Gelar Negarawan Dunia buat SBY!

"PEKAN ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianugerahi gelar Negarawan Dunia (World Statesman Award) oleh The Appeal Consience Foundation (TACF) di New York!" ujar Umar. "Penghargaan itu ditolak luas di dalam negeri, utamanya tokoh lintas agama! Ada petisi penolakan ditandatangani ribuan orang di www.change.org/natoSBY. Alasannya, selama kepemimpinan SBY justru marak tindakan intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas!" (Kompas.com, 23-5) "Namun, sejumlah pimpinan ormas Islam di Kementerian Agama Jumat lalu mengapresiasi TACF atas penghargaan kepada SBY itu!" timpal Amir.

"Mereka dari NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, dan lainnya menyatakan pada dasarnya itu penghargaan ke umat beragama dan bangsa Indonesia yang secara terus-menerus membangun dan mengembangkan kerukunan di Indonesia!" (Kompas, 26-5)

"Perbedaan pandangan dalam demokrasi wajar saja! Semua dimasukkan dapur pengolahan kebijakan!" tegas Umar. "Pihak pengapresiasi TACF melihat seperti ada orang punya gawe mengantar rantang ke rumah kita! Tak elok ditolak! Tapi seperti rantang, ada konsekuensi menitip amplop sumbangan lewat pengantar rantang—ada ‘utang’ yang harus dilunasi SBY setelah menerima gelar Negarawan Dunia! Yakni, menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang masih tersisa, serta proaktif menjaga agar tindak intoleransi—apalagi dengan kekerasan—tak terjadi lagi!"

 "Langkah SBY setelah menerima ‘rantang’ itu yang akan menentukan nilai penghargaan dari TACF—lembaga pengimbau (The Appeal) kesadaran moral untuk saling menghormati (conscience)," timpal Amir. "Kalau kekurangan-kekurangan yang ada selama ini seperti terus melakukan pembiaran perusakan atas tempat ibadah Ahmadiyah, kasus jemaat gereja yang beribadah di depan Istana Presiden, ‘utang’ pada imbauan TACF itu berarti tak dilunasi! Penghargaan itu pun jadi berkurang nilainya karena imbauan yang jadi esensinya gagal!"

"Penghargaan TACF itu kita terima dengan baik demi appeal-nya mendorong penyempurnaan kekurangan pada masa kepemimpinan SBY!" tegas Umar. "Tanpa usaha mengatasi kekurangan dimaksud, nilai penghargaan itu bisa tinggal sebatas hasil lobi diplomatik semata! Karena, realitasnya berlawanan." ***