http://lampost.co/berita/menyiasati-kenaikan-harga

"BERSAMAAN Ramadan dan Idul Fitri, dalam Juli 2014 ini juga terjadi kenaikan tarif listrik enam golongan pelanggan di atas 1300 watt, serta tahun ajaran baru anak sekolah!" ujar Umar. 

 "Berbagai pemicu kenaikan harga barang dan jasa itu datang sekaligus pada bulan yang sama. Tak bisa tidak, pemerintah dan masyarakat harus mampu menyiasatinya, agar kenaikan harga tak lepas kendali!"

"Itu saja belum cukup!" timpal Amir. "Inti pemicu kenaikan harga barang dan jasa itu pada daya beli masyarakat yang naik dengan dibayarnya Gaji ke-13 PNS dan THR karyawan swasta di bulan Juli! 

Sehingga, jika tanpa disiasati, terutama oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), lonjakan harga barang dan jasa bisa amat tinggi!" "Siasat pertama yang harus dilakukan sejak saat ini juga adalah memperlancar arus distribusi barang dari sentra-sentra produsen ke semua kawasan konsumen!" tegas Umar. 

 "Faktor ini yang di provinsi Lampung perlu upaya-upaya khusus, dari menjamin kelancaran angkutan barang dari Pulau Jawa, di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni yang belakangan ini waktu menunggu di parkir pelabuhan dan perjalanan feri molor jadi lebih lama berjam-jam! Apa pun alasannya, hal ini harus bisa dinormalkan kembali!" 

 "Belum lagi kerusakan jalan, baik jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, semua perlu penanganan secara tanggap darurat!" tukas Amir. "Selain perbaikan fisiknya, di semua jalan yang rusak itu perlu pula perbaikan sosialnya, yakni membersihkan pemalak dari kawasan jalanan berlubang maupun terhambat!" 

"Selanjutnya membantu warga kurang mampu, setelah 9 Juli (agar tidak terkontaminasi ekses pilpres) pemerintah kabupaten-kota dan provinsi mengadakan pasar murah!" saran Umar. "Pasar murah itu bukan hanya dibuat di kantor bupati atau walikota seperti sebelumnya, tapi disebar sampai tingkat desa, atau malah dibuat pasar murah keliling sehingga benar-benar menjangkau warga yang amat membutuhkan!" 

 "Selain itu perlu disimak hal-hal khusus terkait masalah yang spesifik khas suatu daerah, agar semua faktor umum dan khusus tak ada yang terlewatkan dari penanganannya sebagai pemicu inflasi!" tegas Amir. "Untuk itu jangan terpengaruh oleh segala prediksi yang menyebut inflasi Juli ini paling tinggi hanya satu persen! 

Dengan angka inflasi yang amat kecil itu seolah ringan eksesnya, padahal bagi rakyat kebanyakan beban akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu banyak faktor itu sangat berat untuk dipikul!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/menggali-akar-revolusi-mental

"ANTROPOLOG Universitas Indonesia (UI) Bachtiar Alam mengirim surel ke detik.com (27/6) meluruskan bahwa akar revolusi mental bukan komunis seperti tuduhan seseorang di media sosial, tapi berakar pada pemikiran Mahatma Gandhi!" ujar Umar. 

 "Itu, kata Bachtiar Alam, terurai di buku Gandhi's Experiment with Truth Essential Writings by and about Mahatma Gandhi (Richard L. Johnson eds., 2007)."

Gandhi mengedepankan argumen bahwa kemerdekaan politik (self-rule) harus berdasarkan pada revolusi mental, yaitu perubahan total mental rakyat negara jajahan," kutip Amir. "Konsep revolusi mental seperti ini menduduki posisi sentral karena asumsi utama pemikiran Gandhi, pemerintahan negara merdeka harus berlandaskan kekuatan moral!" 

"Gus Dur sebagai pejuang kemanusiaan, mengagumi pemikiran Gandhi, hingga menyatakan 'I am a follower of Mahatma Gandhi’," tukas Umar. "Ciri yang menonjol dalam pemikiran Gus Dur, kata Bachtiar, melihat demokrasi sebagai suatu proses transformasi mental secara terus-menerus dengan bertumpu pada penghargaan terhadap persamaan hak, pluralisme, dan kebebasan menyampaikan aspirasi. 

Di sini tampak jelas pengaruh gagasan revolusi mental Gandhi pada Gus Dur." "Melihat latar belakang demikian jelaslah, kata Bachtiar Alam sang direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat UI lulusan S-3 Antropologi Harvard University (1995) itu, konsep revolusi mental merupakan benang merah yang menghubungkan pemikiran Mahatma Gandhi, Gus Dur, dan Jokowi, dengan konotasi bukan revolusi sosial yang radikal seperti dikedepankan dalam paham komunisme, melainkan lebih mengacu kepada gerakan moral untuk memperbaiki kehidupan berbangsa berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal!" tegas Umar. 

"Revolusi mental yang mengacu gerakan moral dari Gandhi itu cukup jelas, karena Gandhi terkenal sebagai pejuang antikekerasan!" "Seiring benang merah akar pemikiran revolusi mental tersebut, implementasinya oleh Jokowi dirangkai dalam Trisakti ajaran Bung Karno—berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya—yang oleh Bung Karno sendiri dikaitkan dengan Swadhesi Mahatma Gandhi!" timpal Amir. 

"Uniknya, prinsip-prinsip dasar ajaran Gandhi seperti hidup sederhana dan dekat dengan rakyat—Gandhi berpakaian tanpa jahitan, naik kereta api selalu di kelas tiga bersama rakyat kebanyakan—justru melembaga pada sosok Jokowi yang terkenal sederhana dan merakyat!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/ramadan-bulan-penuh-rahmat

"ALHAMDULILLAH! Ramadan, bulan yang penuh rahmat, tiba tepat waktu bagi kita bangsa Indonesia yang sedang amat membutuhkan kehadirannya!" ujar Umar. "Kita butuh semangat Ramadan dalam menahan diri dan menahan nafsu di ujung kampanye dan hari pelaksanaan pemilihan umum presiden (pilpres), guna meredam ketegangan persaingan hingga ada yang sempat cenderung menghalalkan segala cara untuk menang!" 

 "Dengan kehadiran Ramadan, usaha untuk menahan diri dan menahan nafsu menjadi inti dari ibadah Ramadan sehingga segala bentuk sikap dan tindak yang tidak sesuai dengan ketentuan ibadah tersebut ditekan dengan sendirinya oleh masing-masing umat!" timpal Amir.

"Dengan demikian, kecenderungan sifat negatif yang selama ini menonjol dalam praktik politik, antara lain yang tecermin di media sosial—amat mudah memelintir informasi, menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah—dengan sendirinya akan terhenti oleh tekanan dari dalam diri masing-masing—demi menjaga tidak mencemari ibadah Ramadannya!" 

 "Ramadan memang selalu memberikan rahmat Ilahi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, termasuk rahmat proklamasi kemerdekaan kita yang juga terjadi dalam bulan Ramadan!" tegas Umar. "Karena itu, amat diyakini bahwa kali ini juga Ramadan membawa berkah luar biasa, membuat ketegangan persaingan dalam pilpres menjadi suasana silaturahmi yang penuh rasa persaudaraan sebangsa." 

 "Silaturahmi dengan rasa persaudaraan sebangsa itu perlu digalang para tokoh bangsa seiring semangat Ramadan karena penentuan siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin bangsa ini sepenuhnya ada pada Allah, sedangkan pilpres sebagai ikhtiar bangsa ini untuk mendapatkan ketentuan ilahiah tersebut!" timpal Amir.

 "Artinya, kalau belum takdirnya menjadi presiden, mengusahakannya dengan cara apa pun takkan berhasil! Apalagi dengan melakukan kecurangan yang jelas-jelas bertentangan dengan esensi Ramadan!" "Sebaliknya, jika segala hal terkait pilpres dilakukan sesuai semangat dan tuntunan Ramadan, pilpres justru menghadirkan rasa damai di hati masyarakat bangsa!" tukas Umar. 

"Sejalan dengan rasa damai itu pula, pilpres mendapatkan rida-Nya sehingga siapa pun presiden yang terpilih kepemimpinannya diridai-Nya untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa!" "Untuk itu, layak kita syukuri kedatangan Ramadan bersamaan dengan pilpres!" tegas Amir. "Marhaban ya Ramadan! Selamat beribadah Ramadan!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/ahmad-dhani-pun-mengalah

"AKHIRNYA, Ahmad Dhani pun mengalah!" ujar Umar. "Musisi itu tak keberatan video lagu kampanye Prabowo-Hatta We Will Rock You karyanya dihapus dari YouTube karena menyulut kontroversi, dari pakai lagu We Will Rock You tanpa seizin pemilik hak cipta, sampai kostum Dhani mirip petinggi tentara Nazi yang keji, Heinrich Himmler!" (Kompas.com, 26/6) 

 "Sebelumnya lewat @AHMADHANIPRAST, Dhani sempat kesal menyatakan, 'Kalau saya pakai kalung Bintang Daud awam anggap saya Yahudi, kalau saya pakai seragam Nazi awam anggap saya fasis, dasar awam tetap saja awam,’" (detik.com, 25/6) timpal Amir. "Kata Dhani, penilaian seperti itu atas dirinya adalah konyol!"

"Namun, setelah kecaman terhadap gaya meniru Himmler itu meluas, bukan hanya dari sesama artis dalam negeri, dari Glenn Fredly sampai Sarah Sechan, tapi juga media asing, Spiegel, Time, BBC, dan Asiaweek, Dhani pun surut," tegas Umar. 

 "Dhani mengakui modifikasi lagu We Will Rock You untuk lagu kampanye itu tak dapat izin dari pemegang hak ciptanya. Ia menegaskan, 'Saya enggak mungkin fasisme. Kalau fashion-nya, ya!" "Ahmad Dhani menyesalkan rekan-rekan seprofesinya yang tergesa menghakimi dirinya dengan tudingan fasis hanya karena pilihan baju di video itu!" tukas Amir. 

"Menurut Dhani, mereka itu terlalu serius menanggapi dirinya!" "Tanggapan serius antara lain dari Sarah Sechan! Ia unggah foto petinggi Nazi Himmler, dipasang berdampingan dengan foto Dhani yang menirunya!" tegas Umar. 

 "Di bawah foto pada akun Instagram itu, ia beri catatan tentang Himmler: Petinggi Nazi yang bertanggung jawab atas final solution holocaust, dengan 11 juta manusia, termasuk anak-anak, orang cacat, dan orang tua, dibunuh karena beda kepercayaan, ras, dan visi!" "Khusus buat Dhani, Sarah beri catatan, 'Ini negara demokrasi, yang katanya menghormati pluralisme. 

Dukung capres kok malah pakai seragam Nazi? Sejarah hitam dunia kok dibanggakan?" kutip Amir. "Sementara Brian May, penulis lagu tersebut, di Twitter menyatakan lagu We Will Rock You telah digarap menjadi lagu untuk video kampanye Prabowo-Hatta We Will Rock You tanpa izin darinya!" 

 "Namun, sebelum videonya dihapus Rabu malam, telanjur diunggah banyak pemilik akun YouTube," tukas Umar. "Kompas.com mencatat salah satu pengunggah, Bang Boca, sudah ditonton lebih 160 ribu orang Kamis dini hari, mendapat 1.000-an like dan 5.000-an dislike—terbukti, lebih banyak orang tak suka fasisme Nazi!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/memberantas-mafia-pangan

"USAHA memberantas mafia pangan, yang memainkan harga hingga mahal, menjadi perhatian kedua capres!" ujar Umar, "Tim ekonomi Prabowo-Hatta, Fary Jemi Francis, menyatakan mafia pangan akan mereka berantas dengan menyerahkan penanganan subsidi pertanian kepada kalangan profesional! Mafia pangan dan subsidi harus menjadi masukan, harus jadi perhatian khusus." (Kompas.com, 23/6) 

 "Lain hal tim ekonomi Jokowi-Kalla, Erik Satrya Wardhana, menyatakan cara memberantas mafia pangan dengan redistribusi aset produktif. Ada dua tahap yang harus dilakukan, yakni on farm dan off farm," timpal Amir.

"On farm, negara harus memberikan jaminan beberapa hal, misalnya benih, pupuk, kebijakan subsidi, dan infrastruktur pertanian. Tidak adanya pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan selama ini membuat tingkat kerusakan di perdesaan mencapai 70%." 

 "Sedang off farm, berupa kebijakan untuk menolong petani dari kesulitan!" lanjut Umar. "Erik memberi contoh petani sawit rakyat. Jika bea keluar CPO naik, menekan harga tandan buah segar (TBS), petani tak bisa mengompensasi apa pun, sedangkan perkebunan besar kompensasi ke hilir!" 

 "Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria menyebut mafia pangan dengan kartel," tukas Amir. "Ada tiga penyebab kartel tumbuh subur di Indonesia, ujar Arif. Pertama, distribusi pangan sangat mahal. 

Kedua, lemahnya kontrol pemerintah terhadap stok pangan yang dikuasainya. Ketiga, ketakmampuan pemerintah menumbuhkan sektor produksi pangan strategis." "Lucunya, bukan cuma kontrol pemerintah lemah, vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Maret lalu tegas dan jelas menyebut Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri terlibat kartel bawang putih bersama importir!" (Kompas.com, 21/3) timpal Umar. 

 "Tentu saja sang menteri membantah! Tapi, realitas kartel sudah dibuktikan secara hukum oleh KPPU dan akibat kartel dirasakan rakyat dengan membayar jauh lebih mahal kebutuhan hidupnya!" 

 "Selain berharap pada pemerintahan baru memberantas mafia pangan, diharapkan KPPU bisa mengungkap dan menghukum kartel-kartel lain demi menolong rakyat yang tercekik harga!" ujar Umar. "Salah satu yang tak proporsional harganya daging sapi! 

Di pasar internasional 5 dolar AS/kg atau Rp60 ribu, biaya produksi di penggemukan Rp30 ribu/kg timbang hidup, dan sapi rakyat Rp37.500/kg timbang hidup, tapi daging sapi di pasar lokal Rp100 ribu/kg." ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/lampung-usul-3-jalur-baru-ka

"DARI delapan proyek usulan Pemprov Lampung ke pusat dalam rangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tiga di antaranya pembangunan jalur baru rel kereta api (KA) beranggaran Rp3,151 triliun!" ujar Umar. 

 "Ketiga jalur rel baru KA itu masing-masing Terbanggibesar—Mesuji (2014—2018) senilai Rp1,024 triliun, Bakauheni—Rejosari (2015—2019) senilai Rp1,971 triliun, dan shortcut Rejosari—Tarahan (2015—2017) senilai Rp156 triliun!"

"Usulan tiga jalur baru rel KA di Lampung itu amat signifikan, selain usul membangun jalan silang (bypass feeder) dari lintas timur Mesuji tembus ke lintas tengah Way Kanan!" timpal Amir. "Meski terkesan terlambat, usulan mengalihkan beban angkutan barang dan orang ke kereta api tetap relevan karena beban jalan raya sudah tak tertahankan! 

Padahal, untuk angkutan cepat massal (mass rapid transit) saja di negara maju pakai KA!" "KA Rejosari—Bakauheni nantinya menyambung jaringan KA Lampung dengan KA Lampung—Aceh yang lewat JSS nyambung ke jaringan KA Jawa!" lanjut Umar. 

"Sedang Terbanggi—Mesuji mengurangi beban menuju Pelabuhan Panjang yang ke depan kewalahan menampung kemajuan produksi Lampung, utamanya hasil pertambangan dan perkebunan besar. Itu berarti, Mesuji akan dapat proyek menjadi pelabuhan strategis yang lewat Laut China Selatan mudah tembus ke Samudera Pasifik!" 

 "Amat mendesak sebenarnya jalur KA shortcut Rejosari—Tarahan, untuk mengalihkan lintasan KA pengangkut batu bara dari Kota Bandar Lampung yang sering menyebabkan kemacetan lalu lintas!" tegas Amir. 

"Karena itu, kalau bisa digarap dan selesai sesuai jadwal (2015—2017) amat membantu mengatasi kemacetan!" "Penyelesaian sesuai jadwal semua proyek itu tergantung dukungan sikap masyarakat yang lokasinya dilalui proyek!" timpal Umar. 

"Untuk itu, perlu sosialisasi yang efektif kepada segenap warga yang terkait proyek, terutama yang harus menyerahkan tanahnya! Lalu, proses ganti rugi dilakukan secara terang, jelas, dan tebuka, tak ada permainan apa pun di situ! 

Banyak proyek jadi terkendala akibat proses ganti rugi tanah rakyat berbau permainan!" "Kalau uang ganti rugi tanahnya untuk proyek dikorupsi, jelas orang bisa marah!" tukas Amir. "Jadwal proyek pun terganggu!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/pro-poor-pro-job-hindari-jebakan

KEBIJAKAN anggaran semua tingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten-kota yang berorientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan membuka lapangan kerja (pro-job) jadi jaminan bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam transformasi menjadi negara maju!" ujar Umar. 

 "Gagalnya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja hingga kesenjangan pendapatan melebar menyebabkan stagnasi ekonomi akibat jebakan pendapatan menengah, middle income trap!" 

 "Jebakan seperti apa itu?" potong Amir. 

 "Stagnasi ekonomi pada negara berkembang (berpendapatan menengah) sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju!" jelas Umar.

"Bambang Soemantri Brodjonegoro, plt. kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyebut ciri negara yang terjebak middle income trap. Pertama, pendapatan dari ekspor rendah karena tak mampu bersaing dengan negara yang lebih maju! 

Kedua, tidak mampu mengendalikan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Ketiga, produktivitas usaha yang rendah sehingga tak berefek besar pada pertumbuhan ekonomi!" (Kompas, 3 Juni 2013) 

 "Berarti mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong produktivitas itu merupakan upaya menghindari jebakan tersebut?" kejar Amir. "Tepat!" jawab Umar. 

"Tapi anggaran daerah, provinsi, dan kabupaten-kota, belum pro-poor dan pro-job! Tanpa kecuali anggaran yang dari pusat sudah diplot untuk itu, seperti 20% untuk anggaran pendidikan rakyat, di daerah dialihkan untuk pendidikan pejabat bahkan kepentingan elite lainnya!" 

 "Karena itu, meski ekspor BBM kita sudah berubah jadi net importer, kekayaan alam sudah habis terkuras tapi transformasi kita untuk menjadi negara maju belum berhasil!" timpal Amir. "Begitulah, karena transformasi itu seperti kendaraan balon gas yang keranjangnya dipenuhi warga miskin dan penganggur!" tegas Umar. 

 "Selama keranjang tersebut masih kelebihan muatan, balonnya tak akan mampu beranjak! Tak peduli hutan sudah tandus, isi perut bumi habis, transformasi tak kunjung berhasil menjadi negara maju! Mokal! Mayoritas rakyatnya kere mau jadi negara maju!" Catatan: Tulisan ini pernah diterbitkan pada 5 Juni 2013

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/memberantas-mafia-migas

"USAI dialog di Kadin Jumat malam, Jokowi mengatakan tiga cara memberantas mafia minyak dan gas (migas) serta pertambangan jika ia terpilih jadi presiden," ujar Umar. "Pertama, audit pengawasan lapangan diperkuat. Kedua, ilegal mining disetop. Ketiga, perbarui tata kelola dan perizinan sektor migas dan pertambangan!" (Kompas.com, 21/6) 

 "Wartawan memperdalam tentang mafia migas dan pertambangan yang terungkap dalam dialog dengan pengusaha!" timpal Amir. "Hal itu terkait dari investasi, usaha meningkatkan pendapatan ekspor dari sektor pertambangan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran (current account)."

"Terkait defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran itu, pembersihan total dari benalu mafia migas menjadi penting!" tegas Umar. "Lebih-lebih karena konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia yang meningkat 8% per tahun, kini 1,5 juta barel per hari (bph), padahal kapasitas produksi BBM dalam negeri kini tinggal 650 ribu bph, selebihnya harus impor!" 

 "Total impor BBM dan minyak mentah menurut Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo sebesar 850 ribu bph, hingga perlu dana sekitar 120 juta dolar AS sampai 150 juta dolar AS, dengan kurs tengah BI 16 Juni 2014 Rp11.814 per dolar AS, setara Rp1,41 triliun sampai Rp1,77 triliun per hari! (Kompas.com, 17/6)" timpal Amir. 

 "Berarti, per bulan untuk impor BBM itu menyangkut uang sekitar Rp50 triliun! Dapat dibayangkan jika itu tak bersih dari mafia, seperti disebut para demonstran yang berulang ke KPK!" "Tata kelola dan perizinan yang ruwet bisa menjadi sarang mafia sehingga investasi untuk eksplorasi sumur baru terhambat dan produksi terus turun, menyebabkan impor terus membengkak!" tukas Umar. 

 "Karena itu, kepada wartawan Jokowi tegas berkata, 'Memberikan kesempatan investasi itu harus, tapi perizinannya harus benar juga!’" "Dalam dialog dengan pengusaha, duet Jokowi-Jusuf Kalla menyebutkan pada tahun pertama mereka akan memberantas mafia migas!" timpal Amir. 

"Sementara untuk mendorong penerimaan dari sektor pertambangan mewajibkan pengusaha membangun pabrik pemurnian biji mineral (smelter)." 

 "Diangkatnya masalah mafia migas dan pertambangan dalam dialog Kadin itu kejutan karena selama ini masalahnya kurang diketahui rakyat!" tukas Umar. "Masalah ini jelas penting, betapa masalah yang selama ini ditutupi, jika terpilih nanti diberantas sampai akarnya!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/kosta-rika-penakluk-raksasa

"KOSTA RIKA, si anak bawang, menjadi penakluk dua raksasa di Grup D Piala Dunia 2014; Uruguay (juara Piala Dunia 1930, 1950), dan Italia (juara Piala Dunia 1934, 1938, 1982, 2006) serta lolos ke 16 besar, mengulang prestasinya pada 1990," ujar Umar. 

 "Kedua raksasa, Uruguay dan Italia, harus bertarung hidup mati menentukan siapa yang beruntung menyusul Kosta Rika ke babak berikutnya." "Masih ada raksasa ketiga di Grup D yang disebut sebagai grup 'neraka' itu, yakni Inggris—juara Piala Dunia 1966!" timpal Amir. "Tetapi, Inggris keburu disingkirkan oleh dua raksasa lainnya, beruntun kalah 1-2 dari Italia dan Uruguay! Sehingga, bertemu Kosta Rika dalam pertandingan ketiga tidak lagi mengubah posisi!"

Kosta Rika itu negara berpenduduk 4 juta jiwa di daratan utama benua Amerika, seluas 51 ribu km persegi (Lampung 34.625 km persegi), terletak di selatan Nikaragua dan utara Panama, sisi baratnya pantai menghadap Samudera Pasifik, dan sisi timur pantai menghadap Laut Karibia!" jelas Umar. 

"Forbes menempatkan Kosta Rika negeri paling hijau, dengan Indeks Kinerja Lingkungan 97, dari tertinggi 100." "Kondisi itu bisa tercapai karena selama 50 tahun terakhir Kosta Rika mengalihkan anggaran militernya ke pemeliharaan alam, terutama hutannya!" tukas Amir. 

"Soalnya, Kosta Rika adalah negara tanpa militer! Untuk melindungi negaranya, ada perjanjian dengan 21 negara di sekitarnya, termasuk AS dan Kuba, kalau ada yang mengancam Kosta Rika mereka akan melindungi! 

Dengan ekoturisme dan ekspor kopinya, Kosta Rika pun menjadi negara paling makmur di Amerika Tengah, pendapatan per kapitanya menurut IMF (2013) sebesar 12.942 dolar AS! Negara beribu kota San Jose itu juga mengklaim sebagai negara sipil teraman di kawasannya!" 

"Kosta Rika sudah empat kali ikut putaran final Piala Dunia, 1990, 2002, 2006, 2014," lanjut Umar. "Dilatih Jorge Luis Pinto (63) asal Kolumbia, berangkat ke Brasil setelah mengalahkan AS (juara grup) dan Meksiko di babak kualifikasi zona Concacaf. 

Jadi, Kosta Rika memang punya modal untuk membuat kejutan di Piala Dunia 2014!" "Kejutan Kosta Rika hasil kerja sama tim yang baik dengan rasa percaya diri yang tinggi!" tegas Amir. "Sehingga, dengan hanya tiga pemain bintang—Bryan Ruiz (PSV Eindhoven pinjaman Fulham), Joe Campbell (Olympiakos pinjaman Arsenal), dan penjaga gawang Keylor Navas (Levante), Kosta Rika bisa menjadi penakluk raksasa!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/gadis-cantik-kebiasaan-buruk

"MENKO Perekonomian Chairul Tanjung (CT) Kamis menerima Kamar Dagang dan Industri Internasional, termasuk AS, Korea Selatan, dan Australia," ujar Umar. "Mereka menyampaikan keluhan atas hambatan investasi di Indonesia, soal kepastian hukum, dan proses perizinan. 

Mereka juga banyak membahas soal ketenagakerjaan di Indonesia!" (Kompas.com, 19/6) "Filosofisnya, jelas CT, permasalahan yang mereka hadapi sama dengan yang dihadapi pengusaha Indonesia, bahkan BUMN juga," timpal Amir. "Permasalahan itu bukan hanya spesifik untuk foreign investor. Karena itu, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan masalah secara sistemik, karena kalau case by case permasalahan akan terjadi lagi."

"Dengan kenyataan itu CT mengibaratkan Indonesia seperti gadis cantik tapi punya kebiasaan buruk sehingga meski menarik bagi banyak orang tak ada yang berani menyuntingnya!" tukas Umar. "Untuk itu, kebiasaan buruk gadis itu perlu dibenahi agar orang berani meminangnya! 

Dan itu, terkait perlunya pembenahan dari BKPM, kementerian-kementerian di pusat, dan pemerintah daerah!" "Diagnosis CT yang juga pelaku bisnis atas masalahnya cukup kena!" sambut Amir. "Tapi sayang, waktu CT terlalu singkat untuk membereskan semua masalah itu, dari pucuknya di pusat sampai akarnya di daerah! 

Dalam waktu singkat itu mungkin CT cuma bisa membuat rangka sistemnya yang nyambung ke pemerintah baru!" "Konektivitas sistem dengan pemerintah baru—siapa pun presidennya—ada pada e-governance, proses izin investasi sampai final dilakukan online!" tegas Umar. 

"Sedang masalah kepastian hukum dan ketenagakerjaan, sebagian justru di luar kewenangan Menko perekonomian!" "Artinya, kalau rangka perizinan online dari pusat sampai daerah bisa rampung di-install oleh programer sistemnya dalam sisa waktu CT, mungkin sudah sangat besar sumbangannya bagi proses investasi online di Indonesia!" ujar Amir. 

"Salah satu keluhan sudah bisa diatasi! Dua keluhan lainnya, soal kepastian hukum dan perburuhan, mungkin perlu dibuatkan saran implementatif agar kondusif!" "Soal kepastian hukum bagi investor amat diperlukan terutama di daerah, karena sebagaimana sejumlah pengalaman di Lampung, investor tak bisa berkutik saat lahan investasinya dijarah massa!" tukas Amir. 

 "Sedang soal perburuhan, setelah Gubernur DKI Jokowi menaikkan UMP 44% terbukti pengusaha tak masalah dengan upah relatif tinggi—tapi aksi buruh yang tak henti bisa mengganggu produksi!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/akhirnya-gang-dolly-ditutup

"RABU 18 Juni, pukul 20.00, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini secara resmi menutup lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara, Gang Dolly!" ujar Umar. 

 "Penutupan itu mendapat perlawanan dari lebih 1.000 penjaja seks komersial (PSK) dan 300-an mucikari, warga setempat, dan preman yang sejak Rabu pagi memblokir Jalan Jarak, menghambat pasukan polisi agar tak bisa masuk ke lokasi!"

"Tapi pasukan polisi yang datang bukan bentrok mendobrak blokade PSK dan preman, melainkan menjaga agar mereka tidak mengganggu rumah warga di jalan utama!" timpal Amir. "Acara penutupan Gang Dolly dilakukan Wali Kota di Islamic Center! 

Dasar penutupannya, perda yang melarang penggunaan bangunan dan tempat untuk berbuat asusila!" "Meski menghadapi perlawanan dari PSK dan mucikari serta pekerja lokalisasi, tekad Risma menutup Gang Dolly tak terbendung karena didukung Gubernur Jawa Timur Sukarwo maupun Kapolda!" tegas Umar. 

 "Dukungan dari Gubernur termasuk dana alih kerja buat PSK! Tapi seorang PSK yang diwawancara Elshinta menolak dana itu karena dianggap terlalu kecil dibanding penghasilan mereka selama ini, sekitar Rp9 juta/bulan!" 

 "Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan selaku 'eksekutor' keputusan Wali Kota menyatakan Pemkot tidak akan melakukan penutupan Gang Dolly secara frontal dengan memblokir pintu masuk Jalan Jarak dan menutup gang-gang di Dolly!" tukas Amir.

 "Penutupan dilakukan dengan mengedepankan dialog dengan penghuni dan pekerja lokalisasi untuk beralih kerja, dalam waktu sampai Dolly benar-benar tutup!" (Kompas.com, 18/6) "Menurut Hendro, penutupan dilakukan bertahap terus-menerus seiring program pemberdayaan yang dijalankan untuk masyarakat terdampak!" timpal Umar. 

 "Ditutupnya secara resmi lokalisasi Dolly, tamu yang biasa datang akan berpikir dua kali sebelum masuk lokalisasi. Kondisi itu seperti di lokalisasi lain di Surabaya yang secara resmi telah ditutup duluan, kata Hendro. Secara alamiah mereka tutup sendiri-sendiri karena sepi!" 

 "Proses terpenting penutupan Dolly pada Ramadan dan Idulfitri ketika PSK dan mucikari yang umumnya berasal dari luar kota cuti mudik!" lanjut Amir. "Dengan Dolly telah resmi ditutup, mereka takkan berani kembali ke Dolly! Apalagi gaung gereget Risma menutup Dolly—yang sering ditayangkan televisi—terngiang terus di telinga, mereka jadi takut ke Surabaya, seperti ular mencari pukul!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/ekonomi-kreatif-pada-debat-capres

"TERKAIT relevansi perhatian pemerintah terhadap ekonomi kreatif, debat capres Minggu berubah menjadi kesepahaman!" ujar Umar. "Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto bahkan menolak saran tim kampanyenya untuk tidak mendukung apa pun yang dikemukakan pesaingnya, Jokowi! Ia terus terang mendukung program Jokowi dalam membina ekonomi kreatif! 

Tak kepalang, ia menyatakan itu sembari menjabat tangan Jokowi!" "Tapi apakah ekonomi kreatif itu?" tukas Amir. "Karena kementeriannya digabung dengan pariwisata, ekonomi kreatif jadi dikesankan cuma kerajinan dan kesenian rakyat! Jokowi sendiri masih bicara tentang pengemasan seni tari untuk pariwisata! Padahal sebenarnya, ekonomi kreatif jauh lebih luas dari itu!"

"Keluasan itu justru tecermin dari ucapan Prabowo kenapa ia mendukung Jokowi dalam ekonomi kreatif, karena anaknya juga aktif di bidang desainer yang terkait jaringan internasional!" timpal Umar. "Di Lampung, industri kreatif menggeliat cukup signifikan, khususnya dengan kreasi sulam usus dan desain batik Lampung! 

Namun, sebagai industri, pasarnya belum berhasil menembus kota-kota besar dan ekspor, padahal di pasar lokal tampak digemari pendatang—pertanda punya peluang di pasar luar daerah!" "Lebih dari itu, dari karnaval budaya setiap HUT Bandar Lampung terlihat kreasi unik etnis dan nonetnis yang berpotensi besar menjadi varian ekonomi kreatif daerah ini!" tegas Amir. 

 "Tentu saja potensi itu baru bisa terealisasi menjadi kekuatan ekonomi kreatif jika ada kesungguhan dari para pelakunya dan pembinaan sungguh-sungguh dari instansi terkait!" "Secara umum kegiatan ekonomi kreatif sangat luas, dari pernak-pernik khas etnis hingga animasi berdimensi media massa universal!" timpal Umar. 

 "Sebagai ruang kreativitas, ekonomi kreatif bisa menjadi tempat pembinaan generasi muda memulai dan membina karier yang punya masa depan sesuai tuntutan zaman!" "Artinya, kalau selama ini pembinaan dari lembaga sejenis Dekranasda hanya menangani pelatihan atas karya-karya kreatif khas etnis atau lokal, untuk selanjutnya sudah harus memulai dengan peranti multimedia!" ujar Amir. 

 "Selain itu, lembaga-lembaga pembina tersebut juga mengembangkan diri dalam bidang marketing untuk menerobos pasar yang lebih luas. Lebih dari sekadar pameran hasil keranjinan memenuhi pelaksanaan anggaran! Namun, betul-betul memasarkan dan menembus persaingan global!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/tiga-mesin-negara-rusak

TIGA hari di kota, kakek yang dijemput dari udik ditanya kesannya tentang kota. "Jelas lebih beruntung orang kota!" jawab kakek. 

"Karena ada listrik yang selalu mengingatkan orang pada Tuhan!"

 "Listrik yang byarpet ini?" tukas cucu. "Justru karena byarpet itu membuat orang mengingat Tuhan!" jelas kakek. "Saat listrik tiba-tiba padam, spontan warga istigfar, mengucap 'Astagfirullah!’. 

Lalu saat listrik nyala kembali, orang-orang serentak bersyukur, 'Alhamdulillah!' Itu jelas hidayah terselubung!"

"Huahaha!" cucu terbahak. "Itulah yang amat kusuka dari kakek! Dengan cara berpikir positif, dari kondisi yang terburuk sekalipun selalu bisa dibuat jadi optimistis! Itulah lazimnya cara berpikir penguasa!" "Penguasa itu apa?" tanya kakek. 

 "Penguasa itu pilot dan awaknya yang menakhodai jalannya pemerintahan negara!" jawab cucu. "Meski dari empat mesin pesawat tinggal satu yang hidup, penguasa dan awaknya selalu optimistis akan sampai ke tujuan! Padahal secara nyata laju pesawatnya terus melambat!" 

"Mesin pesawat itu apa?" kejar kakek. "Mesin pertama APBN, rusak karena jebol subsidi energinya, terpaksa ditambal keppres yang menganibali belanja nonrutin dari berbagai instansi. Kementerian PU saja dipotong anggarannya sebesar Rp23 triliun hingga mengganggu dana untuk infrastruktur!" jelas cucu. 

 "Mesin kedua, neraca pembayaran (current account), defisit sejak tahun lalu, diperkirakan sampai pemerintah sekarang usai masa baktinya, defisitnya tak teratasi!" "Apa fungsi neraca itu?" kejar kakek. 

"Seperti laci satu-satunya di warung desa, penerimaan yang masuk laci selalu kurang (defisit) untuk membayar tagihan pemilik barang yang datang!" jelas cucu. "Neraca itu menyangkut semua transaksi keluarga bangsa dengan pihak asing!" 

"Kayaknya kerusakan dua mesin itu saja sudah cukup parah!" sela kakek. "Mesin ketiga, neraca perdagangan, juga defisit!" lanjut cucu. "Hasil ekspor bangsa kita jumlahnya lebih kecil dari impor!" "Mesin apa yang tersisa?" tanya kakek. 

 "Satu-satunya mesin tersisa, cadangan devisa, yang akhir bulan lalu dilaporkan sebesar 107 miliar dolar AS!" jelas cucu. "Tapi sebaik apa pun mesin terakhir itu, kalau dari empat mesin tinggal satu yang hidup, negara ini terbang dalam kondisi amat rentan! Salah sedikit saja jatuh!" 

 "Dalam kondisi seperti itu sikap optimistis memang diperlukan!" tegas kakek. "Sikap sama dengan orang tenggelam seleher, harus optimistis, berjuang dengan penuh keyakinan untuk bertahan hidup!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/jokowi-menaikkan-ump-44

"DALAM debat calon presiden di televisi Minggu (15/6), selain mempromosikan kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, Jokowi juga menyatakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Ia pada tahun pertama sebagai Gubernur DKI menaikkan upah minimum provinsi (UMP) buruh Jakarta 44%!" ujar Umar. 

"Itu peningkatan upah minimum tertinggi yang pernah dilakukan oleh gubernur!" "Semula, kata Jokowi, pihak pengusaha keberatan!" timpal Amir. "Tapi setelah ia jelaskan dalam lima tahun terakhir upah buruh tidak naik secara berarti, akhinya kalangan pengusaha bisa memahami!"

"Standar UMP Jakarta itu kemudian diikuti kawasan industri sekitarnya, Bodetabek dan pantura Jabar!" tegas Umar. "Itu diutarakan Jokowi untuk membuktikan komitmennya pada usaha peningkatan kesejahteraan rakyat, dari buruh, buruh tani, petani, nelayan, PKL, pedagang pasar tradisional dan lain-lain yang ia sebut satu per satu saat memulai penyampaian visi-misi di debat capres tersebut!" 

"Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat sebagai penyempurnaan 'sekolah gratis' dan 'berobat gratis' yang telah dijalankan pemerintah nasional maupun daerah, terlihat pada praktiknya di DKI!" timpal Amir. 

"Kartu Jakarta Pintar itu ATM, setiap siswa dapat satu, bisa mengambil uang kapan perlu—untuk murid SD per bulan Rp300 ribu! Dengan kartu Jakarta Sehat pelayanan yang diperoleh pasien jauh lebih baik dari sekadar berobat gratis, itu yang dirasakaan warga Jakarta hingga RS kewalahan di awalnya karena dokter dan petugas kesehatan dapat tunjangan khusus dari Jakarta Sehat!" 

"Dengan kartu Indonesia Sehat dan Pintar, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dimulai dari pembangunan manusianya, sekaligus mengatasi kemiskinan melalui pembuatan sistemnya!" tukas Umar. 

"Produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia rendah karena warganya banyak sejak dalam kandungan sudah rawan gizi! Dengan kartu Indonesia Sehat, ibu hamil sejak dini dapat pelayanan!" 

"Tepatnya, kemiskinan sebagai lingkaran kebodohan dan penyakitan yang membelit warga turun-temurun, dengan dua kartu itu warga dibebaskan secara sistemik dari lingkaran tersebut!" lanjut Amir. 

"Menurut Jokowi, praktiknya amat berbeda dari pengentasan kemiskinan dengan mengguyurkan banyak uang (pada APBN tahun-tahun terakhir lebih Rp80 triliun), karena uang yang banyak itu bisa nyasar ke mana saja! Sedang dengan kedua kartu tersebut, cukup dengan mengefektifkan anggaran yang sudah ada di APBN!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/data-kemiskinan-tidak-akurat

"INDONESIA belum memiliki data akurat perihal kemiskinan. Data BPS berdasarkan hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) menyebutkan kemiskinan berkurang dari 11,66% pada 2012 menjadi 11,3% pada 2013," ujar Umar. 

 "Padahal, kata Anne Booth, guru besar ekonomi Asia dari School of Oriental and African Studies, menurut data Bank Dunia, ada 13,3% rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan!" (Kompas, 14/6).

"Jumlah 13,3% dari 240 juta penduduk Indonesia berarti sebesar 31,92 juta jiwa! Lebih besar dari angka kemiskinan BPS September 2013 sebesar 28,55 juta!" timpal Amir. "Data kemiskinan September 2013 itu dihitung dengan konsumsi Rp292.951/kapita/bulan." 

 "Menurut data Bank Dunia juga, 18,1% rakyat Indonesia memiliki pendapatan di bawah 1,25 dolar AS/hari atau dengan kurs Rp11.800/dolar AS kurang dari Rp14.750/hari!" lanjut Umar. "Warga dengan pendapatan di bawah 1,25 dolar AS/hari ini mencapai 43,44 juta jiwa!" 

 "Dari perbedaan data kemiskinan tersebut, akurasi data kemiskinan Indonesia pun dipertanyakan peneliti asing!" tukas Amir, "Lebih-lebih terkait kesenjangan sosial dan ketidakmerataan kesejahteraan, yang diakui Booth ada kendala mengukurnya. Belum ada rumus dan definisi, kriteria yang tepat tentang standar kesejahteraan ekonomi." 

 "Untuk itu, menurut peneliti ekonomi LIPI, Siwage Dharma Negara, perlu kesepakatan antara pemerintah, akademisi, dan ekonom mengenai definisi kemiskinan. Kesepakatan itu juga mencakup kriteria penilaian!" timpal Umar. 

 "Menurut Siwage, saat ini masih banyak kelompok yang belum terdata secara benar. Contohnya para pekerja kasar yang hidup miskin di kota besar, tapi rutin mengirim uang ke kampung sehingga keluarganya di sana hidup sejahtera! Mereka masuk kelompok mana, kelas menengah atau miskin?" 

 "Kesepakatan itu jelas penting mengingat karakteristik masyarakat kita yang khas sehingga kriteria penilaian kesejahteraan mereka tak cukup dibuat sepihak, maupun begitu saja memakai kriteria universal (Bank Dunia, misalnya) yang dibangun di atas karakteristik dan ideologi yang berbeda!" tegas Amir. 

 "Kriteria yang dibangun di atas karakteristik dan ideologi yang tepat akan menghasilkan data yang tepat untuk mengatasi masalah masyarakatnya!" "Bukan mustahil kemiskinan selama ini sukar diatasi karena program untuk itu dibangun di atas data yang tak mengenal karakteristik subjeknya!" tukas Umar. "Akibat tak kenal karakteristiknya, yang sakit kepala, yang diobati perut!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/revolusi-harmoni-seniman

"DIPELOPORI grup Slank, lebih 50 musisi dan tokoh seniman bersama lebih dari 100 komunitas di Parkir Timur Senayan, Rabu (11/6), mengikrarkan Revolusi Harmoni!" ujar Umar. "Revolusi Harmoni itu menurut Abdee dari Slank, untuk mendukung Revolusi Mental yang dicanangkan capres-cawapres Jokowi-JK!" (detikcom, 11/6) "

Abdee menegaskan gerakan yang semula sikap mendukung telah bertransformasi menjadi gerakan kemanusiaan karena melihat ada harapan besar buat Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK!" timpal Amir. "Maka, semua pihak termasuk musisi tergerak untuk melakukan sesuatu memastikan harapan itu bisa terwujud."

"Ikrar Revolusi Harmoni para seniman itu terdiri dari tujuh tekad," tegas Umar. 

 "Yakni, 1. Bersumpah untuk tidak akan menggunakan kekerasan. 

2. Selalu bekerja keras dengan cara yang benar dan menjauhi segala bentuk kecurangan. 

3. Bertekad membangun kesetaraan. 

4. Bicara hanya untuk kebenaran. 

5. Selalu mengedepankan dialog yang jujur, terbuka, dan bersahabat. 

6. Menjaga dan merawat alam dan lingkungan. 

7. Meningkatkan potensi manusia untuk kepentingan Indonesia sejahtera. Revolusi Harmoni dimulai dari diri kita sendiri!" 

 "Substansi ikrarnya ternyata prinsip-prinsip humanisme universal, seperti antikekerasan, antikecurangan, dorongan untuk kerja keras dan jujur, menciptakan kesetaraan, mengedepankan dialog, sadar lingkungan, serta mengaktualisasikan potensi manusia!" sambut Amir. 

 "Berarti, Revolusi Harmoni lebih sebagai gerakan kemanusiaan ketimbang gerakan politik! Malah bisa berarti, Revolusi Harmoni membuat track bagi perjuangan politik untuk berjalan di jalur kemanusiaan!" "Itu tersambung dengan relevansi Revolusi Harmoni sebagai pendukung revolusi mental yang merupakan gerakan politik berorientasi pemulihan nilai-nilai kemanusiaan dari destruksinya, terutama oleh korupsi dan kekerasan!" tukas Umar. 

 "Perjuangan mengembalikan manusia pada fitrah akal sehat dan budi pekerti luhur jadi titik temu kedua revolusi!" "Namun, secara kontekstual perjalanan kedua revolusi tidaklah mudah karena keduanya hadir justru saat penyimpangan peradaban sedang berada di puncak kiprahnya, dengan korupsi, fitnah, bahkan kekerasan terhadap minoritas dilakukan seolah tanpa kendali moralitas lagi!" sambut Amir.

 "Tak ayal, kedua revolusi secara saksama masuk arena pengujian, kawah candradimuka, melawan simpul disharmoni peradaban yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/daging-cukup-harga-mahal

"DIRJEN Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi mengatakan stok daging sapi untuk kebutuhan puasa dan Lebaran aman, bahkan hingga dua bulan setelah Lebaran!" ujar Umar. "Data hingga pekan ini, kata Bachrul, jumlah sapi bakalan 145 ribu ekor, siap potong 18.929 ekor, dan sapi lokal 3.037 ekor. 

Pasokan sapi bakalan bisa bertambah hingga 99 ribu ekor dari impor. Stok daging impor, dari persetujuan triwulan II 45 ribu ton, baru direalisasi 8.316 ton." (tempo.co, 10/6)

"Anehnya, meski stok berlimpah, harga daging sapi dalam negeri bertahan tinggi hingga rata-rata Rp95 ribu—Rp100 ribu/kg di pasar tradisional, bahkan ritel!" timpal Amir. "Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging (Aspidi) Thomas Sembiring mengatakan harga daging tinggi karena daging impor dilarang masuk pasar tradisional untuk stabilkan pasokan dan harga!" (detik.com, 10/6) "Larangan daging impor masuk pasar umum—tradisional dan ritel—berdasar Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013," tukas Umar. 

"Daging impor hanya untuk industri, hotel, restoran, katering, dan keperluan khusus lain." "Menurut Thomas Sembiring, harga daging bertahan tinggi karena pemerintah tidak membuat ketentuan, hingga mereka bebas mau jual dengan harga berapa pun!" lanjut Amir.

 "Oleh sebab itu, harga daging sapi di pasar tradisional dan ritel tergantung pada siapa yang paling kuat menentukan harga, tak lagi memakai bandingan harga daging di pasar internasional tetap di sekitar 5 dolar AS/kg, atau biaya produksi sapi lokal di petani sekitar Rp37.500/kg timbang hidup atau Rp30 ribu/kg timbang hidup di feedlot."

 "Pembiaran pemerintah sehingga harga daging bertahan tinggi, padahal banyak bandingan yang bisa dijadikan patokan kontrol terhadap harganya tentu amat disesalkan!" tegas Umar. "Sebab, dengan harga daging tinggi, rakyat kebanyakan jadi tak mampu mengonsumsi daging untuk memenuhi kebutuhan protein utama bagi menjaga kesehatannya!" 

 "Padahal, konsumsi nasional per kapita daging sapi kita sampai dua tahun lalu, sebelum harga daging melonjak drastis, hanya 2 kg/orang/tahun! Jauh di bawah Malaysia, 47 kg/orang/tahun!" tukas Amir. 

"Dengan konsumsi daging per kapita yang sangat rendah itu, bukan mustahil pernyataan calon presiden Prabowo Subianto seperti disiarkan pers (MetroTV, 11/6) rakyat Indonesia itu lugu—oleh Prabowo diperjelas, lugu itu singkatan dari lucu dan guoblok! Penyebabnya jelas, pemerintah melakukan pembiaran harga daging bertahan tinggi!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/mendengar-suara-rakyat-2

"SUARA rakyat bukan hanya yang terucap atau diteriakkan dalam demo, melainkan juga yang terekspresi lewat tindakan nyata!" ujar Umar. "Contohnya yang dilakukan warga sebuah kecamatan di Kabupaten Tulangbawang, Lampung, yang pada akhir Mei lalu telah melunasi 100% pajak bumi bangunan (PBB) mereka!" 

 "Bahkan, tujuh dari delapan kampung di kecamatan itu telah menyelesaikan 100% pekerjaan gotong royong membangun desa untuk program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) canangan Pemkab, satu desa sisanya 80%!" timpal Amir. "Dengan itu, kalau dana program GSMK Rp200 juta per kampung setahun segera mereka terima, panjang jalan GSMK yang dibangun bisa lebih panjang!"

"Rata-rata pelaksanaan GSMK di semua kampung kabupaten itu 2013 mendekati 120%," tegas Umar. "Angka 100% adalah panjang jalan yang selesai dibangun jika pengerjaannya oleh Dinas PU diserahkan pada kontraktor! 

Kelebihan dari 100% realisasi program GSMK sebagai hasil gotong royong rakyat kampung, baik kerja bakti maupun sumbangan material!" "Lantas apa sebenarnya suara rakyat di balik pelunasan PBB 100% secepat itu yang jumlahnya dari delapan kampung sebesar Rp154,5 juta dan pengerjaan GSMK yang cepat itu?" tukas Amir. 

"Jawabnya, karena dengan melunasi kewajiban PBB Rp154,5 juta itu, mereka berharap Pemkab Tulangbawang segera mencairkan dana GSMK 2014 sebesar Rp200 juta setiap kampung, total untuk delapan kampung Rp1,6 miliar! Guyuran dana sebesar itu ke delapan kampung jelas menyegarkan ekonomi rakyat!" 

 "Dari pengalaman di kecamatan itu bisa terlihat apa yang dimaksud Jokowi dalam debat capres bahwa mendengar suara rakyat dan melaksanakannya merupakan usaha menegakkan kedaulatan rakyat!" tegas Umar. 

"Wujud kedaulatan rakyat itu ketika kewajiban dan hak-hak mereka terpenuhi secara optimal-proporsional! Dalam contoh di atas, mereka melunasi kewajiban PBB Rp154,5 juta, mendapatkan hak mereka Rp1,6 miliar!" 

 "Realisasi hak warga atas pembangunan lewat program GSMK di Tulangbawang dan hasil blusukan Jokowi merelokasi warga bantaran waduk ke apartemen serta mengubah kawasan kumuh jadi kampung deret di Jakarta, membuktikan efektifnya demokrasi dengan mendengar suara rakyat!" timpal Amir. 

"Kebiasaan penguasa tak menggubris rakyat berteriak-teriak demo bertahun-tahun, seperti korban lumpor Sidoarjo, harus diakhiri dan tak boleh terulang lagi!" *** (Habis)

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/mendengar-suara-rakyat

"DALAM debat capres Senin (9/6) Jokowi menyatakan faktor terpenting dalam demokrasi adalah kemampuan pemimpin mendengar suara rakyat, mengartikulasi itu untuk solusi masalahnya sehingga memjadi maslahat bagi masyarakat yang lebih luas!" ujar Umar. 

 "Menurut Jokowi itulah yang dia lakukan dengan blusukan ke kawasan kumuh, bantaran kali, pasar tradisional dan lainya, untuk mendengar langsung suara rakyat, baik keluhannya, masalahnya, maupun harapannya!"

"Blusukan untuk mendengar langsung suara rakyat yang dilakukan Jokowi itu sebenarnya menjalankan konsep akademis agregasi!" timpal Amir. "Artinya, secara akademis itulah yang 'bener'! Tapi karena sistem politik kita sudah terlalu elitis, suara rakyat sebenarnya dikesampingkan demi memenuhi nafsu kekuasaan para elite yang mengartikulasikan kepentingan elite itu sendiri sebagai kepentingan rakyat! 

Akibatnya, agregasi yang 'bener' seperti dijaring Jokowi lewat blusukan itu justru dinilai aneh oleh para politikus!" "Untuk itu Jokowi betul, membangun demokrasi harus dilakukan di atas fondasi yang benar, yakni suara dan kepentingan rakyat yang sebenarnya, bukan suara dan kepentingan rakyat artifisial yang hanya diklaim sebagai suara rakyat padahal cuma kepentingan eksklusif kalangan elite semata!" tegas Umar. 

 "Suara rakyat yang sebenarnya sebagai fondasi demokrasi itu sesuai makna aslinya dari bahasa Yunani, demokrasi itu rangkaian kata demos dan kratein—pemerintahan oleh rakyat!" "Jadi, pemerintahan oleh rakyat yang sesungguhnya bukan semata rakyat memilih wakil di legislatif dan eksekutif lalu orang yang dipilih itu bisa sesukanya memuaskan kepentingan dirinya dengan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu, melainkan para terpilih itu wajib menjalankan kekuasaan sesuai suara dan kepentingan rakyat yang memilihnya!" tukas Amir.

 "Proses penyelesaian masalah sesuai suara rakyat itu harus dimulai dari skala kecil, lalu meningkat ke skala lebih besar, seperti skala kota, lalu provinsi, kemudian nasional! Kalau tak mampu menyelesaikan masalah dari skala kecil, tak serta-merta bisa mengatasi belitan keruwetan dalam skala nasional!" "Dalam antropologi keluarga sebagai pilar negara! 

Keluarga merupakan inti (nucleus) dari kelompok sosial sebagai atom yang terpadu menjadi masyarakat bangsa!" tegas Umar. "Jika keluarga bermasalah, kelompok sosial sebagai atom masyarakat tak harmonis, masyarakat bangsa jadi runyam—yang berkuasa korupsi, yang besar memangsa yang kecil!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/penas-ktna-tak-seperti-dahulu

"PENAS—Pekan Nasional—Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) XIV 7—12 Juni 2014 dibuka Presiden SBY di Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/6)," ujar Umar. "Di luar arena, gema semarak acara tersebut tak seperti dahulu, ada siaran langsung yang disimak penuh antusiasme penonton di seluruh negeri dialog antara petani dan nelayan dari seluruh Tanah Air dengan Presiden didampingi para menteri!" 

 "Kesan Penas KTNA sekarang lebih hambar memang terasa, lebih-lebih bagi orang yang berada di luar arena!" timpal Amir. "Seolah acara itu sekadar untuk rutinitas tecermin dari SK Menteri Pertanian No. 4748-2013 sebagai dasar pelaksanaannya, Penas merupakan wahana petani dan nelayan Indonesia membangkitkan semangat, tanggung jawab, dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan sistem dan agrobisnis. Tampak, relevansi komunikasinya dengan pemerintah tak lagi ditegaskan!"

"Memang ironis, meski acaranya dibuka Presiden dan dihadiri menteri-menteri kabinetnya, realitasnya belakangan terlihat petani-nelayan jalan sendiri, juga pemerintah jalan sendiri! Pemerintah di satu pihak sering tanpa bicara dengan petani dan nelayan membuat keputusan yang merugikan petani dan nelayan, dari impor aneka produk pangan, seperti beras, jagung, kacang-kacangan, termasuk daging sapi dan ikan laut, sampai membebaskan bea masuk impor biji cokelat!" tegas Umar. 

 "Sehingga timbul kesan, petani dan nelayan Indonesia bukan butuh perlindungan dari sistem perdagangan bebas global, melainkan justru amat butuh perlindungan dari perilaku aneh para pejabat pemerintah negerinya sendiri!" "Kenyataan seperti itu cukup membuat miris bangsa ini!" kata Amir. 

"Lebih-lebih ketika Penas KTNA yang pelaksanaannya didasari SK Menteri Pertanian itu, sebelum dibuka sudah dimanfaatkan sebagai arena kampanye dengan mendatangkan salah seorang capres. 

Penyelenggaraannya pun telah diperpolitisasi hingga bukan lagi murni demi tujuan petani dan nelayan!" "Apalagi kalau politisasi itu diprotes keras peserta di lokasi acara, seperti oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih. (kabarpublik.com, 8/6)" timpal Umar. 

"Dari semua itu jelas, baik pemerintah maupun KTNA, diharapkan bisa mengembalikan relevansi Penas KTNA pada kepentingan murni petani dan nelayan seluruh negeri, terutama dengan kenyataan hidup mayoritas petani dan nelayan kita yang belum sejahtera!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/tarif-listrik-rumah-tangga-naik

"TARIF listrik rumah tangga 1.300 va ke atas akan naik bersama listrik industri, kantor pemerintah, dan penerangan jalan umum!" ujar Umar. "Usulan pemerintah untuk itu telah diajukan Menkeu Chatib Basri ke DPR pada Kamis (5/6). Langkah itu sebagai salah satu usaha menekan subsidi energi 2014 yang membengkak jadi Rp392 triliun." (Kompas, 6/6) "Untuk mencapai penghematan Rp8,51 triliun, kenaikan diberlakukan pada enam golongan pelanggan!" timpal Amir. 

"Yakni, pertama industri I-3 non-go public naik bertahap 10,57% per dua bulan. Kedua, rumah tangga R-2 (3.500 va—5.500 va) naik 5,7% per dua bulan. Ketiga, pemerintah P-2 (200 kva ke atas) naik 5,36% per dua bulan. Keempat, rumah tangga R-1 (2.200 va) naik 10,43% per dua bulan. Kelima, penerangan jalan umum (P-3) naik 10,69% per dua bulan. Keenam rumah tangga R-1 (1.300 va) naik 11,36% per dua bulan."

Penghematan dari penaikan golongan industri non-go public mencapai Rp4,78 triliun, sedang golongan rumah tangga 1.300 va—5.500 va sebesar Rp2,74 triliun!" tambah Umar. "Penghematan dengan menaikkan tarif listrik enam golongan itu bukan untuk menurunkan jumlah subsidi dari Rp392 triliun, tapi untuk menahan agar jumlah subsidi tidak melewati angka Rp392 triliun!" 

 "Hal istimewa dalam usulan kenaikan tarif listrik kali ini, pemerintah tak menjanjikan peningkatan pelayanan kepada pelanggan seperti yang dilakukan setiap menaikkan tarif listrik!" tukas Amir. "Tak heran, pemerintah juga bosan berjanji padahal janji itu tak pernah ditepati PLN! Karena yang terjadi malah sebaliknya, ketika pemerintah menjanjikan peningkatan pelayanan, realisasinya justru pelayanan PLN ke pelanggan jadi makin buruk!" 

 "Seperti belakangan ini, kalau sebelumnya giliran gelap tiga jam sudah dialihkan ke lokasi lain, sekarang giliran gelapnya bisa sepuluh jam!" timpal Umar. "Dengan itu kenyataannya membuktikan, pelanggan harus membayar tarif lebih mahal untuk pelayanan yang lebih buruk! 

Realitas yang sedemikian jelas memprihatinkan karena hanya mencerminkan ketidakmampuan PLN mengelola pelayanan ke pelanggan!" "Alasan klasik untuk justifikasi buruknya pelayanan itu kurangnya pasokan daya dibanding permintaan yang semakin jauh dari kemampuan menenuhinya!" tegas Amir. 

"Besarnya disparitas permintaan dari daya yang ada itu juga akibat PLN 10-an tahun terakhir cenderung memaksa konsumen baru pasang 1.300 va, meski butuhnya cuma 450 va. Ketimpangan pasokan/permintaan pun lajunya terus semakin pesat!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/trisaka-tiga-pilar-ekonomi

"SEPERTI The New Deals dari Presiden Roosevelt saat mengatasi resesi ekonomi 1930-an, guru besar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih, memaparkan Trisaka, program aksi ekonomi Jokowi-JK jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden!" ujar Umar. 

"Trisaka atau tiga pilar itu (1) berfokus pada pembangunan manusia, (2) peningkatan daya saing dan produktivitas rakyat, (3) pembangunan ekonomi mandiri!" (Kompas.com, 6/6)

Apa hubungan Jokowi-JK dengan UGM maupun Sri Adiningsih?" potong Amir. "Jokowi itu alumnus UGM!" jelas Umar. "Pantas, pola hidup sederhana Jokowi 'UGM banget'!" entak Amir. "Sri Adiningsih memaparkan itu di acara Forum Ekonomi Megawati Institute, Kamis (5/6)," lanjut Umar. 

"Untuk pembangunan manusia, diterapkan kebijakan Indonesia pintar, Indonesia kerja, dan Indonesia sejahtera!" "Bisa ditebak, kebijakan Indonesia pintar sebagai perluasan dan peningkatan Kartu Jakarta Pintar!" timpal Amir. "Indonesia kerja pasti prioritas membuka lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera intinya peningkatan Kartu Jakarta Sehat!"

 "Artinya mengamalkan apa yang sudah terbukti bisa dilaksanakan!" tegas Umar. "Daya saing dan produktivitas rakyat ditingkatkan dengan membangun infrastruktur, pasar tradisional dan sentra perikanan, investasi mudah dan menarik, serta menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan!" 

"Programnya jelas apa saja yang menjadi prioritas!" tukas Amir. "Dengan begitu, semua jenjang pemerintahan dari pusat ke daerah mudah mengikutinya!" "Itu salah satu penerapan kesederhanaan dalam penyiapan program sehingga tak berbelit atau simpang-siur agar tak ada alasan untuk penyimpangan!" tegas Umar. 

"Kemudian untuk ekonomi mandiri, yang dilakukan memperbaiki kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan, serta penguatan teknologi!" "Cuma itu? Secara keseluruhan tampak program unggulannya sederhana, cukup masuk akal untuk bisa diwujudkan, tidak muluk-muluk!" tukas Amir. 

"Dengan itu harapan programnya memberi manfaat langsung kepada rakyat tak berlebihan!" "Faktor kesederhanaan program untuk memudahkan rakyat berpartisipasi dalam pembangunan, dengan rasionalitas programnya bisa diwujudkan sehingga rakyat tidak frustrasi, tentu telah menjadi pertimbangan guru besar ekonomi UGM itu dalam menuangkan gagasan Jokowi!" timpal Umar. "Itulah keistimewaan program aksi the new deals Trisaka!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/ironi-ganda-pdb-per-kapita-ri

"PRODUK domestik bruto (PDB) Indonesia yang sejak Mei 2014, masuk 10 besar dunia, ternyata PDB per kapitanya terjebak ironi ganda!" ujar Umar. "Ironi pertama, meskipun masuk 10 besar dunia tidak mampu menaikkan peringkat PDB per kapitanya dari 105 dunia (Bank Dunia, peringkat 120 IMF)! Ironi kedua, PDB 2013, yang menjadi dasar masuk 10 besar dunia itu, menurut data BPS per kapitanya 3.499,9 dolar AS, ternyata turun atau lebih kecil dari PDB per kapita 2012 sebesar 3.583,2 dolar AS, bahkan dari 2011 sebesar 3.525,2 dolar AS!" (Kompas.com, 15/5) 

 "Memang tidak semua negara yang masuk ekonomi 10 besar dunia peringkat PDB per kapitanya tinggi!" timpal Amir. "Dari 10 besar dunia AS, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis, Inggris, dan Indonesia, empat negara peringkat PDB per kapitanya rendah, yakni India, Indonesia, Tiongkok, dan Brasil!"

"Peringkat PDB per kapita versi Bank Dunia terakhir, dari 177 negara, Brasil peringkat 66 dengan 9.570 dolar AS, Tiongkok peringkat 90 dengan 5.345 dolar AS, dan India peringkat 115 dengan 2.753 dolar AS!" tukas Umar. "Itu menunjukkan, di luar negara maju, negara emerging forces PDB-nya besar umumnya karena ditopang oleh konsumsi penduduknya yang besar, Tiongkok 1,3 miliar jiwa, India 1 miliar jiwa, Indonesia 250 juta jiwa, dan Brasil 201 juta jiwa!" 

 "Besarnya jumlah penduduk cenderung menjadi penyebab berkurangnya tingkat kemakmuran individu warga diukur lewat pendapatan per kapita!" tegas Amir. "Bukti untuk itu, 10 negara yang PDB per kapita tertinggi terdiri dari negara berpenduduk relatif kecil, kecuali AS! Yakni, 1. Qatar, PDB perkapita 98.814 dolar AS, penduduk asli negerinya 280 ribu jiwa! 2. Luksemburg, 78.670 dolar AS, 537.853 jiwa! 3. Singapura 64.584 dolar AS, 5,3 juta jiwa. 4. Norwegia 54.947 dolar AS, 5. Brunei 53.431 dolar AS. 6. AS 53.101 dolar AS makmur dengan penduduk 350 juta. 7. Swiss 46.430 dolar AS. 8. San Marino 44.480 dolar AS, 32,000 jiwa. 9. Kanada 43.427 dolar AS. 10. Australia 43,073 dolar AS!" 

 "Tentu saja, PDB masuk 10 besar dunia berkat sumbangan sektor konsumsi dari jumlah penduduk yang besar itu tetap harus disyukuri!" timpal Amir. "Betapa kalau jumlah penduduknya besar, tetapi konsumsinya kecil, kehidupan rakyatnya pasti jauh lebih menderita lagi!" 

 "Masalah selanjutnya bagaimana negara-negara berpenduduk besar itu mendorong sektor produksi menjadi penyumbang utama PDB!" tegas Amir. "Untuk itu, perlu langkah nyata, bukan lagi cuma retorika demi pencitraan penguasa belaka!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/impor-pangan-makin-meriah

"RAGAM impor pangan Indonesia semakin meriah dengan produk-produk yang lazim dibudi daya petani sendiri!" ujar Umar. "Selain beras, jagung, kedelai, bawang, dan daging sapi yang jumlah impornya besar, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar pun kini menambah panjang daftar komoditas impor pangan!" 

"DetikFinance (4/5) memetik data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor beras pada April naik 16% dari total impor Januari—April sebesar 91.942 ton!" timpal Amir. "Impor jagung yang cukup parah, Januari 215.716 ton, Februari 153.322 ton, Maret 176.197 ton, April 154.189 ton, jumlah awal 2014 jadi 699.424 ton!"

Paling signifikan impor biji gandum, April saja 817.588 ton! Dari Januari ke April, lebih 2 juta ton, tepatnya 2.406.389 ton!" tegas Umar. "Dari jumlah impor biji sebesar itu, masih ditambah lagi impor tepung terigu, April saja 20.198 ton." 

 "Kalau impor kacang kedelai tahun lalu tembus 2 juta ton, impor kacang hijau juga setiap bulan angkanya sudah belasan ribu ton—April 18.544 ton!" tukas Amir. "Sedang kacang tanah, April saja impornya 34.151 ton! Akumulasi Januari—April sebesar 98.708 ton!" 

 "Dari besarnya angka-angka impor itu, jika pengadaannya diusahakan lewat program khusus usaha tani substitusi impor dengan menanam sendiri komoditas yang selama ini bisa ditanam di Bumi Pertiwi, jelas jutaan tenaga kerja tertampung!" ujar Umar. 

 "Kalau pemerintah serius, lahan bekas hutan industri yang tidak dilarang untuk pertanian, jumlahnya banyak! Modal pengelolaannya, bank nasional kita punya cukup dana!" "Faktor kreativitas merekayasa program seperti itu dari pemerintah yang selama ini lemah, akibat terbius oleh rente impor yang telah dibuktikan pengadilan banyak dinikmati para politikus dan birokrat!" timpal Umar. 

 "Pemerintahan baru hasil pilpres ini yang diharapkan mampu menghabisi tradisi rente impor produk pertanian di kalangan politikus dan birokrat tersebut, akan bisa mengubah kebiasaan buruk itu menjadi peluang bagi jutaan penganggur mendapatkan pekerjaan menjadi massa produktif!" 

 "Memang, pilpres ini menjadi penentu apakah tradisi politikus dan birokrat untuk menikmati rente impor pangan tersebut dihentikan, atau tetap dilanjutkan dengan mengorbankan penganggur kehilangan kesempatan berproduksi menggantikan pengisian produk impor!" tukas Amir. "Pemilih yang menentukan diputus atau tidaknya rantai tradisi rente impor pangan di kalangan politikus dan birokrat itu!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/semakin-tua-tambah-sengsara

"SURVEI Indeks Kebahagiaan Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 yang hasilnya direlis Senin (2-6) menunjukkan, tambah tua orang di negeri kita hidupnya semakin sengsara!" ujar Umar. "Menurut survei itu, dari kelompok umur indeks kebahagiaan tertinggi dirasakan kelompok 17-24 tahun. Terendah adalah kelompok 65 tahun ke atas," (Kompas, 3-6) 

 "Indeks kebahagiaan itu jangan dianggap sepele, karena hal itu tak terlepas dari lemahnya pelayanan publik di Tanah Air buat warga lanjut usia!" timpal Amir. "Di angkutan umum, bis kota misalnya, di luar negeri (terutama Jepang) tersedia tempat duduk khusus buat lanjut usia! Di negeri kita, tak ada layanan khusus seperti itu!" "Artinya, perlu diperhatikan banyak hal terkait kehidupan warga lanjut usia, guna disesuaikan kebutuhan pelayanan publik buat mereka!" tegas Umar.

"Apalagi kalau indeks kebahagiaan warga desa ternyata lebih rendah dari warga kota, sekaligus mencerminkan kekurangadilan proses pembangunan nasional! Bahkan subsidi BBM yang tahun ini mendekati Rp400 triliun, sebagian besar habis dibakar percuma di kemacetan lalu lintas kota besar, sedangkan infrastruktur desa dibiarkan terlantar hancur!" 

 "Itu sekalian mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, yang juga mencerminkan orang tua di desa jauh lebih sengsara lagi hidupnya!" tukas Amir. "Belum lagi dari kecenderungan umum orang tua di desa ditinggal merantau ke kota oleh anak-anaknya yang hanya dikunjungi setahun sekali saat Lebaran!" 

 "Dari faktor domestik kehidupan keluarga di rumah tangganya itu, dengan fasilitas yang jauh lebih terbatas dibanding warga kota, orang tua di desa memang lebih menderita!" timpal Umar. "Ketiadaan pasokan air bersih misalnya, selain mereka harus mandi dan mencuci di sungai, juga harus mengangkat air untuk memasak dari sungai ke rumah! 

Belum lagi untuk memasak mereka harus mencari kayu bakar, dibanding yang di kota tersedia peralatan serba elektronis!" "Perhatian terhadap warga usia lanjut itu perlu lebih komprehensif lagi, terutama karena juga terkait dengan program meninggkatkan angka Harapan Hiduo pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih amat rendah, yakni peringkat 118 dunia!" tegas Amir. 

 "Indeks Kebahagiaan BPS itu dengan demikian mengingatkan perlunya meningkatkan perhatian kita pada segala sesuatu terkait kurang bahagianya warga usia lanjut di masyarakat! Juga menyadarkan, kenapa peringkat IPM kita rendah sekali!" ***

Selanjutnya.....