"APBN-P--Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan--2013, usai disahkan DPR Senin malam (17-6) baru ketahuan, ada alokasi anggaran Rp115 miliar untuk penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, Jawa Timur!" ujar Umar. "Semburan lumpur di Sidoarjo terkait PT Lapindo, Aburizal Bakrie, dan Partai Golkar. Pengalokasian anggaran untuk Lapindo itu disinyalir Kompas.com (18-6) menjadi mahar untuk Partai Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 yang menganggarkan kompensasi kenaikan harga BBM subsidi lewat BLSM!"
"Jadi ada barter!" timpal Amir. "PT Lapindo kewalahan membayar ganti rugi lahan korban lumpur dibantu lewat jasa Partai Golkar meloloskan APBN-P 2013 yang kompensasi kenaikan harga BBM subsidinya (BLSM) bisa mengulang sukses BLT memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009!"
"Barter itu sekaligus mengatasi agar koalisi berkuasa tidak kehilangan muka dua kali--jika Golkar memihak oposan seperti saat voting Bank Century, oposan bisa unggul lagi!" tukas Umar. "Menjadi demikian vitalnya suara Golkar bagi koalisi berkuasa, sehingga pengaturan alokasi anggaran untuk lumpur Lapindo itu rinci sekali di Pasal 9 UU APBN-P 2013!"
"Serinci apa?" potong Amir.
"Dalam pasal itu disebutkan, alokasi dana bisa digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, Desa Pejarakan, serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi!" jelas Umar.
"Pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya di 66 rukun tetangga, yakni Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong!" (Kompas.com, idem) "Stop!" potong Amir. "Dari detilnya pasal UU itu terkesan, barternya terencana matang!" "Itu belum selesai!" entak Umar. "Pokoknya, kenaikan harga BBM dipaksakan pada tahun ajaran baru, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tercium karena ada target saling serbauntung! Selain membuktikan, politik bisa busuk!" ***
"Pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya di 66 rukun tetangga, yakni Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong!" (Kompas.com, idem) "Stop!" potong Amir. "Dari detilnya pasal UU itu terkesan, barternya terencana matang!" "Itu belum selesai!" entak Umar. "Pokoknya, kenaikan harga BBM dipaksakan pada tahun ajaran baru, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tercium karena ada target saling serbauntung! Selain membuktikan, politik bisa busuk!" ***
0 komentar:
Posting Komentar