menyebut investasi bidang migas, untuk eksplorasi (mencari sumber) harus mengurus 25 izin! Saat mau eksploitasi (menambang produksi) harus 25 izin lagi! Lama mengurus izin setiap tahap itu bisa dua tahun!” “Jadi bertahun-tahun habis buat mengurus izin saja!” timpal Amir. 

“Itu model birokrasi yang selalu dibanggakan pejabat daerah birokrasi satu pintu banyak jendela! Celakanya, meski dalam reto- rika selalu disebut mata rantai birokrasi sudah dipotong dijamin praktis dan singkat, beban anggaran pendapatan setiap sendi perizinan itu setiap tahun ditingkatkan! Belum lagi beban setoran pejabatnya ke atasan yang jika lambat setor akan cepat dimutasi!”

“Masalah utama birokrasi di daerah memang pada ke- wajiban setoran formal ke kas daerah maupun yang informal itu!” tegas Umar.“Tak peduli perda yang menentukan ini-itu gratis bermunculan, kewajiban setoran satuan kerja ke kas daerah cenderung tak berubah! Jadi, pada pandai-pandai pe- jabat dan bawahannya setiap aturan dijalankan!” 

“Guna memenuhi setoran yang sedemikian terkadang jebakan juga dipasang!” timpal Amir. “Contoh jebakan seperti yang terdapat di simpang pintu masuk Terminal Rajabasa! Di situ ada rambu kecil (tak men- colok) pada sisi lewat belokan gerbang yang mewajibkan mobil pikap dan pengangkut barang masuk ke terminal! Kendaraan dari luar kota yang tak tahu rambu itu sering terjebak karena andaipun akhir- nya mereka melihat rambu yang tak mencolok itu, kepala mobilnya sudah melewati ger- bang belokan! Jadi, sudah lebih dulu melanggar aturan!” 

“Tapi kebanyakan mobil angkutan barang dari luar kota tak melihat rambu itu, hingga diudak petugas karena melanggar peraturan lalu lintas!” tukas Umar. “Hal serupa sering terjadi dalam birokrasi perizinan! Saking banyaknya izin yang diperlukan, terkadang pengusaha terlewat satu dua item! Akibatnya, jebakan satu dua item yang kurang itu membuat investasinya jadi bulan-bulanan birokrasi! Tapi di retorika, tetap saja nyaring bahwa birokrasi satu pintu berjalan efektif dan efisien!” ***

Selanjutnya.....

"NEGARA ini kaya raya, tapi rakyatnya miskin!" ujar Umar. "Itu karena kekayaan negara dan rakyatnya dijarah orang-orang yang dipercaya mengelolanya, dari anggaran negara, sumber kekayaan alam, sampai kongkalikong menjarah uang rakyat lewat kartel impor daging sapi!" "Tapi penjarah yang distigma dengan sebutan koruptor justru jumlahnya terus bertambah!" timpal Amir. 

"Itu terjadi karena penjara yang semestinya tempat penjera bagi para penjarah, telah berubah fungsi! Bukan lagi menjerakan penjarah, tapi jadi lembaga memasyarakatkan nikmatnya hidup penjarah--koruptor! Menurut Ketua KPK Abraham Samad, malam koruptor pulang tidur di rumahnya, bukan di penjara!"

"Pertama hal itu terjadi mungkin akibat simpang-siur terminologi bahasa hukum!" tukas Umar. "Seorang terpidana divonis lima tahun penjara, tak dikirim ke penjara, tapi ke lembaga pemasyarakatan--LP! Sejak jauh hari telah diklaim, lembaga pemasyarakatan itu berbeda dari penjara, tak sekejam penjara! 

Dijamin, lembaga pemasyarakatan lebih enak dar penjara! Dengan begitu, terhadap LP orang jadi tak setakut masuk penjara!" "Tak cukup menyeramkannya terminologi lembaga pemasyarakatan yang diaktualkan oleh realitasnya itu, membuat jumlah penjarah alias koruptor bertambah! Kekayaan negara dan rakyat pun dijarah tanpa henti!" timpal Amir. 

"Konsekuensinya, warga miskin di negeri ini makin banyak! Buktinya, kalau selama ini jumlah warga di bawah garis kemiskinan disebut 30 juta jiwa, untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)-menurut Ketua Bappenas Armida S. Alisjahbana disiapkan untuk 15,5 juta keluarga miskin! Jika standar satu keluarga empat jiwa, berarti warga miskin kita bertambah menjadi 62 juta jiwa!" 

"Agar penjarahan kekayaan negara dan rakyat tak terus semakin merajalela dan jumlah warga miskin sebagai akibat penjarahan itu tak terus bertambah, jelas perlu pelurusan terminologi dalam bahasa hukum sehingga segala sesuatu berfungsi sesuai makna hakikinya!" tegas Umar. 

"Semisal penjara, harus benar-benar berfungsi sebagai penjera bagi para penjarah! Kalau penjara hanya ada dalam vonis, sedang pelaksanaan hukumannya sekadar formalitas bahasa, penjarahan bisa semakin gila-gilaan diiringi meluasnya kemiskinan yang fatal!" ***

Selanjutnya.....

"SIR Alex Ferguson Minggu mengakhiri masa bakti 26 tahun melatih Manchester United (MU) dengan menang 2-1 atas Swansea City sekaligus menjuarai Liga Utama Inggris ke-20 kali bagi klubnya--10 kali dalam asuhannya!" ujar Umar. "Itulah konsistensi Fergie--sapaan akrabnya--untuk berusaha menang dan jadi juara detik demi detik pada 1.499 laga yang dilalui MU selama ditanganinya!" 

"Luar biasa! Sukar dicari duanya orang yang mampu konsisten duduk di bangku bervoltase tegangan tinggi seperti Fergie!" timpal Amir. "Penonton saja tegang dan jantungan! Fergie, mengalihkan ketegangan dirinya pada permen karet yang dikunyahnya sepanjang tim asuhannya berlaga di lapangan! Itu berhasil ia lalui selama lebih seperempat Abad dengan akhir yang indah!"

"Usai pertandingan terakhir dan mengangkat piala yang diterima Fergie dari tangan Vidic, penonton stadion kandangnya, Old Trafford, tak beranjak menunggu kata akhir dari pelatih legendaris itu!" lanjut Umar. "Fergie pun mengambil mikrofon dan berkata dengan bibir dan suara gemetar, 'Semua orang di klub dan Anda para penggemar merupakan pengalaman paling fantastis dalam hidup saya! 

Terima kasih! Saya sangat beruntung dapat melatih sejumlah pemain terhebat di negeri ini! Pemain-pemain ini telah memenangi kejuaraan dengan gemilang. Selamat bagi mereka!" (Antara News, 13-5) "Fergie lahir 31 Desember 1941 di Glasgow, Skotlandia! 

Sebagai pemain di posisi striker, dari 1957 sampai 1974 memperkuat berbagai klub di negerinya bermain 317 kali mencetak 179 gol!" timpal Amir. "Sejak 1974 melatih berbagai klub, dan mulai 6 November 1986 sampai 12 Mei 2013 melatih MU! Pada 1999 Fergie membawa MU menjadi tim Inggris pertama meraih 'treble'--juara Liga Utama, Piala FA, dan Piala Champions!" 

"Soal prestasi, Fergie juga tercatat sebagai satu-satunya pelatih di Inggris yang timnya berhasil menjuarai Liga Utama tiga tahun berturut-turut, 1998--2001," tegas Umar. "Ia memenangi Piala Eropa lebih dari satu kali!" 

"Tampak sukar bagi siapa pun untuk bermimpi bisa menjadi seperti Sir Alex Ferguson!" tukas Amir. "Tapi untuk konsisten berprestasi di bawah tekanan situasi mental seberat apa pun, orang bisa belajar darinya! Salut, Fergie!" ***

Selanjutnya.....

"KAKEK, minta modal untuk buka bisnis money laundering!" pinta cucu. "Usaha jenis itu laris dan pasti amat menguntungkan! Buktinya Irjen Pol. DS yang jadi masalah justru karena nyambi buka usaha seperti itu! Hasilnya mencapai puluhan miliar! Begitu pula AF, hasil dari cuci uang juga miliaran! Uangnya dia bagi-bagikan pada orang-orang dekatnya!" "Money laundering itu artinya pencucian uang!" timpal kakek. 

"Uang siapa yang mau kamu cuci? Untuk menebus raskin saja uang warga desa kita sering kurang! Orang yang coba membuka usaha laundry kiloan juga banyak yang kurang berhasil karena warga sini banyak yang cuci-kering pakaiannya yang layak cuma sepasang, setiap dicuci tunggu kering dulu baru dipakai lagi!"

"Ah, kakek tak tahu cara kerja bisnis pencucian uang!" tukas cucu. "Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, ada pola ring—lingkaran orang-orang tempat menyembunyikan hasil korupsi! Ring satu keluarga, istri, anak, adik, menantu, dan seterusnya! Ring dua orang-orang dekat di lingkungan kerja, ajudan, staf, dan orang kepercayaan! Ring ketiga terkait kegiatan sosial atau hobinya—seperti AF di lingkaran hobi dugemnya!" (M. Iqbal, Detiknews, 11-5) 

"Memangnya siapa yang doyan dugem sama kamu?" entak kakek. "Tidak mesti dugem!" tangkis cucu. "Ada juga yang hobinya mancing! Kakek sendiri mengakui aku pembuat umpan kail terbaik yang bisa membuat ikan penasaran! Lewat hobi itu, masih dari temuan Agus Santoso, investasi favorit koruptor dalam bentuk tanah dan kebun—sebanding properti di kota besar! Dari proses jual-beli tanah dan kebun, kita bisa jadi juragan tanah!" "Apa kamu tak tahu juragan tanah kuburan di Sentul, Bogor, juga sudah dibui KPK?" bentak kakek. 

"Di Lampung juga ada mantan pejabat dibui yang dikaitkan kasus tanah! Kamu malah mencari jalan pintas ke bui pula, dari bisnis pencucian uang hingga ke calo tanah persembunyian harta koruptor!" "Tapi di jalan pintas itu, Kek, uang miliaran rupiah bisa diperoleh! Sedang di jalan lain yang kakek restui membayangkannya saja pun susah!" timpal cucu. "Soal masuk bui, itu sudah tertulis dalam suratan takdir! Banyak juga yang berhasil lolos dari jalan pintas itu! Sedang yang dibui pun, kata Ketua KPK, sering lolos tidur di rumah!" ***

Selanjutnya.....

"PELAYANAN publik kota Bandar Lampung yang dulu Terburuk Kedua Nasional setelah Medan, kini jauh berubah dengan terus membaik!" ujar Umar. "Usai program E-KTP grtatis, maksimal dalam Jamkesmas dan Jamkesda, kini Walikota Herman HN menggratiskan pembuatan akta kelahiran! Ini melengkapi kemudahan buah Surat Edaran Mendagri berisi pembuatan akta kelahiran tak harus lewat pengadilan!" "Itu baru pelayanan publik yang prima!" timpal Amir. 

"Tinggal menjaga agar pelaksanaan akta kelahiran gratis berjalan lancar, tak tersendat oleh gerenek staf dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) serta aparat terkait hingga akta gratis cuma ada dalam slogan!"

"Untuk itu pimpinan kota harus pasang mata dan telinga yang bisa dipercaya, untuk cek dan ricek kebenaran pelaksanaan kebijakan gratis pembuatan akta tetsebut!" tegas Umar. "Bukan seperti masa lalu, 'mata dan telinga' pimpinan dikelabui laporan ABS--asal bapak senang --isinya bertentangan dengan realitas lapangan yang dapat nilai terburuk tingkat nasional!" 

"Di lain sisi pihak pimpinan juga tak berhenti di situ!" timpal Amir. "Disimak seksama lebih luas lagi, pelayanan publik bidang apa yang masih perlu perhatian untuk bisa ditingkatkan kualitasnya! Tentu prioritas peningkatan terkait dengan program tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang berinti pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana IPM Lampung terendah di Sumatera!" 

"Itu dia! Komponen IPM selain kesehatan dan pelayanan mempermudah warga memenuhi kebutuhan administratifnya, pendidikan jadi faktor utama!" sambut Umar. "Dalam dunia penddikan--terutama pendidikan dasar--inilah Bandar Lampung bahkan memprihatinkan! Ini bisa jadi akibat para pengelolanya amat mudah terpengaruh pihak-pihak luar yang berusaha mengakali bagi-bagi dana BOS! Konsentrasi pikiran para pengelola pun tak fokus pada peningkatan kualitas pendidikan!" 

"Kayaknya Walikota Herman HN yang masih lebih fokus dalam pembangunan fisik jalan dan lingkungan serta administratif itu belum maksimal menangani sektor pendidikan!" tegas Amir. "Itu berarti, ketika Wali Kota fokus pada sektor pendidikan akan mampu mengalihkan orientasi para pengelola pendidikan dasar dari terus-terusan cari akal untuk mengakali BOS, jadi berorientasi ke peningkatan mutu!" ***

Selanjutnya.....

“DALAM satu hari, Rabu (8-5), Densus 88 Polri baku tembak lawan teroris di beberapa tempat secara bersamaan—Bandung, Kebumen, Kendal, dan Batang!” ujar Umar. “Akhirnya, 10 teroris tewas dan 12 tertangkap hidup! Di Bandung 3 tewas 1 hidup, di Kebumen 3 tewas 4 hidup, di Kendal dan Batang 4 tewas 7 hidup! Tampak, jumlah teroris semakin banyak dibandingkan penangkapan masa-masa sebelumnya!” 

“Selain itu baku tembaknya tambah lama pula!” timpal Amir. “Di Bandung tujuh jam! Malah di Kebumen, sampai Kamis pagi belum selesai, masih tersisa satu teroris melakukan perlawanan! Jadi, selain jumlahnya tambah banyak, perlawanannya juga kian seru!”

“Itu dia!” tukas Umar. “Tapi kenapa sih, kok jumlah teroris semakin banyak begitu?” “Jumlahnya yang makin banyak dan lokasinya yang kian berserak menambah sulit menduga motivasi atau musabab yang mendorong kemunculannya!” tegas Amir. 

“Artinya, tidak mudah mengidentifikasi dengan sel-sel atau stelsel berdasar lokasi semata, konon lagi jika menggebyah-uyah dengan pengelompokan dalam satu aliran tertentu! Terkesan dewasa ini teroris sudah tak harus lagi serangkai hasil binaan tokoh-tokoh tertentu, tapi bisa lahir hanya bersifat inspirasional lewat informasi yang mudah didapat di dunia maya!” 

“Bahkan singgungan antara satu dan lain kelompok belum tentu ada karena organisasi teroris sama-sama tertutup dan serbarahasia!” timpal Umar. “Karena itu, kalau dari informasi yang digali lewat satu seri penangkapan bisa mendapatkan demikian banyak lokasi dan jaringan teroris baru, betapa lagi jaringan-jaringan yang tanpa singgungan dengan kelompok tersebut jika masih tersisa—belum tercium gerak dan persembunyiannya!” 

 “Untuk itu, selain polisi lebih canggih mencium jejak teroris dengan wajah-wajah baru itu, masyarakat juga diminta jangan lengah pada hal-hal yang mencurigakan!” tukas Amir. “Khususnya kalangan ulama, mengingat kebanyakan teroris berdalihkan ajaran agama, selain meluruskan dalil yang disalahgunakan untuk menarik orang menjadi teroris, juga mencari tahu penyebab kenapa penyimpangan ajaran itu masih acap terjadi! Jika bisa menemukan penyebab dan menghentikan penyimpangan ajarannya, panjang barisan teroris perlahan bisa dikurangi!”

Selanjutnya.....

"JIKA orang Medan tanya ise mangatur nagara on--siapa yang mengatur negara ini--untuk saat ini jawabnya 'Raja Olah', seperti yang dipergoki KPK mengatur impor daging sapi!" ujar Umar. "Ketika Presiden dan para menteri Kuartal I 2013 lebih sibuk mengurus partainya, maka 'Raja Olah' yang bisa jadi ada di setiap bidang dan tingkat kekuasaan mengambil alih perannya! Hasil gorengan raja olah langsung ketahuan, pertumbuhan ekonomi melambat sampai ke 6,02%, inflasi meloncat ke 5,57%!" 

"Pertumbuhan ekonomi melambat jelas karena belanja negara terutama proyek jadi terlambat dikerjakan!" timpal Amir. "Bukan saja karena menteri tak sempat mengurusnya, tapi juga karena harus digoreng raja-raja olah untuk political advantage--keuntungan politik--barisan penguasa--khususnya menjelang Pemilu! Itu karena eksistensi raja olah diperlukan untuk mencari biaya segala macam kegiatan politik agar pejabat, politisi, dan partainya terlihat tetap bersih!"

"Kasus Wisma Atlet, Hambalang, impor daging sapi dan sejumlah kasus lain yang terbongkar tak lain akibat raja olahnya grasah-grusuh!" tegas Umar. "Contohnya raja olah impor daging sapi, membagi-bagi mobil berkelas ke sejumlah perempuan cantik, gelang Hermes (Rp70 juta per buah), jam tangan Rolex! Mobil mewahnya banyak--sudah disita KPK--dari Alphard, Prado, Land Cruiser, sampai Mercy! 

Bahkan jauh lebih mencolok, kantor DPP sebuah partai dijadikan show room mobil mewah--juga disegel KPK!" "Karena jumlah istri raja olah tersebut sudah memenuhi kuota Sunnah, barisan perempuan cantik yang dilengkapi mobil dan aksesori kelas atas itu kayaknya merupakan perlengkapan operasional olah-mengolahnya!" tukas Amir. "Saat terjebak sekamar dengan mahasiswi di kamar hotel mewah Jl. Sudirman Jakarta, contohnya, dia mengaku cewek itu sebagai bonus buat si penerima suap Rp1 miliar!" 

"Karena peran raja olah memang diperlukan oleh pejabat dan politisi dalam memanfaatkan secara terselubung kekuasaannya, raja olah yang terbongkar itu sebenarnya karena mereka cuma amatir yang bermain di meja taruhan besar!" timpal Umar. "Padahal di lain sisi, para raja olah profesional yang bermain di pojok tetap aman dan nyaman! Para kontraktor cukup setor ke raja olah profesional itu, dijamin dapat proyek sesuai besar setorannya!" ***

Selanjutnya.....

"DENGAN hanya tumbuh 6,02% pada kuartal I 2013, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah melambat dan terendah dalam tiga tahun terakhir!" kutip Umar. "Kontribusi lima komponen menurun: pengeluaran pemerintah (0,03%), pembentukan modal tetap bruto (1,44%), perubahan inventori dan diskrepansi statistik (0%), ekspor barang dan jasa (1,62%), serta impor barang dan jasa (-0,16%)." 

"Perlambatan pertumbuhan pada ekspor dan impor jelas ekses perlambatan pertumbuhan ekonomi global! China yang satu dekade lalu tumbuh rata-rata di atas 10% per tahun, pada tahun terakhir ini sulit untuk bertahan di 7%!" sambut Amir. "Tapi, Indonesia terlena merasa hebat setelah pertumbuhan ekonominya 6,5% menduduki peringkat dua dunia setelah China—7%! Akibatnya, pada kuartal I tahun ini sudah melambat signifikan!"

"Pelemahan pertumbuhan ekonomi itu, menurut Direktur Neraca Pengeluaran BPS Sri Soelistyowati, akibat daya serap pemerintah terhadap anggarannya sangat rendah, terutama belanja barang!" tegas Umar. "Impor barang modal bergerak juga negatif! Artinya, kata Sri, proyek-proyek pemerintah berjalan lambat!" 

"Gejala melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dibanggakan bisa mendekati pertumbuhan China (di titik terendahnya), tentu amat disayangkan!" timpal Amir. "Apalagi itu terjadi hanya akibat keteledoran pemerintah terlena oleh capaian pertumbuhan yang mendekati China! Luapan kepuasan itu membuat pemerintah jadi lambat membuat keputusan untuk menggerakkan pembangunan dan menyelesaikan masalah!

 Akibatnya, seperti kata Sri Soelistyowati, belanja pemerintah di awal tahun ini sangat kecil sekali!" "Kebiasaan pemerintah lambat mengambil keputusan dalam berbagai masalah strategis itu selain menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi, juga mendorong laju inflasi sehingga inflasi tahunan April 2013 mencapai 5,57%!" tukas Umar. 

"Tampaknya kinerja pemerintah pada kuartal I 2013 ini jeblok! Penyebab jeblok itu perlu dicari untuk mengatasi gejalanya!" "Itu karena Presiden dan para menterinya amat repot mengurus partainya memenuhi deadline calon pemilu legislatif!" tukas Amir. "Urus partai dulu, urusan pemerintah belakangan!" ***

Selanjutnya.....

"POLRES Lampung Utara dan Polres Tangerang bekerja sama mengungkap adanya perbudakan terhadap buruh di Kabupaten Tangerang!" ujar Umar. "Hasil penggerebekan tim gabungan dua Polres itu mencengangkan, kondisi perbudakan tersebut lebih buruk dari zaman Issaura, perbudakan di Brasil abad XVIII yang serialnya ditayangkan TVRI tahun 1980-an!" 

"Di sebuah pabrik panci, 31 buruh bekerja 18 jam sehari, dengan baju kerja yang tak ganti berbulan-bulan, termasuk untuk tidur, karena pakaian mereka saat pertama masuk kerja dulu dilucuti dan disimpan majikan!" tutur Amir. "Mereka tidur disatukan dalam sebuah ruang tertutup yang pengap, cuma satu lubang angin kecil, satu kipas angin dan satu kamar mandi untuk 31 orang! Tubuh mereka berkurap dan berkudis! Ruang itu dikunci dari luar dan diawasi centeng! Makanannya pun tak layak!"

"Salut pada kedua Polres yang telah berhasil menyingkap praktik perbudakan yang biadab terhadap buruh!" tegas Umar. "Salut istimewa layak disampaikan ke Polres Lampung Utara, tanggap atas laporan warga selaku korban perbudakan yang berhasil melarikan diri!" "Tanpa kepekaan Polres Lampung Utara dalam menerima laporan dan cepat menanggapinya bekerja sama dengan Polres Tangerang, praktik perbudakan biadab itu mungkin hingga hari ini belum terbongkar!" timpal Amir. 

"Apalagi laporan adanya perbudakan pada buruh itu, di zaman ini, terkesan jauh dari masuk akal!" "Memang! Seorang majikan di Surabaya yang membayar gaji buruhnya di bawah UMR saja, bulan lalu divonis Mahkamah Agung 1 tahun 6 bulan penjara tambah denda Rp100 juta!" tukas Umar. "Apalagi pengusaha pabrik panci ini, menyekap dan memperbudak buruh, tidak membayar gajinya selama berbulan-bulan! Hukumannya pasti jauh lebih berat!" 

"Terpenting kemudian adalah mencegah agar jangan terulang warga daerah kita jadi korban perbudakan lagi!" saran Amir. "Mungkin perlu dibuat ketentuan, setiap orang yang datang ke desa mencari pekerja, baik untuk di dalam maupun ke luar negeri, wajib melapor ke kepala desa saat akan membawa orang dari desa itu! Kepala desa meneliti kelengkapan administrasi pencari tenaga kerja itu, jika meragukan bisa ditolak! Dari situ kepala desa juga mencari kejelasan lokasi pekerjaan, bila nanti ada yang aneh bisa dilacak!" ***

Selanjutnya.....

"AKIBAT terlalu lambat dan bertele-tele dalam mengambil keputusan menaikkan harga BBM subsidi, gonta-ganti rencana sampai antrean di SPBU seantero negeri menghambat distribusi, malah angkutan umum di Jawa Tengah mogok operasi, inflasi tahunan April mencapai 5,57%!" ujar Umar. "Menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Suregar, kondisi itu diperparah permasalahan tata niaga bahan pangan yang tak kunjung diselesaikan!" (Kompas, 4-5). 

"Kisruh tata niaga daging sapi dan bawang di pasar belum diselesaikan oleh pemerintah, meski sudah jelas kedua komoditi itu jatuh ke tangan kartel!" timpal Amir. "Tanpa peduli, penyimpangan hukum kasusnya telah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi--KPK (untuk daging) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha--KPPU (untuk bawang). Tapi, pemerintah membiarkan terus akibat buruknya di pasar!"

"Selalu terlamabatnya mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah itu dikaji lembaga pemeringkat utang Standard & Poor (S&P) yang hari Kamis merelis hasilnya, Indonesia menyia-nyiakan momentum reformasi ekonomi! Potensi memperbaiki peringkat utang 12 bulan ke depan lewat begitu saja!" tegas Umar. 

"Ujungnya, S&P merevisi proyeksi ekonomi atas Indonesia dari positif turun menjadi stabil!!" "Lalu, apa tidak bisa dipercepat pembuatan keputusan menurunkan subsidi BBM di APBN dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang hingga hari terakhir belum dipastikan harga yang baru!" timpal Amir. "Padahal, secara psikologis berita soal kenaikan harga BBM itu sudah berpengaruh di pasar, diperkuat antrean solar yang menyengsarakan sopir truk!" 

 "Semua kerepotan itu memang diayun-ayun sedemikian, bahkan mungkin agar penderitaan yang diakibatkan aspek psikologis itu benar-benar terasa pedih sengatannya, sehingga usulan untuk memberikan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tak bisa ditolak DPR!" tukas Umar. "Setelah BLSM disetujui DPR, berapa lama itu dan betapa buruk akibatnya itu pada perekonomian, barulah kenaikan harga BBM dilakukan!" 

"Artinya penaikan harga BBM dan kepastian besarnya kenaikan baru akan dilakukan setelah kepastian benefit politik dari kenaikan harga BBM itu diperoleh penguasa?" kejar Amir. "Sudah gaharu cendana pula!" jawab Umar. "Sudah tahu bertanya pula!" ***

Selanjutnya.....

MARAKNYA korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), amuk massa, sampai kejahatan seks terhadap anak-anak di negeri kita, penyebabnya disebut lemahnya karakter bangsa!" ujar Umar. "Untuk itu, Yudi Latif dalam orasi ilmiah di Universitas Pancasila Jakarta, menyatakan perlu membangun karakter bangsa yang berdasar nilai-nilai Pancasila!" (Kompas, 3-5) "Masalah pembangunan karakter bangsa sudah ditekankan Bung Karno lewat pidato semasa berkuasa!" sambut Amir. 

"Pada era Orde Baru bahkan ada Ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) yang dijabarkan dalam 36 butir nilai Pancasila, ditanamkan lewat penataran P4 dari tingkat pusat sampai desa! Tapi setelah 20 tahun berjalan (1978-1998), pembangunan karakter bangsa lewat P4 tak menghasilkan perubahan watak yang sifnifikan!"

"Itu membuktikan membangun karakter bangsa tak cukup 20 tahun!" tegas Umar. "Jadi, meski 36 butir nilai Pancasila untuk ekspresi sikap dan perilaku setiap warga itu cukup baik, proses penanamannya perlu waktu! Di lain sisi, penataran dan sosialisasi saja tak cukup tanpa ada contoh perilaku dari para pemimpin!" "Contoh sikap dan perilaku para pemimpin itu yang lemah di era Orde Baru, bahkan kayaknya lebih buruk lagi di era reformasi!" timpal Amir. 

"Untuk itu, muncul usaha memandu perubahan sikap para pemimpin lewat program ESQ--Emotion, Spiritual Quotiens--yang dilakukan di tempat yang cocok buat elite, seperti Jakarta Convention Center! ESQ menanamkan nilai-nilai Islami--tentu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila--lewat sistematika penalaran dan teknik penyampaian yang modern!" 

"Tapi tetap butuh waktu minimal satu generasi sehingga program ESQ menjadwalkan zaman emas tercapai 2050!" sela Umar. "Itu pun tentu kalau program ESQ berjalan konsisten!" "Program ekstra membangun watak bangsa itu--P4 ke ESQ--diperlukan akibat pendidikan formal gagal melakukannya! Sektor pendidikan formal masih banyak kelemahan, di antaranya belum bersih KKN!" tukas Amir. 

"Tapi bukan berarti harus dibiarkan terus begitu! Dengan jangkauannya yang komprehensif atas semua generasi muda bangsa, pendidikan formal harus dikembalikan ke jalan yang benar agar mampu mewadahi pembangunan karakter bangsa secara efektif dan tangguh!" ***

Selanjutnya.....

“SETELAH melakukan perlawanan menolak dieksekusi dengan dalih putusan Mahkamah Agung (MA) tidak memerintahkan penahanan dirinya, lalu dijadikan buron Kejaksaan Agung, akhirnya Kamis (2-5) tengah malam Komjen Purnawirawan Susno Duadji menyerahkan diri!” ujar Umar.

“Ketua MA Hatta Ali mengapresiasi sikap Susno itu, dengan menyebutkan Susno betul-betul menunjukkan jiwa kesatria!”

“Persepsi Hatta Ali tentang jiwa kesatria Susno itu tentu berpangkal dari kerelaan (meski itu pada akhirnya) Susno menerima kebenaran dengan ‘harga mahal’, pengorbanan dirinya untuk menanggung derita meringkuk dalam penjara selama tiga setengah tahun!” timpal Amir.

“Lebih baik lagi jiwa kesatrianya itu karena dalam pengorbanan itu ia lebih dahulu harus menaklukkan dirinya sendiri, yang sebelumnya sempat punya keyakinan bahwa hukum yang menjerat dirinya tidak pada tempatnya—ada salah tulis di putusan PN!”

“Proses perubahan sikap menjadi kesatria itu mungkin seperti Bima yang harus menaklukkan dirinya sendiri saat masuk ke telinga Dewa Ruci!” tegas Umar. “Kebanyakan orang bisa menaklukkan orang lain, tapi tak mudah bahkan tak bisa menaklukkan dirinya sendiri, terutama ketika harus dengan lapang dada dan terbuka mengakui dirinya salah! Setelah dirinya bisa ditaklukkan dengan mengakui
salah dalam menafsirkan hukum sehingga merasa wajib menyerahkan diri demi menjunjung hukum sebagai penguasa tertinggi di negeri ini, jiwa kesatria Susno diakui Hatta Ali!”

“Selain label diri lebih baik diperoleh Susno dengan menyerahkan diri itu, peluang langkah hukum selanjutnya bagi Susno dengan begitu masih terbuka!” tukas Amir. “Yakni, peluang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA! Peluang ini sulit jika Sosno sendiri di posisi sebagai pembangkang putusan hukum—buron menghindari eksekusi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap!”

“Utamanya bagi keluarga, Susno yang telah menyerahkan diri dengan kepastian menjalani hukum jelas lebih baik daripada Susno yang buron sehingga siang-malam keluarga tak henti sport jantung!”
timpal Umar. “Untuk itu, salut pada keluarga Susno yang mengatur proses penyerahan
diri Susno sehingga dapat perlakuan baik dari Kejaksaan Agung!” ***

Selanjutnya.....

"PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melempar 'bola panas' pembuatan keputusan kompensasi kenaikan harga BBM subsidi ke DPR!" ujar Umar. "Kompensasi itu membantu warga miskin mengatasi kenaikan harga kebutuhan akibat kenaikan harga BBM, berupa bantuan langsung tunai (BLT), beras warga miskin (raskin), bantuan siswa miskin (BSM), dan bantuan keluarga harapan—khusus warga miskin yang punya anak sekolah!" 

"SBY melempar 'bola panas' itu agar DPR yang membuat keputusan, membebaskan dia dan Partai Demokrat (PD) dari tudingan cari benefit dari kompensasi kenaikan harga BBM—terutama BLT!" timpal Amir. "Dengan secara formal DPR yang memutuskan, kecurigaan yang merebak bahwa SBY dan PD mencari cara untuk mengucurkan BLT demi keuntungan politiknya menyambut Pemilu 2014, mudah ditepis!"

"Lemparan 'bola panas' ke DPR itu jawaban dari kecurigaan itu, setidaknya Ketua Umum PDIP Megawati di televisi menyatakan seperti penilaiannya pada 2008 kini 7 fraksi di DPR menolak BLT!" tukas Umar. "Itu membuat fraksi yang menolak BLT bisa terpojok karena kalau dalam sidang DPR secara terbuka menolak BLT, mudah diasumsikan tidak mengutamakan kepentingan warga miskin—yang jumlah penerima BLT dan raskin 75 juta keluarga!" 

"Sebaliknya kalau dengan pertimbangan itu setuju ikut memutuskan kompensasi kenaikan BBM, praktik yang sama dengan penyaluran BLT 2008—2009, mudah diperkirakan siapa yang paling diuntungkan dan menarik hasil sama dari BLT 2013—2014 pada pemilu berikutnya!" timpal Amir. 

"Itu menunjukkan lemparan 'bola panas' ke DPR itu langkah politik yang brilian, apa pun pilihannya benefit bagi SBY dan PD!" "Tapi itu bukan langkah politik seketika!" ujar Umar. 

"Malah itu strategi jangka panjang yang dilakukan dengan tidak pernah menyesuaikan harga BBM bersubsidi selama beberapa tahun, ditahan sampai subsidinya mencekik APBN dan bertepatan menjelang pemilu berikutnya! Sehingga, ketika harganya disesuaikan tepat menjelang pemilu, kompensasinya bisa memberikan benefit yang sangat efektif!" 

"Malangnya bangsa ini kalau penguasanya setiap memenangkan pemilu dengan cara seperti itu, bukan prestasi menyejahterakan rakyat!" timpal Amir. "Buktinya, jumlah rakyat miskin penerima BLT terus makin banyak!" ***

Selanjutnya.....

“SKEPTISISME itu cara berpikir kritis yang selalu menggugat kemapanan, mendorong untuk mencari dan membuktikan kekurangan dan kesalahan suatu dalil, aksioma, sistem, tata kelola, dan sejenisnya, bertujuan memperbaiki, me­ nyempurnakan!” ujar Umar. “Hingga, hanya dengan skepti­ sisme masyarakat berkembang semakin baik, peradaban ber­ gerak maju!” 

“Sebaliknya, tanpa skepti­ sisme, orang hanya pasrah dan nrimo sehingga segala dimensi kehidupan yang memiliki kekurangan bahkan bersala­ han tetap dipakai, jalan terus!”timpal Amir. “Masyarakat seperti itu hidup di jurang ket­ erbelakangan! Karena, menya­ lahi kodratnya agar manusia selalu berusaha memperbaiki (segala dimensinya atas) nasib kaumnya!”

“Lebih buruk lagi ketika justru ngotot untuk memper­ tahankan yang serbasalah itu!” tukas Umar. “Masyarakat yang statis begitu menjadi seperti tumpukan sampah yang lama tak dibongkar, mengalami pembusukan se­ mua dimensinya, bertolak dari moralitasnya yang telah busuk! Korupsi merasuk ke sumsum masyarakat—bidang agama, peradilan, politik, dan pendidikan—penentu masa depan!” “Tapi pendidikan bukan cuma korbanatauakibat!”timpalAmir. 

“Justru menjadi penyebab utama semua itu, karena pendidikan di jalanan minus skeptisisme! Aki­ batnya, sejak kecil anak sudah dibawa terbiasa hidup dalam cara yang serbasalah dan serba­ korup! Tak ayal, jadilah mereka generasi fatalis—serbapasrah dan nrimo—tanpa kecuali itu menyalahi kodratnya agar ma­ nusia selalu berusaha mem­ perbaiki (segalanya atas) nasib kaumnya!” 

 “Inti masalahnya, karena ber­ beda dari zaman cantrik pen­ didikan ditentukan begawan, kini ditentukan para birokrat yang menjadikan pendidikan sebatas proyek, dari proyek UN berskala nasional hingga proyek BOS di tingkat sekolah!” tegas Umar. 

“Di negara yang oleh para Bapak Pendirinya diarahkan mencapai keadilan, UN yang telah terbukti tak adil bagi murid di pelosok karena minim fasilitas belajar, sebagai proyek tetap dipaksakan— bukan pemerataan fasilitas yang diprioritaskan!” 

 “Di tingkat lokal, catatan kepala dinas kota di buku liar yang oleh bersangkutan dinyatakan palsu tetap dipak­ sakan dibeli kepala sekolah!” timpal Amir. “Apa jadinya masa depan kaum muda jika sejak anak­anak dibiasakan dengan kepalsuan oleh kepala sekolahnya?” ***

Selanjutnya.....

"TRAUMA May Day pada Amerika Serikat karena ratusan buruh tewas 4 Mei 1886 di Lapangan Haymarket, Chicago--setelah 350 ribu buruh mogok sejak 1 Mei--akibat polisi membabi-buta menembaki massa!" ujar Umar. "Waktu itu polisi yang bertugas 180 orang! Untuk May Day 2013 di Jakarta, Polda Metro mengerahkan 23 ribu polisi! Jika 180 polisi bisa tak terkendali, konon pula 23 ribu polisi ketika menghadapi aksi ratusan ribu buruh yang sangar?" 

"Untuk itu, kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar aksi buruh pada May Day hari ini tidak anarkis, demikian pula Kapolri, tak kalah penting juga mengingatkan polisi agar tak anarkis!" timpal Amir. "Itu perlu dikemukakan, karena aksi buruh hari ini dapat 'amunisi' untuk beringas--penangguhan oleh Gubernur DKI UMP 2013!"

"Polisi memang tak layak gegabah menghadapi massa buruh yang besar!" tegas Umar. "Kasus Trisakti I (13 Mei 1998) yang merebak jadi aksi besar mahasiswa menjatuhkan Orde Baru, juga berawal dari polisi grogi menabur peluru ke massa, menewaskan 4 mahasiswa!" 

"Kemampuan polisi kita mengendalikan massa, sejauh tercermin di tayangan televisi, masih terlalu mengandalkan bentrokan, adu fisik dengan massa menonjolkan tameng panjang, pelindung kepala dan pakaian berlapis bantal!" timpal Amir. "Kasihan anggota polisi yang memakai selubung amat rapat, berat dan tebal itu di terik matahari berjam-jam melawan massa yang lebih bebas lari kian-kemari!" 

"Lalu setelah massa mundur sambil melempari polisi dengan batu, polisi melayaninya dengan melemparkan batu juga!" tukas Umar. "Entah sekolahnya di mana mengendalikan massa lewat perang batu gaya intifadah begitu! Tapi tampak, polisi tak belajar brilian!" 

"Polisi belum menyesuaikan cara kerja era komunikasi, meski memiliki banyak perwira berkemampuan komunikasi baik!" sambut Amir. "Dalam menghadapi aksi massa besar seperti May Day, polisi belum mengutamakan pendekatan komunikasi--proaktif sejak awal berkomunikasi dengan koordinator lapangan (korlap) guna tawar-menawar membina saling pengertian justru memperlancar aksi massa tanpa berlebihan mengganggu masyarakat luas! Sikap birokratis polisi masih kental, padahal sudah bukan zamannya lagi polisi cuma menunggu laporan rakyat di pos!" ***

Selanjutnya.....