"PKS—Partai Keadilan Sejahtera—menolak harga BBM dinaikkan, menurut Ketua Fraksi di DPR, Hidayat Nur Wahid, karena bertepatan tahun ajaran baru, puasa, dan Lebaran!" ujar Umar. "Kenaikan harga BBM mengatrol naik harga kebutuhan hidup, hingga dengan BLSM Rp150 ribu/bulan tak cukup menutupi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM! Padahal warga harus memenuhi tahun ajaran baru, puasa, dan Lebaran yang dampak khasnya inflatoar tinggi!
Warga miskin jadi amat berat memikulnya!"
"Tahun ajaran baru, masuk sekolah atau kelas baru, butuh seragam baru, buku baru, dan lain-lain yang harus dipenuhi orang tua!" timpal Amir. "Jangankan warga miskin, mayoritas warga yang punya penghasilan tetap saja, seperti buruh, karyawan/pegawai rendahan, kalang kabut memenuhi kebutuhan tahun ajaran baru itu! Kesulitan itu diperparah oleh kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM disatukan dengan kenaikan harga barang yang disulut puasa dan Lebaran!"
"Tak ayal lagi, penaikan harga BBM sekarang merupakan pilihan waktu paling tepat untuk mencekik leher rakyat!" tegas Umar. "Apalagi kalau andalannya cuma BLSM Rp150 tibu/bulan/keluarga yang jelas tak cukup untuk mengatasi tumpang-tindih kebutuhan dengan inflasi dampak kebijakan pemerintah serta puasa Ramadan dan Lebaran!"
"Begitulah realitas yang siap mencengkeram bukan saja warga miskin penerima BLSM yang jauh dari mencukupi sebagai kompensadi memenuhi kebutuhannya, tapi juga mayoritas warga yang dilupakan penguasa nasibnya atas dampak kebijakan pemerintah, seperti buruh, karyawan/pegawai rendahan, pedagang kecil dan sekelasnya!" tukas Amir.
"Tapi apa hendak dikata kalau elite politik di DPR berkomplot untuk menyengsarakan rakyat, hanya demi defisit anggaran tidak terlalu besar, rakyat cuma bisa pasrah menerima nasib!"
"Masalahnya, kenapa para politisi memilih kebijakan yang paling menyengsarakan rakyat, dengan mengesankan itulah satu-satunya jalan keluar, tanpa mau mencari jalan keluar lain yang kalau sungguh-sungguh dicari pasti bisa ditemukan?" timpal Umar.
"Dari bicara para politisi tersirat, prioritas bukan jalan keluarnya, melainkan benefit politiknya bagi penguasa! Demi benefit, mayoritas politisi mendukung penguasa meski rakyat dikorbankan!"
0 komentar:
Posting Komentar