"SELAMAT! Pemprov Lampung dapat peringkat 10 alias 10 besar nasional dari 33 provinsi dalam tata kelola pemerintahan!" ujar Umar. "Urutan peringkatnya, DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, Bali, Sumsel, Riau, Sulut, dan Kalsel! Kelemahan Lampung, menurut peneliti Indonesia Governance Index Rofandi Harianto, pada penganggaran untuk bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pendidikan, masih buruk!"
"Temuan peneliti pemeringkat tata kelola itu senada dengan yang acap diangkat pengamat, tiga varian itu jadi indikator lemahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Lampung—yang terendah di Sumatera!" timpal Amir. "Adanya pemeringkatan tata kelola ini bisa menjadi pendorong mengatasi kelemahan itu, sekaligus memperbaiki peringkat IPM Lampung!"
"Untuk itu, sebenarnya hanya kontrol pimpinan yang diperlukan!" tegas Umar. "Kontrol mulai menjaga kelancaran membayar tagihan rumah sakit untuk Jamkes! Lalu, penggunaan dana BOS, anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN dan APBD di Lampung hanya sampai Rp200 ribu/murid, di DKI Jaya bisa Rp2 juta! Juga penanggulangan kemiskinan, provinsi sering menyatakan yang punya penduduk miskin itu kabupaten, sedang pemkab tak punya cukup dana untuk itu!" "Itu dia!" tukas Amir.
"Kalau jumlah warga miskin di Lampung setiap tahun berkurang sekitar 50 ribu jiwa, bisa ditebak itu hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang akhir-akhir ini cukup masif! Tak mungkin hanya dengan sim salabim—tanpa anggaran khusus cukup memadai—kemiskinan bisa berkurang dengan sendirinya!"
"Pimpinan dimaksud bukan cuma eksekutif! Karena penganggaran tak lepas dari fungsi dan kewenangan legislatif!" lanjut Umar. "Karena itu, DPRD layak lebih aktif meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki saluran dana pendidikan agar tak lebih banyak yang mengendap di got daripada yang sampai ke murid! Lalu, DPRD menetapkan anggaran penanggulangan kemiskinan, hingga tidak cuma mengklaim sebagai hasil kerjanya ketika jumlah warga miskin turun—padahal berkat kerja orang lain!" "Karena aneh!" tukas Amir. "Menyiapkan anggaran saja tidak, saat jumlah orang miskin berkurang diklaim sebagai hasil kerjanya!" ***
0 komentar:
Posting Komentar