"MENAKERTRANS Muhaimin Iskandar mematok target akhir 2013 pengangguran berkurang jadi 5,5%—5,8%, dari 5,92% atau 7,17 juta orang pada Februari 2013 dari angkatan kerja sebanyak 121,2 juta orang sesuai data BPS!" ujar Umar. "Target itu didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8%—7,2%, di mana setiap 1% pertumbuhan menciptakan lebih dari 350 ribu lapangan kerja!" "Target mengurangi penganggur pada kisaran 0,2%—0,4% sebenarnya realistis!" sambut Amir. 

"Tapi asumsi pertumbuhan ekonomi yang dijadikan dasar pencapaian targetnya yang dilebih-lebihkan! Awal Mei lalu, Standard & Poor's (S&P) telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,8% menjadi 6,2%, sekaligus merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil! Koreksi S&P itu diikuti perubahan asumsi pada APBNP 2013!"

"Asumsi yang tepat sebagai dasar pencapaian target penting karena pengangguran masalah krusial di Indonesia!" tegas Umar. "Seperti asumsi setiap 1% pertumbuhan membuka 350 ribu kesempatan kerja, sudah hampir dua dekade tak terjadi di negeri kita! 

Karena pertumbuhan ekonomi terjadi lebih 50% oleh sumbangan konsumsi, kurang berkualitas dalam membuka lapangan kerja baru! Sumbangan produksi (sisa ekspor dikurangi impor) selalu kurang 20%! Sedang investasi, utamanya dari APBN tahun ini turun tajam!" "Di balik pertumbuhan ekonomi tak berkualitas itu, setiap tahun pertumbuhan pencari kerja baru 3 juta orang tak selalu diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja baru yang sesuai!" tukas Amir. 

"Kalaupun angka penganggur di statistik tidak meledak, sebagian besar teratasi oleh kriteria bukan penganggur jika dalam satu minggu seseorang ada aktivitas 2 jam! Mungkin standarnya artis yang seminggu manggung dua jam honornya puluhan juta rupiah!"

Selanjutnya.....

H. Bambang Eka Wijaya

"SAMPAI 31 Mei 2013 Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang disalurkan mencapai Rp18,03 triliun atau 50,3% dari target Rp36 triliun!" ujar Umar. "Namun kredit macet (non-performance loan/NPL) KUR cukup tinggi, rata-rata semua bank mencapai 4,5%! NPL tinggi karena tekanan pemerintah untuk mencapai target, hingga bank kurang hati-hati!" (detikFinance, 28-6)

"Dorongan pemerintah cepat mencapai target itu dengan jaminan asuransi kredit yang ditanggung pemerintah!" timpal Amir. "Soalnya jika tak didorong, hanya dengan cara kerja standar bank mungkin kebanyakan warga tak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit! Padahal, KUR program credit reform sederajat fungsinya dengan land reform bagi usaha menciptakan pemerataan! Jadi, NPL tinggi itu risiko yang ditoleransi!"

"Begitupun, NPL tinggi di suatu sektor akan berpengaruh pada NPL perbankan nasional secara keseluruhan!" tegas Umar. "Tingkat NPL keseluruhan itu menjadi ukuran ke-prudent-an perbankan Indonesia di tingkat internasional! Karena itu, pemerintah bisa saja menggebrak bank pelaksana KUR untuk mencapai targetnya, bank harus tetap menjaga reputasinya!"

"Dilihat dari tingkat NPL pada bank pelaksana, cenderung faktor kedekatan bank dengan nasabah kelas bawah sebagai penyebabnya!" tukas Amir. "Itu terlihat pada BRI (KUR Mikro) NPL-nya hanya 1,8%, sedang BNI mencapai 10,5%! Urutan NPL lengkapnya--BNI 10,5%, BPD 7,5%, BTN 7,9%, BSM 6,8%, Bukopin 4,2%, BNI Syariah 3,9%, BRI (KUR Ritel) 3,6%, Bank Mandiri 3,5%, BRI (KUR Mikro) 1,8%."

"Pengalaman itu menunjukkan, keseimbangan antara mencapai target dan ke-prudent-an bank bisa diciptakan lewat kedekatan orang bank dengan rakyat kelas bawah nasabah KUR!" timpal Umar. "Kecuali BRI Mikro yang memang hidup di tengah warga desa, bahkan BRI Ritel pun masih perlu lebih intens lagi pendekatannya dengan rakyat kelas bawah!"

"Artinya, program KUR bukan hanya berfungsi menyalurkan kredit ke rakyat kelas bawah!" tegas Amir. "Tapi jauh lebih penting dari itu, KUR yang meniru Ramin Bank Bangladesh bertujuan lebih mendekatkan hubungan bank baik orang maupun lembaganya dengan rakyat kelas bawah! Perbankan yang terlalu elitis jadi salah satu penyebab ketimpangan sosial yang kian memburuk di negeri ini!" ***

Selanjutnya.....

"RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pengesahannya jadi UU awal pekan ini ditunda seminggu untuk sosialisasi!" ujar Umar. "Menurut DPR dan Pemerintah, sosialisasi itu untuk memberi penjelasan isi RUU tanpa memperdebatkan materinya, karena oleh DPR dan pemerintah isinya sudah sempurna jadi tinggal mengesahkan saja pekan depan!" 

"Tapi kenapa NU, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan lain-lain tetap menolak dan siap mengajukan judicial review ke MK jika UU itu disahkan?" tanya Amir.

"Karena lewat UU itu intervensi pemerintah terlalu jauh dengan kriminalisasi ormas!" jawab Umar. "Contoh intervensi itu, kewajiban ormas melaporkan dan mendapat persetujuan pemerintah untuk sumbangan dana dari sumber mana pun (Pasal 34, ayat 2). 

Sumber harus jelas identitasnya--sebutan sumber 'hamba Allah' jadi melanggar UU ini! Bagi yang melakukan pelanggaran, diancam sanksi mulai dari teguran hingga pembekuan, pembubaran, pidana kurungan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. (Pasal 54-63) Sanksi itu bukan cuma terkait sumbangan, tapi juga terkait banyak aturan dan larangan!" 

"Kalau sampai minta sumbangan saja ormas harus dapat persetujuan pemerintah, bukan cuma intervensi, malah sudah otoriter!" timpal Amir. "Dalam kondisi serba tergantung izin pemerintah begitu, di tangan aparat korup, bisa menjadi ajang korupsi baru!" 

"Lebih lucu lagi tentang pendirian ormas!" tukas Umar. "Dua atau tiga orang berkumpul membuat kegiatan karena hobi, seni, olahraga, dan sebagainya wajib memiliki akta pendirian yang dikeluarkan notaris, AD/ART, program kerja, kepengurusan, surat keterangan domisili, NPWP, dan pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan sebelum 'diakui' negara eksistensinya lewat SKT--surat keterangan terdaftar!" (Pasal 16) 

"Tampaknya UU ini bertentangan dengan asas kemerdekaan berkumpul dan berserikat yang dijamin konstitusi!" entak Amir. "Itu salah satu alasan Ketua Umum PP Muhamammadiyah Din Syamsuddin kenapa RUU ini harus ditolak!" tegas Amir. "Isinya cuma mempersulit ormas melaksanakan amar makruf nahi mungkar, berbuat kebajikan bagi kemaslahatan umat!" ***

Selanjutnya.....

"LEMBAGA periset global Goldman Sachs, Senin, dikutip analis Briefing.com, Patrick O'Hare telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China tahun ini dari 7,8% menjadi 7,4%!" ujar Umar. 

"Berita itu nyambung dengan penolakan bank sentral dan Pemerintah China untuk menyuntik dana ke pasar finansial membantu perbankan negerinya yang mengalami krisis kekeringan likuiditas!" (Kompas.com, 24-6)

"Paduan gejala negatif itu memukul telak bursa Shanghai yang indeksnya hari itu ditutup anjlok 5,3%!" timpal Amir. "Dampak krisis likuiditas bank China menebar kekhawatiran ke seantero dunia, bursa Asia dan Eropa rontok hari itu—IHSG turun 1,51% pada 4.471,18!" 

"Gelombang kekhawatiran terhadap goyahnya ekonomi China, andalan emerging market tak kecuali melanda Wall Street, yang 5 menit bursa dibuka langsung anjlok 0,90% pada Dow Jones, lalu 1,22% pada S&P 500, serta 1,16% pada Nasdaq!" tukas Umar. 

"Itu sejajar dengan pelemahan indeks FTSE 100 London 1,9%, indeks DAX Jerman turun 1,2%, dan indeks CAC 40 Prancis melemah 1,9%! Di Asia, Hang Seng Hong Kong rontok 2,22%, Nikkei Jepang 1,26%, dan Kospi Korea 1,31%!" "Dari fakta itu tampak betapa kekhawatiran menyelimuti dunia atas kondisi di China yang baru tersingkap itu!" tegas Amir. 

"Kekeringan likuiditas bank-bank di China itu mungkin mirip di Indonesia 1997. Jadi, kalau bank sentral atau pemerintah menyuntikkan dana, bisa-bisa mengulang sejarah kelam BLBI di Indonesia! Tapi kalau tak disuntik, pembayaran pelaku bisnis China ke mitranya di seantero dunia bisa tersendat! Karena itu, dunia merespons negatif krisis kekeringan likuiditas perbankan China!" 

"Lalu kalau pasar sejagat begitu heboh, kenapa bank sentral dan Pemerintah China tak mau menyuntik dana?" kejar Umar. "Karena kekeringan likuiditas cermin efektifnya berproduksi setiap yuan di tangan bankir!" tegas Amir. 

"Tanpa disuntik pun mereka akan dapat dana dari perputaran likuiditas untuk menutupi semua kebutuhan sesuai jadwalnya! Itu keyakinan matematis bank sentral dan Pemerintah China!" "Itu beda China dan kita!" timpal Umar. "China memaksimalkan produktivitas setiap yuannya! Sedang kita justru menumpuk-numpuk uang di bank dan kas negara atau daerah sehingga produktivitas mata uangnya rendah!" ***

Selanjutnya.....

"KEBIJAKAN pemerintah menaikkan harga BBM bisa menyulut gairah baru usaha transportasi!" ujar Umar. "Karena, kebijakan itu membuka peluang pada usaha transportasi untuk menyesuaikan tarif angkutan sesuai dengan biaya operasional yang realistis! Hitungan biaya yang tidak lagi membuat perusahaan otobus (PO) menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) agar tak lagi melakukan kanibalisasi—memereteli onderdil satu kendaraan untuk dipasang ke kendaraan lain agar tetap jalan!" 

"Untuk menyehatkan usahanya, para pelaku bisnis transportasi memang harus transparan, membuka seterang-terangnya kepada publik segala masalah di bidang usahanya!" timpal Amir. "Lewat acara buka-bukaan itu dibuat kalkulasi yang benar secara apa adanya! Itu dari segi tarif! Lalu dari segi persaingan tidak sehat, jangan segan-segan buka banyaknya armada gelap, yang aman beroperasi tanpa izin usaha dan trayek karena menjadi ATM berjalan oknum-oknum yang semestinya berkewajiban menindak armada gelap itu!"

"Paling ironis, dalam catatan statistik usaha bidang transportasi itu selalu leading dalam mencatatkan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi daerah!" tukas Umar. "Tapi kenyataan di lapangan, banyak PO jumlah armadanya justru terus menyusut! Usaha transportasi yang tumbuh pesat dalam data statistik itu justru armada gelap yang beroperasi melawan hukum tentang izin usaha dan izin operasi!" 

"Dengan itu, gairah baru usaha transportasi di Lampung selayaknya didorong memanfaatkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, sebagai rebound atas kerontokan bidang usaha ini yang juga terjadi akibat penaikan harga BBM 1 Oktober 2005 dari premium Rp2.400/liter menjadi Rp4.500/liter, dan solar dari Rp2.100/liter jadi Rp4.300/liter!" timpal Amir. 

"Bangkitkan sesuatu di tempat jatuhnya! Untuk itu jelas, peran Organda amat strategis lewat grand design yang multidimensi, kebangkitan seperti apa yang ingin diwujudkan!" "Maksudnya tentu, mengakhiri cerita sukses Organda sebagai mitra penguasa jika akhirnya cuma membuat anggotanya lebih ahli dalam kanibalisasi armadanya sendiri!" tegas Umar. "Masak untuk mengatasi armada gelap saja Organda dari zaman ke zaman tak berhasil! Padahal Organda itu organisasi orang berduit, para pemilik usaha otobus!" ***

Selanjutnya.....

"BARU dianginkan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Ben Benarke akan menghentikan stimulus perekonomian, pasar keuangan global goyah!" tukas Umar. "Berapa sih besar stimulus yang pekan lalu dipastikan dikurangi selama 2013 dan dihentikan total pada 2014 itu?" 

"Lumayan!" jawab Amir. "Besar stimulus ekonomi The Fed itu satu tahun 1,020 triliun dolar, dialirkan per bulan 85 miliar dolar!" "Satu triliun dolar lebih? Wow!" entak Umar. 

"Pantas pasar kelimpungan kalau stimulus sebesar itu tiba-tiba ditarik dari pasar Amerika Serikat yang dominan menyerap ekspor dari seluruh dunia! Tanpa stimulus yang lebih besar dari cadangan devisa China (USD800-an miliar) itu pasar global yang sedang butuh suntikan ekstra untuk bangkit dari kejatuhan ekonomi Eropa, jelas bisa jadi lunglai! Tapi kenapa The Fed mengambil langkah drastis itu?"

"Stimulus The Fed digunakan untuk membeli obligasi pemerintah!" jelas Amir. "Pemerintah AS menggunakan dananya untuk perbaikan ekonomi dan sosial di negerinya, yang hancur akibat rontoknya kredit properti 2008-2009! Sudah tentu, uang yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk itu ujungnya beredar di pasar! Menjadi stimulus (perangsang) pasar!" 

"Kau belum menjawab kenapa stimulus The Fed dikurangi untuk dihentikan?" sela Umar. "Itu berdasar data ekonomi pemerintah yang sesuai prediksi mulai membaik!" tegas Amir. "Ke depan, jika keseluruhan data ekonomi sejalan dengan prediksi perekonomian, Ben Benarke menyatakan akan terus mengurangi nilai pembelian (obligasi) hingga paruh pertama tahun depan, lalu mengakhirinya!" (indo.WSJ.com/Kompas.com. 22-6) 

"Setelah mencekam dunia dengan rencana keputusannya menghentikan stimulus The Fed, Ben Benarke mensugesti dunia bahwa ekonomi Amerika Serikat sudah mulai pulih dan dalam proses pemantapan!" timpal Umar. 

"Namun di sisi lain, dunia jadi gamang kehilangan bazar beromset USD1 triliun! Kegamangan itu akan terus menguat ketika setahap demi setahap direalisasikan! Dan karena kebijakan Benarke itu untuk memperkuat dolarnya, maka bank sentral negara-negara lain harus aktif bermain di pasar menguji ketangguhan cadangan devisanya melawan sedotan kontraksi dolar pulang kampung--usai kondisi membaik!" ***

Selanjutnya.....

"DUA kebijakan yang menjadi momok hingga ditunda terus, penghentian stimulus ekonomi The Fed (Bank Sentral AS) dan kenaikan harga BBM bersubsidi, pekan lalu dijalankan seiring!" ujar Umar. "Gubernur The Fed Ben Benarke Rabu mengurangi stimulus ekonomi selama 2013 untuk dihentikan 2014! Di sini, Presiden SBY Sabtu menaikkan BBM subsidi--premium jadi Rp6.500/liter dan solar Rp5.500/liter!" "Menteri Keuangan Chatib Basri berulang kali menyebut rencana The Fed menghentikan stimulus ekonomi yang akan diikuti Bank Sentral Jepang dan Eropa itu sebagai penyebab merosotnya IHSG ke bawah angka psikologis 5.000 awal pekan lalu, diikuti merosotnya kurs rupiah tembus 10.000/dolar AS!" timpal Amir. 

"Setelah kebijakan The Fed itu diambil, IHSG Jumat sore ditutup di bawah angka psikologis 4.500, tepatnya 4.482,44! Dalam sepekan terakhir IHSG terpangkas sekitar 10%! Kalau tren itu tak bisa diatasi, IHSG bisa jemblok ke level 1.000-an lagi seperti terjadi 2008!"

"Itu versi Chatib Basri! Versi pengamat, IHSG terjun bebas karena rencana kenaikan harga BBM, investor hengkang karena dampaknya buruk bagi perekonomian!" tegas Umar. "Para investor asing hingga 18 Juni telah melepas surat obligasi Indonesia Rp17,3 triliun! 

Dalam satu hari Kamis lalu saja, net transfer investor asing sebesar Rp2,26 triliun! (Tempo.Co) Imbas semua itu ke rupiah cukup telak, menjelang harga baru BBM diberlakukan Jumat petang rupiah ditutup Rp10.011/dolar AS (Kompas.com). Intervensi BI tak sanggup menahannya tetap di bawah 10.000/dolar AS!" 

"Tampak, kedua momok itu layak ditakuti! Tapi itu baru terkait makro-ekonomi! Sedang yang lebih menyakitkan rakyat justru dampak mikro-ekonominya, dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang sebelum BBM naik Kamis lalu sudah melonjak 10%, sampai pukulannya ke dunia usaha yang bisa berakibat PHK massal!" tukas Amir. 

"Betapa runyam warga Indonesia yang dipaksa menghadapi kedua momok secara bersamaan, bertepatan tahun ajaran baru, puasa Ramadan, dan Idulfitri, yang lazim mendongkrak harga barang! Di negeri lain rakyatnya dilndungi dari dampak kebijakan the Fed itu! Di sini, justru rakyat yang jatuh tertimpa karung The Fed, pemerintah timpa lagi dengan barel (tong drum) BBM!" ***

Selanjutnya.....

"SEPEKAN lagi Juli, Kurikulum 2013 berlaku!" ujar Umar. "Tapi, belum seorang pun guru dilatih atau mengikuti orientasi pelaksanaan di sekolahnya! Acaranya tak ada disiarkan koran! Berita terakhir akhir Mei, anggaran Kurikulum 2013 disetujui DPR sebesar Rp829,427 miliar--Rp500 miliar untuk penataran guru!" "Kesiapan pelaksanaannya oleh sekolah, guru, maupun perantinya, modul-modul silabus dan buku yang sesuai kurikulum baru itu, urusan belakangan!" timpal Amir. 

"Karena terpenting sebagai prioritas utama adalah anggarannya! Ya, anggarannya! Soalnya para pimpinan negeri ini, baik instansi pemerintah maupun politisi sedang terkena wabah mania anggaran! Nyaris dalam segala hal, dari BBM subsidi sampai pilgub, prioritas masalahnya pada anggaran! Para pemimpin adu argumen soal anggaran!"

"Konon lagi sektor pendidikan yang prioritas anggarannya dijamin konstitusi!" tukas Umar. "Penciptaan alasan menghasilkan anggaran di luar kuota yang telah dijamin UU pun sah-sah saja! Dan anggarannya, seperti kurikulum baru, selalu cair! Sekali lagi, terpenting anggarannya cair! 

Sedang outputnya, mutu pendidikan Indonesia di peringkat 53 dari 55 negara yang disurvei World Competitiveness Index (Kompas, 23-5-2013). Lebih buruk dari sebelum anggaran pendidikan ditetapkan 20 persen dari APBN/APBD, Indonesia di peringkat 39 dari 49 negara yang disurvei!" "Jadi maniak atau bahkan kecanduan anggaran di kalangan pimpinan dunia pendidikan bisa berakibat buruk terhadap output atau mutu pendidikan!" timpal Amir. 

"Hal itu layak dikhawatirkan juga akan terjadi pada implementasi Kurikulum 2013 yang juga terlihat prioritasnya berburu anggarannya dibanding kematangan orientasi pada pelaksanaan kurikulum barunya! Apalagi kalau dilihat dari persiapan untuk penerapan kurikulum baru ini yang tak mengesankan adanya keseriusan di sekolah-sekolah, kekhawatiran itu jadi cukup beralasan!" 

"Kenyataan maniak atau bahkan kecanduan anggaran pada kalangan pimpinan pendidikan nasional itu jelas memprihatinkan, karena ujungnya bisa mengada-ada hanya demi dapat anggaran khusus di luar anggaran reguler!" tegas Umar. "Maniak yang tebukti malah mengorbankan mutu pendidikan!" ***

Selanjutnya.....

"PRESIDEN baru Iran Hassan Rouhani sebelum dilantik 3 Agustus harus siap rancangan sistem ekonomi, selain lobi Amerika-Eropa guna memperlonggar tekanan aneka sanksi atas negerinya terkait program nuklir!" ujar Umar. "Ekonomi Iran kini terpuruk, nilai mata uang riyal dalam setahun terakhir merosot lebih separuh, inflasi melejit sampai 40%!"

"Semua itu jadi lebih buruk oleh provokasi Israel ke Barat untuk terus menekan Iran!" timpal Amir. "Saat Rouhani terpilih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkoar agar Barat tidak melonggarkan tekanan pada Iran hanya karena wishful thinking (prasangka baik) presiden yang terpilih tokoh moderat!"

"Mengatasi kelicikan Yahudi memang ujian terpenting diplomasi Rouhani!" tegas Umar.

"Hal itu bisa dicapai jika Rouhani berhasil memainkan truf minyaknya yang saat normal produksi 4,5 juta barel/hari! Lalu banting setir dari sistem ekonomi warfare—sejak diterapkan karena diserang Irak yang waktu itu antek AS (1981—1 88)—beralih ke welfare!"

"Memang Iran kebablasan dengan warfare oleh kegigihannya melawan Barat sampai panen sanksi tak bisa jual minyak, awal bangkrutnya negeri!" tukas Amir. "Nuklir dipompa menjadi kebanggaan nasional, tapi menghancurkan ekonominya! Jadi, Rouhani harus realistis, transparan dalam program nuklir untuk kemakmuran—seperti Jepang sejak awal—tak ada yang dirahasiakan! Tingkat manfaat dan mudarat program nuklir disebandingkan! Ketimbang mudaratnya lebih menonjol!"

"Kekayaan alam Iran dengan 4,5 juta barel/hari minyak mentah merupakan kekuatan ekonomi yang bisa membawa Iran bangkit kembali dalam waktu singkat!" ujar Umar. "Kuncinya, ekonomi Iran siap mengintegrasikan kembali dengan perekonomian global! Seiring dengan itu, hubungan dengan dunia Islam diperbaiki, khususnya dari kerusakan akibat gerilyawan Hizbullah yang selalu dikaitkan dengan Iran! Terakhir Mesir marah, Hizbullah membantu rezim Assad di Suriah melawan pemberontak yang mayoritas Sunni! Pastikan, satu-satunya lawan Hizbullah hanya Yahudi Israel!"

"Tampak, banyak hal yang harus dilakukan Iran untuk beralih dari warfare ke welfare!" tegas Amir. "Rouhani sebagai politisi berpendidikan tinggi lebih paham soal itu!" *** Selanjutnya.....

"KATA sementara di program ciptaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di babak akhir masa berkuasanya mengesankan karya SBY itu antiklimaks!" ujar Umar. "Di babak akhir dua periode berkuasa itu semestinya pekerjaan finishing dari rangkaian tahapan programnya! Sedangkan kata ‘sementara’ mencerminkan program tak terencana, malah realitas kondisi warganya compang-camping!" 

"Kesannya begitu! Resultante kata sementara itu menunjukkan program-program sebelum itu yang dilakukan satu dekade kekuasaannya tidak dilakukan by design!" timpal Amir. "Jika by design, tahap pertama mungkin dasar atau fondasi, tahap kedua fisik bangunan, lalu finishing! Sedangkan ini, di babak akhir malah sementara, istilah lazim keadaan darurat!"

"Cerminan kurang terencananya program-program era kekuasaan SBY mungkin tak lepas dari gambaran umum gaya sang tokoh, yang mudah ragu hingga mau begini atau begitu nanti dulu, lalu tak jadi, sedang yang jadi di luar desain!" tukas Umar. 

"Kecenderungan mudah ragu itu bahkan sudah dianggap khas SBY sehingga judul headline halaman pertama Kompas (Rabu, 19-6), menulis dengan huruf berukuran besar, Presiden Jangan Ragu!". "Namun, hal itu ditiru banyak kepala daerah dengan berlagak ragu dalam membangun infrastruktur daerahnya sehingga jalan yang zaman Belanda beraspal bagus, kini onderlaag-nya saja sudah beterbangan!" timpal Amir. 

"Alhasil, kondisi darurat yang tersimpul dalam kata sementara di program SBY itu merupakan gambaran darurat yang realistis di banyak daerah! Artinya, istilah sementara pada program SBY itu gambaran komprehensif realitas nasional hingga ke daerah-daerah!" "Namun, di balik semua itu, kita layak angkat salut setinggi-tingginya kepada SBY karena pemakaian istilah sementara itu ekspresi kejujurannya menggambarkan secara realistis kondisi masyarakat kita yang masih serbadarurat!" tegas Umar. 

"Diharapkan, pada babak pamungkas periode kedua kekuasaannya, SBY tak lagi melabeli program bantuan pada warga di bawah garis kemiskinan dengan istilah sementara, tetapi dijadikan program permanen! Sehingga bantuan kepada si miskin tak lagi sekadar komoditas politik semata!" ***

Selanjutnya.....

"APBN-P--Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan--2013, usai disahkan DPR Senin malam (17-6) baru ketahuan, ada alokasi anggaran Rp115 miliar untuk penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, Jawa Timur!" ujar Umar. "Semburan lumpur di Sidoarjo terkait PT Lapindo, Aburizal Bakrie, dan Partai Golkar. Pengalokasian anggaran untuk Lapindo itu disinyalir Kompas.com (18-6) menjadi mahar untuk Partai Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 yang menganggarkan kompensasi kenaikan harga BBM subsidi lewat BLSM!" "Jadi ada barter!" timpal Amir. "PT Lapindo kewalahan membayar ganti rugi lahan korban lumpur dibantu lewat jasa Partai Golkar meloloskan APBN-P 2013 yang kompensasi kenaikan harga BBM subsidinya (BLSM) bisa mengulang sukses BLT memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009!" 

"Barter itu sekaligus mengatasi agar koalisi berkuasa tidak kehilangan muka dua kali--jika Golkar memihak oposan seperti saat voting Bank Century, oposan bisa unggul lagi!" tukas Umar. "Menjadi demikian vitalnya suara Golkar bagi koalisi berkuasa, sehingga pengaturan alokasi anggaran untuk lumpur Lapindo itu rinci sekali di Pasal 9 UU APBN-P 2013!" "Serinci apa?" potong Amir. "Dalam pasal itu disebutkan, alokasi dana bisa digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, Desa Pejarakan, serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi!" jelas Umar.

 "Pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya di 66 rukun tetangga, yakni Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong!" (Kompas.com, idem) "Stop!" potong Amir. "Dari detilnya pasal UU itu terkesan, barternya terencana matang!" "Itu belum selesai!" entak Umar. "Pokoknya, kenaikan harga BBM dipaksakan pada tahun ajaran baru, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tercium karena ada target saling serbauntung! Selain membuktikan, politik bisa busuk!" ***

Selanjutnya.....

"HARGA BBM bersubsidi sudah dipastikan naik! Penyesuaian harga barang menjadi konsekuensi logis!" ujar Umar. "Bagaimana penyesuaian itu bisa dilakukan rasional sehingga tidak terlalu memberatkan ekonomi warga kelas bawah, seperti buruh, karyawan/pegawai rendahan, pedagang kecil, dan sekelasnya, jadi ujian bagi kemampuan pemerintah mengatasi dampak kenaikan harga BBM!"

"Uji kemampuan itu untuk membuktikan pemerintah tidak gegabah menaikkan harga BBM pada waktu yang menurut logika kurang tepat—menghadapi tahun ajaran baru, Ramadan, dan Idulfitri!" timpal Amir. "Tahun ajaran baru itu bagi warga kelas bawah saat yang memusingkan!

Promosi sekolah gratis sering terbatas pada SPP! Sedang seragam dan lain-lainnya tak gratis! Apalagi masuk sekolah, untuk TK saja ada yang bayar jutaan rupiah!" 

"Lalu puasa, konsumsi pangan di rumah harus disiapkan secara ekstra!" tegas Umar. "Tingkat konsumsi atas aneka kebutuhan naik, hukum pasar yang bekerja dengan mekanisme rasional saja pun sudah mendorong kenaikan harga!"

"Disusul Lebaran, klimaks konsumsi setahun!" tukas Amir. "Semua prosesnya berjalan rasional pun, bekerja sesuai hukum pasar, kenaikan tak bisa dibendung! Saat demikian dihadirkan kenaikan harga BBM yang secara rasional juga mendorong kenaikan harga dengan persentase jelas—premium naik 44,44% dan solar 22,22%!" 

"Anehnya, kalau yang rasional-rasional itu digabung menjadi satu, malah tidak rasional lagi karena kelipatan kenaikan yang realistis itu justru terasa menjadi beban psikologis yang berat!" timpal Umar. 

"Kala beban psikologis itu merebak masif, banyak orang merasa berat memikul beban psikologis itu, di antara mereka termasuk pedagang! Para pedagang itu pun terdorong tekanan psikologis untuk bisa memenuhi kebutuhannya yang naik kuantitas dan harganya, menaikkan harga barangnya! Ini salah satu aspek psikologis kenaikan harga!"

"Celakanya, faktor psikologis itu dipakai para spekulan!" tegas Amir. "Harga barang tak terkendali, pemerintah cuma bisa operasi pasar—setelah rakyat lebih dahulu tergencet harga tinggi! 

Apakah pemerintah dengan segala janjinya kali ini juga akan hadir setelah badai buatan spekulan berlalu? Seperti badai harga bawang? Bahkan, badai daging sapi belum berlalu juga!" ***

Selanjutnya.....

"PKS—Partai Keadilan Sejahtera—menolak harga BBM dinaikkan, menurut Ketua Fraksi di DPR, Hidayat Nur Wahid, karena bertepatan tahun ajaran baru, puasa, dan Lebaran!" ujar Umar. "Kenaikan harga BBM mengatrol naik harga kebutuhan hidup, hingga dengan BLSM Rp150 ribu/bulan tak cukup menutupi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM! Padahal warga harus memenuhi tahun ajaran baru, puasa, dan Lebaran yang dampak khasnya inflatoar tinggi! 

Warga miskin jadi amat berat memikulnya!" "Tahun ajaran baru, masuk sekolah atau kelas baru, butuh seragam baru, buku baru, dan lain-lain yang harus dipenuhi orang tua!" timpal Amir. "Jangankan warga miskin, mayoritas warga yang punya penghasilan tetap saja, seperti buruh, karyawan/pegawai rendahan, kalang kabut memenuhi kebutuhan tahun ajaran baru itu! Kesulitan itu diperparah oleh kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM disatukan dengan kenaikan harga barang yang disulut puasa dan Lebaran!"

"Tak ayal lagi, penaikan harga BBM sekarang merupakan pilihan waktu paling tepat untuk mencekik leher rakyat!" tegas Umar. "Apalagi kalau andalannya cuma BLSM Rp150 tibu/bulan/keluarga yang jelas tak cukup untuk mengatasi tumpang-tindih kebutuhan dengan inflasi dampak kebijakan pemerintah serta puasa Ramadan dan Lebaran!" 

"Begitulah realitas yang siap mencengkeram bukan saja warga miskin penerima BLSM yang jauh dari mencukupi sebagai kompensadi memenuhi kebutuhannya, tapi juga mayoritas warga yang dilupakan penguasa nasibnya atas dampak kebijakan pemerintah, seperti buruh, karyawan/pegawai rendahan, pedagang kecil dan sekelasnya!" tukas Amir. 

"Tapi apa hendak dikata kalau elite politik di DPR berkomplot untuk menyengsarakan rakyat, hanya demi defisit anggaran tidak terlalu besar, rakyat cuma bisa pasrah menerima nasib!" "Masalahnya, kenapa para politisi memilih kebijakan yang paling menyengsarakan rakyat, dengan mengesankan itulah satu-satunya jalan keluar, tanpa mau mencari jalan keluar lain yang kalau sungguh-sungguh dicari pasti bisa ditemukan?" timpal Umar. 

"Dari bicara para politisi tersirat, prioritas bukan jalan keluarnya, melainkan benefit politiknya bagi penguasa! Demi benefit, mayoritas politisi mendukung penguasa meski rakyat dikorbankan!"

Selanjutnya.....

"RAKYAT Iran memilih jalan perubahan dengan memenangkan tokoh reformis moderat, Hassan Feridon Rouhani, dalam pemilu presiden, Jumat (14-6)," ujar Umar. "Setelah suara buat Rouhani mencapai 18.613.329 dari 36.704.156 suara yang dihitung atau 50,7% dari seluruh kartu suara, meninggalkan lawannya, Wali Kota Teheran Mohammad Baqar Qalibaf, lebih 6 juta suara, tokoh spiritual Ayatollah Ali Khamenei mengucapkan selamat kepada Hassan Rouhani sebagai presiden baru Republik Islam Iran!" (Liputan-6.com, 16-6) 

"Rouhani lahir 12 November 1948 dengan nama Hassan Feridon, dari keluarga pejuang reformis menentang Shah Iran!" timpal Amir. "Ia politisi Shiah Mujtahid, lawyer dan diplomat lulusan master dan Ph.D. hukum dari Glasgow University! Selain bahasa Arab dan Persia, ia fasih berbahasa Inggris dan Prancis hingga jadi juru bicara perundingan nuklir Iran dengan Eropa!"

"Hassan Rouhani memang politisi senior yang matang, menjadi anggota parlemen Iran lima periode 1980—2000, menjabat sekretaris Dewan Agung Keamanan Nasional (1989—2005)—masa jabatan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami," tegas Umar. 

"Dalam masa bersamaan, ia merangkap aneka jabatan nonstruktural, seperti anggota Majelis Pakar (Assembly of Experts) yang menjadikan dirinya andalan melawan tekanan Barat!" "Di bawah kepemimpinan Hassan Rouhani yang akan dilantik pada 3 Agustus, hubungan lebih hangat dengan Barat dibanding Ahmadinejad bisa diprediksi!" tukas Amir. 

"Tapi dengan garis politik kaum reformis anti-Shah yang dasarnya anti-Barat, hubungan baik itu takkan terlalu jauh menjadi seakrab Saudi dan Yordania! Kehangatannya sebatas moderat—saling menghormati! Tapi itu jelas jauh lebih baik ketimbang sebelumnya, saling ancam!" "Itu bisa membawa perubahan berarti bagi Iran, setidaknya perubahan garis kekuasaan konservatif ke moderat!" timpal Umar. 

"Dan arah ke depannya jelas, yakni mengikuti jalan kritik-kritik Ayatollah Ali Khamenei terhadap fundamentalisme pemerintahan konservatif selama ini! Kebijakan media massa yang jadi lebih terbuka, transparansi, check and balances dalam pemerintahan dan demokrasi di bawah supremasi hukum, sesuai perubahan yang didambakan rakyat Iran!" ***

Selanjutnya.....

SEORANG bayi semalaman menangis karena disapih, dihentikan pemberian air susu ibu—ASI—nya! Tetangga jadi terganggu tidurnya. 

"Usia enam bulan disapih!" keluh tetangga! "Seharusnya diberi ASI sampai dua tahun!" "Karena ibunya bekerja!" jelas istri tetangga. 

"Sebetulnya anak itu sudah minum susu botol di siang hari! Tapi terbiasa tidur dalam pelukan sambil menyusu pada ibunya! Kebiasaan itu dihentikan dengan memberi brotowali pahit di puting susu sang ibu! Ia jadi kelimpungan!" 

"Kok tega nian menyapih anak sekecil itu?" tanya tetangga. "Karena ibunya naik pangkat jadi orang penting, akan sering tugas ke luar negeri!" jawab istrinya. "Maka itu, anaknya disapih!"

"Setelah enam bulan menyusu saja disapih kelimpungan! Bagaimana pula warga miskin yang cuma diberi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) empat bulan lalu disapih?" tukas tetangga. "Bisa lebih kelimpungan mereka! Karena harga barang yang telanjur naik belasan sampai puluhan persen terkatrol kenaikan harga BBM, tak akan turun seperti semula! 

Artinya begitu disapih dari BLSM mereka memikul beban hidup lebih berat!" "Memang, kalau terjadi deflasi cuma nol koma persen, padahal kenaikan harga sebelumnya tajam sekali!" timpal istri. "Selama kabar angin harga BBM akan naik saja, sejak awal Mei, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah dikeluhkan ibu-ibu rumah tangga! Minyak sayur biasa Rp10 ribu/kg, kini jadi Rp13 ribu/kg! Naiknya sampai 30 persen!" 

"Bukan cuma ibu-ibu rumah tangga, Bank Sentral juga pontang-panting intervensi pasar valuta asing mengamankan nilai rupiah dari ekses isu kenaikan harga BBM itu!" tegas tetangga. "Dalam bulan Mei saja cadangan devisa habis 2,12 miliar dolar AS, dari 30 April 2013 sebesar 107,269 miliar dolar AS menjadi 105,149 miliar dolar AS pada 31 Mei 2013! 

Bisa lebih besar intervensi bulan Juni menekan gejolak rupiah yang sempat tembus Rp10 ribu/dolar AS!" "Ekses kenaikan harga BBM yang simultan itu bisa membuat warga miskin lebih kelimpungan setelah disapih dari BLSM!" tegas istri. "Apalagi mayoritas warga yang sebenarnya ekonomi mereka tak mampu tapi tak dapat BLSM—seperti buruh, karyawan-pegawai rendahan, pedagang kecil dan sekelasnya!" ***

Selanjutnya.....

"WIBAWA pemerintah dipertaruhkan lewat aneka rencana penertiban perambah Register 45, Mesuji, yang selama ini selalu kandas sebatas wacana!" ujar Umar. "Tak kepalang, rencana penertiban itu ada yang disiapkan di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) bahkan sebagai realisasi hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Presiden! Tapi, karena cuma wacana, jumlah perambah di Register 45 justru bertambah lipat ganda sejak era TGPF!" 

"Karena itu, ultimatum Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. kepada perambah agar dengan kesadaran sendiri meninggalkan areal Register 45 sebelum ditertibkan tanpa toleransi, pelaksanaannya menjadi kunci pemulihan wibawa pemerintah di situ!" timpal Amir. "Betapa wibawa pemerintah di kawasan itu sudah di titik nadir! Polres Tulangbawang telah bertekuk lutut pada massa perambah dengan membebaskan pencuri karet dari tahanan!"

"Kelompok tertentu juga sudah seenaknya memperjualbelikan tanah negara di register itu hingga Rp8 juta per hektare!" tegas Umar. "Itu menyulut konflik di kalangan perambah karena kutipan dari kelompok yang merasa kuat merajalela dari terkait hak garap tanah sampai pemalakan lalu lintas hasil panen! Kawasan Register 45 memang telah menjadi negeri tak bertuan, seolah berada di luar sistem hukum pemerintahan Indonesia!" 

"Untuk itu, ultimatum Gubernur Sjachroedin Z.P. yang juga menyebutkan dana buat penertiban itu telah tersedia bisa menjadi titik balik bagi memulihkan wibawa pemerintah di kawasan Register 45!" tukas Amir. "Sebaliknya, kalau ultimatum itu akhirnya juga cuma wacana, apa pun alasan dan pertimbangannya, wibawa pemerintah memang telah menjadi barang langka di kawasan Register 45!" 

"Lebih buruk lagi, dengan begitu kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah terbukti memang jeblok!" timpal Umar. "Menertibkan perambah yang sederhana saja tak mampu, tanpa kecuali Presiden sempat membentuk TGPF dan Gubernur mengeluarkan ultimatum! Dengan itu, bagaimana mau diharapkan bisa menyelesaikan masalah besar yang jauh lebih rumit dan canggih? Penilaian begitu berdasarkan kenyataan—jika ultimatum terakhir itu ternyata juga cuma wacana!" ***

Selanjutnya.....

"SETELAH Selasa malam menaikkan suku bunga fasilitas simpanan (Fasbi) 25 basis poin dari 4% menjadi 4,25%, Bank Indonesia (BI) pada Kamis 13-6 menaikkan BI rate (suku bunga acuan) 25 basis poin dari 5,75% jadi 6%!" ujar Umar. 

"Langkah dua kali berturut menaikkan suku bunga dalam kepemimpinan Gubernur BI Agus Martowardojo menengarai berakhirnya rezim suku bunga rendah bersama perginya Darmin Nasution setelah empat tahun memimpin BI."

"Pantas dicatat, saat peralihan BI ke tangan Darmin 2008, BI rate 9,25%!" timpal Amir. "Darmin menurunkan BI rate sebanyak delapan kali hingga 5,75%--rate terakhir ini telah bertahan lebih satu tahun! Selama Darmin memimpin BI hanya sekali menaikkan BI rate 25 basis poin pada awal 2011 untuk menekan ekspektasi yang tinggi akibat kenaikan harga komoditas!" (detikFinance, 13-6) 

"Keputusan menaikkan BI rate dengan alasan ekspektasi inflasi itu bersamaan dengan hari kepastian dari DPR segera diberlakukannya kenaikan harga BBM subsidi!" tegas Umar. "Berarti, suku bunga bank akan merayap naik bersamaan dengan naiknya harga barang-barang yang terkatrol kenaikan harga BBM! Konsekuensinya, beban masyarakat serta-merta meningkat, dari naiknya harga kebutuhan hidup sampai kewajiban membayar bunga bank, khususnya yang ditanggung korporat!" 

"Dampak seperti itulah yang sudah diprediksi banyak pihak hingga menolak kenaikan harga BBM saat ini!" tukas Amir. "Kebijakan BI yang diambil secara pre-emptive—sebelum biang masalah (kenaikan harga BBM) yang diantisipasi dampaknya terjadi—itu justru bisa dipahami, karena BI berkewajiban memelihara kestabilan makroekonomi dan sistem moneter di tengah gejolak pasar keuangan global!" 

"Artinya, memang ada harga yang harus dibayar BI atas ekspektasi inflasi dari kebijakan menaikkan harga BBM di tengah ketidakpastian sistem keuangan global itu!" timpal Umar. "Itu belum klop! Karena di sisi lain, BI sendiri masih menghadapi tekanan melemahnya rupiah akibat defisit perdagangan, penghasilan devisa ekspor tak cukup untuk menutupi kebutuhan devisa impor! BI harus intervensi—menggrujuk dolar dari cadangan devisa ke pasar! BI terjepit kebijakan yang tak tepat waktu—terpaksa mengakhiri rezim suku bunga rendah!" ***

Selanjutnya.....

“IHSG—indeks harga saham gabungan—di Bursa Efek Indoneia (BEI) yang pekan lalu gagah di atas 5.000, awal pekan ini longsor!” ujar Umar. “Selasa (11-6) sore IHSG ditutup pada posisi 4.588,35. Itu saja belum cukup! Rabu (12,6) pagi saat pasar dibuka IHSG anjlok 2,02% di posisi 4.517,85. 

Longsor susulan masih bisa berlanjut!” (Kompas.com, 12-6) “Penyebab longsornya IHSG, kata pengamat, karena investor kabur bersama gain dan dividen (bagian laba akhir tahun) yang baru dibagi banyak perusahaan!” sambut Amir. “Dalam sehari Selasa lalu, jumlah dana yang ditransfer investor asing Rp3,9 triliun!” “Modal yang ditarik itu me­re­ka jadikan dolar AS!” tegas Umar.

“Kurs dolar pun melonjak! Rupiah jadi gempor—lemah lunglai—terimbas longsornya IHSG! Senin dan Selasa lalu dolar sempat tembus Rp10 ribu. Tapi cepat diatasi Bank Indonesia (BI) Selasa sore dolar ditutup Rp9.830!” “Selasa malam pimpinan BI rapat, membuat sejumlah kebijakan!” timpal Amir. 

“Pertama menaikkan bunga fasilitas simpanan 25 basis poin, lalu mengulang jurus kembar yang pernah dipraktikkan akhir 2011 saat bursa efek goyah seperti sekarang!” ujar Umar. “Jurus kembar itu, menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Johansyah, yakni melanjutkan intervensi di pasar valas dan membeli kembali surat berharga negara/surat utang negara (SBN/SUN). 

Harga SBN/SUN yang dilepas investor pun tak jatuh sehingga tak mengimbas nilai rupiah.” (detikFinance, 12-6) “Semua itu akibat IHSG longsor karena investor kabur! Kenapa investor kabur?” tanya Amir. “Para pengamat domestik menyebut akibat tertunda-tundanya kenaikan harga BBM, lalu dampak kenaikan harga BBM itu nanti buruk pada ekonomi! Itu alasan investor menarik modalnya dari Indonesia!” jawab Umar. 

“Versi Menteri Keuangan Chatib Basri, ini fenomena global karena tiga alasan, rencana The Fed (Bank Sentral AS) dan Bank of Japan memutuskan tak melanjutkan monetary stimulusnya, kemudian Draghi (Gubernur Bank Sentral Eropa) menyatakan hal yang sama! Akibatnya, arus modal dari emerging market itu diperkirakan akan berkurang!” “Lebih celaka jika keduanya benar!” entak Amir. “Dampak kebijakan domestik dan global secara bersamaan menghantam kita!” ***

Selanjutnya.....

“LCGC—low cost green car (mobil murah ramah lingkungan)— harganya di bawah Rp100 juta/ unit, segera memenuhi jalan- an!” ujar Umar. “Regulasinya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 41/2013 dirilis Senin lalu, disambut antusias produsen otomotif! Terutama Toyota dan Daihatsu yang sudah siap meluncurkan LCGC si kembar—Agya dan Ayla! Bahkan, Agya sudah dapat pesanan 15 ribu unit dan Ayla 10 ribu unit!” (Kompas Otomotif,10-6) “Suzuki juga memamerkan LCGC-nya Wagon R di PRJ! Honda dan Nissan menyusul!”sambut Amir. 

“Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perin- dustrian Budi Darmadi mem- prediksi penjualan mobil naik 50 ribu unit tahun ini dengan hadirnya LCGC. Tahun depan produksinya 300 ribu unit!

Dengan harganya murah, se- bagian dari 60 juta pengendara sepeda motor nantinya beralih ke LCGC!” “Kini untuk mobil di atas Rp100 juta cicilannya ada yang Rp1 juta/bulan—dengan uang muka 30% sesuai aturan BI— untuk LCGC bisa sekitar Rp700 ribu/bulan!” tebak Umar. “Bu- kan hanya pemakai sepeda motor beralih ke LCGC, pemilik mobil tahun rendah pun akan menjadikan mobilnya sebagai uang muka mobil baru yang murah! 

“Konsekuensinya, jalanan yang sekarang sudah padat dan macet di titik-titik tertentu, akan makin penuh sesak oleh mobil!” tukas Amir. 

“Penam- bahan panjang dan lebar jalan tak sebanding dengan tambahan mobil 1 juta unit per tahun—bahkan 2012 tambah 1,1 juta unit! Ini layak jadi per- hatian pemerintah semua ting- kat untuk cepat menambah panjang dan lebar jalan agar kemacetan tak kian parah!” 

“Sayangnya, Pemerintah Pusat lebih sibuk regulasi pajak barang mewah untuk penjualan mobil, pemerintah daerah lebih sibuk menarik pajak kendaraan bermotor (PKB), ketimbang membangun dan memperbaiki jalan!” tim- pal Umar. 

“Akibatnya, bukan saja jalanan semakin macet,juga rusaknya makin parah! Ironisnya, uang pajak kenda- raan untuk membangun jalan justru dialihkan jadi biaya jalan-jalan pejabat daerah— studi banding dan umrah! Bu- kan melarang pejabat umrah, melainkan pakai uang sendiri dong, bukan APBD!” 

“Jelas, kecuali hebohnya menarik pajak, pejabat pusat dan daerah tertinggal oleh laju otomotif negerinya!” ujar Amir. “Buktinya, jalan semakin macet dan rusak!” ***

Selanjutnya.....

"PEMERINTAH RI menambah utang baru Rp390 triliun, padahal utang sebelumnya mencapai Rp2.032,72 triliun!" ujar Umar. "Utang baru itu, menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, digunakan untuk APBNP 2013, khususnya subsidi! Jumlah subsidi energi (BBM dan listrik) dalam APBN 2013 seluruhnya Rp358,2 triliun!" (detikFinance, 4-6). 

"Utang baru itu dikritik Direktur Indef Enny Sri Hartati (detikFinance, 10-6). Ia menuding pemerintah kecanduan utang!" timpal Amir. "Apalagi, utang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti subsidi! Ia ingatkan kecanduan utang ini bisa menyebabkan instabilitas ekonomi yang memicu krisis! Pembayaran utang dan bunganya butuh devisa lebih banyak, ekspor kita justru kian jeblok!"

"Utangan baru untuk menutupi subsidi itu melanggar tradisi utang pemerintah kita dari zaman ke zaman. Lazimnya utang hanya digunakan untuk proyek yang punya aspek refinancing membayar kembali utangnya" tegas Umar. 

"Bahkan, di masa lalu, pemasukan dari utang itu langsung diklaim dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur, membangun jalan, bendungan irigasi, dan sejenisnya!" "Tidak produktifnya penggunaan utang juga terlihat pada belanja modal yang menurun pada APBNP 2013!" tukas Amir. 

"Itu bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah soal stimulus fiskal! Menurut Enny, belanja modal sebagai stimulus fiskal di APBNP 2013 justru turun, dari 16% jadi 15,7%!" "Itu baru angkanya! Realisasi penyerapannya bahkan bisa lebih rendah lagi seperti sampai 15 Mei lalu, belanja modal APBN 2013 baru terserap 10,97%!" timpal Umar. 

"Pihak Badan Pusat Statistik menyebutkan kelambatan penyerapan belanja modal pemerintah itu menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi! Kuartal I 2013, dari estimasi 6,4%, hanya terealisasi 6,02%! Akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi itu prediksi penerimaan pajak, khususnya PPh 2013, juga ikut turun sebesar Rp53,5 triliun!" 

"Era ekonomi kondusif pun terlihat mulai menurun, terusik melemahnya dukungan fiskal, penyerapan belanja modal pemerintah merosot!" tegas Amir. "Ironisnya, utang baru bukan mengatasi masalah, melainkan dipakai belanja nonproduktif! Justru memperparah!"

Selanjutnya.....

"BATIK sebagai produk budaya unik Indonesia telah ditabalkan badan kebudayaan PBB UNESCO sebagai warisan budaya dunia!" ujar Umar. "Meskipun demikian, ternyata bukan batik orisinal asal Indonesia yang menguasai pasar dunia! Tapi, justru produk tiruannya asal China! Tak kepalang batik China juga menyerbu pasar dalam negeri asal budayanya, Indonesia!" 

"Memang! Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2012 (Januari—Desember) sebanyak 1.037 ton produk batik asal China masuk ke Indonesia dengan nilai 30 juta dolar AS!" ujar Umar. "Itu berlanjut sepanjang Januari—April 2013 batik China yang masuk ke Indonesia sebanyak 103 ton dengan nilai 1,65 juta dolar AS! Semua batik China yang masuk ke Indonesia tersebut diketahui dalam bentuk pakaian jadi!" (DetikFinance, 8-6)

"Catatan statistik itu yang masuk lewat saluran formal!" tegas Umar. "Selama ini bukan rahasia lagi bagi umum, barang elektronik dan tekstil banyak masuk lewat jalur penyeludupan! Ketua Kadin Pusat Rachmat Goebel sampai mewanti-wanti kalau aparat tak bisa menghentikan penyeludupan yang marak lewat pelabuhan besar dan kecil di seantero negeri, industri dalam negeri terancam gulung tikar!" 

"Tapi pasar dalam negeri kita ramah menerima barang-barang seludupan, apalagi yang berupa barang tiruan seperti batik China itu, karena harganya jauh lebih murah!" tukas Amir. "Sebab, kalau batik orisinal kita merupakan produk kerajinan yang dikerjakan sehelai demi sehelai mulai dari kain mori mulus digambar, diwarnai, dibironi, dan seterusnya, tekstil China dengan corak desain mirip batik itu langsung dicetak dengan mesin seperti mencetak koran dalam gulungan (bal) yang panjang!" 

"Belum lagi produktivitas tenaga kerja China yang jauh lebih tinggi dari Indonesia!" timpal Umar. "Dengan proses kerja yang sama pun, produktivitas yang lebih tinggi itu akan menghasilkan barang yang lebih murah! Konon pula upah buruh di China juga lebih rendah!" "Kalau harus bersaing harga dengan produk China, memang berat! Apalagi harga batik asli kita dengan batik tiruan dari China yang cuma tekstil bercorak mirip batik!" tegas Amir. 

"Untuk itu, agar industri batik nasional kita tetap bisa bertahan, jangan salah beli! Pilih batik yang benar-benar buatan dalam negeri! Cintailah produk-produk Indonesia!" ***

Selanjutnya.....

"BURUH dan mahasiswa di berbagai kota demo menolak kenaikan harga BBM!" ujar Umar. "Karena, kenaikan harga BBM yang dipaksakan hanya untuk alasan mencapai tujuan politik penguasa lewat penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu dampaknya menyengsarakan rakyat luas di luar penerima BLSM--buruh, tani, pegawai rendah, karyawan swasta, pedagang kecil dan selevelnya!" "Asumsi penolakan buruh dan mahasiswa itu rasional!" sambut Amir. 

"Penerima BLSM 15,5 juta keluarga itu lapisan sosial terbawah yang hanya 20% dari penduduk! Lalu ada 15% di lapisan teratas, kelas menengah dan elite! Di antara lapisan terbawah dan teraras itu, ada 65% 'warga congklang'--tak terlalu miskin tapi belum tergolong mampu ekonominya!"

"Warga congklang itu yang paling menderita sebagai korban kenaikan BBM yang dipaksakan sebagai alasan penguasa menyalurkan BLSM--yang justru untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM itu sendiri!" tegas Umar. "Jika harga BBM tak dinaikkan, BLSM tak perlu karena tak ada dampak yang harus diatasi pada warga lapisan terbawah! Kalau dipaksakan, malah warga congklang yang 65% dari penduduk itu jadi korban menanggung dampaknya!" 

"Tapi pengalaman dengan 20% suara penerima BLT atau BLSM itu saja bisa menang Pemilu dan mempertahankan kekuasaan, warga congklang yang 65% itu pun selalu dikorbankan sebagai tumbal oleh penguasa demi BLT atau BLSM!" tukas Amir. 

"Penolakan buruh dan mahasiswa itu didukung PDIP dan PKS! Untuk itu PKS siap dikeluarkan dari koalisi partai berkuasa!" "Kedua partai berdalih, APBN masih mampu menanggung subsidi BBM, sama halnya dengan penundaan kenaikan harga BBM dua tahun terakhir!" timpal Umar. 

"Tapi atas ungkapan kemampuan APBN menanggung subsidi untuk menunda kenaikan harga BBM itu, penguasa berkelit subsidi BBM menyebabkan prosentase defisit APBN dari PDB melewati batas toleransi hingga penurunan subsidi tak bisa ditunda!" 

"Negara pun terus berputar dalam 'politik cekak'--jangka pendek--asal penguasa menang Pemilu saja!" tegas Amir. "Tak peduli warga congklang--65% penduduk--selalu jadi tumbal untuk itu dari Pemilu ke Pemilu! Dan negara terus terbelakang karena tujuan dari segala tujuan penguasa hanya menang Pemilu" ***

Selanjutnya.....

"SERIUS di Google, cari apa?" tanya Umar. 

"Mengumpul berita kecelakaan pesawat akibat ponsel!" jawab Amir. "Soalnya ada pejabat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Bangka-Belitung ZUH, memukul pramugari Sriwijaya Air SJ078 Febriani dalam penerbangan Jakarta—Pangkalpinang, Rabu petang, karena diminta mematikan ponselnya saat pesawat lepas landas! Sambil memukul itu si pejabat berseru. 'Penumpang adalah raja!’" "Huahaha...! Pejabat yang angkuh itu tak tahu bahwa raja pun kalau naik pesawat ponselnya harus dimatikan!" sambut Umar. "Dapat berapa berita kecelakaan pesawat akibat ponsel?"

"Beberapa!" jawab Amir. "Pertama, Crossair nomor penerbangan LX498 baru take off dari Bandara Zurich, Swiss, seketika menukik jatuh! Sepuluh penumpangnya tewas. Penyelidik menemukan bukti ada gangguan sinyal ponsel pada sistem kemudi pesawat! Kedua, Slovenia Air dalam penerbangan menuju Sarajevo mendarat darurat karena alarm di kokpit penerbang meraung terus! 

Ternyata ada ponsel dalam kopor di bagasi lupa dimatikan, mengganggu sistem navigasi!" "Semua itu akibat ponsel!" tukas Umar. "Sinyal elektronik yang bukan ponsel tak ada?" "Justru gangguan alat elektronik bukan ponsel itu yang kemudian mempermudah perujukan ke ponsel sebagai pengganggu navigasi pesawat!" jelas Amir. 

"Itu terjadi pada Boeing 747 Qantas yang tiba-tiba miring ke satu sisi dan mendaki lagi setinggi 700 kaki justru sedang final approach untuk landing di Bandara Heathrow, London. Penyebabnya, tiga penumpang belum mematikan komputer, CD player, dan electronic game masing-masing!" (The Australian, 23-9-1998) "Berarti pejabat angkuh itu bisa kena hukuman berat, selain menganiaya juga membahayakan jiwa banyak penumpang!" timpal Umar. 

"Memang, atas pengaduan korban sang pejabat langsung ditahan polisi setempat!" jawab Amir. "Hukuman berat pantas diberikan pada pejabat angkuh berlebihan yang seenaknya main pukul perempuan yang sedang menjalankan tugas demi keselamatan penerbangan itu! Apalagi, si pejabat tak peduli pada keselamatan banyak penumpang! Hukuman berat itu sebagai pelajaran bagi pejabat agar tak terlalu angkuh, terlalu gampang menyiksa perempuan dan tak mengidupkan ponsel dalam pesawat!" ***

Selanjutnya.....

"KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menutup pembekalan caleg Rabu di Jakarta menyatakan target partainya setidaknya tiga besar hasil Pemilu 2014," ujar Umar. "Kalau di atas 10 persen akan confidence, kalau di bawah 10 persen akan jadi oposisi! Surya Paloh menambahkan tidak mau berpikir soal capres dan cawapres sebelum ada hasil pemilu!" "Target tiga besar buat satu-satunya partai baru dari 12 partai peserta Pemilu 2014 jelas tidak ringan!" timpal Amir. 

"Target itu sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada Pemilu 2009 telah meraih empat besar--setelah PD, Golkar dan PDIP! PKS tersandung kasus impor daging sapi, mantan presiden partainya ditahan KPK! Tapi PKS berusaha bangkit lagi dengan tebaran spanduk menolak kenaikan harga BBM di seantero Jakarta yang meresahkan mitranya di koalisi berkuasa!"

"Terkaitnya oknum-oknum PD dan PKS dalam kasus korupsi melengkapi partai-partai besar lainnya yang sudah lebih dahulu terkena gejala serupa, membuat partai baru yang bersih jadi tumpuan harapan untuk membawa bangsa ke jalan yang lebih bersih dari korupsi!" tegas Umar. 

"Korupsi telah menyesakkan kehidupan masyarakat nyaris di semua sendinya! Karena itu, Partai NasDem yang sejak awal fokus pada gerakan restorasi, utamanya restorasi moral bangsa, berani menempatkan dirinya sebagai tumpuan harap bangsa ke masa depan! Itu bisa dijadikan dasar optimisme bagi Partai NasDem untuk meraih tiga besar pada Pemilu 2014!" "Tapi pengetahuan tentang situasi bangsa yang sedemikian terbatas hanya pada lapisan tipis warga 'melek informasi', yang mungkin bisa memberikan pilihan sesuai idealnya arah perubahan! Barisan ini berada dalam kelompok floating mass!" tukas Amir. 

"Sedang mayoritas warga lainnya, selain masih banyak yang terbenam dalam fanatisme buta pilihan politik, juga kelompok pucuk eru--condong ke arah yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasannya sesaat!" "Artinya, ada tembok beku yang masih sukar ditembus di luar kelompok 'melek informasi' untuk menarik massanya masuk gerbong pembaruan!" timpal Umar. 

"Tembok beku itu yang harus dicairkan Partai NasDem dengan pencerahan! Kebekuan dalam kemiskinan dan kebodohan itu justru cenderung dipelihara untuk pelestarian kepentingan status quo!"

Selanjutnya.....

"KEBIJAKAN anggaran semua tingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten-kota yang berorientasi pengentasan kemiskinan (propoor) dan membuka lapangan kerja (projob) jadi jaminan bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam transformasi menjadi negara maju!" ujar Umar. "Gagalnya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja hingga kesenjangan pendapatan melebar menyebabkan stagnasi ekonomi akibat jebakan pendapatan menengah—middle income trap!" 

"Jebakan seperti apa itu?" potong Amir. 

"Stagnasi ekonomi pada negara berkembang (berpendapatan menengah) sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju!" jelas Umar. "Bambang Soemantri Brodjonegoro, plt. kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyebut ciri negara yang terjebak middle income trap. Pertama, pendapatan dari ekspor rendah karena tak mampu bersaing dengan negara yang lebih maju! Kedua, tidak mampu mengendalikan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Ketiga, produktivitas usaha yang rendah sehingga tak berefek besar pada pertumbuhan ekonomi!" (Kompas, 3-6)

"Berarti mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong produktivitas itu merupakan upaya menghindari jebakan tersebut?" kejar Amir. "Tepat!" jawab Umar. "Tapi anggaran daerah, provinsi, dan kabupaten-kota, belum propoor dan projob! Tanpa kecuali anggaran yang dari pusat sudah diplot untuk itu, seperti 20% untuk anggaran pendidikan rakyat, di daerah dialihkan untuk pendidikan pejabat bahkan kepentingan elite lainnya!" 

"Karena itu meski ekspor BBM kita sudah berubah jadi net importer, kekayaan alam sudah habis terkuras tapi transformasi kita untuk menjadi negara maju belum berhasil!" timpal Amir. "Begitulah, karena transformasi itu seperti kendaraan balon gas yang keranjangnya dipenuhi warga miskin dan penganggur!" tegas Umar. "Selama keranjang tersebut masih kelebihan muatan, balonnya tak akan mampu beranjak! Tak peduli hutan sudah tandus, isi perut bumi habis, transformasi tak kunjung berhasil menjadi negara maju! Mokal! Mayoritas rakyatnya kere mau jadi negara maju!" ***

Selanjutnya.....

"SETIAP hari 40 orang tewas korban narkoba di Indonesia! Itu belum terhitung yang putus sekolah atau jadi gila, ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Anang Iskandar," kutip Umar. "Kata Anang, kerugian akibat peredaran narkoba di Tanah Air mencapai Rp41 triliun/tahun! Ada 14 jenis narkoba baru yang ditemukan di laboratorium BNN, kreasi para bandar!" (detiknews, 2-6) 

"Di dunia bahkan terdapat 251 narkoba jenis baru yang dibuat para bandar untuk lolos dari jerat hukum di setiap negara!" timpal Amir. "Lazim UU antinarkoba menyebut jenis dan isi ramuan narkoba yang dilarang! Di Indonesia ditemukan jenis baru yang belum diatur UU!"

"Booming narkoba hingga devisa yang disedot sindikat internasional dari Indonesia setiap tahun lebih 10 tahun APBD Provinsi Lampung itu mengakibatkan penanggulangannya mulai kewalahan!" tegas Umar. 

"Tempat rehabilitasi, kata Anang, sudah tak lagi cukup dibanding prevalensi pengguna narkoba saat ini! Tempat rehabilitasi milik instansi pemerintah masih sedikit, milik swasta ada 80 buah. Idealnya ada di setiap provinsi, kabupaten/kota buat menampung warga masing-masing!" "Gambaran Kepala BNN menunjukkan betapa parahnya masalah narkoba yang membeliti bangsa ini!" tukas Amir. 

"Pengawasan dan penindakan formal saja terkesan sudah kalah oleh besarnya arus dan peredaran narkoba yang lolos sampai ke pengguna, yang juga semakin merasuk ke semua segmen warga masyarakat--untuk Lampung sampai ke politisi DPRD, pejabat PNS, bahkan polisi!" "Artinya, tak lagi cukup penangkalannya hanya diserahkan kepada aparat hukum formal!" timpal Umar. 

"Selain upaya masyarakat seperti Gerakan Nasional Anti-Narkoba dan Obat Terlarang (Granat) perlu ditingkatkan, stelsel kewargaan sampai tingkat RT/RW sudah harus diaktifkan! Prinsipnya, semakin sempit tempat peredaran dan konsumsinya, akan semakin kecil pula ancamannya!" "Gerakan waspada narkoba sampai ke warga RT/RW itu diiringi penyuluhan bahaya narkoba kepada warga, orang tua dan anak-anaknya!" lanjut Amir. 

"Pencegahan bersilang kewargaan RT/RW dan keluarga orang tua dan anak-anak itu bisa diharapkan untuk lebih memperketat peredaran dan konsumsi narkoba!" ***

Selanjutnya.....

"DALAM apel Garda Pemuda Nasionsl Demokrat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mensinyalir Pancasila yang merupakan buah konsensus para pemikir bangsa kini mulai dilupakan!" kutip Umar. "Buktinya, moralitas, etos, dan disiplin bangsa mengalami dekadensi! Banyak orang kaya mengeksploiitasi alam Indonesia, tapi menyimpan uangnya di luar negeri!" "Banyal contoh lain bisa diangkat sebagai bukti Pancasila dilupakan!" timpal Amir. 

"Korupsi yang semakin merajalela bahkan menunjukkan bukan saja Pancasila mulai dilupakan, malahan telah ditinggalkan! Karena korupsi merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak beradab--konsensus antarbangsa menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa--sehingga jelas bertentangan dengan Pancasila!"

"Surya Paloh mengingatkan generasi penerus untuk menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila demi tercapainya cita-cita bangsa!" tegas Umar. "Untuk itu perlu dicari kausalitas kenapa Pancasila yang telah berusia 68 tahun implementasinya melemah, sedang antitesisnya yang justru berkobar!"

"Popularitas Pancasila melorot terseret kejatuhan rezim Orde Baru yang menjadikannya alat melestarikan kekuasaan!" tukas Amir. "Tapi untuk revitalisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bukan berarti harus merehabilitasi Pancasila dari penyalahgunaan itu! Pancasila punya semangat dan kekuatan inheren dalam dirinya, yang senantiasa berkobar dalam sanubari para patriot bangsa! Jadi, yang diperlukan untuk revitalisasi hanya mengaktualisasikan inner power Pancasila lewat pengaktifan peran para patriot itu!"

"Antitesis Pancasila berkobar lewat peran para aktor dari kelompok dominan--politisi, birokrat, dan pengusaha--unsur teratas terlibat kasus korupsi!" timpal Umar. "Andai demokrasi efektif, pergantian peran dari kelompok antitesis ke sintesis bisa terjadi lewat pemilu! Tapi kelompok antitesis lebih kuat secara multidimensi (politik, keuangan dan fasilitas) dibanding kelompok sintesis, sehingga pemilu masih berat buat sarana perubahan!" "Perubahan memang bukan lewat kelas borjuis itu!" tegas Amir. 

"Tapi lewat massa! Yakni, saat pemilihan presiden muncul seorang tokoh dari kalangan sintesis yang mumpuni menarik massa mendukungnya ke jalan perubahan!" ***

Selanjutnya.....

"APBD 2013 Provinsi Lampung terancam defisit Rp707 miliar! Di antara penyebabnya bagi hasil pajak turun!" ujar Umar. "Bagi hasil pajak turun karena penghasilan pajak nasional dari daerah ini merosot, tentu akibat PPh perusahaan turun! PPh perusahaan turun karena laba berkurang akibat biaya operasional naik oleh jalan-jalan rusak dan banyak keteledoran pemerintah dalam pelayanan publik lainnya!" 

"Pokoknya masa panen buah keteledoran pemerintah atas kewajibannya melayani rakyat telah tiba!" timpal Amir. "Ada dua keteledoran! Pertama, keteledoran laten terhadap hak-hak sipil utamanya minoritas, serta membiarkan infrastruktur ekonomi terlantar rusak berat di daerah! Kedua musiman, menjelang Pemilu Presiden dan menteri lebih sibuk mengurus partai ketimbang mengurus negara!"

"Triwulan I 2013 akibat kabinet ditinggal sibuk mengurus partai masing-masing, pelaksanaan program pemerintah tersendat, penyerapan belanja pemerintah amat rendah, terutama belanja barang modal!" tegas Umar. "Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2013 pun melambat jadi hanya 6,02%, dari estimasi 6,4%! Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat nerosotnya belanja pemerintah itu ditegaskan Direktur Neraca Pengeluaran BPS, Sri Soelistyawati!" 

"Realisasinya, per 15 Mei penyerapan belanja modal baru Rp20,23 triliun atau 10,97% dari pagu!" timpal Amir. "Bandingkan dengan 2012 yqng nyaris 12 persen pekan pertama Mei dan menjadi 79,6% pada akhir tahun. Tahun 2011 penyerapannya 83,6%" (Kompas, 27-5) "Pelemahan belanja cerminan keteledoran pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu buahnya berupa anjloknya penerimaan pajak, terutama PPh nonmigas sebesar Rp53,5 triliun!" tukas Umar. 

"Meski di DPR pelemahan pajak itu diamini sebagai dampak pelemahan ekonomi global, dilihat dari rendahnya serapan belanja pemerintah dan jebloknya infrastruktur di daerah-daerah, rakyat bisa menilai sendiri mana yang benar!" "Begitupun, keteledoran tetap jadi kebiasaan pemerintah!" tukas Amir. "Contohnya dalam mengurangi subsidi BBM, bukan segera dilakukan tapi diayun, dikeluarkan dulu Inpres No.5/2013 tentang Sosialisasi Kenaikan Harga BBM! Alhasil, pengurangan subsidinya tertunda terus justru oleh keteledoran yang disengaja!" ***

Selanjutnya.....