Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Determinasi Uang dalam Pendidikan!

"KURIKULUM 2013 yang dimaksudkan untuk mengakhiri rezim pendidikan kaya masalah, tak terbendung!" ujar Umar. "Anggaran awal pelaksanaannya Rp829 miliar yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Wakil Menteri Dikbud Musliar Kasim, telah disetujui DPR! Dari situ Rp500 miliar untuk pelatihan guru, sisanya buat mencetak buku untuk didistribusikan ke 6.325 sekolah di 295 kabupaten-kota!" (Antara, 25-5) 

"Dengan kepastian pelaksanaam kurikulum baru ini pada persetujuan dananya dari DPR, jelas kurikulum ini tak akan mampu mengatasi masalah paling kronis, yakni determinasi uang dalam dunia pendidikan kita!" tukas Amir. "Sebab, prima causa kelemahan pendidikan kita selama ini bukan pada kurikulum, tapi lebih pada determinasi uang yang merusak sendi-sendi sistem pendidikan!"

"Jelas celaka jika kepastian pelaksanaan kurikulum baru ini pada persetujuan dananya dari DPR, karena dengan begitu kurikulum baru ini malah jadi justifikasi terhadap determinasi uang dalam dunia pendidikan kita!" timpal Umar. 

"Sekalian itu memperkuat kesan bahwa kurikulum baru dipaksakan karena seperti UN, anggarannya lumayan! Apalagi buat kurikulum baru ini anggarannya ekstra budget, di luar anggaran reguler 20% untuk pendidikan yang telah ditetapkan saat pengesahan APBN!" "Masalahnya, pendidikan diandalkan untuk menghadirkan generasi baru yang secara intelektual dan moral mumpuni untuk mengakhiri orientasi masyarakatnya terhadap budaya uang dan materialisme umumnya!" tegas Amir. 

"Perubahan kurikulum yang hanya sebatas mengubah teknis dan cara belajar-mengajar, jelas tak bisa memenuhi kebutuhan untuk mengubah orientasi perilaku bangsa—yang bukan saja telanjur materialistik mata duitan, melainkan juga terbenam budaya korupsi!" 

"Itu artinya pendidikan dibebani tugas untuk membangun peradaban, menggantikan peradaban yang telah rusak oleh budaya uang, materialisme, dan korupsi!" timpal Umar. "Untuk membangun generasi baru yang mumpuni memikul beban sejarah itu tentu perlu rumusan bersama masyarakat bangsa, tidak ujuk-ujuk memaksakan kehendak hanya karena anggarannya sudah disetujui DPR! Sehingga, langkahnya malah menjadi bagian dari peradaban yang rusak parah!" ***

0 komentar: